busyLoading Poll...
busyLoading Poll...

Berlangganan Artikel Baru

Name:
Email:

Login Box

Login

Don't You have account?

Sign Up

Apa Anda Suka Facebook GSF Online

SP Facebook

Update Berita

;"kapan panitia C akan turun menertipkan perkebunan hak guna usaha perusahaan sari inti rakyat yang terindikasi terlantar";

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua, manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungannya. Pendidikan bagaikan cahaya penerang yang berusaha menuntun manusia dalam menentukan arah,  tujuan dan makna kehidupan.

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN
DISAMPAIKAN:
ABDUL KADIR ANGGOTA KOMISI D  DPRK KAB ACEH BARAT

Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua, manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungannya. Pendidikan bagaikan cahaya penerang yang berusaha menuntun manusia dalam menentukan arah,  tujuan dan makna kehidupan.

Manusia sangat membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha menggali dan mengembangkan potensi dirinya lewat metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat.

Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak Bangsa telah diakui dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keImanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka    Mencerdaskan kehidupan Bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, seluruh komponen Bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun Pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan Bangsa melalui pendidikan. Hal ini adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV.

Pembaharuan sisitem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional mempunyai visi agar terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa.  Hal itu dilakukan untuk  Memberdayakan semua warga Negara Indonesia supaya berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan dapat ikut serta membantu para orang tua, Mahasiswa, dan Pendidik dalam rangka  mensosialisasikan sekaligus menyebarluaskan produk peraturan perundang-undangan Bahwa pada hakikatnya pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Orang Tua, dan Masyarakat.

Selaras dengan perkembangan tuntutan terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan, maka sudah selayaknya setiap komponen melakukan reposisi yang mengarah kepada aspirasi dalam bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dihimpun sacara terorganisasi melalui suatu wadah yang disebut DEWAN SEKOLAH sebagai mitra kerja sejajar dengan Sekolah (SD/SLTP/SMU/SMK).

        Kita menyadari dalam melaksanakan program pendidikan kita terjebak dalam kegiatan rutin persekolahan, hal ini di karenakan oleh “kultur pendidikan”, umumnya di Indonesia rata-rata masih sangat lemah. Minimnya peran serta masyarakat (PSM) untuk mendukung kegiatan maupun pengembangan program pendidikan. Publik masih menganggap program pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah semata-mata. Di samping itu, visi masyarakat tentang eksistensi pendidikan juga di pahami sekedar proses persekolahan semata-mata.Lemahnya  visi pendidikan dapat dilihat pada sisi lemahnya kultur persekolahan (school culture) yang sesungguhnya sering di perbincangkan berbagai kalangan masyarakat dan para ahli dunia pendidikan.

    School culture sesungguhnya juga tidak dapat di pisahkan dari kegiatan sekolah. Pendidikan memiliki hubungan sinerjis, lembaga pendidikan, masyarakat, budaya dan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Pendidikan sesungguhnya bukan kegiatan tersendiri,  semata-mata urusan
sekolah dan administrasi sekolah, karena menyangkut aspek yang luas tanggung jawab besar masyarakat. Imajinasi masyarakat masih menganggap pendidikan semata-mata tanggung jawab Pemerintah memiliki dampak pada partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pendidikan. Pendidikan secara filosofis memiliki visi dan misi membentuk tatanan nilai. Konsep pendidikan yang bebas dari konsep nilai akan mengarah kepada sasaran pengembangan sektor pendidikan  sebagai komoditas.

    Program pendidikan seolah-olah lepas dari tanggung jawab social/public, maka publik tidak memiliki dukungan terhadap persoalan yang di hadapi lembaga sekolah. Ketika asumsi umum bahwa program pendidikan semata-mata masalah komoditas, dan hanya direalisir pada batas kegiatan sekolah saja, sehingga membangun konsep-konsep pendidikan secara terintegrasi seperti apa yang seharusnya di wujudkan, hampir tidak pernah ada dalam kenyataan.

    Kondisi dilematis ini telah membentuk warna dan pola pembangunan pendidikan di Aceh dalam enigma dan merupakan jalan panjang yang harus di tangani secara serius, dan hal ini tidak dapat di selesaikan hanya dengan tambal sulam, dan semata-mata terfokus pada usaha memperbaharui fasilitas gedung sekolah sebagai wujud perbaikan mutu pendidikan. Baik Pemerintah, swasta dan masyarakat perlu mengembangkan konsep-konsep pelaksanaan program dan penyelenggara pendidikan yang mampu menampung partisipasi masyarakat dalam mengembangkan program pendidikan yang ideal sebagai proses kebudayaan, di harapkan melalui konsep tersebut program pendidikan, setidaknya dapat menjawab kelemahan sistim pendidikan secara bertahap.
        
Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat Terhadap pendidikan terdapat dalam:

    Undang-Uandang Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional Pada  BAB IV Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 dan pasal 6, Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7 dan Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 dan pasal 9. Serta Undang-

    Undang-Undang Pemerintahan Aceh no 11 tahun 2006 telah diatur pada BAB XXX  tentang Pendidikan pasal 215 sampai dengan pasal 220 .

    Qanun nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagian kedua hak dan kewajiban orang tua pasal 10, bagian ke empat hak dan kewajiban masyarakat pasal 11 dan Bab XIII peran serta masyarakat dalam pendidikan pasal 62, pasal 63.

    Partisisipasi Masyarakat terhadap pendidikan dapat dilakukan sesuai  Kepmendiknas No  044/U/2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan /Komite Sekolah merupakan Lembaga  Independen yang mempunyai Visi dan Misi terciptanya masyarakat masa depan yang berkualitas, melalui kerja sama yang erat dengan sekolah yang tumbuh dari akar budaya, sosial, ekonomi, geografis, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekolah.

    Pengamatan Komisi D DPRK Kab Aceh Barat Untuk dipahami bersama amanah qanun no 5 tahun 2008 lupa diinflimentasikan sampai saat ini yaitu amanah Bab VIII tentang kurikulum pasal 35 baik sekolah di bawah intansi kementerian agama maupun di bawah menteri pendidikan tentang mata pelajaran belum sesuai qanun nomor 5 tahun 2008.

Meulaboh, 12  November 2010
Wasalam



(ABDUL KADIR)
Anggota Komisi D

 





Display News

Tamu GSF

Kami memiliki 22 Tamu online

GSF Mail

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1193
mod_vvisit_counterYesterday1468
mod_vvisit_counterThis week5037
mod_vvisit_counterLast week7888
mod_vvisit_counterThis month28650
mod_vvisit_counterLast month39468
mod_vvisit_counterAll days1500073

Online (20 minutes ago): 26
Your IP: 54.91.84.149
,
Today: Okt 22, 2014
Translate Web Ke Bahasa :