|
Bagi Jepang, negara bersumber daya energi yang terbatas, keamanan
pasokan energi dianggap masalah terpenting. Hubungan Indonesia-Jepang
pun tak mungkin terpisah dengan energi dan sumberdaya alam. Salah satu
tujuan utama Perang Pasifik adalah mengamankan minyak bumi
Hindia-Belanda, sedang Selat Malaka dipanggil "Garis Hidup Jepang"
hingga kini karena seluruh kapal tanker minyak dari Timur Tengah
melewatinya. Menurut data Departemen Keuangan Jepang 2003, 3,6% minyak
bumi (keenam terbanyak), 29,8% gas (terbanyak), 12,8% batu bara (ketiga
terbanyak) yang diimpor oleh Jepang merupakan hasil ekspor Indonesia.
Pada bulan Agustus 2007 Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA: Economic
Partnership Agreement) menetapkan susunan kerangka pemberian
bantuan/investasi dari Jepang demi tujuan eksplorasi energi di
Indonesia. Forum Bisnis Jepang Indonesia yang diselenggarakan saat
kesepakatan EPA telah menyetujui rencana 7 proyek, diantara itu 6 proyek
adalah proyek pengembangan energi di Indonesia.
Proyek pembangunan energi di Indonesia boleh juga dikatakan dilaksanakan
untuk memenuhi kepentingan negara Jepang, namun bagaimanakah keadaan
sebenarnya di lokasi proyek? Kini penulis mengadakan penelitian mengenai
proyek eksploitasi LNG Donggi-Senoro, Propinsi Sulawesi Tengah, proyek
ini adalah proyek pembangunan LNG keempat.
Energi/Sumber Daya Mineral dan HAM
Semenjak 1998 penulis meneruskan survey di lapangan atas konflik Aceh
terutama masalah pelanggaran HAM dan operasi kemilitaran dilakukan oleh
TNI. Melalui penelitian ini berhasil menggambarkan 2 fakta, yaitu;
1) Latar belakang konflik terkait dengan dampak negatif yang disebabkan
oleh proyek skala besar seperti pembangunan energi gas alam (dampak
negatif adalah penggusuran tanah, kerusakan lingkungan, pembesaran
kesenjangan ekonomi, dll.),
2) Pembangunan gas alam bertujuan memperkokoh keamanan pasokan energi
Jepang dengan ODA pemerintah Jepang (pinjaman ODA untuk proyek
pembangunan gas alam sebesar 31,8 milyar yen), selama ini hampir semua
produk LNG diekspor ke Jepang.
TNI mengawal lokasi pembangunan gas alam pernah menculik, menyiksa,
bahkan membunuh masyarakat yang dituduh anggota atau pendukung GAM.
Kedua perusahaan, Exxon Mobil dari AS yang menggali gas, dan PT Arun NGL
yang mengilang gas, terlibat pelanggaran HAM dengan menanggung biaya
operasi militer atas nama biaya pengawalan lokasi. Tidak hanya itu
perusahaan ini menyewakan alat berat kepada aparat keamanan untuk
menggali kuburan korban yang dibunuh oleh aparat. Di lokasi PT Arun yang
dibangung oleh pinjaman pemerintah Jepang terdapat Kamp Rancung dimana
salah satu tempat penyiksaan yang paling terkenal di Aceh. Hal ini
mengartikan kami masyarakat Jepang juga ikut terlibat pelanggaran HAM di
Aceh melalui pajak atau tarif listrik yang membayari pemerintah Jepang.
Selain PT Arun, perusahaan tersohor penyebab pelanggaran HAM dan
perusakan lingkungan adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport merebut
tanah milik masyarakat adat seperti suku Amungme dan membuang slag
(ampas bijih), mengakui bahwa membayar 5,6 juta dolar AS kepada TNI
sebagai ongkos patroli lokasi (2002). TNI-lah yang menyiksa dan membunuh
masyarakat adat yang kehilangan landasan kehidupan. Kemudian 50-60% dari
tembaga produk PT Freeport ternyata diekspor ke Jepang.
