Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN=20 2009
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG = MAHA=20 ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang = Dasar Negara=20 Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung = jawab=20 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan = umum dalam=20 rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan = bermartabat,=20 serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi = tercapainya=20 kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan = kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang=20 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan = perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga = perlu=20 diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud = pada huruf=20 a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang = Kesejahteraan=20 Sosial;

Mengingat: Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, = Pasal 23=20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), = ayat (2),=20 dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia = Tahun=20 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK=20 INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK=20 INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UN= DANG=20 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam = Undang-Undang ini=20 yang dimaksudkan dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya = kebutuhan=20 material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan = mampu=20 mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya = yang=20 terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, = pemerintah=20 daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi = kebutuhan=20 dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan = sosial,=20 pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang = dididik dan=20 dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan=20 penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di = lembaga=20 pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang = kesejahteraan=20 sosial.

4. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang = bekerja, baik=20 di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi = pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh = melalui=20 pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial = untuk=20 melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok = masyarakat,=20 baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar = belakang=20 pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang = sosial=20 bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau = tanpa=20 imbalan.

6. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah = individu,=20 kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat = dalam=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi = sosial atau=20 perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan = sosial yang=20 dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak = berbadan=20 hukum.

8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi = dan=20 pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi = sosialnya=20 secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang = diarahkan untuk=20 mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan = sosial.

10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang = diarahkan untuk=20 menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, = sehingga=20 mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk = menjamin=20 seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang = layak.

12. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia = yang=20 ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, = adalah=20 Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara = Republik=20 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik = Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau = walikota, dan=20 perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan = daerah.

15.=20 Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2Penyelenggaraan = kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:
a. = kesetiakawanan;
b.=20 keadilan;
c. kemanfaatan;
d. keterpaduan;
e. kemitraan;
f.=20 keterbukaan;
g. akuntabilitas;
h. partisipasi;
i. = profesionalitas;=20 dan
j. keberlanjutan.

Pasal 3Penyelenggaraan kesejahteraan sosial = bertujuan:
a.=20 meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan = hidup;
b.=20 memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam = mencegah dan=20 menangani masalah kesejahteraan sosial;

d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab = sosial=20 dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga = dan=20 berkelanjutan;

e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat = dalam=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; = dan

f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan = kesejahteraan=20 sosial.

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian=20 Kesatu
Umum

Pasal 4Negara bertanggung jawab atas=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial = ditujukan=20 kepada:

a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok; = dan/atau
d.=20 masyarakat.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana = dimaksud=20 pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang = tidak=20 layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

a. kemiskinan;
b. ketelantaran;
c. = kecacatan;
d.=20 keterpencilan;
e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
f. = korban=20 bencana; dan/atau
g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan=20 diskriminasi.

Pasal 6Penyelenggaraan kesejahteraan sosial = meliputi:
a.=20 rehabilitasi sosial;
b. jaminan sosial;
c. pemberdayaan sosial; = dan
d.=20 perlindungan sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan = dan=20 mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar = dapat=20 melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat = (1) dapat=20 dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga,=20 masyarakat maupun panti sosial.

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat = (2)=20 diberikan dalam bentuk:

a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan = dan=20 pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan = kewirausahaan;
d.=20 bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan = sosial dan=20 konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan=20 asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; = dan/atau
k. rujukan.

Pasal 8Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan = rehabilitasi=20 sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 9(1) = Jaminan=20 sosial dimaksudkan untuk:

a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, = lanjut usia=20 terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, = eks=20 penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan = sosial-ekonomi=20 agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan = keluarga=20 pahlawan atas jasa-jasanya.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = huruf a=20 diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan = langsung=20 berkelanjutan.

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = huruf b=20 diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 10

(1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk = melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu = memelihara=20 dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

(2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

Pasal 11Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan = jaminan=20 sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal = 12(1)=20 Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan = masyarakat=20 yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi = kebutuhannya=20 secara mandiri.

b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau = perseorangan sebagai=20 potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan=20 sosial.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada = ayat (1)=20 dilakukan melalui:

a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
b. penggalian = potensi=20 dan sumber daya;
c. penggalian nilai-nilai dasar;
d. pemberian = akses;=20 dan/atau
e. pemberian bantuan usaha.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat = (1) huruf=20 a dilakukan dalam bentuk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;
b. pelatihan=20 keterampilan;
c. pendampingan;
d. pemberian stimulan modal, = peralatan=20 usaha, dan tempat usaha;
e. peningkatan akses pemasaran hasil = usaha;
f.=20 supervisi dan advokasi sosial;
g. penguatan keserasian sosial;
h. = penataan=20 lingkungan; dan/atau
i. bimbingan lanjut.

(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat = (1) huruf=20 b dilakukan dalam bentuk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;
b. penguatan = kelembagaan=20 masyarakat;
c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
d. = pemberian=20 stimulan.

Pasal 13Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan=20 pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Pasal 14

(1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan = menangani=20 risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, = kelompok,=20 dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai = dengan=20 kebutuhan dasar minimal.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat = (1)=20 dilaksanakan melalui:

a. bantuan sosial;
b. advokasi sosial; = dan/atau
c. bantuan=20 hukum.

Pasal 15

(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, = keluarga,=20 kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan = sosial=20 dapat tetap hidup secara wajar.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = bersifat=20 sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

a. bantuan langsung;
b. penyediaan aksesibilitas;=20 dan/atau
c. penguatan kelembagaan.

Pasal 16

(1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan = membela=20 seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar = haknya.

(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = diberikan=20 dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan=20 hak.

Pasal 17

(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili = kepentingan=20 warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, = baik di=20 dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = diberikan=20 dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 18Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan=20 perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal=20 19Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan = kegiatan=20 yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat = yang tidak=20 mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat = memenuhi=20 kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 20Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan = dasar serta=20 kemampuan berusaha masyarakat miskin;

b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan = keputusan=20 kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan = hak-hak=20 dasar;

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, = dan sosial=20 yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan = seluas-luasnya=20 dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara = berkelanjutan;=20 dan

d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan=20 rentan.

Pasal 21Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam=20 bentuk:
a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
b. pelayanan = sosial;
c.=20 penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
d. penyediaan akses = pelayanan=20 kesehatan dasar;
e. penyediaan akses pelayanan pendidikan = dasar;
f.=20 penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
g. = penyediaan=20 akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Pasal 22Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan = sebagaimana=20 dimaksud dalam Pasal 19 menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 23Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan=20 kemiskinan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian=20 Kesatu
Umum

Pasal 24(1) Penyelenggaraan kesejahteraan = sosial=20 menjadi tanggung jawab:

a. Pemerintah; dan
b. Pemerintah daerah.

(2) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial = sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh = Menteri.

(3) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial = sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:

a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur;
b. untuk = tingkat=20 kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Bagian Kedua
Pemerintah

Pasal 25Tanggung = jawab=20 Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
a.=20 merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan = sosial;
b.=20 menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, = pemberdayaan=20 sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan=20 perundang-undangan;

d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada = masyarakat=20 yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

e. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia = usaha dalam=20 melaksanakan tanggung jawab sosialnya;

f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya = manusia di=20 bidang kesejahteraan sosial;

g. menetapkan standar pelayanan, registrasi, = akreditasi, dan=20 sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;

h. melaksanakan analisis dan audit dampak sosial = terhadap=20 kebijakan dan aktivitas pembangunan;

i. menyelenggarakan pendidikan = dan=20 penelitian kesejahteraan sosial;

j. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan = dan=20 evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

k. mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas = pelaku=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional = dalam=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

l. memelihara taman makam = pahlawan=20 dan makam pahlawan nasional;

m. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan=20 kesetiakawanan sosial; dan

n. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan = kesejahteraan=20 sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan = kesejahteraan=20 sosial meliputi:

a. penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan = kesejahteraan=20 sosial selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

b. penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, = akreditasi,=20 dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;

c. koordinasi = pelaksanaan=20 program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

d. pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan = kesejahteraan=20 sosial dengan negara lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik = nasional=20 maupun internasional;

e. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan = dan=20 penyaluran bantuan sosial;

f. pendayagunaan dana yang berasal dari = dunia=20 usaha dan masyarakat;
g. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam = pahlawan=20 nasional; dan
h. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan=20 kesetiakawanan sosial.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal = 27Tanggung=20 jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial=20 meliputi:

a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan = kesejahteraan=20 sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial = lintas=20 kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada = masyarakat=20 yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

d. memelihara taman = makam=20 pahlawan; dan
e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan=20 kesetiakawanan sosial.

Pasal 28Wewenang pemerintah provinsi dalam = penyelenggaraan=20 kesejahteraan sosial meliputi:

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan = sosial yang=20 bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan = nasional di=20 bidang kesejahteraan sosial;

b. penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan = kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;

c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan = dan=20 penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

d. = koordinasi=20 pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e. = pemeliharaan=20 taman makam pahlawan; dan
f. pelestarian nilai kepahlawanan, = keperintisan,=20 dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 29Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam=20 menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan = kesejahteraan=20 sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di = wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;

c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada = masyarakat=20 yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

d. memelihara taman = makam=20 pahlawan; dan
e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan=20 kesetiakawanan sosial.

Pasal 30Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan = sosial yang=20 bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan = provinsi di=20 bidang kesejahteraan sosial;

b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan = kesejahteraan=20 sosial di wilayahnya;

c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan = dan=20 penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

d. = pemeliharaan=20 taman makam pahlawan; dan
e. pelestarian nilai kepahlawanan, = keperintisan,=20 dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 31Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan = koordinasi=20 dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan = kesejahteraan=20 sosial.

BAB VI
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN = SOSIAL

Bagian=20 Kesatu
Umum

Pasal 32Sumber daya penyelenggaraan = kesejahteraan=20 sosial meliputi:
a. sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana;=20 serta
c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 33

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 32 huruf=20 a terdiri atas:

a. tenaga kesejahteraan sosial;
b. pekerja sosial=20 profesional;
c. relawan sosial; dan
d. penyuluh sosial.

(2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial = profesional, dan=20 penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan = huruf d=20 sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:

a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
b. = pelatihan=20 dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
c. pengalaman = melaksanakan=20 pelayanan sosial.

Pasal 34

(1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial = profesional, dan=20 penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, = huruf b,=20 dan huruf d dapat memperoleh:

a. pendidikan;
b. pelatihan;
c. promosi;
d. = tunjangan;=20 dan/atau
e. penghargaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = dilaksanakan=20 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal = 35(1) Sarana=20 dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

a. panti sosial;
b. pusat rehabilitasi = sosial;
c. pusat=20 pendidikan dan pelatihan;
d. pusat kesejahteraan sosial;
e. rumah=20 singgah;
f. rumah perlindungan sosial.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat = (1)=20 memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan = prasarana=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan = Pemerintah.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 36(1) = Sumber=20 pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. = anggaran=20 pendapatan dan belanja daerah;
c. sumbangan masyarakat;

d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai = kewajiban dan=20 tanggung jawab sosial dan lingkungan;

e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan = peraturan=20 perundang-undangan; serta

f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan = peraturan=20 perundang-undangan.

(2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan=20 perundang-undangan.

(3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f = dilaksanakan=20 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber = pendanaan yang=20 berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain = sebagaimana=20 ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur,=20 bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya = untuk=20 berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Peran = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. perseorangan;
b. keluarga;
c. organisasi=20 keagamaan;
d. organisasi sosial kemasyarakatan;
e. lembaga swadaya = masyarakat;
f. organisasi profesi;
g. badan usaha;
h. lembaga=20 kesejahteraan sosial; dan
i. lembaga kesejahteraan sosial = asing.

(3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan = untuk=20 mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 39

(1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal = 38 ayat=20 (2) huruf f, terdiri atas:

a. ikatan pekerja sosial profesional;
b. lembaga = pendidikan=20 pekerjaan sosial; dan
c. lembaga kesejahteraan sosial.

(2) Untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme, = organisasi=20 profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kode = etik.

Pasal 40Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 38=20 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai = tanggung=20 jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan=20 perundang-undangan.

Pasal 41Pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan = kepada=20 masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan = sosial.

Pasal 42

(1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam = penyelenggaraan=20 kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi = sosial.

(2) Pelaksanaan koordinasi peyelenggaraan kesejahteraan = sosial=20 oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan = membentuk=20 suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat = terbuka, independen, serta mandiri.

(3) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial = nonpemerintah,=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk pada tingkat nasional, = provinsi,=20 dan kabupaten/kota.

(4) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial baik pada = tingkat=20 nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat = (3)=20 bersifat otonom, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan=20 hierarki.

Pasal 43Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial = mempunyai=20 tugas:
a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
b. membina=20 organisasi/lembaga sosial;
c. mengembangkan model pelayanan = kesejahteraan=20 sosial;

d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran = terhadap=20 lembaga/organisasi sosial.

Pasal 44Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 42 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan=20 perundang-undangan.

Pasal 45Ketentuan lebih lanjut mengenai peran = masyarakat diatur=20 dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN=20 SOSIAL

Pasal 46

(1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan = sosial=20 wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi di bidang sosial sesuai = dengan=20 wilayah kewenangannya.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = dilaksanakan=20 dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 47Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendata = lembaga=20 yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 48Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam = melakukan=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 = ayat=20 (2) huruf i wajib memperoleh izin dan melaporkan kegiatannya kepada = Menteri,=20 gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 dikenai sanksi administratif = berupa:
a.=20 peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan;
c. = pencabutan=20 izin; dan/atau
d. denda administratif.

Pasal 50Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara = pendaftaran=20 bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 46, dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial = bagi=20 lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, = serta=20 mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 49=20 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 51(1) = Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan = sosial.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = dilaksanakan=20 untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan=20 kesejahteraan sosial.

Pasal 52

(1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi = dan=20 kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan = sosial.

(2)=20 Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) = diberikan=20 kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang = telah=20 menyelesaikan suatu pendidikan dan/atau pelatihan.

(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada = ayat (2)=20 diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan = sosial oleh=20 lembaga sertifikasi.

(5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat = (4)=20 dilakukan atas rekomendasi organisasi profesi sesuai dengan = kewenangannya=20 sebagai pengakuan terhadap kompetensi melakukan praktek pekerjaan = sosial.

(6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) = diberikan=20 setelah lulus uji kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam = melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertentu.

Pasal 53Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan=20 sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN=20 EVALUASI

Pasal 54

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan = pembinaan dan=20 pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan = sosial sesuai=20 dengan kewenangannya masing-masing.

(2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan = terhadap=20 aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 55

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan = pemantauan dan=20 evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan=20 kewenangannya.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada = ayat (1)=20 dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu = penyelenggaraan=20 kesejahteraan sosial.

Pasal 56Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan = evaluasi=20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan sesuai = dengan=20 ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57Pada saat = mulai=20 berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang=20 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik = Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia Nomor=20 3039) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor = 6 Tahun=20 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran = Negara=20 Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Nomor 3039) yang ada pada saat diundangkannya Undang-Undang = ini, masih=20 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan=20 Undang-Undang ini.

Pasal 59Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus = sudah=20 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya = Undang-Undang=20 ini.

Pasal 60Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal=20 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan = pengundangan=20 Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik=20 Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari = 2009
PRESIDEN=20 REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG = YUDHOYONO

Diundangkan di=20 Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI=20 MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI=20 MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN = 2009=20 NOMOR 12.

PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK = INDONESIA
NOMOR 11=20 TAHUN 2009
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
I. = UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan = perwujudan dari=20 upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar = Negara=20 Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa = keadilan=20 sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar = Negara=20 Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi = segenap=20 bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan = kesejahteraan=20 umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban = dunia=20 berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang = dewasa ini=20 menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas = kebutuhan=20 dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari = negara.=20 Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan = fungsi=20 sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan=20 bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara = Republik=20 Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara = fakir=20 miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti = yang=20 dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, = Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan = sosial,=20 pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan = pelaksanaan=20 kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar = warga=20 negara yang miskin dan tidak mampu.

Huruf b.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, = diperlukan peran=20 masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi=20 keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, = organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun = lembaga=20 kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial = yang=20 terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga = negara,=20 serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial = di=20 tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian = Undang-Undang=20 Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan = Sosial.=20 Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan = hak=20 atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara = komprehensif=20 dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari = penyalahgunaan=20 kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini = juga=20 mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi = lembaga yang=20 menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan=20 kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara = untuk=20 dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI=20 PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah = dalam=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian = sosial=20 untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan = kasih sayang=20 (Tat Twam Asi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek = pemerataan,=20 tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan = kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi = peningkatan=20 kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai = komponen=20 yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan=20 sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam = menangani=20 masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan=20 masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai = mitra=20 Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan = peningkatan=20 kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah = memberikan akses=20 yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang = terkait=20 dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam = setiap=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan = sesuai=20 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam = setiap=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen=20 masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah = dalam setiap=20 penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi = dengan=20 profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan = seoptimal=20 mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam = menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara = berkesinambungan,=20 sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memulihkan fungsi sosial" adalah = pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, = fisik,=20 sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain = penyandang=20 cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, = gelandangan,=20 pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu = narkotika,=20 pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS = (ODHA),=20 korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak=20 terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "koersif" yaitu tindakan = pemaksaan dalam=20 proses rehabilitasi sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asuransi kesejahteraan sosial" = yaitu=20 asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga negara tidak mampu = dan tidak=20 terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada = kontribusi=20 peserta.
Yang dimaksud dengan "bantuan langsung berkelanjutan" yaitu = bantuan=20 yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf = kesejahteraan=20 sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tunjangan berkelanjutan" yaitu = bantuan=20 yang diberikan kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan = nasional=20 antara lain dalam bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan=20 pendidikan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "yang mengalami masalah = kesejahteraan=20 sosial" yaitu mereka yang miskin, terpencil, rentan sosial = ekonomi.

Huruf=20 b

Yang dimaksud dengan "lembaga dan/atau perseorangan" = antara lain=20 organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, karang = taruna,=20 pekerja sosial masyarakat.
Yang dimaksud dengan "potensi dan sumber = daya=20 dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial", antara lain: nilai = kepahlawanan,=20 kejuangan, dan keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal,=20 peranserta organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat, = kerelawanan=20 sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja = sosial=20 masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana = sosial, dan=20 ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan=20 sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "guncangan dan kerentanan sosial" = yaitu=20 keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari = situasi=20 krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Ayat = (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok, = pakaian, tempat=20 tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan = dan=20 obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan=20 teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk pusat kesejahteraan sosial antara lain = pesantren=20 dan rumah adat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk "organisasi sosial kemasyarakatan" = antara lain=20 organisasi kepemudaan, dan paguyuban.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lembaga sertifikasi" yaitu = lembaga=20 independen yang menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi bagi pekerja = sosial dan=20 tenaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan = sosial.

Ayat=20 (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas