Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Jln. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Faks: (021) 520 5310 - Email:
Website: http://www.djpp.depkumham.go.id

Teks tidak dalam format asli.
Kembali




LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 144, 2003 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA,
KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka perlu dimekarkan;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara;

Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 874, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang.
3. Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Bau-Bau berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
Kabupaten Bombana berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri atas:
a. Kecamatan Rarowatu;
b. Kecamatan Rumbia;
c. Kecamatan Kabaena Timur;
d. Kecamatan Kabaena;
e. Kecamatan Poleang Timur; dan
f. Kecamatan Poleang.

Pasal 4
Kabupaten Wakatobi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri atas:
a. Kecamatan Wangi-Wangi;
b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
c. Kecamatan Kaledupa;
d. Kecamatan Tomia; dan
e. Kecamatan Binongko.

Pasal 5
Kabupaten Kolaka Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kolaka yang terdiri atas:
a. Kecamatan Batu Putih;
b. Kecamatan Pakue;
c. Kecamatan Ngapa;
d. Kecamatan Kodeoha;
e. Kecamatan Lasusua; dan
f. Kecamatan Rante Angin.

Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Buton dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kolaka dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7(1) Kabupaten Bombana mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dan Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Tiworo dan Selat Muna;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Telaga Raya Kabupaten Buton; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores dan Teluk Bone.
(2) Kabupaten Wakatobi mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
b sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
c sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores.
(3) Kabupaten Kolaka Utara mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Asera Kabupaten Kendari serta Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 9
(1) Ibu kota Kabupaten Bombana berkedudukan di Rumbia.
(2) Ibu kota Kabupaten Wakatobi berkedudukan di Wangi-Wangi.
(3) Ibu kota Kabupaten Kolaka Utara berkedudukan di Lasusua.

BAB III
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 10
Kewenangan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada Kabupaten Induk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IVPEMBINAAN DAERAH

Pasal 11
(1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 12
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk pertama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 13
Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, dan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara, Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.
(4) Peresmian Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini diundangkan.
(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara.
(6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dan dilantiknya Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
(1) Bupati Buton menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan Bupati Kolaka menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara hal-hal sebagai berikut:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton yang berada dalam wilayah Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi; dan barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buton yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi; dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kolaka Utara;
d. utang piutang Kabupaten Buton yang kegunaannya untuk Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi; dan utang piutang Kabupaten Kolaka yang kegunaannya untuk Kabupaten Kolaka Utara; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara.
(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17
(1) Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kabupaten Buton wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi; Kabupaten Kolaka wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Kolaka Utara selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.
(4) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.
(5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati.
(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Sulawesi Tenggara.
(7) Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
(8) Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan Penjabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 18
(1) Sebelum Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dapat menetapkan Peraturan Daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Buton, dan Bupati Kolaka berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.
(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Buton yang berlaku di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi, serta semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kolaka yang berlaku di Kabupaten Kolaka Utara, harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 19
(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Kolaka Utara dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
(2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
(3) Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Buton, dan pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Kolaka.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 4339 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 144)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA, DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah kurang lebih 148.140 km2 dengan penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 1.984.901 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Kabupaten Buton yang mempunyai luas wilayah lebih kurang 6.241,76 km2 dengan penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 104.250 jiwa, dan Kabupaten Kolaka yang mempunyai luas wilayah lebih kurang 10.310 km2 dengan penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 239.643 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan membentuk Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.
Kabupaten Bombana terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena, Kecamatan Poleang Timur, dan Kecamatan Poleang dengan luas wilayah keseluruhan lebih kurang 3.001 km2; dan Kabupaten Wakatobi terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia, dan Kecamatan Binongko dengan luas wilayah keseluruhan lebih kurang 55.954 km2.
Kabupaten Kolaka Utara terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Pakue, Kecamatan Ngapa, Kecamatan Kodeoha, Kecamatan Lasusua, dan Kecamatan Rante Angin, dengan luas wilayah keseluruhan lebih kurang 3.391,67 km2.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 09/DPRD/2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pemekaran Kabupaten Buton Dengan Membentuk Kabupaten Bombana dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor 17/DPRD/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Yang Meliputi Kecamatan Kabaena, Kabaena Timur, Rumbia, Rarowatu, Poleang Timur dan Poleang; dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/DPRD/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pemekaran Kabupaten Buton Dengan Membentuk Kabupaten Wakatobi dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor 14/DPRD/2002 tanggal 3 Juli 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Wakatobi, dipandang perlu membentuk Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi sebagai Daerah Otonom.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/DPRD/2002 tanggal 15 Agustus 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pemekaran Kabupaten Kolaka Dengan Membentuk Kabupaten Kolaka Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 40/DPRD/2001 tanggal 14 Agustus 2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara.
Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah Kabupaten Kolaka berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka serta Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.
Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi, Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara. Meskipun Gubernur Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Bombana dan Penjabat Bupati Wakatobi, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Buton, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Kolaka.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara perlu meningkatkan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dalam bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (5)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud Rumbia sebagai ibu kota Kabupaten Bombana berada di Kecamatan Rumbia.
Ayat (2)
Yang dimaksud Wangi-Wangi sebagai ibu kota Kabupaten Wakatobi berada di Kecamatan Wangi-Wangi.
Ayat (3)
Yang dimaksud Lasusua sebagai ibu kota Kabupaten Kolaka Utara berada di Kecamatan Lasusua.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia, bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten Induk, Provinsi, dan Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Utara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa:
a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Lampiran (peta)...

ke atas
LDj © 2004 ditjen pp