Di proyek eksploitasi emas dan tembaga PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)
di pulau Sumbawa dilaporkan pula kasus pelanggaran HAM. Pada tahun 2006
terkait dengan masalah pembayaran kompensasi terhadap penduduk
terjadilah kasus penyerangan di PT NNT. Warga desa Ropang yang dianggap
pelaku pembakaran ditahan dan dianiaya. Tujuh orang warga terluka di
tembakan 2 warga luka berat sampai kemelut. Pemegang 35% saham PT NNT
adalah Nusa Tenggara Mining Corp., dimana dananya dikucurkan oleh
Sumitomo Corporation, Sumitomo Metal Mining CO., LTD., Mitsubishi
Materials Corporation, dan Furukawa Co., Ltd.
Perusahaan tambang nikel di Propinsi Sulawesi Selatan, PT Inco juga
20,1% sahamnya dimiliki oleh Sumitomo Metal Mining CO., LTD. PT Inco
kerap memperoleh protes masyarakat setempat atas masalah kerusakan
lingkungan dan penggusuran tanah.
Taktik Politik Menyangkut Energi
Nota kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM
ditandatangani Agustus 2005 sesudah adanya tragedi gempa dan Tsunami
yang melanda Sumatera akhir 2004, kini Aceh mulai melangkah jalan damai.
Di samping itu sumber daya gas alam telah hampir kehabisan dan kontrak
jual-beli dengan Jepang pun berakhir sekitar 2010-2011. Jepang
tergantung Indonesia sebab sekitar 30% gas alam diimpor dari Indonesia,
eksplorasi energi kini menjadi soal urgen. Sebagaimana disinggung
sebelumnya, Agustus 2007 EPA ditandatangani dan disusun kerangka
bantuan/pemberian modal dari Jepang kepada Indonesia untuk membangun
sumber daya energi.
Indonesia rupanya berkeinginan mengutamakan kebutuhan dalam negeri
karena kekurangan energi dan kenaikan harga energi yang disebabkan oleh
pemotongan subsidi. Belakangan ini Jepang dan Indonesia saling
tarik-menarik siasat politik atas masalah energi.
Ketua Keidanren Jepang, Fujio Mitarai bertemu dengan Ketua DPD-RI
Ginandjar Kartasasmita di Tokyo pada bulan Juli 2007, Mitarai
mempersoalkan kebijaksanaan pemerintah Indonesia mengenai persediaan
gas. Mantan pemimpin JETRO (Japan External Trade Organization), dan kini
wakil presiden JAPEX (Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.), Osamu
Watanabe pada Nopember 2007 mendesak penandatangan EPA sesegera mungkin
dan berkomentar keterlambatan jadwal EPA mengakibatkan kerugian besar
bagi Indonesia.
Atas tekanan Jepang ini pihak Indonesia bereaksi umpamanya Wakil
Presiden Jusuf Kalla meminta Jepang konstruksi kilang LNG (ini dikatakan
dalam kunjungan ke Jepang Mei 2006), dan juga menjelaskan akan
memperkuat negosiasi perpanjangan kontrak jual-beli LNG (komentar Mei
2007 sebelum kunjungan ke Jepang).
Kedua negara tawar-menawar kebijakan demi keuntungan negara
masing-masing dalam keamanan energi, namun ada yang terlupakan
dibelakang masalah yaitu penduduk setempat di lokasi pembangunan.
Bersama proyek eksplorasi energi janganlah mengulangi tragedi selaku
Aceh kedua, yaitu terjadi kehancuran kehidupan rakyat melalui
penggusuran tanah, kerusakan lingkungan, kehilangan sarana pencaharian,
dan juga pelbagai pelanggaran HAM disebabkan oleh aparat keamanan
(TNI/Polri) yang mengawasi lokasinya.
Apakah Proyek Donggi-Senoro LNG itu?
Pada tahun 1974 Jepang menyalur bantuan ODA terhadap proyek pegembangan
LNG di Aceh dan di Kalimantan Timur. Kontrak jual-beli proyek ini akan
berakhir 2010-2011, kini dilanjutkan proyek ketiga dan keempat di Teluk
Bintuni, Papua(Proyek Tanggu LNG) serta di pantai timur propinsi
Sulawesi Tengah (Proyek Donggi-Senoro LNG).
Pembangunan minyak tanah dan gas di pantai timur propinsi Sulawesi
Tengah bermula oleh Union Texas Petroleum(UTP) sejak tahun 1980. Pada
saat itu UTP menemukan 3 sumur minyak tanah di Tiaka, 3 sumur gas di
Matindok, Minahaki, dan Mentawa.
Setelah kemunduran UTP dari lokasi, perusahaan sektor hulu proyek
Donggi-Senoro LNG adalah PT Pertamina EP PPGM (Lapangan
Matindok-Matindok, Maleoraja, Minahaki, Donggi) bersama PT Pertamina
Medco Tomori Sulawesi (sumur Senoro), sedangkan sektor hilir terdapat PT
Donggi-Senoro LNG. Yang memimpin PT Donggi-Senoro LNG adalah Mitsubishi
Corp. dengan milik 51% hak dan keuntungan PT Donggi-Senoro LNG (sisanya
29% dipegang Pertamina, 20% Medco). Total investasi mencapai 1,2 milyar
dolar AS, kapasitas produk pertahun diperhitungkan 2 juta ton,
sebetulnya direncanakan mulai produksi tahun 2010. Kontrak jual-beli
selama 15 tahun yang berlaku dari 2012 juga telah disepakati.
Mengenai proyek ini Mitsubishi Corp. menyatakan dalam situs webnya
sebagai berikut, "Menyumbang pasokan LNG yang stabil Jepang dimana
negara butuh LNG terbanyak di Asia," "Mendukung mengurangi
ketergantungan Timur Tengah dalam pasokan energi," "Dengan proyek LNG
yang baru di Indonesia dimana negara bersumber daya gas alam terkaya di
Asia, kami mengupayakan memperkuat status lebih mantap di dalam wilayah
ini."
"Demo dengan Bom" Bersama Kapal Nelayan
Desa Kolo Bawah, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali adalah salah
satu desa pesisir pantai dihuni suku Bajau, dikenalnya orang laut.
Hampir seluruh anggota masyarakat hidup sebagai nelayan. Setelah
dibangung blok Tiaka terletak di lepas pantai desa ini, karang
disekitarnya hancur dan jumlah hasil perikanan juga merosot. Seorang
warga M.F (Laki-laki, 27 tahun) mengeluh dirinya sudah tidak bisa sabar
lagi. "Lihat 'kan tempat pengumpulan ikan? Jadi sepi sekali. Hasil ikan
berkurang sampai 1/10 dibanding dulu. Sekitar Tiaka ada karang jadi bisa
tangkap banyak ikan, tapi sekarang harus pergi ke lebih jauh lagi dari
pantai. Bensin juga dulunya cukup 2-3 liter saja, sekarang perlu paling
sedikit 10 liter."
Warga setempat yang kehilangan sarana pencaharian dari nelayan
mengajukan beberapa permintaan terhadap Medco, antara lain pelatihanan
kejuruan budidaya, kompensasi, pemberian beasiswa dan modal usaha,
pembangunan balai sosial/Mesjid/ sekolah. Selama ini 20 warga mengikuti
pelatihan budidaya rumput laut dan 5 warga ikuti pelatihan budidaya ikan
dengan keranjang namun pelatihannya dilakukan hanya satu kali dan tempat
budidaya rumput laut pun ditentukan oleh perusahaan sehingga tidak
berhasil. Warga setempat menuntut ganti rugi 35.000 rupiah perhari
selama waktu operasi kegiatan perikanan, sebab itu rata-rata hasil
penangkapan ikan sebelumnya namun tuntutannya diabaikan. Rakyat
mengurangi isi tuntutan kompensasi yaitu 200.000 rupiah perKK selama 2
tahun kerugian sejak tahun 2005 mulainya konstruksi blok Tiaka dan
pemberian 10 liter bensin perhari, namun demikian sikap Medco tetap dingin.
Pada tanggal 21 Oktober 2007 bersama 13 kapal nelayan warga setempat
menuju ke blok Tiaka dan melakukan aksi demo di sana. Meski general
manager Medco menjamin pemberian kompensasi, hari yang dijanjikan yaitu
tanggal 30 Oktober 2007 maneger ini tidak muncul di desa. Penduduk naik
pitam dan mengepung rumah kepala desa karena diadakan pertemuan karyawan
Medco dan Pertamina, sekali lagi menuju ke blok Tiaka. Saat itu mereka
membawa bom yang biasanya digunakan untuk tangkap ikan. "Rakyat sudah
sabar lebih dari cukup. Jika nanti terjadi sesuatu aksinya langsung bisa
terkobar" ungkap seorang warga bernama K (laki-laki, 30 tahun).
Penduduk setempat tidak hanya kehilangan mata pencaharian belaka.
Menurut R (perempuan, 32 tahun) pada akhir 2008 atau awal 2009, ketika
nelayan menangkap gerita tiba-tiba turun hujan deras maka mereka mencoba
mengungsi di blok Tiaka tetapi malah diancam dan diusir oleh marinir
TNI-AL. "Kami orang desa. Tentu saja takut senjata."
Forum Diorganisir Polisi Mengawasi Penduduk
Nama proyek "Senoro" berasal dari nama desa Sinorang, Kecamatan Batui,
Kabupatan Banggai. Rencana sasaran penggusuran tanah di desa ini adalah;
40 hektar untuk 4 sumur gas, 58 hektar untuk depot gas, 28 hektar untuk
pelabuhan. Tawaran pertama harga tanah 8.000 rupiah per 1 m2, namun
penduduk menolak tawarannya karena harga itu terlalu rendah. Kini harga
tanah ditingkat menjadi 12.500 rupiah tetapi pihak penduduk belum
menerimanya.
Warga I (laki-laki, 54 tahun) adalah orang Bugis yang menetap di desa
ini pada tahun 1978, menurut rencana 1,5 hektar tanah sawah miliknya
dijadikan sasaran penggusuran tanah proyek. I membuka hutan sejak tahun
1981, sawah ini hasil jerih payah I selama ini. Sawah I dapat
menghasilkan 150 kantong beras yang satu kantongnya diisi 50 kg beras.
Dua kali panen setahun membawa penghasilan 90 juta rupiah per tahun dan
dengan hasil ini mampu mengasuh 7 orang anak. Oleh karena lokasi
pemindahan saja belum diberitahu I tidak bisa menutupi kegerisahan.
"Jika tanahku diambil, aku bisa hidup bagaimana?"
Sesaat wawancara dengan I, beberapa lelaki bertubuh gagah masuk ke rumah
tanpa izin. Mereka menyebutnya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
Desa Sinorang dan bertanya tujuan wawancara sambil menjelaskan, "di desa
ini tidak ada yang mengingkari penggusuran tanah." Menurutnya Forum ini
didirikan pada Februari 2008 dengan pelantikan Bupati Banggai dan
Kapolsek berdasarkan surat keputusan Polda Sulteng AKBP. Para lelaki ini
rupanya memaksa penduduk desa yang lain agar tidak menerima wawancara
penulis.
Setelah kejadian ini berhenti wawancara di dalam desa dan mengundang N
(perempuan, 52 tahun) ke penginapan. Menurut cerita N, penggusuran tanah
sekarang ini menjadi kali kedua baginya. Sekitar tahun 1997 tanah kebun
seluas 1,25 hektar yang ditanami 135 pohon kelapa pernah diambil untuk
eksplorasi tahap percobaan. Pada awalnya N terus-menerus menolak
penggusuran tanah. "Mereka katakan saya tidak punya izin milik tanah,
tapi saya bilang, buah kelapa di kebun jadi bukti punya kebun. Kalau
saya dan suami tidak pelihara kebun, tak mungkin berbuah kelapa seperti
itu, benar kan? "
Namun dirinya dibawa kesana-sini, bupati mengancam "jika biarkan begini
akhirnya tidak bisa menerima kompensasi," kepala desa pun menyuruh
"pokoknya tandatangani saja. Ini suratnya!" pada akhirnya N menerima
penggusuran tanah. N menambahkan "ketika itu suamiku masuk rumah sakit
karena sakit palu-palu, jadi saya sendirian mana bisa tahan. Setelah itu
suaminya bertanya-tanya kenapa saya tandatangani surat."
N menolak penerimaan kompensasi agar tidak perlu melepaskan hak tanah
dan lari ke kebun bersama suami yang keluar dari rumah sakit. Akan
tetapi anaknya disuruh antar polisi ke kebun, terpaksa N dan suami
kembali ke desa. Wakil bupati, camat, kepala desa, karyawan Pertamina
menunggu di desa, mereka mengambil foto N dan suami kemudian mendesak
terima uang kompensasi.
Semenjak kejadian itu N hanya memiliki tanah sawah 1 hektar. Untuk
menutupi biaya pemakaman waktu meninggalnya suami dan ongkos pembangunan
rumah ketika pemindahan, 0,5 hektar tanah telah terjual. Kini tanah N
tersisa hanya 0,5 hektar dan tanah ini direncanakan diambil oleh proyek.
"Saya tidak mau ditipu lagi" tutur N. Harta N tetap ada di tangannya
atau bagaimana?
Desa Uso Penuh Uso (Bohongan)
Tanah seluas 280 hektar Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai
direncanakan penggusuran tanah demi pembangunan kilang LNG. Pemerintah
kabupaten Banggai dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) menyetujui harga
tanah terletak di 100 m dari jalan merupakan Rp. 12.500 per 1 m2, harga
tanah yang lebih jauh dari 100 m dari jalan merupakan Rp. 9.000 per 1
m2. Penduduk menuntut harga Rp. 75.000 namun proses penggusuran tanah
kini sudah hampir selesai.
Hal yang dipertanyakan oleh rakyat adalah ketidaktransparan dalam proses
penggusuran tanah. Pada tahun 2007 pas sebelum pengumuman proyek, PT
Sentral Sulawesi yang dikelola saudara bupati Banggai memborong tanah
sekitarnya dengan harga Rp. 3000 s/d 5000. Seorang pemilik tanah 5
hektar mempunyai tanda resmi tercantum 5 hektar, namun menurut
pengukuran BPN tanah itu ternyata 4,5 hektar dan ia diberi kompensasi
untuk 4,5 hektar saja. Saat itu ia disuruh menandatangani kuitansi
kosong. Pada daftar nama pemilik tanah yang diperoleh penulis juga
tertulis nama-nama penduduk yang sebetulnya tidak memiliki tanah.
Warga Y (laki-laki, 40 tahun) mengungkap kecemasan masa depan. "Saya
petani. Tak tahu harus pindah ke mana. Katanya, akan dikasih kesempatan
kerja, tapi tidak ada jaminan apa-apa. Pemerintah mestinya
bertanggungjawab nasib rakyat."
Proyek Tengah Kehilangan Arah
Selain dari keadaan seperti di atas, proyek ini sendiri kini kacau balau
terutama terkait dengan masalah harga LNG dan target penjualan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada bulan April 2009
menunjukkan adanya pelanggaran hukum mengenai persaingan usaha dalam
kontrak jual-beli antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Pertamina EP PPGM
dan Pertamina Medco Tomoli Sulawesi. Hal ini dapat dibuktikan dari
penurunan harga gas 3,5 dolar AS per MMBTU menjadi 2,8 dolar AS, dan
juga pembengkakan biaya proyek penyulingan yang pada mulanya hanya 700
juta dolar AS menjadi 1,8 milyar dolar AS dalam tender. Pada bulan Juni
2009 Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa hasil LNG Donggi-Senoro
digunakan untuk domestik, padahal Pertamina meminta 70% produk akan
diekspor.
MoU antara Pertamina dengan Chubu Electric Power dan Kansai Electric
Power Co., Inc. yang hendak membeli Donggi-Senoro LNG dijadwalkan
disepakati pada akhir Maret 2009, tetapi jadwal ini tertunda sampai
tanggal 31 Juli. Walaupun begitu pemerintah Indonesia tidak menyetujui
harga LNG sehingga pada September 2009 Kansai Electric Power memutuskan
penghentian kontrak pembelian.
Kini terdapat risiko proyek ini menghadapi kebuntuan, timbul kecemasan
bahwa rakyat yang menentang penggusuran tanah di lokasi proyek bahkan
lebih dipaksa lagi untuk mewujudkan proyek. Selama ini sering kali
diiklankan proyek pengembangan LNG membawa efek positif, misalnya di
Indonesia dapat mengaktifkan ekonomi dan menambah kesempatan kerja,
sedang di Jepang menyumbang keamanan jaminan pasokan energi dan
seterusnya. Kemakmuran negara dan kebahagiaan penduduk lokasi proyek
tidak senantiasa menjadi satu. Entah siapa yang mampu bertanggungjawab
atas nasib warga yang kehilangan dasar kehidupan?
_______________________________________________
Uso mailing list
Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
http://nindja.org/lists/listinfo/uso http://www.nindja.org/modules/news1/article.php?storyid=27
|
Loading Poll...
