|
BANDA ACEH - Bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan program Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) pascaperdamaian diperkirakan hanya sampai tahun 2012. Tahun 2011 ini pusat mengalokasikan dana Rp 150 miliar dan tahun depan Rp 70 miliar lagi.
Bantuan Pusat Untuk BRA Sampai 2012
* Tahun Ini Dialokasikan Rp 150 Miliar
Kutaraja. Thu, Mar 24th 2011, 10:09
BANDA ACEH - Bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan program Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) pascaperdamaian diperkirakan hanya sampai tahun 2012. Tahun 2011 ini pusat mengalokasikan dana Rp 150 miliar dan tahun depan Rp 70 miliar lagi.
“Setelah 2012 kemungkinan besar Pemerintah Pusat tidak lagi mengalokasikan dana,” kata Staf Menkopulhukam, Brigjen TNI Sumardi, pada pertemuan dengan Ketua DPRA, Drs H Hasbi Abdullah, di ruang rapat Pimpinan DPRA, Rabu (23/3).
Staf Menkopulhukam itu mengatakan, tujuan kunjungannya ke Aceh adalah untuk membicarakan usulan permintaan dana pelaksanaan kegiatan reintegrasi yang diajukan Gubernur Irwandi Yusuf untuk pembangunan rumah korban konflik dan program integrasi sebesar Rp 246 miliar.
Tetapi dari jumlah tersebut, anggaran yang dikabulkan Bappenas hanya sebesar Rp 150 miliar. Ini artinya, kekurangan anggaran itu bisa ditanggulangi dari APBA. Begitupun, sambungnya, anggaran itu tetap bisa dimanfaatkan secara maksimal jika pelaksanaan pembangunannya menggunakan institusi vertikal.
Misalnya sambung dia, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Kodam Iskandar Muda dalam pembangunan rumah. Dengan kerja sama ini, Panglima Kodam bisa memerintahkan jajarannya melaksanakan program tersebut, sehingga biaya untuk pembangunan rumah bisa di hemat dan jumlah rumah yang dibangun lebih banyak.
“Jika saran itu bisa diterima, kami siap memfasilitasi kerja sama tersebut dan kerjasama ini juga akan memberikan nilai plus dalam pelaksanaan reintegrasi tersebut,” ujar Sumardi.
Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, didampingi anggota Komisi A DPRA, Abdullah Saleh, dan Ramli Sulaiman, mengatakan, kalau DPRA setuju saja dengan saran yang disampaikan. Program kerja sama ini bisa dilakukan melalui Karya Bhakti TNI atau melalui program AMD.
Bagi DPRA, kebutuhan rumah korban konflik yang diusul Gubernur sebanyak 3.402 unit lagi itu bisa terpenuhi dan kalau masih ada sisa yang belum bisa diselesaikan tahun ini, maka akan dituntaskan pada tahun depan dengan sisa anggaran yang disediakan pusat sebesar Rp 70 miliar lagi.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Aceh, H Ramli Sulaiman, dan anggota fraksinya Abdullah Saleh, menambahkan, BRA dibubarkan, diharapkan tidak ada lagi yang demo ke kantor Gubernur dan DPRA yang menuntut belum dapat rumah bantuan korban konflik. “Pengalaman buruk pembangunan rumah bantuan tsunami, jangan terulang pada program pembangunan rumah korban konflik,” tandasnya.
Untuk itu, DPRA sangat sependapat dengan Menkopulhukam. Sebelum pembangunan rumah korban konflik dilaksanakan, BRA Aceh bersama BRA Kabupaten/Kota memverifikasi kembali data calon penerima rumah bantuan korban konflik hingga benar-benar valid. “Sudah cukup lelah kita direpotkan dengan korban tsunami, jangan lagi ditambah dengan beban korban konflik,” ujar Ketua DPRA, Hasbi Abdullah.(her)
http://aceh.tribunnews.com/news/view/52287/bantuan-pusat-untuk-bra-sampai-2012 |
Loading Poll...
