Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN=20 2009
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN = PENDAPATAN=20 DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN = YANG MAHA=20 ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja = Negara (APBN)=20 Tahun 2006 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun = 2005=20 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 = tentang=20 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005, pelaksanaannya perlu = dilakukan=20 pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 = Tahun 2004=20 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan = Negara;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) = Undang-Undang=20 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) = Undang-Undang=20 Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab = Keuangan=20 Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006 telah dilakukan=20 pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, = dan Pasal=20 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal = 17=20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan = Belanja Negara=20 Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor = 14=20 Tahun 2006, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006 = harus=20 ditetapkan dengan Undang-Undang;

d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang = Pertanggungjawaban atas=20 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 = dilakukan=20 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan = pertimbangan=20 Dewan Perwakilan Daerah sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah = Nomor=20 21/DPD/2008 tanggal 6 Maret 2008;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud = pada huruf=20 a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang=20 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja = Negara Tahun=20 Anggaran 2006;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), = ayat (2),=20 dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara = Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan = Negara=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan = Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang = Perbendaharaan Negara=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan = Lembaran Negara=20 Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang = Pembentukan=20 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun = 2004=20 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang = Pemeriksaan=20 Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik = Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia Nomor=20 4400);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran = Pendapatan=20 dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik = Indonesia Tahun=20 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4571), = sebagaimana telah=20 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 (Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Tahun 2006 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia Nomor=20 4653);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan = Pemeriksa=20 Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, = Tambahan=20 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK=20 INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK = INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG = PERTANGGUNGJAWABAN=20 ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN=20 2006.

Pasal 1Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran = Pendapatan=20 dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 tertuang dalam Laporan Keuangan=20 Pemerintah Pusat 2006 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran = Undang-Undang=20 ini.

Pasal 2Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 1,=20 terdiri dari:
1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2006;
2. = Neraca=20 Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006;
3. Laporan Arus Kas Tahun = Anggaran=20 2006; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

(1) Realisasi anggaran Pendapatan Negara dan Hibah = Tahun Anggaran=20 2006 adalah sebesar Rp637.987.136.507.056 (enam ratus tiga puluh tujuh = triliun=20 sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta = lima=20 ratus tujuh ribu lima puluh enam rupiah) dan realisasi Belanja Negara = sebesar=20 Rp667.128.813.065.242 (enam ratus enam puluh tujuh triliun seratus dua = puluh=20 delapan miliar delapan ratus tiga belas juta enam puluh lima ribu dua = ratus=20 empat puluh dua rupiah), sehingga terdapat Defisit Anggaran sebesar=20 Rp29.141.676.558.186 (dua puluh sembilan triliun seratus empat puluh = satu miliar=20 enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu = seratus=20 delapan puluh enam rupiah).

(2) Pembiayaan atas Defisit Anggaran Tahun = Anggaran 2006=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp29.415.590.251.868 = (dua=20 puluh sembilan triliun empat ratus lima belas miliar lima ratus sembilan = puluh=20 juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan = rupiah)=20 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar=20 Rp273.913.693.682 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga = belas=20 juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua=20 rupiah).

(3) Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun = Anggaran=20 2006 adalah sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan = ratus=20 tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan = ratus=20 sembilan puluh lima rupiah) yang berasal dari SAL sampai dengan akhir = Tahun=20 Anggaran 2005, yakni sebesar Rp17.066.126.565.213 (tujuh belas triliun = enam=20 puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima = ribu=20 dua ratus tiga belas rupiah) ditambah dengan SILPA Tahun Anggaran 2006 = sebesar=20 Rp273.913.693.682 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga = belas=20 juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua = rupiah)=20 dan ditambah koreksi terhadap selisih lebih kas sebesar = Rp1.490.262.050.000=20 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh dua = juta=20 lima puluh ribu rupiah).

(4) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas = alam=20 yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006=20 menggambarkan jumlah Aset sebesar Rp1.222.317.442.204.837 (seribu dua = ratus dua=20 puluh dua triliun tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh = dua juta=20 dua ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan = Kewajiban=20 sebesar Rp1.326.715.685.444.331 (seribu tiga ratus dua puluh enam = triliun tujuh=20 ratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus = empat=20 puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), sehingga Ekuitas = Dana=20 menjadi sebesar minus Rp104.398.243.239.494 (seratus empat triliun tiga = ratus=20 sembilan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus = tiga=20 puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 5Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2006 = menggambarkan=20 jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar = Rp26.111.116.187.908 (dua=20 puluh enam triliun seratus sebelas miliar seratus enam belas juta = seratus=20 delapan tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), arus kas bersih dari=20 aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp55.252.792.746.094 = (lima=20 puluh lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan = puluh=20 dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah), = arus=20 kas bersih dari aktivitas investasi pembiayaan sebesar = Rp29.415.590.251.868 (dua=20 puluh sembilan triliun empat ratus lima belas miliar lima ratus sembilan = puluh=20 juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan = rupiah),=20 dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar minus=20 Rp3.218.045.953.463 (tiga triliun dua ratus delapan belas miliar empat = puluh=20 lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh = tiga=20 rupiah).

Pasal 6Catatan atas Laporan Keuangan meliputi = penjelasan=20 dan/atau daftar terinci dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang = disajikan=20 dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 2,=20 dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan=20 Lainnya.

Pasal 8Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran = melebihi=20 realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan dan terdapat = pengembalian=20 pendapatan tahun yang lalu, maka SAL dapat digunakan.

Pasal 9Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 2,=20 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini tidak = menyatakan=20 pendapat.

Pasal 10Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan = tindak=20 lanjut atas temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil = pemeriksaan=20 Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal=20 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan = pengundangan=20 Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik=20 Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari = 2009
PRESIDEN=20 REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG = YUDHOYONO

Diundangkan di=20 Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI=20 MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI=20 MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN = 2009=20 NOMOR 9.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR = 8 TAHUN=20 2009
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN = PENDAPATAN=20 DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2006
I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar = Negara=20 Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun = 2003=20 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 = tentang=20 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, sebagaimana = telah=20 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006, Pemerintah menyusun=20 pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2006 berupa = Laporan=20 Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas (i) Laporan Realisasi = APBN,=20 (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan = Keuangan.=20 LKPP ini disusun dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang = baik dalam=20 penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggung = jawab=20 sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang = Dasar=20 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LKPP Tahun 2006 ini merupakan = laporan=20 keuangan tahun ketiga yang menyajikan secara lengkap jenis-jenis laporan = keuangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 = tentang=20 Keuangan Negara. LKPP Tahun 2006 merupakan laporan keuangan pertama yang = memenuhi pelaksanaan ketentuan undang-undang di bidang Keuangan Negara = secara=20 penuh, termasuk mengenai batas waktu penyampaian laporan, yakni harus=20 disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling = lambat 6=20 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan = antara=20 anggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBN-Perubahan TA 2006 dan = realisasinya,=20 yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca = adalah=20 laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai = aset,=20 kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2006. Laporan Arus = Kas=20 adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, = perubahan=20 kas dan setara kas selama tahun 2006, serta saldo kas dan setara kas = pada=20 tanggal 31 Desember 2006. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan = informasi=20 tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan = yang=20 memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi = makro, dasar=20 penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting = setelah=20 tanggal pelaporan, catatan penting lainnya, dan informasi tambahan yang=20 diperlukan. Di samping itu, LKPP Tahun 2006 dilampiri dengan Ikhtisar = Laporan=20 Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya sebagaimana diamanatkan = dalam Pasal=20 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan = Negara.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam = pertanggungjawaban=20 APBN TA 2006 dicakup pula informasi mengenai Sisa Anggaran Lebih (SAL) = yang=20 menggambarkan jumlah kas Pemerintah Pusat yang merupakan akumulasi Sisa = Lebih=20 atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA). Adapun SILPA/SIKPA adalah = selisih=20 lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama = satu tahun=20 periode pelaporan. SAL menggambarkan kondisi kas Pemerintah Pusat pada = akhir=20 tahun anggaran tertentu dan merupakan saldo awal tahun anggaran=20 berikutnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) = Undang-Undang Nomor=20 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP harus diaudit oleh Badan = Pemeriksa=20 Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR. Pemeriksaan BPK dimaksud = adalah=20 dalam rangka pemberian pendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 = ayat (1)=20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan = Tanggung=20 Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut = Pemerintah=20 telah menyampaikan LKPP Tahun 2006 kepada BPK untuk diaudit, melalui = surat=20 Menteri Keuangan Nomor S-138/MK.05/2007 tanggal 28 Maret 2007. = Penyampaian LKPP=20 dengan status belum diperiksa (unaudited) oleh Menteri Keuangan = kepada=20 BPK adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada BPK Nomor = R-15/Pres/3/2007=20 tanggal 27 Maret 2007 Perihal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili = Presiden dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada = BPK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) = Undang-Undang Nomor=20 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab = Keuangan=20 Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR = dan=20 Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepada Presiden paling lambat 2 = (dua) bulan=20 setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah = menyampaikan=20 Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP kepada Presiden melalui surat BPK Nomor=20 51/S/I-XII/05/2007 tanggal 28 Mei 2007.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 = Tahun=20 2004, hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh pemerintah untuk = melakukan=20 koreksi dan penyesuaian yang diperlukan sehingga laporan keuangan yang = telah=20 diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR dalam = bentuk=20 suatu Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan. Dengan = demikian,=20 LKPP Tahun 2006 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang = telah=20 disesuaikan, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.

LKPP Tahun 2006 tersebut telah disusun berdasarkan = laporan=20 keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan perbendaharaan yang = telah=20 dikoreksi dan disesuaikan berdasarkan data akuntansi yang lebih lengkap = dan=20 perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK, termasuk laporan = keuangan 23=20 kementerian negara/lembaga yang baru selesai diperiksa oleh BPK per 18 = Juni=20 2007.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini = "tidak=20 menyatakan pendapat (disclaimer)" atas LKPP Tahun 2006. Walaupun = masih=20 mendapat opini disclaimer, LKPP Tahun 2006 menunjukkan peningkatan = kualitas,=20 antara lain penyelenggaraan akuntansi oleh kementerian negara/lembaga = yang=20 semakin meningkat, pengungkapan (disclosure) yang lebih = ekstensif, dan=20 penyajian data aset Pemerintah yang lebih baik karena beberapa = kementerian=20 negara/lembaga telah melakukan inventarisasi aset.

Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP = Tahun 2006,=20 maka angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2006 sepenuhnya = merupakan=20 tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab = apabila=20 di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian=20 informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2006.

II. PASAL = DEMI=20 PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah = penerimaan minyak=20 bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah = memperhitungkan=20 kewajiban-kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kepada kontraktor = kontrak=20 kerjasama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak = Bumi dan=20 Bangunan (PBB), over/underlifting, dan fee kegiatan hulu = minyak=20 bumi dan gas alam.

Pasal 4

Nilai minus atas Ekuitas Dana pada Neraca Pemerintah = Pusat=20 terutama disebabkan belum optimalnya inventarisasi dan belum = dilakukannya=20 penilaian kembali atas aset Pemerintah Pusat, sehingga belum = menggambarkan nilai=20 aset yang sebenarnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan = Lainnya=20 sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva, = kewajiban,=20 ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan = Negara dan=20 Badan Lainnya.

Pasal 8

Pengembalian pendapatan yang dimaksud dalam pasal ini = adalah=20 pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu.

Pasal = 9

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini = merupakan=20 laporan keuangan pertama yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan = Kementerian=20 Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2006 yang telah diaudit dan diberikan opini = oleh=20 Badan Pemeriksa Keuangan. Dari sebanyak 81 LKKL, 7 LKKL mendapat opini = "wajar=20 tanpa pengecualian" atau unqualified, 38 LKKL mendapat opini = "wajar=20 dengan pengecualian" atau qualified, dan 36 LKKL mendapat opini = "tidak=20 menyatakan pendapat" atau disclaimer. Rincian opini Badan = Pemeriksa=20 Keuangan atas LKKL adalah sebagai berikut:

A. LKKL yang mendapat = opini=20 wajar tanpa pengecualian:

1. Mahkamah Konstitusi
2. Pusat Pelaporan dan = Analisis=20 Transaksi Keuangan
3. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
4. = Komisi=20 Pemberantasan Korupsi
5. Dewan Perwakilan Daerah
6. Bagian = Anggaran 071 =96=20 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
7. Bagian Anggaran 099 =96 = Penyertaan Modal=20 Negara

B. LKKL yang mendapat opini wajar dengan = pengecualian:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan = Perwakilan=20 Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Kepresidenan
5. Wakil=20 Presiden
6. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
7. = Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Kementerian = Koordinator Bidang=20 Kesejahteraan Rakyat
9. Kementerian Negara Badan Usaha Milik = Negara
10.=20 Kementerian Negara Riset dan Teknologi
11. Kementerian Negara = Lingkungan=20 Hidup
12. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
13. = Kementerian Negara=20 Pendayagunaan Aparatur Negara
14. Badan Intelijen Negara
15. = Lembaga Sandi=20 Negara
16. Dewan Ketahanan Nasional

17. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan = Nasional/Badan=20 Perencanaan Pembangunan Nasional

18. Perpustakaan Nasional
19.=20 Departemen Komunikasi dan Informatika
20. Badan Pengawasan Obat dan=20 Makanan
21. Lembaga Ketahanan Nasional
22. Badan Koordinasi = Penanaman=20 Modal
23. Badan Narkotika Nasional
24. Kementerian Negara = Pembangunan=20 Daerah Tertinggal
25. Badan Koordinasi Keluarga Berencana = Nasional
26.=20 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
27. Lembaga Ilmu Pengetahuan=20 Indonesia
28. Badan Tenaga Nuklir Nasional
29. Badan Pengkajian = dan=20 Penerapan Teknologi
30. Lembaga Penerbangan dan Antariksa = Nasional
31.=20 Badan Standardisasi Nasional
32. Badan Pengawas Tenaga Nuklir = Nasional
33.=20 Lembaga Administrasi Negara
34. Arsip Nasional Republik = Indonesia
35.=20 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
36. Kementerian Negara = Pemuda dan=20 Olah Raga
37. Komisi Yudisial
38. Bagian Anggaran 070 =96 Dana=20 Perimbangan

C. LKKL yang mendapat opini tidak menyatakan = pendapat:

1. Mahkamah Agung
2. Kejaksaan Agung
3. = Departemen Dalam=20 Negeri
4. Departemen Luar Negeri
5. Departemen Pertahanan
6. = Departemen=20 Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Departemen Keuangan
8. Departemen=20 Pertanian
9. Departemen Perindustrian
10. Departemen Energi dan = Sumber=20 Daya Mineral
11. Departemen Perhubungan
12. Departemen Pendidikan=20 Nasional
13. Departemen Kesehatan
14. Departemen Agama
15. = Departemen=20 Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Departemen Sosial
17. Departemen = Kehutanan
18. Departemen Kelautan dan Perikanan
19. Departemen = Pekerjaan=20 Umum
20. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
21. Kementerian = Negara=20 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
22. Badan Pusat Statistik
23. = Badan=20 Pertanahan Nasional
24. Kepolisian Negara
25. Badan Meteorologi = dan=20 Geofisika
26. Komisi Pemilihan Umum
27. Badan Koordinasi Survey = dan=20 Pemetaan Nasional
28. Badan Kepegawaian Negara
29. Departemen=20 Perdagangan
30. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh=20 Darussalam-Nias
31. Bagian Anggaran 061 =96 Cicilan Bunga = Utang
32. Bagian=20 Anggaran 062 =96 Subsidi Dan Transfer
33. Bagian Anggaran 069 =96 = Belanja=20 Lain-Lain
34. Bagian Anggaran 096 =96 Pembayaran Cicilan Pokok Hutang = Luar=20 Negeri
35. Bagian Anggaran 097 =96 Pembayaran Cicilan Pokok Hutang = Dalam=20 Negeri
36. Bagian Anggaran 098 =96 Penerusan = Pinjaman

Pasal=20 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas