|
TANGSE – Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie pada Jumat (11/3) lalu dilanda banjir bandang. Hampir seluruh wilayahnya porak-poranda, termasuk juga sejumlah fasilitas umum.
TAF Haikal: Usut pelaku illegal logging Tangse
Monday, March 21, 2011 3:43 PM
Akitivis: Usut pelaku illegal logging Tangse
WASPADA ONLINE
TANGSE – Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie pada Jumat (11/3) lalu dilanda banjir bandang. Hampir seluruh wilayahnya porak-poranda, termasuk juga sejumlah fasilitas umum.
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh telah menyatakan, penyebab banjir dan longsor di pedalaman Kabupaten Pidie itu akibat masih berlangsungnya aktivitas illegal logging.
"Kalau pimpinan daerah di Provinsi Aceh telah menyatakan bencana alam itu akibat perbuatan menyalahi hukum, sudah pasti aparat harus mengusut dan menangkap pelaku yang telah menyebabkan penderitaan rakyat," kata aktivis lingkungan di Aceh, TAF Haikal, tadi sore.
TAF Haikal mengatakan, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Desa Rantau Panyang Sa, Ranto Panyang Dua, Blang Pandak, Blang Dalam, Layan, Peunalom Sa, Peunalom Dua, Pulo Baro, Sarah Panyang dan Desa Krueng Meuria telah mengakibatkan 12 orang meninggal dunia.
Arus air banjir dengan membawa batu, lumpur dan kayu gelendongan juga merusak 300 lebih unit rumah rusak berat dan 160 lebih rusak ringan, serta 1.847 warga dari berbagai desa terpaksa mengungsi.
Sementara Wakil Ketua MPR-RI, Ahmad Farhan Hamid, mengaku terkejut dengan dampak yang ditimbulkan dari banjir bandang itu. "Saya sangat terkejut dengan dampak yang ditimbulkan dan melihat sampah yang dibawa arus air banjir bandang 95 persen itu kayu gelondongan, saya perkirakan mencapai ribuan kubik," kata Ahmad Farhan Hamid.
Farhan memperkirakan kayu-kayu gelondongan itu disebabkan oleh dua penyebab yakni akibat ilegal logging dan perambahan hutan yang dilakukan warga untuk membuat kebun baru.
Menurutnya, jika itu akibat ilegal logging tidak terlalu sulit mengungkap pelakunya sebab di kawasan tersebut ada aparat kepolisian dan lokasinya juga tidak jauh dari pemukiman penduduk. Jika perambahan hutan itu dilakukan untuk membuka lahan baru, hal itu akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak terkait.
Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat02/wol/antara) http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150421518725184 |
Loading Poll...
