|
LEBIH kurang 12 tahun setelah lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, mendung di langit perpolitikan Indonesia masih belum juga menunjukan adanya tanda-tanda akan tersibak dan menjadi cerah.
Demokratisasi Aceh
Munawar A Djalil - Opini Thu, Feb 10th 2011, 08:30
LEBIH kurang 12 tahun setelah lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, mendung di langit perpolitikan Indonesia masih belum juga menunjukan adanya tanda-tanda akan tersibak dan menjadi cerah.
Bahkan, kalau kita mengikuti berita di media massa akhir-akhir ini khususnya di Aceh mengenai dinamika politik jelang pilkada--kita dibuat miris dengan terjadinya aksi intimidasi, teror politik dsb, sehingga kita dapat membayangkan bagaimana masa depan damai negeri ini yang baru berusia lebih dari lima tahun.
Sebut saja aksi premanisme di Nagan Raya dalam mengintimidasi masyarakat untuk memenangkan pasangan calon Kepala Daerah tertentu (Serambi Indonesia, 18 Januari 2011). Pertanyaannya, masih terbukakah kemungkinan reformasi yang digelar kaum pro-demokrasi akan membuahkan hasil demokrasi substansi sebagaimana yang terjadi di negara-negara Eropa dan Asia.
Pertanyaan dan asumsi di atas hanya dapat terjawab secara proporsional apabila kita cermat dalam menganalisis proses reformasi yang berlangsung sejak Mei 1998 sampai sekarang. Dalam hal ini salah satu masalah pokok yang perlu mendapat perhatian adalah pilihan-pilihan strategis apa yang tersedia dalam membenah perpolitikan di Indonesia tak terkecuali di Aceh dalam zaman reformasi sekarang ini, dan skenario apa yang bisa dibangun, sehingga reformasi tetap berkesinambungan dan memiliki relevansi dalam kehidupan berbangsa. Semakin jelas bahwa dalam dinamika perpolitikan hanya terdapat tiga pilihan strategis bagi bangsa kita di masa yang akan datang. Pilihan pertama, berupa bertahan dan pemberdayaan kembali sistem politik otoriter. Kedua, pengupayaan demokrasi secara radikal, dan pilihan ketiga, pengupayaan demokrasi secara gradual.
Pilihan pertama jelas akan membuat kondisi bangsa dan kehidupan bernegara semakin terpuruk. Hal ini karena sistem politik otoriter hanya akan dapat tegak melalui represi dalam skala besar, sehingga kekerasan politik akan semakin menjadi-jadi. Sistem politik otoriter yang akan sangat obsesif terhadap keamanan, ketertiban dan domestikasi politik demi melakukan “recovery ekonomi” akan menghadapi perlawanan dari masyarakat.
Pilihan kedua, yaitu proses demokrasi radikal. Kendati secara teoritis memiliki daya tarik, namun akan mengalami kesulitan-kesulitan implementasinya, sehingga dapat berbalik dari maksud dan tujuan. Pilihan kedua ini boleh jadi masuk akal jika proses reformasi yang berjalan sepenuhnya di bawah kontrol kaum reformasi sejak awal. Pada kenyataannya justru inilah yang tidak pernah terjadi. Dengan adanya kelemahan internal tersebut, mustahil rasanya bahwa upaya demokrasi radikal akan mendapat dukungan dari masyarakat luas yang selama tiga dasawarsa terpinggirkan, sehingga perlu waktu untuk melakukan proses pemberdayan politik.
Belum lagi memikirkan bagaimana respons dari komunitas bisnis apabila proses demokrasi radikal yang bagaimanapun akan mempunyai dampak terhadap dinamika politik yang pada gilirannya memengaruhi kegiatan ekonomi di negeri ini. Walhasil, alternatif proses demokrasi lewat cara radikal tampaknya masih jauh sebagai strategi reformasi. Ada satu strategi lain yang lebih soft--barangkali untuk menciptakan reformasi terus berlanjut yaitu dengan cara redemokratisasi melalui tahapan-tahapan jangka panjang yang dapat dilalui secara lebih terukur (gradual).
