|
AGAKNYA tanggapan yang muncul perihal akreditasi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) tidak menjawab persoalan pokok yang diajukan oleh Martonis,
Rendahnya Imajinasi Berakademi Otto Syamsuddin Ishak - Opini 17 Februari 2010, 09:07 AGAKNYA tanggapan yang muncul perihal akreditasi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) tidak menjawab persoalan pokok yang diajukan oleh Martonis, yakni mengapa sumberdaya yang terpusat di rektorat dalam periode “ rezim” Darni Daud ini justru berbanding terbalik dengan nilai capaian akreditasinya yang rendah. Sebaliknya, mengapa fakultas dan program yang memiliki sumberdaya yang dikendalikan (rezim) justru menghasilkan nilai akreditasi yang tinggi.
Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin memberikan catatan lanjutan karena polemik ini justru dengan terang benderang menampakkan betapa rendahnya imajinasi berakademi di kalangan kolega saya sendiri. Catatan saya ini tidak terbatas dari artikel yang ada di Serambi, melainkan juga yang muncul di media dan sejumlah dialog elektronik, baik dari komunitas akademi maupun di luarnya. Ternyata kualitas berpolemik tidak beranjak naik, padahal waktu sudah berlalu sekitar 15 tahun sejak kemunculan polemik tentang Universitas Wala’-wala’.
Untuk itu, ada baiknya kita membaca kembali model-model berpolemik yang menunjukkan kualitas berilmupengetahuan yang tinggi. Dalam tradisi pemikiran Islam, polemik antara Ibnu Rusyd dan Al-Ghazali perihal filsafat adalah satu contoh yang baik. Dalam tradisi pemikiran budayawan di Indonesia, kita mengenal Polemik Kebudayaan pada generasi Sutan Takdir Alisjahbana. Dalam kedua polemik itu, yang saya pegang sebagai model berpolemik yang bernilai tinggi, saya tidak menemukan tindakan pengalihan soalan ke personal. Perdebatan yang bermutu digelar oleh semua partisipan yang berkonsentrasi di seputar masalah ide atau gagasan yang dipolemikkan, yang dalam konteks ini adalah menjawab soalan yang telah diajukan oleh Martonis.
Itulah mengapa saya tidak ingin turut serta membangun tradisi berpolemik yang rendah, yakni terjebak menanggapi tindakan personalisasi permasalahan. Setidak-tidaknya, sosiologi tidak mengevaluasi personal, tapi menganalisis aktor, ide, lembaga dan setting sosialnya. Karena itu, kini saya ingin fokus ke soalan bagaimana berakademi dalam kurun sebuah rezim rektorat.
Hal yang tampak menonjol adalah betapa kuatnya pengaruh perspektif populer daripada perspektif keilmuan dalam pemikiran akademisi. Hal ini bisa ditemukan dalam pemaknaan dan penggunaan istilah atau konsep, dalam konteks ini diantaranya, rezim (negatif), menelanjangi (bukan kritik), jeruk makan jeruk (bukan otokritik atau dialektika). Padahal dalam bidang ilmu-ilmu sosial, utamanya ilmu politik dan sosiologi politik, rezim sebagai sebuah konsep keilmuan tidaklah konotatif. Sebenarnya, untuk pengetahuian awal perhal itu, dengan mudah dan cepat kita bisa temukan dengan membuka Wikipedia.Sebagai sebuah konsep, maka yang dipersoalkan adalah apakah konsep itu mewakili sebuah fenomena tertentu atau tidak.
Contoh lain yang sedang populer dewasa ini adalah provokasi yang sebenarnya tidak konotatif. Dalam pertemuan ilmiah (level internasional), dengan enteng seorang moderator atau narasumber mengatakan: saya akan memprovokasi partisipan untuk mendinamiskan suasana. Kalaulah hal ini didengar oleh akademisi Unsyiah yang masuk katagori tertentu, maka dengan segera ia akan keluar dari ruang seminar karena berkesimpulan seminar itu tidaklah ilmiah.
Adanya perancuan antara metode, ilmu pengetahuan dan konotasi. Kritik adalah sebuah metode, bahkan telah berkembang menjadi sebuah varian dalam khazanah ilmu-ilmu sosial. Sebagai sebuah metode, maka persoalan pokoknya menjadi perihal falsifikasi (Popper). Sebagai sebuah varian keilmuan, kritik tidak ada kaitannya dengan solusi, melainkan sebuah mode memproduksi ilmu pengetahuan. Cara pandang bahwa kritik harus ada solusi adalah cara pandang populer. Kritik, bagi akademisi berperspektif populer, tentunya cenderung konotatif (negatif).
Dari perspektif sosiologi, status dan peran adalah kontinyu, yakni: ijazah, karya, pengalaman sebagai landasan tiba pada status, bukan tindakan politiking rezim. Ketidaksesuaian status dan peran akademisi, adalah bencana bagi murid yang belajar atau kolega yang berpatner pada akademisi berkualitas demikian. Karena yang seharusnya mahasiswa memiliki perspektif ilmiah, tapi tanpa disadari telah direkonstruksi nalarnya dengan perspektif populer. Untuk ini, saya terkesan dengan nasehat Malik ibn Anas al-Sibahi, peletak fundasi mazhab Maliki dan dikenal juga sebagai mazhab Umar: “Pengetahuan ini adalah sebuah din, jadi pikirkanlah dengan cermat dari siapa kamu menerima din-mu.”
Kesemua itu semakin menegaskan rendahnya berimajinasi dalam berakademi, yang juga tercermin pada keterlibatan dan penilaian akademisi terhadap dinamika sosial. Adalah ahistoris dari segi konteks kelahiran Universitas Syiah Kuala itu sendiri. Asosial dari segi keberadaan Unsyiah. Dan, amoral dari segi tanggungjawab intelektual. Satu contoh yang begitu mengesankan saya adalah apa yang telah dilakukan oleh Prof. Dayan Dawood. Penelitian almarhum perihal kebijakan publik sangat berpengaruh terhadap dinamika politik di Aceh pada masa itu karena merekomendasikan pencabutan status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM)
Dayan Dawood telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengorientasikan dinamika sosial di Aceh dari kondisi anomik kelektif menuju kondisi nomik. Suatu kondisi anomik dimana masyarakat Aceh tidak bisa hidup dengan nilai-nilai budaya keacehannya, nilai-nilai keadaban universal (HAM) dan sistem politik yang diakui bersama, yakni demokrasi. Tentunya, hanya mereka yang dikuasai oleh perspektif populer yang menilai tindakan akademik beliau sebagai tindakan mengkritik pusat dengan berkedok penelitian akademik. Kritik dilihat sebagai instrumen politik, bukan metode apalagi varian ilmu sosial.
Dalam khazanah sosiologi politik, terutama para sosiolog yang ahli wacana nasionalisme, kita bisa merujuk pada pikiran Montserrat Guibernau tentang tanggungjawab intelektual di dalam bangsa-bangsa tanpa negara. Apakah yang harus diperankan oleh kaum akademisi atau intelektual Aceh yang beradadalam kondisi anomik, sebagaimana yang dialami oleh koleganya, yakni Dayan Dawood? Elie Kedourie mengatakan: “. I began to rebel against the glory I could not be associated with.” Kalau akademisi yang nalarnya didominasi oleh perspektif populer, apa yang akan katakannya perihal ini?
Memang fenomena Dayan Dawood adalah hal yang langka ditemukan dalam sejarah Universitas Syiah Kuala, terutama pada generasi akademisi yang hidup dalam periode DOM hingga tercapainya Kesepahaman Helsinki 2005. Kebanyakan mereka terasingkan dari masyarakat Aceh yang sedang berada dalam situasi anomik kolektif. Mereka tidak perduli, dan justru menjauhi masyarakat Aceh yang berada dalam anomik kolektif. Namun gagahnya, kebanyakan mereka baru keluar dari “kepompong” atau tempurung besi akademiknya, manakala rekonstruksi bencana dimulai dan perdamaian telah tercapai.
Dayan Dawood adalah perkecualian. Itu sebuah ikhtiar akademisi atau intelektual dalam rangka mewujudkan tanggungjawab moral intelektualnya. Namun, bila hal itu dikalimatkan oleh akademisi yang dikuasai perspektif populer justru menjadi sebuah tindakan dari “cari kerjaan,” mengacaukan air yg sudah keruh hingga “bunuh diri” karena memang sarat resiko yang berbahaya dan tak terduga. Padahal banyak individu orang Aceh yang berada di luar akademi yang telah berkorban jiwa karena tindakannya diyakini sebagai kontribusi atau amalannya untuk turut menciptakan kondisi nomik di Aceh.
Kembali ke persoalan akreditasi, nilai C bagi universitas dan nilai A-B bagi fakultas dan program studi merupakan sebuah peringatan dini bagi kaum akademisi dan publik bahwa era Darni Daud adalah fase yang miskin imajinasi berakademi. Konsekuensi lanjutannya, Unsyiah akan didominasi oleh akademisi-akademisi yang berperspektif populer, bukannya perspektif ilmiah dari tingkat fakultas hingga prodi (yang selama ini agak terproteksi dari dominasi rezim). Bila hal ini terus berkelanjutan, maka didikan periode rezim ini merupakan sarjana-sarjana berperspektif populer bila para mahasiswa dan dosennya tidak sadar akan hal ini, dan tidak berupaya untuk mencari secara otodidak perspektif ilmiah bagi diri dan komunitas akademiknya.
Dominasi perspektif populer cenderung mendorong mereka untuk mereproduksi hal-hal yang populer -bahkan bisa terjebak ke pembohongan publik-sebab yang penting bagi mereka adalah terakumulasi kuasa sehingga memudahkan tindakan mempolitiking status dan peran akademisi. Hal ini sungguh kontra produktif terhadap upaya penguatan kredibilitas dan otoritas akademisi dan akademi itu sendiri. Mereka ingin memiliki, bukan menjadi-bila meminjam istilah Fromm. Rezim Darni Daud hanya menciptakan story, bukan history. Itulah mengapa kondisi akademik di Unsyiah, saya katakan: Santing!*
* Penulis adalah dosen Unsyiah yang sedang bersekolah di Jakarta. http://www.serambinews.com/news/view/24355/rendahnya-imajinasi-berakademi |
Loading Poll...
