Menurut sejarah, jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun sudah berada dalam Kecamatan Tandun dalam wilayah Eks Kewedanaan Pasir Pangarayan/wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I yang menjadi dasar wilayah pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dalam Pasal 4 huruf d. Undang-undang tersebut terdapat kekeliruan, yaitu Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun yang semula menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Tandun tidak termasuk kedalam wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Kekeliruan Pasal 4 huruf d. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut dapat dilihat dari adanya pertentangan Pasal 4 huruf d. dengan Pasal 14 ayat (2) b, yang menegaskan bahwa "Kabupaten Rokan Hulu mempunyai batas wilayah:

Data dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut adalah sesuai dan mengacu pada data yang diusulkan oleh Gubernur Riau melalui surat Nomor 136/TP/1433 tanggal 15 Juni 1999 perihal Usulan Pemekaran Daerah Tingkat II di Provinsi Riau dengan surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tanggal 24 Juni 1999 Nomor 19/KPTS/Pimp/DPRD/1999 tentang Rekomendasi Dukungan Terhadap Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Riau dan surat Bupati Kampar Nomor 180/HK/86/1999 tanggal 3 Juni 1999 perihal Usulan Pemekaran Kabupaten Dalam Wilayah Dati II Kampar yang diperkuat dengan surat dukungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar Nomor 180/101/DPRD/1999 tanggal 8 Juni 1999 perihal Persetujuan Pemekaran Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Kampar.

Kekeliruan Pasal 4 huruf d. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut adalah berawal dari surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 28 Juni 1999 Nomor 05/KPTS/DPRD/1999 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Dalam Wilayah Daerah Tingakt II Kampar yang diterbitkan kemudian dan bertentangan dengan surat usulan Bupati Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1999 Nomor 180/HK/86/1999, Perihal Usulan Pemekaran Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 8 Juni 1999 Nomor 180/101/DPRD/1999, perihal Persetujuan Pembentukan Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar yang kemudian berdasarkan surat Bupati dan DPRD Kabupaten Kampar tersebut diusulkan oleh Gubernur Riau Kepada Menteri Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat tanggal 15 Juni 1999 Nomor 136/TP/1433 perihal Usul Pemekaran Daerah Tingkat II di Provinsi Riau dan dengan surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 24 Juni 1999 Nomor 19/KPTS/Pimp/DPRD/1999 tentang Rekomendasi Dukungan Terhadap Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang ternyata sejak dari pengusulan awal tidak terdapat kalimat: "kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun"dalam Pasal 4 huruf d. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999.

Kekeliruan pasal 4 huruf d. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut juga dapat dilihat dari tanggal surat Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 05/KPTS/DPRD/1999 tanggal 28 Juni 1999 yang diterbitkan 13 hari kemudian setelah diterbitkannya surat usulan dari Gubernur Riau Nomor 136/TP/1433 tanggal 15 Juni 1999 dan 4 hari kemudian setelah diterbitkan surat persetujuan DPRD Provinsi Riau Nomor 19/KPTS/Pimp/DPRD/1999 tanggal 24 Juni 1999 dan disampaikan kepada DPR-RI bertentangan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Dengan adanya kekeliruan Pasal 4 huruf d. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut, telah mengakibatkan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun tidak tegas masuk kedalam wilayah kecamatan tertentu, sehingga secara administratif dan yuridis pemerintahan tidak lagi mempunyai kecamatan sehingga masyarakat tiga desa tersebut tidak mendapat pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat sebagaimana mestinya.

Atas kekeliruan tersebut masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun keberatan terhadap bunyi Pasal 4 huruf d. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, karena mengakibatkan masyarakat dan tanah adat/ulayat menjadi terpisah-pisah. Oleh karena itu masyarakat tiga desa tersebut meminta agar Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun dikembalikan kedalam Wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu melakukan perubahan terhadap kekeliruan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, guna menetapkan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun masuk ke dalam Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan menghapus kekeliruan kalimat yang berbunyi "kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun"dari Pasal 4 huruf d. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999.