Demokratisasi Aceh
Proses demokrasi gradual mengandaikan adanya usaha menuju kondisi demokrasi ke depan yang kendatipun tidak begitu kondusif, tetapi masih membuka peluang bagi demokratisasi jangka panjang melalui tahapan-tahapan yang dapat dilalui secara lebih terukur. Menurut pengamat politik kondisi demokrasi yang kurang kondusif itu antara lain ditandai, pertama, adanya teror dan aksi premanisme politik, kedua, lemahnya kekuatan pro demokrasi dan civil society. Ketiga, tingkat partisipasi politik yang rendah di lapis bawah.
Meskipun demikian, terdapat peluang baru bagi pemberdayaan politik masyarakat dan demokratisasi karena terjadinya perubahan cukup besar dalam konstelasi politik, khususnya di tingkat elite dan atmosfer politik yang favorable bagi reformasi. Dalam kondisi seperti ini yang terpenting adalah merebut momentum bagi kekuatan yang akan melakukan proses demokratisasi agar dapat dipergunakan untuk mengimplementasikan agenda-agenda mereka dalam jangka panjang.
Dalam kontek keacehan, pilihan proses yang selama ini tercecer yaitu demokrasi gradual tak pelak lagi harus dimulai dengan penyelenggaraan Pilkada 2011 yang jujur dan adil tanpa intimidasi dan kekerasan. Kita mesti melawan segala bentuk intimidasi, karena hal itu mengganggu proses damai Aceh yang sedang berjalan. Berbagai pihak mengkhawatirkan kalau kasus seperti di Nagan raya tetap terjadi beberapa waktu ke depan, bukan tidak mungkin demokratisasi Aceh bakal terancam serta dipastikan Aceh akan kembali ke suasana konflik. Seorang tokoh nasional Syafii Ma’arif pernah mengatakan supaya seluruh komponen masyarakat seharusnya berupaya maksimal agar pilkada tidak gagal, salah satunya dengan bersikap antisipatif terhadap segala bentuk indikasi buruk menjelang pelaksanaan pemilihan. Demikian juga dengan elite politik juga tidak perlu bersikap berlebihan terhadap indikasi tersebut agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokritisasi. Oleh karenanya Pilkada Aceh 2011 yang jujur akan muncul sebuah ruang politik (political space) bagi kekuatan-kekuatan pro rakyat--walaupun tanpa menyepelekan adanya berbagai kelemahan di dalam proses pelaksanaan Pilkada nanti, terutama dalam perangkat peraturan yang dipakai dan sosialisasi kepada masyarakat pemilih.
Pemilih pintar
Di sisi lain sebagai proses demokratisasi Aceh ke depan diharapkan para konstituen benar-benar jeli dalam menentukan pilihannya. Masyarakat mesti menghindari para calon pemimpin busuk, antara kriterianya adalah, pemimpin anti Syariat Islam, pelanggar HAM, terlibat KKN, terlibat perbuatan asusila, premanisme, intimidasi dan terlibat politik uang. Menyikapi hal ini masyarakat harus menutup pintu bagi calon pemimpin busuk untuk berkiprah di Aceh, karena mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepada rakyatnya, justru akan menimbulkan kemudharatan yang besar--walaupun mereka telah mengobral janji memberikan “peng grik” dst--ingat pepatah Aceh “Ta anggoek-anggoek tajok han, ta khem-khem ta tem han”. Masyarakat harus pintar memilih para calon--jangan sampai pemimpin busuk seperti kriteria di atas menjadi pilihan kita.
Penyelenggaraan pilkada yang jujur akan menjadi satu tolok ukur bagi pelaksanaan proses demokratisasi di Aceh. Namun demikian usaha demokrasi akan sukar dijalankan bila partai politik atau kontestan itu sendiri dalam pilkada nanti tidak bermain dengan baik.
Siapapun yang akan menjadi pemenang dalam pilkada nanti, demokratisasi sebaiknya jangan dibatasi menjadi milik satu kubu ideologis, sehingga setiap kita memungkinkan menemukan dan menerapkan prinsip dan mekanisme demokrasi. Cara pandang di atas tampaknya lebih tepat digunakan dalam rangka mengembangkan demokratisasi di Aceh.
* Pemerhati masalah politik, sosial, dan keagamaan.
http://aceh.tribunnews.com/news/view/49089/demokratisasi-aceh |
Loading Poll...
