UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN=20 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI = UNDANG-UNDANG NOMOR=20 2 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 = TAHUN 1999=20 TENTANG BANK
INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT = TUHAN YANG=20 MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi = krisis ekonomi=20 secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan termasuk = perbankan,=20 diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan = sehingga tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank = karena=20 ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan = dengan arus=20 dana ke luar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 = Tahun 1999=20 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang = Nomor 3=20 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan = berdasarkan=20 prinsip syariah kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka = pendek=20 Bank;

c. bahwa pengaturan mengenai kriteria agunan yang = dijaminkan oleh=20 Bank untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah = dari=20 Bank Indonesia tidak sejalan dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga = Presiden=20 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 = Tahun 2008=20 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang = Bank=20 Indonesia;

d. bahwa perubahan terhadap ketentuan yang mengatur = mengenai=20 kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia = kepada=20 Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank dengan=20 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun = 2008=20 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang = Bank=20 Indonesia, merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat = terhadap=20 perbankan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud = dalam=20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan = Pemerintah=20 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas=20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi=20 Undang-Undang;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), = dan Pasal=20 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia = Tahun=20 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan = (Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang = Nomor 10=20 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 = tentang=20 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, = Tambahan=20 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank = Indonesia=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan = Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan=20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang = Republik=20 Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia Nomor=20 4357);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK=20 INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK = INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN = PERATURAN=20 PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN = KEDUA=20 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI=20 UNDANG-UNDANG.

Pasal 1Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang = Nomor 2=20 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun = 1999=20 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 = Nomor 142,=20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) ditetapkan = menjadi=20 Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan = dari=20 Undang-Undang ini.

Pasal 2Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal=20 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan = pengundangan=20 Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik = Indonesia.=20 &= nbsp; &n= bsp; &nb= sp; &nbs= p; = ;

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari = 2009
PRESIDEN=20 REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG = YUDHOYONO

Diundangkan di=20 Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI=20 MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI=20 MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN = 2009=20 NOMOR 7.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR = 6 TAHUN=20 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI = UNDANG-UNDANG NOMOR=20 2 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 = TAHUN 1999=20 TENTANG BANK
INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG
I. = UMUM

Dampak krisis keuangan global saat ini berimbas = pada berbagai=20 negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling = interdependensi.=20 Menyikapi krisis keuangan global tersebut pemerintah Indonesia sudah, = tengah,=20 dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan mengambil=20 langkah-langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan global = sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terpelihara.

Selama ini pelaksanaan fungsi sebagai the Lender = of the=20 Last Resort (LoLR) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemberian = fasilitas=20 kredit kepada Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan = dijamin=20 dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, namun = pengaturan=20 mengenai kriteria agunan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi = saat=20 ini.

Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan = masyarakat=20 terhadap perbankan agar tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka = pendek bagi=20 Bank karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil = dibandingkan=20 dengan arus dana ke luar adalah dengan merubah kriteria agunan yang = dijaminkan=20 oleh Bank untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip = syariah=20 dari Bank Indonesia. Pemerintah menilai kebutuhan perubahan kriteria = tersebut=20 merupakan keadaan kegentingan yang memaksa sehingga Presiden telah = menetapkan=20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang=20 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank=20 Indonesia.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti = Undang-Undang Nomor=20 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun = 1999=20 tentang Bank Indonesia oleh Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) = Undang-Undang=20 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memenuhi kebutuhan yang = sangat=20 mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan langkah tepat = untuk=20 menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam menghadapi = ancaman=20 krisis keuangan global, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti = Undang-Undang=20 Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 = Tahun=20 1999 tentang Bank Indonesia perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan = Rakyat=20 untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)=20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. = PASAL=20 DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas