|
MEULABOH - Wakil Bupati Aceh Barat, Fuadri meminta Tim Penyelesaian Tagihan Ganti Rugi (TPTGR) Pemkab setempat, menagih kembali dana untuk dipertanggugjawabkan Rp 4,8 miliar
Terkait Dana Rp 4,8 M Wabup Minta TPTGR Tagih lagi ke SKPK
Aceh Barat Mon, Aug 23rd 2010, 12:00
MEULABOH - Wakil Bupati Aceh Barat, Fuadri meminta Tim Penyelesaian Tagihan Ganti Rugi (TPTGR) Pemkab setempat, menagih kembali dana untuk dipertanggugjawabkan Rp 4,8 miliar melaui masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). “Banyaknya temuan tersebut lebih disebabkan lemahnya kinerja tim TPTGR,” ujar Fuadri Minggu kemarin.
Kepada Serambi, Wabup Fuadri mengungkapkan, temuan BPK RI terhadap dana Rp 4,8 miliar itu merupakan kasus lama. Karena itu, TPTGR Pemkab harus lebih proaktif dan tidak membiarkan masalah Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) menjadi temuan setiap tahunnya oleh BPK RI. Sebab setiap tahun itu-itu saja yang menjadi temuan, sehingga laporan keuangan Pemkab Aceh Barat tidak pernah mendapat nilai baik.
Karena itu, dengan sudah ada keluarnya hasil audit BPK RI yang menyebutkan ada sebesar Rp 4,8 miliar belum dipertanggungjawabkan dan harus dikembalikan ke kas daerah, perlu ditempuh upaya penyelematan dana itu sehingga bisa masuk kas daerah dan tidak terus berlarut. Dan selama ini, ujar Wabup lebih kepada lemahnya kinerja tim TPTGR dalam menagih dana itu sehingga distor kembali ke kas daerah.
Seperti diberitakan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dalam auditnya baru-baru ini menemukan sisa uang persediaan (UP) Pemkab Aceh Barat dari tahun 2005-2009 sebesar Rp 4,8 miliar belum dipertanggungjawabkan. Karena itu, BPK mengingatkan kepada satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) agar menegur bendahara mengembalikan dana tersebut dan meminta dilimpahkan ke tim TPTGR untuk diproses sesuai ketentuan berlaku.
Data diperoleh Serambi, sisa UUDP yang menjadi temuan BPK dalam auditnya 7 Mei 2010 lalu di Pemkab Aceh Barat yang belum dipertanggung jawabkan mencapai Rp 4.845.836.100 yakni rinciannya di antaranya Setdakab Rp 2,71 miliar, Sekretariat DPRK Rp 918,3 juta, Dinas Pendidikan Rp 355,3 juta, DPKKD Rp 253,7 juta, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp 87,1 juta, Setcam Johan Pahlawan Rp 81 juta, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Rp 69,8 juta, Setcam Arongan Lambalek Rp 47,2 juta, dan Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah Rp 47,7 juta.
Berikutnya, SMKN 1 Meulaboh Rp 41,3 juta, Setcam Woyla Barat Rp 36,9 juta, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Rp 34,5 juta, Dinas Kesehatan Rp 26,6 juta, Kantor Satpol PP dan WH Rp 24,2 juta, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Rp 17,2 juta, Puskesmas Johan Pahlawan Rp 16,1 juta, dan BPM Rp 15,1 juta.
Asisten Administrasi Setdakab, Sattri SIP mengakui bahwa ada sejumlah temuan BPK RI yang harus dipertanggung jawabkan dan dikembalikan dana ke kas daerah. Dan temuan itu rata-rata adalah persoalan lama yakni di bawah tahun 2007 lalu yakni sekitar tahun 2005 lalu. “Meski demikian kita tetap menyampaikan kepada pimpinan SKPK agar dikembalikan bila ada temuan,” ujar Sattri seraya menyatakan gara-gara masalah dana UP ini, setiap audit BPK setiap tahunnya selalu bermasalah sehingga sulit bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti daerah lain.(riz)
http://www.serambinews.com/news/view/37875/polisi-ditantang-usut-kasus-dana-tki-dprk-aceh-barat |
Loading Poll...
