Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005.

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/ pungutan ekspor.

5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.

7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

8. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankan.

9. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

10. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

11. Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

12. Belanja barang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

13. Belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

14. Pembayaran bunga utang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

15. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

16. Belanja hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional.

17. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

18. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam angka 11 sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum.

19. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.

20. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

21. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

22. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

23. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

24. Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah, serta untuk membiayai pos anggaran tertentu dalam belanja daerah apabila ada kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada pos anggaran tersebut.

25. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan program -program pembangunan pada akhir tah un anggaran.

26. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.

27. pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

28. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri, hasil privatisasi, penjualan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan surat utang negara.

29. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

30. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program, pinjaman proyek, dan penerbitan obligasi internasional, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.

31. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.

32. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.

33. Tahun Anggaran 2005 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 diperoleh dari sumber-sumber:

a. Penerimaan perpajakan;
b. Penerimaan negara bukan pajak;
c. Penerimaan hibah.

(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp81.783.000.928.000,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sebesar Rp380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

a. Pajak dalam negeri;
b. Pajak perdagangan internasional.

(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp285.481.430.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima triliun empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 12.362.700.000.000,00 (dua belas triliun tiga ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:

a. Penerimaan sumber daya alam;
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp50.941.400.000.000,00 (lima puluh triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).

(3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp10.591.303.000.000,00 (sepuluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga juta rupiah).

(4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp20.250.297.928.000,00 (dua puluh triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
b. Anggaran belanja untuk daerah.

(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,OO (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

(3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 131.549.054.661.000,OO (seratus tiga puluh satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar Rp397. 769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran;
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi;
c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

(2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

(3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

(4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp 266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

(1) Anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang;
c. BelanJa modal;
d. Pembayaran bunga utang;
e. Subsidi;
f. Belanja hibah;
g. Bantuan sosial;
h. Belanja lain-lain.

(2) Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2005 menurut organisasi/bagian anggaran dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

(1) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menurut unit organisasi/bagian anggaran dan menurut kegiatan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

(2) Hasil pembahasan rincian lebih lanjut anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pergeseran anggaran belanja antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran dan/atau antarkegiatan dalam satu program ditetapkan oleh Pemerintah.

(1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana perimbangan;
b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp 124.306.511.996.000,00 (seratus dua puluh empat triliun tiga ratus enam miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) .

(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 7.242.542.665.000,00 (tujuh triliun dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Dana bagi hasil;
b. Dana alokasi umum;
c. Dana alokasi khusus.

(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp 31.217.791.996.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 88.765.600.000.000,00 (delapan puIuh delapan triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).

(4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp 4.323.120.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah).

(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

(1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana otonomi khusus;
b. Dana penyesuaian.

(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp 1.775.262.665.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 5.467.280.000.000,00 (lima triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

(1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), yang berarti lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp 397.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2005 terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp 17.392.178.733.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan anggaran.

(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:

(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2005, Pemerintah menyusun Laporan tentang Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Semester Kedua Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2005, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

(3) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2005.

(1) Sisa kredit anggaran program pada belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2005 yang masih diperlukan untuk penyelesaian program, dipindahkan ke Tahun Anggaran 2006 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2006.

(2) Pemindahan sisa kredit anggaran program-program pada belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Realisasi dari pemindahan sisa kredit anggaran program-program yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2006.

(1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, apabila terjadi:

b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2005 berakhir.

(1) Setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan.

(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, setelah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 8 (delapan) bulan setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Disahkan diJakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI