Joomla Login LightBox powered by WowJoomla.com

Meulaboh – Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, Sabtu (13/2) pagi menjenguk korban tsunami kabupaten Aceh Barat, di posko kupiah Meukeutop

Rakyat Aceh 6 Triliun menuntaskan rehab rekons Aceh
Meulaboh – Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, Sabtu (13/2) pagi menjenguk korban tsunami kabupaten Aceh Barat, di posko kupiah Meukeutop Teuku Umar, Gampong Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh. Orang nomor dua di Aceh ini meminta para korban bencana dapat bersabar, karena realisasi rumah bagi mereka sedang dalam perhatian serius Pemerintahan Aceh, dengan upaya pembiayaan APBN.
Menurut Nazar, pemenuhan hak para korban tsunami sangat jelas merupakan kewajiban dari pemerintahan kesatuan republik Indonesia untuk menuntaskan pemulihan individu mau pun universal dari kawasan bencana. Sehingga, pemerintahan Aceh telah menyusun program penuntasan barbagai hal proyek tsunami yang belum tuntas.
Pengajuan ini, kata Nazar, Pemerintahan Aceh bersama dengan BKRA, pada beberapa hari lalu telah mengajukan berbagai proyek penuntasan kepada pemerintah pusat, terutama Badan pembangunan Nasional (Bapenas), “Jadi tinggal menunggu hasil positifnya saja,” harapnya.
Dalam pengajuan tersebut, dibutuhkan dana senilai Rp 6 Triliun lebih, agar berbagai proyek bermasalah (belum tuntas) pasca BRR-NAD Nias, dapat diselesaikan melalui pembiayaan APBN. “Memang tsunami telah berlalu lima tahun, Lembaga rehab rekons telah bubar, sedangkan berbagai masalah tetap tergiang sampai kini. Makanya, perlu dukungan dana lanjutan bagi penuntasan sejumlah masalah,” Paparnya.
Padahal, kata Nazar, BRR telah berupaya bekerja sebaik munkin guna menyelesaikan tangungjawab mereka, akan tetapi, sampai kini, permasalahan urgen masih tetap terdengar, seperti sejumlah korban tsunami yang belum mendapatkan rumah. “Jadi kedepan, dimintakan kepada masyarakat yang bukan korban agar tidak mengajukan diri sebagai korban tsunami, karena masih ada saudara-saudara kita lebih berhak yang belum mendapatkan milik mereka, selaku korban bencana” Jelasnya.
Sedangkan terkait pendataan status para korban tsunami yang belum mendapatkan rumah,Nazar meiminta agar para Geuchik, Camat, dan Bupati dapat pro aktif melakukan validasi data tersebut.”Bagi masyarakat, dapat kiranya mendukung pemerintah agar dapat menuntaskan permasalahan ini, sehingga tidak ada lagi masalah dikemudian hari” Harapnya.
Sedangkan terkait rumah ganda, kita meminta para warga yang tidak berhak memiliki rumah bantuan dapat mengembalikan rumah bantuan bencana tersebut, karena masih banyak saudara kita yang belum mendapatkan hak mereka, yakni rumah bantuan. Oleh karena itu, diminta kepada pihak terkait dapat menuntaskan permasalahan ini, agar keadilan dapat tercipta di tengah masyarakat.(Den)