|
SUATU ketika seorang kolega mengirim sms tentang hasil polling, yang menunjukkan kandidat Darni Daud terkalahkan oleh kandidat lain.
Demokrasi Kaum Akademisi
Otto Syamsuddin Ishak - Opini 20 Maret 2010, 09:06
SUATU ketika seorang kolega mengirim sms tentang hasil polling, yang menunjukkan kandidat Darni Daud terkalahkan oleh kandidat lain. Ia mengirim hal itu dengan sukacita. Lalu saya balas, apakah hasil polling ini memiliki korelasi yang signifikan dengan sistem demokrasi yang berlaku di Universitas Syiah Kuala? Memang kaum akademisi adalah kaum yang paling cepat menangkap kebaruan di antara kaum-kaum lainnya. Namun, kaum akademisi di Unsyiah memiliki keunikan tersendiri. Mereka menangkap kebaruan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara mereka sendiri hidup dalam sistem politik akademi yang berlaku sebelum abad Pencerahan. Mereka ingin kebaruan itu berlaku dalam masyarakat, tapi mereka tak memberlakukan kebaruan itu dalam kehidupannya berakademi.
Polling, secara metode dapat dipercaya dan dikritik hasilnya. Hasil polling mungkin lebih bisa tercermin pada dan berpengaruh dalam pemilihan Keuchik di gampong Tanjung Selamat, dan gampong-gampong lainnya yang berseberangan batas dengan Darussalam tempat Unsyiah berada. Namun, polling juga bisa tak tercerminkan dan berpengaruh dalam sistem pemilihan rektor di Unsyiah. Karena sistem demokrasi di Tanjung Selamat jauh lebih baharu daripada sistem demokrasi yang dipakai oleh kaum akademisi di Unsyiah yang telah kuno. Marilah kita lihat sepintas sistem demokrasi yang berlaku dalam akademi ini. Rektor dipilih oleh senat universitas yang berjumlah 63-64 orang. Kita menjadi teringat pada sistem demokrasi Orde Lama dan Baru. Apalagi senat terdiri dari para guru besar, pejabat fakultas, ketua lembaga struktural dan wakil para dosen. Guru Besar praktis tidak dipilih. Pejabat fakultas ada yang dari hasil pemilihan dan ada yang dari hasil penunjukan rektor, misalnya pejabat Fisip Unsyiah. Ketua lembaga struktural bukanlah hasil pemilihan, melainkan hasil penunjukan rektor. Sedangkan wakil dosen dipilih oleh senat fakultas.
Jadi kita bisa bayangkan persentase anggota senat yang murni dipilih bisa lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah anggota senat yang ditunjuk oleh rektor. Belum lagi kemungkinan untuk merekayasa pemilihan wakil para dosen. Karena itu, rektor yang ingin menjadi kandidat bisa melakukan perekayasaan atau mempengaruhi pemilihan pemilihan wakil dosen. Fenomena senat Unsyiah mirip dengan DPRGR masa Orde Lama, atau DPR masa Orde Baru. Kondisi senat universitas yang sedemikian rupa itu hanya bisa diharapkan dari para guru besar yang bertugas menjaga keseimbangan antara kekuatan yang mengorientasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kekuatan yang ingin menguasai politik akademi. Guru besar memiliki hak otomatis sebagai anggota senat. Guru besar juga faksi yang paling mustahil untuk direkayasa oleh kepentingan politik kandidat, kecuali kelemahan karakter akan memudahkan terlibat praktek dagang sapi dengan kandidat. Karena itu, faksi guru besar yang solid akan mampu mengorientasikan Unsyiah dengan memilih kandidat rektor yang terbaik dari sumberdaya manusia yang ada.
Namun jika faksi guru besar ini lemah, maka Unsyiah akan dikendalikan oleh pemimpin yang naluri intelektualnya rendah, tapi nafsu politikingnya tinggi. Dalam lain kata, ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dijadikan sebagai sistem pendukung bagi jalannya manajemen pemerintahan rektorat, padahal yang sebaliknya yang ideal. Kecenderungan inilah yang terjadi selama ini. Lagi pula, obsesi akademisi untuk menjadi guru besar harus diimbangi dengan obsesinya untuk mengorentasikan akademi melalui kekuatan otoritas keilmuannya. Universitas yang terkemuka, dan kiranya demikian Unsyiah di masa depan, sering menggunakan popularitas guru besar sebagai magnit untuk menarik mahasiswa dan membuat kerjasama dengan donor.
Kembali ke soal sistem demokrasi berakademi, maka sistem yang kini berlaku di Unsyiah adalah cenderung oligarkis dan eksklusif. Dalam artian tidak semua warga civitas akademika memiliki hak pilih dalam upaya untuk mendapatkan pemimpin yang sangat menentukan dinamika kehidupannya. Mereka yang memiliki hak pilih adalah ditentukan oleh kriteria struktural (sehingga mudah direkayasa oleh penguasa terdahulu) dan kepangkatan. Hal ini hampir sama dengan sistem demokrasi Yunani kuno sekitar 508 Sebelum Masehi. Mereka yang memilih adalah kaum laki-laki dewasa dan merdeka. Para budak dan perempuan tidak memiliki hak pilih atau berpartisipasi. Karena itu sehubungan dengan sistem demokrasi Unsyiah, maka kelompok dosen rendahan, para mahasiswa dan pegawai tidak memiliki hak pilih, yang dalam kategori Yunani kuno termasuk kelompok budak. Sistem demikian juga kebal dari wacana partisipasi perempuan, termasuk wacana kuota 30% yang telah menjadi umum dalam sistem demokrasi nasional.
Meskipun sistem demokrasinya oligarkis dan eksklusif, tetap saja tidak sepenuhnya berada dalam ruang yang vakum. Sebab Unsyiah adalah salah satu bagian dari sistem sosial keacehan. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan politik Aceh yang berada di luar sistem demokrasi Unsyiah tetap memiliki memiliki peluang untuk mempengaruhi hasil pemilihan rektor Unsyiah. Apalagi Unsyiah adalah lembaga publik sehingga terlihat aneh bila ada akademisi yang merasa khawatir terhadap akibat negatif dari upaya publik untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Katanya, bila ada perbedaan antara hasil polling dengan hasil pemilihan senat, maka akan muncul konflik horizontal di dalam tubuh civitas akademika. Perbedaan hasil itu sebenarnya bisa dilihat dari sisi lain, pertama, hal itu menunjukkan masih kuatnya eksklusifitas sistem demokrasi Unsyiah. Kedua, dari perbedaan itu akan teruji sejauhmana kedewasaan kaum akademisi dalam berpolitik di dalam kampusnya sendiri.
Sebenarnya, polling hanya salah satu instrumen dan faksi saja dalam upaya memengaruhi jalannya pemilihan rektor di Unsyiah. Pemilihan rektor Unsyiah juga dikepung oleh berbagai isu. Ada sejumlah isu lain yang beredar dan menjelaskan ikhtiar-ikhtiar dari dalam civitas akademika maupun di luarnya untuk mempengaruhi hasil. Isu di kalangan internal Unsyiah, misalnya, aksi “Asal Bukan Darni” (ASD) yang mulai menguat di kalangan akademisi. Umumnya dibicarakan oleh mereka yang kecewa dengan capaian semasa kepemimpinan Darni Daud. Namun, isu dari pihak Darni Daud yang beredar di warung-warung kopi hanya memperhitungkan pihak kandidat Mustanir. Kandidat lainnya masih bisa diatasi dengan politik “dagang sapi” dalam artian akan ditawarkan jabatan struktural semisal Ketua Program Pasca Sarjana, atau lainnya.
Kandidat Mustanir pantas diperhitungkan karena ada isu juga didukung oleh kekuatan politik yang diikat oleh solidaritas Aceh Besar. Apalagi mereka akhir-akhir ini mulai tersingkir dari lingkar Gubernur Irwandi. Kesuksesan kelompok ini sudah terbukti dengan keberhasilan menempatkan Rektor IAIN yang berasal dari Aceh Besar. Namun kelompok ini bersaing dengan kelompok yang mengisukan bahwa Gubernur Irwandi mendukung kandidat Syahrul. Terlepas dari sejauhmana akurasi isu-isu tersebut, nampaknya pemilihan rektor Unsyiah tidaklah berada di dalam ruang yang vakum. Spirit partisan berbasis politik agama dan regionalitas juga mendorog terbentuknya kekuatan politik untuk mempengaruhi kandidat terpilih. Hal ini merupakan pertanda bahwa Unsyiah kian menjadi lembaga publik, bukan semata-mata miliknya kaum akademisi. Masalahnya, hal ini belum diperhitungkan oleh kandidat incumbent!
* Otto Syamsuddin Ishak adalah dosen Unsyiah yang sedang sekolah di Jakarta
http://www.serambinews.com/news/view/26534/demokrasi-kaum-akademisi |
Loading Poll...
