Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Jln. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Faks: (021) 520 5310 - Email:
Website: http://www.djpp.depkumham.go.id

Teks tidak dalam format asli.
Kembali




LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 43, 2001 ( Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4091)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM
YANG MELARIKAN DIRI
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER
OF FUGITIVE OFFENDERS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
b. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasai prinsip politik bebas dan aktif diabdikan pada kepentingan nasional, dikembangkan dengan meningkatkan persahabatan, kerja sama bilateral dan multilateral untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
c. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi telah mempermudah orang melakukan kejahatan yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, tetapi dapat menyangkut beberapa negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerjasama internasional;
d. bahwa kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong telah berkembang dengan baik dan untuk lebih meningkatkan kerja sama tersebut khususnya di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana, maka pada tanggal 5 Mei 1997 di Hongkong telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the surrender of Fugitive Offenders);
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrrender of Fugitive Offenders) dengan Undang-undang;
Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS).

Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the surrender of Fugitive Offenders) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1997 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa China sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 4091 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 43)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM
YANG MELARIKAN DIRI
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SERRENDER
OF FUGITIVE OFFENDERS)

I. UMUM

Pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada terwujudnya sistem Hukum Nasional yang antara lain dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional;
Produk hukum nasional tersebut, harus dapat menjamin kapasitas, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
Dalam era globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dibidang transportasi, komunikasi, maupun informasi semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas, sehingga memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lainnya.
Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat, dan atau negara. Hal ini ternyata dapat dimanfaatkan pula secara tidak bertanggung jawab oleh para pelaku tindak pidana dalam upaya meloloskan diri dari proses peradilan dan menjalani pidana di negara tempat seseorang melakukan tindak pidana.
Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong mengadakan Persetujuan untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders) yang telah ditandatangani di Hongkong pada tanggal 5 Mei 1997.
Persetujuan tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, yaitu dengan cara mencegah lolosnya pelanggar hukum dari proses peradilan dan menjalani pidana.
Dengan adanya persetujuan penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri tersebut, diharapkan hubungan dan kerja sama yang lebih baik antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan dapat ditingkatkan. Persetujuan ini selain dapat memenuhi tuntutan keadilan juga dapat menghindari kerugian-kerugian yang disebabkan lolosnya tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana.
Beberapa hal penting dari Persetujuan Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri adalah:
1. Bentuk dan Nama Pada umumnya kesepakatan antar negara untuk saling menyerahkan pelanggar hukum yang melarikan diri dibuat dalam bentuk Perjanjian Ekstradisi (Extradition Treaty) khusus kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk saling menyerahkan pelanggar hukum yang melarikan diri dibuat dalam bentuk Persetujuan Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Surrender of Fugitive Offenders Agreement).
Hal tersebut karena Hongkong bukan merupakan negara yang berdaulat penuh, sehingga selama ini setiap kesepakatan yang dibuat antara Hongkong dengan negara lain untuk saling menyerahkan pelanggar hukum yang melarikan diri dibuat dalam bentuk Persetujuan Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Surrender of Fugitive Offenders Agreement) dan bukan dalam bentuk Persetujuan Ekstradisi (Extradition Treaty).
2. Pelanggaran Hukum yang Dapat diserahkan (Pasal 2).
Di dalam Persetujuan ini ditegaskan bahwa pelanggaran hukum yang dapat diserahkan adalah pelanggaran yang dapat dihukum menurut hukum Indonesia dan hukum Hongkong yakni berdasarkan asas tindak pidana ganda (double criminality) dan pelanggaran hukum tersebut diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun atau dengan pidana lebih berat. Jenis pelanggaran hukum yang dapat diserahkan berjumlah 44 (empat puluh empat) jenis pelanggaran hukum.
