Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN=20 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT
DI PROVINSI PAPUA=20 BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK=20 INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua = Barat=20 pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, serta adanya aspirasi = yang=20 berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan = penyelenggaraan=20 pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna = mempercepat=20 terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, = potensi daerah,=20 luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, = sosial=20 budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas = dan volume=20 kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di = Kabupaten=20 Sorong, dipandang perlu membentuk Kabupaten Maybrat di wilayah Provinsi = Papua=20 Barat;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Maybrat bertujuan untuk=20 meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan = kemasyarakatan,=20 serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud = dalam=20 huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang = Pembentukan=20 Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;

Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, = Pasal 20, dan=20 Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang = Pembentukan Propinsi=20 Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian = Barat=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan = Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi = Khusus bagi=20 Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, = Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang = Pembentukan=20 Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten = Raja=20 Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten = Tolikara,=20 Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten = Mappi,=20 Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di = Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, = Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan = dan=20 Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan = Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia Nomor=20 4310);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang = Pemerintahan Daerah=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan = Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir = dengan=20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas = Undang-Undang=20 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia Nomor=20 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang = Perimbangan Keuangan=20 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia=20 Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang = Penyelenggara=20 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, = Tambahan=20 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan = Umum=20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan = Perwakilan=20 Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, = Tambahan=20 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan = Peraturan=20 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan = Atas=20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi = Papua=20 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 = Nomor 112,=20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK=20 INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK = INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG = PEMBENTUKAN=20 KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam = Undang-Undang ini=20 yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, = adalah=20 Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara = Republik=20 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik = Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah = kesatuan=20 masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang = mengatur dan=20 mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut = prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara = Kesatuan=20 Republik Indonesia.

3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Barat = sebagaimana=20 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan = Propinsi=20 Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian = Barat=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan = Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Nomor 2907) jo. Undang-Undang Nomor 21 = Tahun=20 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia=20 Nomor 4151) jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang = Penetapan=20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang=20 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus = Bagi=20 Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia = Tahun=20 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor = 4884).

4. Kabupaten Sorong adalah kabupaten sebagaimana = dimaksud dalam=20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom = Irian=20 Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran = Negara=20 Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Nomor 2907), yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota = Sorong=20 berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan = Propinsi Irian=20 Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten = Mimika,=20 Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik = Indonesia Tahun=20 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), = Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan = Undang-Undang=20 Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten = Keerom,=20 Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan = Bintang,=20 Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten = Kaimana,=20 Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten = Teluk=20 Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia=20 Nomor 4245), Kabupaten Tambrauw berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun = 2008=20 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran = Negara=20 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Nomor 4940), serta ditambah 11 (sebelas) distrik dari cakupan = wilayah=20 Kabupaten Sorong Selatan yang merupakan kabupaten asal Kabupaten=20 Maybrat.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN = IBU=20 KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2Dengan=20 Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Maybrat di wilayah Provinsi Papua = Barat=20 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

(1) Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah = Kabupaten=20 Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah:

a. Distrik Aifat;
b. Distrik Aifat Utara;
c. = Distrik Aifat=20 Timur;
d. Distrik Aifat Selatan;
e. Distrik Aitinyo Barat;
f. = Distrik=20 Aitinyo;
g. Distrik Aitinyo Utara;
h. Distrik Ayamaru;
i. = Distrik=20 Ayamaru Utara;
j. Distrik Ayamaru Timur; dan
k. Distrik = Mare.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)=20 digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan = merupakan=20 bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4Dengan terbentuknya Kabupaten Maybrat = sebagaimana=20 dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sorong dikurangi dengan = wilayah=20 Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5(1) = Kabupaten=20 Maybrat mempunyai batas-batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Fef = Kabupaten=20 Tambrauw, Distrik Senopi dan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari;

b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Moskona = Utara dan=20 Distrik Moskona Selatan Kabupaten Teluk Bintuni;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kokoda dan = Distrik=20 Kais Kabupaten Sorong Selatan; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Moswaren, = Distrik=20 Wayer, dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = digambarkan=20 dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian = yang tidak=20 terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Maybrat secara = pasti di=20 lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan = oleh=20 Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya = Kabupaten=20 Maybrat.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Maybrat sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Maybrat menetapkan Rencana Tata = Ruang=20 Wilayah Kabupaten Maybrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, = dalam=20 waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kabupaten ini.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten = Maybrat=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata = Ruang=20 Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat = serta=20 dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota = di=20 sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7Ibu kota = Kabupaten=20 Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan = Kabupaten=20 Maybrat mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur = dalam=20 peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan = Daerah=20 Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. = perencanaan,=20 pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban = umum=20 dan ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana = umum;
e.=20 penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g.=20 penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang = ketenagakerjaan;
i.=20 fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. = pengendalian=20 lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan = kependudukan dan=20 catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. = pelayanan=20 administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar = lainnya;=20 dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan=20 perundang-undangan.

(3) Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maybrat yang = bersifat=20 pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan = berpotensi untuk=20 meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, = dan=20 potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian = Daerah=20 Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9Peresmian=20 Kabupaten Maybrat dan pelantikan Penjabat Bupati Maybrat dilakukan oleh = Menteri=20 Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah = Undang-Undang=20 ini diundangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di = Kabupaten=20 Maybrat, dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati sesuai = dengan=20 peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak = terbentuknya=20 Kabupaten Maybrat.

(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya penjabat bupati=20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dari pegawai negeri sipil = dengan=20 masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam = Negeri=20 atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat = (2)=20 adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam = bidang=20 pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu = sesuai=20 dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Papua = Barat=20 untuk melantik Penjabat Bupati Maybrat.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana = dimaksud pada=20 ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati dan wakil bupati = definitif,=20 Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali penjabat bupati untuk 1 = (satu)=20 kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau = menggantinya dengan=20 penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, = dan=20 fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam melaksanakan tugas=20 pemerintahan dan pemilihan bupati/wakil bupati.

Pasal 11Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan = Bupati=20 dan Wakil Bupati Maybrat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) = dibebankan=20 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong dan = Anggaran=20 Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten = Maybrat,=20 dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat = Dewan=20 Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur = perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan = kemampuan=20 keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = telah=20 dibentuk oleh Penjabat Bupati Maybrat paling lama 6 (enam) bulan sejak = tanggal=20 pelantikan Penjabat yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal = 13

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat = Daerah=20 Kabupaten Maybrat dilakukan sesuai dengan peraturan = perundang-undangan.

(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara = pengisian=20 keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat sebagaimana = dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai = dengan=20 peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat = Daerah=20 Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) = dilakukan oleh=20 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong.

(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan = Rakyat Daerah=20 Kabupaten Maybrat dilaksanakan sesuai dengan peraturan=20 perundang-undangan.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Sorong bersama Penjabat Bupati Maybrat=20 menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, = penyerahan=20 aset dan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat = (1)=20 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat = bupati.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat=20 bupati.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan = ayat (2)=20 meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya = diperlukan oleh=20 Kabupaten Maybrat.

(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan = dokumen kepada=20 Pemerintah Kabupaten Maybrat difasilitasi dan dikoordinasikan oleh = Gubernur=20 Papua Barat.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana = dimaksud=20 pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja = Daerah=20 Kabupaten Maybrat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari = asal=20 satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan=20 perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada = ayat (1)=20 dan ayat (3) meliputi:

a. barang milik dan/atau yang dikuasai baik barang = bergerak=20 maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah = Kabupaten=20 Maybrat yang berada dalam wilayah Kabupaten Maybrat;

b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sorong yang = kedudukan,=20 kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Maybrat;

c. utang piutang Kabupaten Sorong yang kegunaannya = untuk=20 Kabupaten Maybrat; dan

d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya = diperlukan=20 oleh Kabupaten Maybrat.

(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta = dokumen=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati = Sorong,=20 Gubernur Papua Barat selaku wakil Pemerintah wajib = menyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan = aset dan=20 dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur = Papua Barat=20 kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN = BANTUAN=20 DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Maybrat berhak mendapatkan alokasi dana = perimbangan=20 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada = ayat (1),=20 Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan = sesuai=20 dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Sorong sesuai dengan = kesanggupannya=20 memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan=20 pemerintahan Kabupaten Maybrat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar = rupiah)=20 setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan = pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat pertama kali sebesar=20 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan = dana untuk=20 menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maybrat = sebesar=20 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) = tahun=20 berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati = Maybrat=20 pertama kali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta=20 rupiah).

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = dan=20 pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak=20 pelantikan Penjabat Bupati Maybrat.

(4) Apabila Pemerintah Kabupaten Sorong tidak memenuhi=20 kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuan sebagaimana = dimaksud=20 pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum = Kabupaten=20 Sorong untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat.

(5) Apabila Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak = memenuhi=20 kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan ketentuan = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi = umum=20 Provinsi Papua Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten = Maybrat.

(6) Penjabat Bupati Maybrat menyampaikan laporan = realisasi=20 penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati=20 Sorong.

(7) Penjabat Bupati Maybrat menyampaikan laporan=20 pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Papua = Barat.

Pasal 17Penjabat Bupati Maybrat berkewajiban melakukan=20 penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan=20 perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan = daerah,=20 Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan pembinaan dan=20 fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Maybrat dalam waktu 3 (tiga) = tahun=20 sejak diresmikan.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah = bersama=20 Gubernur Papua Barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan = Pemerintahan=20 Kabupaten Maybrat.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) = dijadikan=20 acuan perumusan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur = Papua Barat=20 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat = Daerah, Penjabat=20 Bupati Maybrat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran = Pendapatan=20 dan Belanja Daerah Kabupaten Maybrat untuk tahun anggaran = berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Maybrat sebagaimana = dimaksud pada=20 ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Papua Barat.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati = Maybrat=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan=20 perundang-undangan.

Pasal 20Sebelum Pemerintah Kabupaten Maybrat menetapkan = peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang = ini,=20 semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Sorong sepanjang tidak = bertentangan=20 dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah=20 Kabupaten Maybrat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21Pada saat=20 Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan=20 perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Maybrat harus = disesuaikan=20 dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan=20 Undang-Undang ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal=20 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan = pengundangan=20 Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik=20 Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari = 2009
PRESIDEN=20 REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG = YUDHOYONO

Diundangkan di=20 Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI=20 MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI=20 MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN = 2009=20 NOMOR 14.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR = 13 TAHUN=20 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT
DI PROVINSI PAPUA=20 BARAT
I. UMUM

Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah =B1 = 97.024,27=20 km=B2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah =B1 690.349 jiwa, = terdiri atas 9=20 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan = penyelenggaraan=20 pemerintahan daerah dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik=20 Indonesia.

Kabupaten Sorong yang mempunyai luas wilayah =B1 = 7.415,29 km=B2=20 dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 berjumlah 90.933 jiwa, terdiri = atas 14=20 (empat belas) distrik. Kabupaten Sorong Selatan yang mempunyai luas = wilayah =B1=20 9.408,63 km=B2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 48.750 = jiwa=20 terdiri atas 24 (dua puluh empat) distrik. Berdasarkan Keputusan Bupati = Sorong=20 Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penyerahan = Sebagian=20 Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong, = wilayah=20 yang diserahkan terdiri atas 11 (sebelas) distrik yaitu Distrik Aifat, = Distrik=20 Aifat Utara, Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Selatan, Distrik Aitinyo = Barat,=20 Distrik Aitinyo, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru = Utara,=20 Distrik Ayamaru Timur, dan Distrik Mare. Setelah diserahkannya 11 = distrik dari=20 Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong tersebut maka cakupan = wilayah=20 Kabupaten Sorong terdiri atas 25 (dua puluh lima) distrik.

Dengan pembentukan Kabupaten Maybrat yang merupakan = pemekaran=20 dari Kabupaten Sorong berdasarkan Undang-Undang ini maka cakupan wilayah = Kabupaten Sorong berkurang menjadi 14 (empat belas) distrik.

Sebelas distrik yang menjadi cakupan wilayah = Kabupaten Sorong=20 yang diserahkan oleh Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong = memiliki=20 potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan = penyelenggaraan=20 pemerintahan daerah.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk = seperti=20 tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada = masyarakat belum=20 sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan = memperpendek=20 rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru = sehingga=20 pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya = kesejahteraan=20 masyarakat.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang = dituangkan=20 dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor=20 02/KPTS/DPRD/KAB/SRG/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Persetujuan=20 Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan Untuk = Kabupaten=20 Maybrat di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong, Surat Bupati Sorong = Nomor=20 135/717/2004 tanggal 27 September 2004 perihal Penyampaian Daftar = Rekapitulasi=20 Kelengkapan Data Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Maybrat, Keputusan = Bupati=20 Sorong Nomor 76 Tahun 2004 tanggal 26 November 2004 tentang Kesanggupan=20 Penyediaan Dana bagi Kabupaten Maybrat sebagai Daerah Pemekaran, = Keputusan=20 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor = 10/PIM-DPRD/2005=20 tanggal 2 Maret 2005 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten = Maybrat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor = 04/DPRD/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Persetujuan Dewan terhadap = Penyediaan=20 Biaya bagi Kabupaten Maybrat sebagai Daerah Pemekaran, Surat Gubernur = Papua=20 Nomor 135/708/SET tanggal 7 April 2005 perihal Usulan Pembentukan = Kabupaten=20 Baru, Surat Gubernur Papua Nomor 900/1189/SET tanggal 31 Mei 2005 = perihal=20 Dukungan Pembiayaan bagi Kabupaten Baru di Provinsi Papua, Surat Bupati = Sorong=20 Nomor X135/01 tanggal 31 Maret 2008 perihal pencabutan Surat Bupati No.=20 135/147/2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Ibukota Calon = Kabupaten=20 Maybrat, Surat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor = 137/156/Bup./SS/2008=20 tanggal 13 Juni 2008 perihal Mendukung usulan Kabupaten Maybrat yang = proses=20 pengusulannya oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemekaran Kabupaten = Maybrat=20 dengan ibukota di Kumurkek, daerah bawahan calon Kabupaten Maybrat = dengan=20 cakupan 6 (enam) Distrik, dan Batas wilayah calon Kabupaten Maybrat, dan = Surat=20 Gubernur Papua Barat Nomor 125/524/GPB/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal = Pemekaran Kabupaten Maybrat, Keputusan Bupati Sorong Nomor 339 Tahun = 2008=20 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana Bagi = Penyelenggaraan=20 Pilkada Pertama Kali di Kabupaten Maybrat sebagai Pemekaran dari = Kabupaten=20 Sorong Provinsi Papua Barat, Keputusan Bupati Sorong Nomor 340 Tahun = 2008=20 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Bantuan Keuangan kepada = Kabupaten=20 Maybrat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, = Keputusan=20 Bupati Sorong Nomor 342 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang = Persetujuan=20 Kumurkek di Distrik Aifat sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat, Keputusan = Bupati=20 Sorong Nomor 343 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan=20 Pelepasan Beberapa Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan = sebagai daerah=20 Bawahan Kabupaten Maybrat, Surat Bupati Sorong Nomor 125/1031 tanggal 24 = Oktober=20 2008 perihal Penetapan Penyempurnaan Daerah Bawahan dan Ibukota Calon = Kabupaten=20 Maybrat, Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tanggal 27 = Oktober=20 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten = Sorong=20 Selatan ke Kabupaten Sorong, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah = Kabupaten=20 Sorong Selatan Nomor 135/42/SK/DPRD-SS/2008 tanggal 27 Oktober 2008 = tentang=20 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong = Selatan ke=20 Kabupaten Sorong, Berita Acara Kesepakatan antara Bupati Sorong Selatan = dan=20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor = 903/529/BSS/2008=20 dan Nomor 135/41/PIMP-DPRD/SS/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang = tentang=20 Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke=20 Kabupaten Sorong, Keputusan Bupati Sorong Nomor 347 Tahun 2008 tanggal = 30=20 Oktober 2008 tentang Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di = Provinsi Papua=20 Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat = Nomor=20 160/233/DPRD/PB/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Persetujuan=20 Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk = Kabupaten=20 Maybrat di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat,=20 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor = 19/DPRD/2008=20 tanggal 1 Desember 2008 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Sorong = terhadap=20 Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, = Keputusan=20 Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 = tentang=20 Persetujuan Pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai Kabupaten Pemekaran = dari=20 Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat, dan Keputusan Bupati Sorong = Nomor 349=20 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Cakupan Wilayah Bawahan = Kabupaten=20 Maybrat di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan = pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan = daerah=20 dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Maybrat.

Pembentukan Kabupaten Maybrat yang merupakan = pemekaran dari=20 Kabupaten Sorong terdiri atas 11 (sebelas) distrik, yaitu Distrik Aifat, = Distrik=20 Aifat Utara, Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Selatan, Distrik Aitinyo = Barat,=20 Distrik Aitinyo, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru = Utara,=20 Distrik Ayamaru Timur, dan Distrik Mare. Kabupaten Maybrat memiliki luas = wilayah=20 keseluruhan =B1 5.461,690 km=B2 dengan penduduk =B1 27.919 jiwa pada = tahun 2007.

Dengan terbentuknya Kabupaten Maybrat sebagai = daerah otonom,=20 Pemerintah Provinsi Papua Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi=20 terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat = daerah=20 yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta = membantu=20 dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk = kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka = meningkatkan=20 pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di = Kabupaten Maybrat.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten = Maybrat perlu=20 melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana = dan=20 prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya = manusia, serta=20 pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan=20 perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan = skala=20 1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada Pemerintah = Daerah=20 Provinsi Papua Barat pada saat dilakukan peresmian sebagai daerah otonom = baru.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Maybrat, khususnya = guna=20 perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan = dan=20 pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan = sarana dan=20 prasarana pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan diperlukan = adanya=20 kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah = Kabupaten=20 Maybrat harus disusun secara serasi dan terpadu dalam satu kesatuan = sistem=20 rencana tata ruang wilayah yang terpadu dengan tata ruang nasional, = provinsi,=20 dan kabupaten/kota.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara = nyata ada"=20 dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang sesuai dengan = kondisi,=20 kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, = pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.

Pasal = 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati = dapat=20 dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu = kota=20 negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal = 10

Ayat (1)

Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan = Wakil Bupati=20 Maybrat dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini = diundangkan, kecuali pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli = 2009.

Ayat=20 (2)

Penjabat Bupati Maybrat diusulkan oleh Gubernur Papua = Barat=20 dengan pertimbangan Bupati Sorong.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan = Wakil Bupati=20 Maybrat pada APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Sorong = dilaksanakan=20 secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah=20 masing-masing.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengaturan tentang jumlah, = mekanisme, dan=20 tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara = lain=20 penetapan daerah pemilihan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna = penyelenggaraan=20 pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan = digunakan=20 pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas=20 pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas = Pemerintah=20 Kabupaten Sorong dalam wilayah Kabupaten Maybrat.
Dalam rangka tertib = administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, = aset, dan=20 dokumen dari Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kabupaten=20 Maybrat.
Demikian pula BUMD Kabupaten Sorong yang kedudukan, = kegiatan, dan=20 lokasinya berada di Kabupaten Maybrat, untuk mencapai daya guna dan = hasil guna=20 dalam penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong = kepada=20 Pemerintah Kabupaten Maybrat.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan=20 operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah = daerah=20 yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang = penggunaannya=20 dimanfaatkan untuk Kabupaten Maybrat diserahkan oleh Pemerintah = Kabupaten Sorong=20 kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat. Berkenaan dengan pengaturan = penyerahan=20 tersebut perlu dibuat daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini = adalah=20 pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati = Sorong=20 Nomor 340 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan Keputusan Dewan = Perwakilan=20 Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 19/DPRD/2008 tanggal 1 Desember = 2008, serta=20 untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat pertama kali = sesuai=20 dengan Keputusan Bupati Sorong Nomor 339 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober=20 2008.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam = ketentuan=20 ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan = Gubernur=20 Provinsi Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 dan = Keputusan=20 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Nomor 160/233/DPRD/PB/2008 = tanggal=20 27 November 2008, termasuk untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil = Bupati=20 Maybrat pertama kali.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan = sejumlah dana=20 sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Sorong yang belum=20 dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan = sejumlah dana=20 sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang belum=20 dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas