TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
| No. 4723 |
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
66) |
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN
2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANAI. UMUM
Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republi Indonesia
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan
sosial, Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan
nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang
senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga
negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas
dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua
samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak
lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis,
hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan
frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis,
terpadu, dan terkoordinasi.
Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia
dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana
nonalam, dan bencana sosial.
Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam,
letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran
hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian
luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang
disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi,
dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan
keantariksaan.
Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan
konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.
Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari
pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum,
pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya
kelemahan baik dalam pelaksanaan Penaggulangan Bencana maupun yang terkait
dengan landasan hukumnya. Karena belum ada Undang-undang yang secara khusus
menangani bencana.
Mencermati hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka
memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya
mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca
bencana.
Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan
pokok sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung
jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap
darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan
badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut
terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan
bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi
antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara
terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan
memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan
keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan
kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap
pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing
tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana
selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan
pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan
bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan
bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus
memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena
kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian,
baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam
kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya
bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana
denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.
Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan di atas,
Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan
bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan
terpadu.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam
penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan pelindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional.
Huruf b
Yang dimaksud dengan"asas keadilan" adalah bahwa setiap materi
muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama,
suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi
muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan
kehidupan sosial dan lingkungan.
Yang dimaksud dengan "asas keselarasan"
adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan
keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
Yang dimaksud dengan "asas
keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
Huruf
e
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum"
adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian
hukum.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa
penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama
Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah
bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan
kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan
datang demi kepentingan bangsa dan negara.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi"
adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan
dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses
penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana,
maupun pada tahap pascabencana.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa
dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai
dengan tuntutan keadaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila
terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan
pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa
penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling
mendukung.
Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang
didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam
mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga,
dan biaya yang berlebihan.
Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna"
adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya
dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan
biaya yang berlebihan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah
bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa
negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda
terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
Huruf
i
Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang
menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama
melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat
bencana.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam,
bencana nonalam, dan bencana sosial.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan dana "siap pakai" yaitu dana yang
dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila
terjadi bencana.
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
"Pengendalian" dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan
terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala nasional yang
diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
"Pengendalian" dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan
terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi,
kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin
yang menjadi kewenangan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Unsur Pengarah terdiri atas unsur pemerintah dan unsur
masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.
Huruf
a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan
koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan yang dimaksud
dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat
tanggap darurat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada keanggotaan unsur
pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin
pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota
sesuai dengan lingkup kewenangannya.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota
masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di
antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil
dan menyusui.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan
penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya
bencana.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko
tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan
terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata
nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan
hutan.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Yang dimaksud dengan "kegiatan keantariksaan" adalah kegiatan
yang berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara lain,
peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa.
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
