Poll

busyLoading Poll...
busyLoading Poll...

Berlangganan Artikel Baru

Name:
Email:

Login Box

Login

Don't You have account?

Sign Up

Facebook Like Button

Update Berita

Perkebunan Karet Hak Guna Usaha PT.SIR Terindikasi Telah Ditelantarkan, Perlu Segera DiCabut / dihapus Sesuai PP No 11 Thn 2010 Tentang Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar, Perlu Segera Tindakan Dari Kakanwil BPN Provinsi Aceh untuk Ditertipkan oleh PANITIA C sebagai tim indetifikasi tanah terlantar merujuk pada Perkbn no 4 thn 2010 tata cara penertiban tanah terlantar
Soal Rumah Bantuan Korban Tsunami Desak Diakomodir Dalam RAPBA

MEULABOH - Korban tsunami dari Gabungan Pejuang Rumah Tsunami (GPRS) Aceh Barat berharap rumah duafa yang pernah dijanjikan untuk mereka

Serambi Soal Rumah Bantuan
Korban Tsunami Desak Diakomodir Dalam RAPBA
Aceh Barat 30 Januari 2010, 09:17

MEULABOH - Korban tsunami dari Gabungan Pejuang Rumah Tsunami (GPRS) Aceh Barat berharap rumah duafa yang pernah dijanjikan untuk mereka supaya diakomodir oleh pemerintah dan DPR Aceh dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2010. Sedangkan Wakil Bupati Aceh Barat Fuadri berharap rekomendasi DPRA terhadap pemerintah Aceh agar dibantu pembangunan rumah duafa untuk korban tsunami supaya direalisasikan. Desakan ini disampaikan dalam pernyataan sikap bersama sejumlah pegiat LSM di Meulaboh. LSM GSF Meulaboh (Abdul Jalil), LSM Sombep (Chaidir Azhar), LSM Asoh (Fitriadi Lanta), dan LSM GeBrak (Ramu Indra), berharap agar janji untuk membangun rumah duafa dari pemerintah Aceh terwujud. Begitupun pernyataan sikap dibacakan bersama di Tugu Kupiah Meuketup Batee Puteh Suak Ujong Kalak, Meulaboh, Jumat (29/1) serta disaksikan ratusan korban tsunami yang belum dapat jatah rumah.

Mereka mendesak pemerintah pusat, gubernur Aceh, DPR Aceh, bupati dan  DPRK Aceh Barat mengalokasi dana pada tahun 2010 untuk membangun rumah korban tsunami. Beberapa waktu lalu pemerintah Aceh pernah menyatakan komitmen untuk mengalokasi dana rumah duafa bagi korban tsunami sehingga harus direalisasi.  Sementara itu Koordinator LSM SuAK Aceh, T Neta Firdaus mengungkapkan hal serupa. Alokasi dana rumah dari RAPBA 2010 harus benar-benar ada sehingga janji selama ini tidak hanya cek kosong. Sebab bila tidak diakomodir maka  perlu diupayakan dana lain di pemerintah pusat apalagi masalah korban tsunami merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan  kabupaten. “Kita berharap di APBA dapat dialokasikan dana rumah yang dijanjikan direalisasikan,” jelas Neta.

 Terus berupaya                                                      
Sementara itu Wakil Bupati Aceh Barat Fuadri mengaku Pemkab Aceh Barat sudah mengusulkan program pembangunan rumah duafa bagi korban tsunami yang belum mendapatkan rumah. Usulan awal sudah disampaikan pada DPR Aceh dan sudah mendapat rekomendasi agar pemerintah Aceh memplot dana untuk pembangunan rumah ini. Usulan rumah yang diajukan sekitar 1500 unit dan pembangunan bisa bertahap. Untuk tahun ini sudah diusulkan sekitar 360 unit rumah ke dinas terkait dan diharapkan tidak ada yang dicoret atau dihilangkan. “Saya mendapat informasi sudah dimasukkan dalam program RAPBA 2010 dan saya kawal program ini di Banda Aceh,” ujarnya.

Menurut Fuadri, komitmen yang telah ditunjukkan pemerintah Aceh untuk membantu rumah duafa bagi korban tsunami di Aceh Barat sangat ditunggu oleh warga disana. “Kami akan terus mendorong agar pembangunan rumah ini terealisasi dalam tahun 2010. Kami berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dan warga mendapat rumah. Masyarakat butuh kepastian,” ujarnya. Sementara itu Koordinator aksi GPRS Aceh Barat Safrizal mengungkapkan, korban tsunami yang belum mendapatkan rumah masih bertahan di posko korban tsunami di Batee Puteh Suak Ujong Kalak, Meulaboh. Mereka terus berjuang mendapatkan rumah bantuan yang selama ini diabaikan oleh pemerintah.

 Pembebasan tanah
Sementara itu usulan lain yang diajukan dan berharap diakomodasi oleh pemerintah Aceh ujar Fuadri adalah dana untuk pembebasan tanah membangun jalan Meulaboh- Calang dan drainase kota. Khusus untuk pembebasan tanah jalan terletak di lintas Desa Suak Timah-Pribu sepanjang 12 kilometer dan untuk ini butuh dana sekitar Rp 27 miliar. Kemudian pembebasan tanah di lintas Pribu-Seunebok Teungoh sepanjang 20 kilometer dan butuh dana sekitar Rp 35 miliar serta ganti rugi tanaman warga Rp 3 miliar. Usulan lain adalah dana sebesar Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan yang dibangun drainase kota. Proyek ini sudah dikerjakan oleh pihak donor. Lahan yang ada masih belum dibebaskan semuanya dan untuk hal ini perlu dana.  Menurut Fuadri, untuk keperluan dana pembebasan lahan jalan dan drainase sudah diusulkan ke pihak provinsi serta berharap ditampung. “Kami sudah mengusulkan anggaran ke provinsi dan berharap ditampung,” ujarnya.(riz/swa)
http://www.serambinews.com/news/view/22893/korban-tsunami-desak-diakomodir-dalam-rapba

 
























Translate Web Ke Bahasa :

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday914
mod_vvisit_counterYesterday1287
mod_vvisit_counterThis week4846
mod_vvisit_counterLast week9238
mod_vvisit_counterThis month10075
mod_vvisit_counterLast month44088
mod_vvisit_counterAll days441361

Online (20 minutes ago): 28
Your IP: 38.107.179.228
,
Today: Feb 08, 2012