3. Hak untuk Menolak Menyerahkan Warga Negaranya (Pasal 4).
Masing-masing pihak dalam persetujuan berhak menolak untuk menyerahkan warga negaranya. Dalam Persetujuan ini, Pihak diminta untuk melaksanakan penyerahan berhak untuk mempertimbangkan apakah akan menyerahkan atau tidak warga negaranya. Pihak Diminta harus menyerahkan atau tidak warga negaranya. Pihak Diminta harus menyerahkan kasusnya kepada instansi yang berwenang di wilayahnya.
4. Pelanggaran yang diancam Dipidana Dengan Pidana Mati (Pasal 5).
Persetujuan ini mengatur bahwa penyerahan pelanggar hukum tidak akan dilaksanakan terhadap pelanggar hukum yang diancam dengan pidana mati, kecuali jika Pihak Peminta memberikan jaminan bahwa pidana mati tidak akan dijatuhkan atau jika dijatuhkan tidak akan dilaksanakan.
5. Pelanggar Hukum yang Berlatar Belakang Politik (Pasal 5).
Apabila pelanggaran hukum yang didakwakan atau dipersalahkan adalah pelanggaran politik atau pelanggaran yang bersifat politik, maka pelanggar hukum tidak akan diserahkan.
Mengambil nyawa atau percobaan mengambil nyawa Kepala Negara dan seorang kerabat dekat Kepala Negara tidak akan dianggap sebagai pelanggar politik atau suatu pelanggaran yang bersifat politik karena itu pelakunya dapat diserahkan.
6. Tata Cara Penyerahan (Pasal 17).
Dalam Persetujuan ini mengenai penyerahan pelanggar hukum ditempuh dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pihak diminta harus, segera sesudah mengambil keputusan mengenai permintaan penyerahan, memberitahukan keputusan tersebut kepada Pihak Peminta.
b. Jika seseorang akan diserahkan, orang itu harus dikirim oleh pejabat dari Pihak diminta ke suatu tempat pemberangkatan yang berada dalam yurisdiksinya.
c. Pihak Peminta harus mengambil orang tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Pihak Diminta dan jika tidak diambil dalam jangka waktu tersebut Pihak Diminta dapat menolak penyerahan orang itu untuk pelanggaran yang sama.
d. Jika ada keadaan yang berada di luar kuasa menghalangi salah satu pihak untuk menyerahkan dan mengambil orang yang akan diserahkan, pihak yang bersangkutan harus memberitahukan pihak yang lain. Dalam kasus yang demikian, kedua belah pihak harus menyetujui suatu tanggal yang baru untuk penyerahan yang telah ditentukan.
7. Penyelesaian Perselisihan (Pasal 22).
Dalam Persetujuan ini ditentukan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam hal penafsiran atau implementasi mengenai Persetujuan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
Namun, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan Para Pihak, maka akan diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah yang berdaulat yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri berkenaan dengan Hongkong.
8. Mulai Berlaku, Penghentian Sementara, dan Berakhirnya Persetujuan (Pasal 23).
Dalam Persetujuan ini mulai berlaku, penghentian sementara, dan berakhirnya Persetujuan ditentukan sebagai berikut:
a. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal pada waktu Para Pihak saling memberitahukan secara tertulis bahwa syarat-syarat berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
b. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan berlaku bagi permintaan yang dibuat sesudah mulai berlakunya Persetujuan ini tanpa memperhatikan tanggal dilakukannya pelanggaran hukum yang tercantum dalam permintaan.
c. Setiap pihak dapat menghentikan sementara atau mengakhiri berlakunya Persetujuan ini setiap waktu dengan memberitahukan kepada pihak yang lain melalui instansi yang berwenang.
Penghentian akan berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan yang diperlukan. Dalam hal pengakhiran, maka Persetujuan ini akan tidak berlaku lagi pada hari ke 180 (seratus delapan puluh) sesudah diterimanya pemberitahuan untuk mengakhiri Persetujuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG
UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong, yang disebut belakangan ini setelah mendapat kewenangan yang sah dari pemerintah yang berdaulat yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri berkenaan dengan Hong Kong untuk membuat persetujuan ini;
Berkeinginan untuk membuat peraturan mengenai penyerahan timbal balik pelanggar hukum yang melarikan diri;
Menegaskan penghargaannya terhadap masing-masing sistem hukum dan lembaga peradilan;
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
KEWAJIBAN UNTUK MENYERAHKAN

Kedua belah Pihak sepakat untuk saling menyerahkan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini, setiap orang yang diketemukan dalam yurisdiksi Pihak Diminta dan yang dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan atau penjatuhan pidana atau pelaksanaan pidana berkenaan dengan setiap pelanggaran hukum yang tunduk pada yurisdiksi Pihak Peminta dan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Persetujuan ini.

PASAL 2
PELANGGARAN HUKUM YANG DAPAT DISERAHKAN

(1) Penyerahan harus dikabulkan untuk suatu pelanggaran hukum yang termasuk dalam salah satu pelanggaran hukum sebagaimana dirumuskan berikut ini sepanjang pelanggaran hukum itu menurut hukum kedua belah Pihak dapat dipidana dengan pidana penjara atau bentuk lain dan perampasan kemerdekaan yang lamanya lebih dari satu tahun, atau dengan pidana yang lebih berat:
1) Pembunuhan berencana atau pembunuhan termasuk tindak kelalaian yang menyebabkan kematian; pembunuhan yang dapat dihukum (culpable homicide); penyerangan dengan niat untuk melakukan pembunuhan;
2) membantu, menghasut, menasehati atau menimbulkan tindakan bunuh diri;
3) dengan maksud jahat dan berencana melukai; pengudungan; menimbulkan luka badan; ancaman pembunuhan; dengan sengaja atau karena kurang hati-hati membahayakan nyawa seseorang baik dengan senjata, bahan yang berbahaya maupun lainnya; pelanggaran hukum berkenaan dengan tindakan-tindakan melukai secara melawan hukum;
4) pelanggaran hukum yang bersifat seksual termasuk perkosaan; penyerangan seksual; pelecehan seksual; melakukan tindakan seksual secara melawan hukum terhadap anak; perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
5) melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak seorang yang cacat mental atau seorang yang dalam keadaan pingsan;
6) penculikan, melarikan seseorang secara melawan hukum; memenjarakan secara tidak sah; membatasi kemerdekaan seseorang secara melawan hukum; memperjualbelikan atau memperdagangkan budak atau orang-orang lainnya; menyandera;
7) ancaman yang bersifat kriminal;
8) pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai obat-obatan berbahaya termasuk narkotika dan bahan-bahan psikotropika;
9) mendapatkan barang atau mendapatkan keuntungan dalam bentuk barang atau uang dengan cara penipuan; pencurian; perampokan; pencurian dengan kekerasan (termasuk merusak dan memasuki rumah secara melawan hukum); penggelapan; pemerasan; pemaksaan; menguasai atau mendapatkan barang secara melawan hukum; pembukuan yang palsu; setiap pelanggaran hukum lain yang berkaitan dengan barang atau urusan fiskal yang dilakukan dengan cara menipu; setiap pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai perampasan barang secara melawan hukum;
10) pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai kebangkrutan atau kepailitan;
11) pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai perusahaan termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat, direktur dan promotor;
12) Setiap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemalsuan; setiap pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai pemalsuan atau mengedarkan apa yang dipalsukan;
13) pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai hak milik intelektual, hak cipta, paten dan merek;
14) pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai penyuapan; korupsi; komisi yang rahasia; dan pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan;
15) memberikan sumpah palsu dan membujuk untuk memberikan sumpah palsu;
16) pelanggaran hukum yang berkaitan dengan mengganggu atau menghalangi jalannya peradilan;
17) pembakaran, pelanggaran hukum penghancuran atau pengrusakan data komputer;
18) pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai senjata api;
19) pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai bahan peledak;
20) pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai pencemaran lingkungan atau perlindungan kesehatan masyarakat;
21) pemberontakan atau setiap tindakan yang bersifat pemberontakan yang dilakukan diatas kapal yang sedang berlayar dilaut;
22) pembajakan kapal atau pesawat udara, berdasarkan hukum internasional;
23) merampasan secara melawan hukum atau mengasai secara melawan hukum pesawat terbang atau alat transportasi lainnya;
24) memberikan kemudahan atau membiarkan seseorang lari dari tahanan;
25) pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai pengendalian eksport atau import jenis barang-barang apapun;
26) penyelundupan; pelanggaran hukum yang melanggar undang-undang mengenai import dan eksport benda-benda terlarang, termasuk benda-benda sejarah dan purbakala;
27) pelanggaran hukum keimigrasian termasuk perbuatan curang untuk mendapatkan atau menggunakan paspor atau visa;
28) mengatur atau memberikan fasilitas untuk keuntungan finansial, memasukkan orang secara tidak sah kedalam yuridiksi Pihak Peminta;
29) pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perjudian dan lottery;
30) pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengguguran kehamilan secara melawan hukum;
31) mencuri, meninggalkan, memanfaatkan atau menahan secara melawan hukum seorang anak; pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan eksploitasi anak-anak;
32) pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai pelacuran dan penyediaan tempat-tempat untuk tujuan pelacuran;
33) pelanggaran hukum yang melibatkan penggunaan komputer secara melawan hukum;
34) pelanggaran hukum yang berkaitan dengan urusan fiskal, pajak atau bea, meskipun hukum dari Pihak Diminta tidak mengenakan pajak atau bea yang sama atau tidak mengatur kewajiban membayar pajak atau bea yang sama sebagaimana yang berlaku dinegara Pihak Peminta;
35) pelanggaran hukum yang berkaitan dengan melarikan diri secara melawan hukum dari tahanan; pemberontakan di penjara;
36) bigami;
37) setiap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan undang-undang mengenai trade description yang palsu atau menyesatkan;
38) pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau pemutihan dari hasil yang didapat karena melakukan setiap pelanggaran hukum yang dapat diserahkan berdasarkan Persetujuan ini;
39) menghalangi penahanan atau penuntutan seseorang yang telah melakukan atau diduga melakukan suatu pelanggaran hukum yang dapat diserahkan berdasarkan Persetujuan ini;
40) pelanggaran-pelanggaran hukum dimana pelaku yang melarikan diri dapat diserahkan berdasarkan konvensi internasional yang mengikat Para Pihak; pelanggaran-pelanggaran hukum yang diciptakan sebagai akibat keputusan organisasi internasional yang mengikat para Pihak;
41) persekongkolan untuk melakukan penipuan atau menggelapkan, menipu;
42) persekongkolan untuk melakukan atau setiap bentuk dari perserikatan untuk melakukan setiap pelanggaran hukum yang dapat diserahkan berdasarkan Persetujuan ini;
43) membantu, menghasut, memberikan nasihat, atau memberikan sarana, menjadi pembantu laku sebelum atau sesudah terjadinya tindak pidana, atau mencoba melakukan setiap pelanggaran hukum yang penyerahannya dapat dikabulkan berdasarkan Persetujuan ini;
44) setiap pelanggaran hukum lain yang penyerahannya dapat dikabulkan berdasarkan hukum Kedua Pihak.
(2) Jika penyerahan itu diminta untuk maksud melaksanakan suatu pidana, maka syarat lebih lanjut yang harus dipenuhi adalah sisa jangka waktu menjalani pidana penjara atau penahanan haruslah sekurang-kurangnya enam bulan.
(3) Untuk tujuan Pasal ini, dalam menentukan apakah suatu pelanggaran hukum dapat dipidana berdasarkan hukum Kedua Pihak maka keseluruhan tindak pidana atau komisi yang didakwakan terhadap orang yang diminta penyerahannya harus diperhitungkan tanpa menunjuk pada unsur-unsur dari pelanggaran hukum yang dirumuskan oleh hukum Pihak Peminta.
(4) Untuk tujuan ayat (1) Pasal ini, suatu pelanggaran hukum adalah suatu pelanggaran hukum menurut hukum Kedua Pihak jika perbuatan yang menimbulkan pelanggaran hukum itu adalah pelanggaran hukum yang melanggar hukum Pihak Peminta pada waktu tindak pidana itu dilakukan dan suatu pelanggaran hukum yang melanggar hukum dari Pihak Diminta pada waktu permintaan untuk penyerahan tersebut diterima.
(5) Untuk tujuan Pasal 10 seseorang yang dijatuhi pidana tanpa kehadirannya harus diperlakukan sebagi seorang terdakwa kecuali jika ia mempunyai kesempatan hadir pada waktu pemeriksaan di pengadilan, dalam hal yang demikian ia akan diperlakukan sebagai terpidana. Penyerahan seseorang yang dijatuhi pidana tanpa kehadirannya dapat ditolak jika:
a) ia tidak mendapat kesempatan untuk hadir dalam pemeriksaan di pengadilan; dan
b) jika diserahkan, ia tidak berhak untuk diadili ulang dengan kehadirannya.

PASAL 3
TEMPAT DILAKUKANNYA PELANGGARAN HUKUM

(1) Pihak Diminta dapat menolak menyerahkan seseorang yang dicari karena melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan di dalam areanya.
(2) Untuk tujuan Pasal ini pengertian "area" dalam hubungannya dengan Hong Kong termasuk Pulau Hong Kong, Kowloon dan New Territories, dan dalam hubungannya dengan Republik Indonesia yang dimaksud wilayah adalah wilayah Republik Indonesia dan daerah berdekatan dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.

PASAL 4
PENYERAHAN WARGANEGARA

(1) Pemerintah Republik Indonesia berhak menolak penyerahan warganegaranya. Pemerintah Hong Kong berhak menolak penyerahan warga negara dari negara yang pemerintahannya bertanggung jawab atas urusan luar negeri berkenaan dengan Hong Kong.
(2) Dalam hal Pihak Diminta melaksanakan hak ini maka kasus tersebut harus diserahkan kepada instansinya yang berwenang agar proses penuntutan orang tersebut dapat dipertimbangkan.
Untuk keperluan tersebut, berkas, informasi dan barang-barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hukum itu harus dikirimkan oleh Pihak Peminta kepada Pihak Diminta.
(3) Meskipun adanya ketentuan ayat (2) Pasal ini, Pihak Diminta tidak diharuskan untuk menyerahkan kasus ini kepada instansi yang berwenang melakukan penuntutan tersebut tidak mempunyai yurisdiksi.

PASAL 5
PIDANA MATI

Jika pelanggaran hukum yang pelakunya melarikan diri diminta untuk diserahkan berdasarkan Persetujuan ini dapat dipidana dengan pidana mati menurut hukum. Pihak Peminta, dan jika untuk pelanggaran hukum seperti itu pidana mati tidak dapat dijatuhkan menurut hukum Pihak Diminta atau pada umumnya tidak dilaksanakan, maka penyerahan dapat ditolak kecuali jika Pihak Peminta memberikan suatu jaminan yang sedemikian rupa sehingga dianggap cukup oleh Pihak Diminta bahwa pidana mati ini tidak akan dijatuhkan atau jika dijatuhkan tidak akan dilaksanakan.

PASAL 6
DASAR PENYERAHAN

Seseorang hanya akan diserahkan apabila terdapat cukup bukti menurut hukum Pihak Diminta baik untuk membenarkan diajukannya orang yang dicari itu ke pengadilan jika pelanggaran hukum yang didakwakan pada orang itu dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Diminta maupun untuk membuktikan bahwa orang yang dicari itu adalah orang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan Pihak Peminta.

PASAL 7
KEHARUSAN MENOLAK PENYERAHAN

(1) Seorang pelaku pelanggaran hukum yang melarikan diri tidak akan diserahkan jika Pihak Diminta mempunyai alasan yang mendasar untuk mempercayai:
(a) bahwa pelanggaran hukum yang didakwakan atau di persalahkan terhadap orang tersebut adalah pelanggaran politik atau pelanggaran yang bersifat politik;
(b) bahwa permintaan untuk penyerahan (meskipun menurut keterangan yang diberikan pelanggaran hukum tersebut adalah pelanggaran hukum yang dapat diserahkan) dalam kenyataannya dimaksudkan untuk menuntut atau memidana berdasarkan alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pendapat politik; atau
(c) bahwa orang itu mungkin, jika dikembalikan diduga akan dirugikan dalam peradilannya atau dipidana, ditahan atau dibatasi kebebasan pribadinya karena alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik.
(2) Jika timbul pertanyaan apakah suatu perkara adalah suatu pelanggaran politik atau suatu pelanggaran yang bersifat politik maka putusan Pihak Dimnta yang akan menentukan.
(3) Untuk tujuan Persetujuan ini, mengambil nyawa atau percobaan mengambil nyawa Kepala Negara Republik Indonesia atau dalam hal Hong Kong, Kepala Negara yang pemerintahannya bertanggung jawab atas urusan luar negeri berkenaan dengan Hong Kong, atau dalam kasus apapun, seorang kerabat dekat Kepala Negara tidak akan dianggap sebagai pelanggaran politik atau suatu pelanggaran yang bersifat politik.
(4) Penyerahan terhadap suatu pelanggaran hukum harus juga ditolak jika orang yang diminta penyerahannya tidak dapat dituntut atau dipidana karena melakukan suatu pelanggaran hukum berdasarkan hukum salah satu Pihak.

PASAL 8
KEBIJAKSANAAN UNTUK MENOLAK PENYERAHAN

Penyerahan dapat ditolak jika Pihak Diminta berpendapat bahwa:
(a) pelanggaran hukum yang dimintakan penyerahannya tersebut dilakukan dalam yurisdiksi pengadilannya;
(b) penyerahan itu dapat menyebabkan Pihak tersebut melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional; atau
(c) dalam keadaan tertentu dari kasus tersebut, penyerahan itu akan bertentangan dengan pertimbangan kemanusiaan ditinjau dari segi umur, kesehatan atau keadaan pribadi orang yang dicari.

PASAL 9
PENANGGUHAN PENYERAHAN

Jika orang yang dicari sedang diperiksa di pengadilan atau sedang menjalani pidana dalam yurisdiksi Pihak Diminta karena melakukan suatu pelanggaran hukum lain daripada pelanggaran hukum yang dimintakan penyerahannya, maka penyerahan dapat dikabulkan atau ditangguhkan sampai selesainya pemeriksaan dan dilaksanakannya setiap pidana yang sudah dijatuhkan apabila Pihak Diminta menanggyhkan penyerahan yang demikian maka Pihak Diminta harus memberikan alasan kepada Pihak Peminta.

PASAL 10
PERMINTAAN DAN DOKUMEN YANG MENYERTAI

(1) Permintaan penyerahan dan dokumen yang bersangkutan harus disampaikan melalui instansi yang berwenang sebagaimana diberitahukan setiap waktu oleh Pihak yang satu kepada Pihak yang lain.
(2) Permintaan itu harus disertai dengan:
(a) uraian yang selengkap mungkin mengenai orang yang dicari, bersama-sama dengan setiap informasi lainnya yang dapat membantu menentukan identitas yang tersebut, kewarganegaraan dan lokasi;
(b) suatu pernyataan mengenai setiap pelanggaran hukum yang dimintakan penyerahannya dan suatu penyertaan mengenai perbuatan dan komisi yang didakwakan terhadap orang tersebut mengenai setiap pelanggaran hukum dan waktu serta tempat dilakukannya pelanggaran hukum tersebut; dan
(c) teks peraturan perundang-undangan jika ada, yang menentukan pelanggaran hukum dan suatu pernyataan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan dan setiap batas waktu untuk memproses perkara, atau untuk eksekusi dari setiap pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum ini.
(3) Jika permintaan tersebut berkenaan dengan orang yang didakwa maka permintaan itu harus disertai juga dengan satu salinan surat perintah yang dikeluarkan oleh hakim, magistrat atau pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta dan dengan bukti yang sedemikian, yang menurut hukum Pihak Diminta dapat membenarkan diajukannya perkara itu ke pengadilan jika pelanggaran hukum tersebut dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Diminta.
(4) Jika permintaan tersebut berkenaan dengan seseorang yang sudah dipersalahkan atau dijatuhi pidana, maka permintaan harus disertai dengan:
(a) satu salinan dari putusan penjatuhan pidana atau pidananya; dan
(b) jika orang itu dipersalahkan tetapi tidak dipidana, suatu pernyataan dari pengadilan yang bersangkutan mengenai hal tersebut dan suatu salinan perintah penahanan; atau
(c) jika orang itu dipidana, suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa pidana telah dapat dilaksanakan dan berupa sisa dari pidana yang masih harus dijalaninya.

PASAL 11
PENGESAHAN

(1) Dokumen yang mendukung suatu permintaan penyerahan harus diterima sebagai alat bukti yang membuktikan fakta-fakta yang terkandung didalamnya jika sudah disahkan sebagaimana mestinya. Dokumen-dokumen dianggap sudah disahkan sebagaimana mestinya jika telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
(a) sudah ditanda tangani atau disyahkan oleh hakim, magistrat atau pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta; dan
(b) dicap dengan cap resmi oleh pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta.
(2) Setiap terjemahan dari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pihak Peminta untuk mendukung permintaan penyerahan harus diterima untuk semua kepentingan didalam memproses penyerahan tersebut.

PASAL 12
BAHASA YANG DIPAKAI DALAM DOKUMENTASI

Seluruh dokumen yang disampaikan berdasarkan Persetujuan ini, harus ditulis dalam atau diterjemahkan kedalam bahasa resmi dari Pihak Diminta atau bahasa lain apapun yang dapat diterima oleh Pihak Diminta, untuk diperinci oleh Pihak Diminta dalam tiap-tiap kasus.

PASAL 13
INFORMASI TAMBAHAN

(1) Jika informasi yang disampaikan oleh Pihak Peminta dianggap tidak cukup oleh Pihak Diminta untuk mengambil suatu keputusan sesuai dengan Persetujuan ini. Pihak yang disebut terakhir akan meminta informasi tumbuhan yang diperlukan dan dapat menetapkan suatu batas waktu untuk menerima informasi tambahan tersebut.
(2) Jika orang yang dimintakan penyerahannya sedang ditahan dan informasi tambahan yang diberikan tidak cukup berdasarkan Persetujuan ini atau tidak diterima dalam batas waktu yang sudah ditentukan, orang tersebut dapat dibebaskan.
Pembebasan yang demikian tidak menghalangi Pihak Peminta mengajukan permintaan yang baru untuk penyerahan orang tersebut.
(3) Dalam hal orang tersebut dibebaskan dari tahunan berdasarkan ayat (2) Pasal ini, Pihak Diminta harus memberikan Pihak Peminta secepat mungkin.

PASAL 14
PENAHANAN SEMENTARA

(1) Dalam hal-hal yang mendesak, Pihak Peminta dapat meminta penahanan sementara orang tersebut. Sesudah menerima permintaan semacam itu, Pihak Diminta dapat mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan hukumnya untuk menjamin penahanan orang yang dicari. Pihak Diminta harus segera memberitahukan Pihak diminta mengenai hasil dari permintaanya.
(2) Permintaan penahanan sementara harus memuat suatu indikasi mengenai keinginan untuk meminta penyerahan orang yang dicari, suatu pernyataan mengenai adanya perintah penahanan atau putusan pemidanaan orang itu, keterangan mengenai identitas, kewarganegaraan, lokasi yang diperkirakan, uraian mengenai orang tersebut, uraian singkat mengenai pelanggaran hukum dan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut dan suatu pernyataan mengenai pidana yang dapat atau telah dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum tersebut dan, jika pidana adalah dijalani, berupa sisa pidana yang harus dijalani.
(3) Permintaan untuk penahanan sementara dapat disampaikan melalui cara apapun dengan memberikan suatu catatan tertulis melalui saluran yang ditentukan berdasarkan ayat (1) Pasal 10 atau melalui Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol).
(4) Penahanan sementara orang yang dicari harus dihentikan sesudah lampaunya waktu enam puluh hari sejak tanggal penahanan jika permintaan penyerahan dan dokumen yang menunjangnya belum diterima. Pembebasan seseorang menurut ayat ini tidak menghalangi pelaksanaan atau kelanjutan proses penyerahan jika permintaan dan dokumen penunjangnya telah diterima kemudian.

PASAL 15
PERMINTAAN YANG BERSAMAAN

(1) Jika penyerahan seseorang diajukan secara bersamaan oleh salah satu Pihak dan oleh suatu Negara yang mempunyai Persetujuan atau pengaturan mengenai penyerahan pelaku pelanggaran hukum yang melarikan diri, dengan Republik Indonesia atau Hong Kong, pihak maupun yang diminta maka Pihak Diminta harus menentukan kepada negara mana diantara yang mempunyai yurisdiksi, orang tersebut akan diserahkan dan harus memberitahu Pihak Peminta mengenai keputusannya disertai dengan informasi yang membenarkan keputusannya, dalam hal orang tersebut diserahkan ke yurisdiksi lain.
(2) Dalam menentukan ke yurisdiksi negara mana seseorang akan diserahkan, Pihak Diminta harus memperhatikan semua keadaan dan, terutama hal-hal sebagai berikut:
(a) jika permintaan itu berkaitan dengan beberapa pelanggaran hukum yang berbeda, beratnya pelanggaran-pelanggaran hukum itu secara relatif;
(b) waktu dan tempat dilakukannya tiap pelanggaran hukum;
(c) tanggal permintaan masing-masing;
(d) kewarganegaraan orang tersebut;
(e) tempat tinggal yang lazim dari orang tersebut; dan
(f) kemungkinan penyerahan selanjutnya ke yurisdiksi lain.

PASAL 16
PERWAKILAN DAN BIAYA

(1) Pihak Diminta harus membuat semua pengaturan yang perlu dan memenuhi biaya dari setiap proses yang timbul karena permintaan penyerahan dan disamping itu harus mewakili kepentingan Pihak Peminta.
(2) Pihak Diminta harus menanggung biaya yang timbul karena penangkapan dan penahanan orang yang diminta penyerahannya sampai orang tersebut diserahkan. Pihak Peminta harus menanggung seluruh biaya yang selanjutnya.
(3) Jika ternyata timbul yang diluar perhitungan sebagai akibat dari permintaan penyerahan itu maka Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk menentukan bagaimana biaya akan dipenuhi.

PASAL 17
PENGATURAN UNTUK PENYERAHAN

(1) Pihak Diminta harus, segera sesudah mengambil keputusan mengenai permintaan penyerahan, memberitahukan keputusan tersebut kepada Pihak Peminta.
(2) Jika seseorang akan diserahkan, orang itu harus dikirim oleh pejabat dari Pihak Diminta kesuatu tempat pemberangkatan yang tepat dalam yurisdiksi Pihak tersebut.
(3) Sesuai dengan ketentuan ayat (4) Pasal ini. Pihak Peminta harus mengambil orang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Diminta dan jika orang itu tidak diambil dalam jangka waktu tersebut Pihak Diminta dapat menolak penyerahan orang itu untuk pelanggaran hukum yang sama.
(4) Jika keadaan yang berada diluar kekuasaan menghalangi salah satu Pihak untuk menyerahkan atau mengambil orang yang akan diserahkan. Pihak yang bersangkutan harus memberitahu Pihak yang lain. Dalam kasus yang demikian, kedua belah pihak menyetujui suatu tanggal yang baru untuk penyerahan dan ketentuan ayat.

PASAL 18
PENYERAHAN BARANG

(1) Sepanjang diperbolehkan menurut hukum Pihak Diminta, jika suatu permintaan untuk penyerahan pelaku pelanggaran hukum yang melarikan diri, dikabulkan, Pihak Diminta:
(a) harus menyerahkan kepada Pihak Peminta semua barang, termasuk sejumlah uang:
1) yang dapat dijadikan sebagai bukti pelanggaran hukum tersebut; atau
2) yang sudah diperoleh oleh orang yang dicari sebagai hasil dari pelanggaran hukum dan berada dalam penguasaan orang tersebut atau yang ditentukan kemudian;
(b) dapat, jika barang tersebut dapat disita atau dirampas dalam yurisdiksi Pihak Diminta sehubungan dengan proses acara yang masih berjalan, menahan sementara barang tersebut atau menyerahkannya dengan syarat harus dikembalikan.
(2) Ketentuan-ketentuan ayat (1) tidak boleh merugikan hak-hak Pihak Diminta atau setiap orang selain dari orang yang dicari, jika terdapat hak-hak yang demikian maka barang tersebut atas permintaan harus dikembalikan kepada Pihak Diminta tanpa dikenakan biaya sesegera mungkin sesudah berakhirnya proses acara.
(3) Benda-benda yang bersangkutan jika dimnta oleh Pihak Peminta, harus diserahkan kepada Pihak tersebut bahkan jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena meninggalnya atau lainnya orang yang dicari.

PASAL 19
AZAS KEKHUSUSAN DAN PENYERAHAN KEMBALI

(1) Seorang pelaku pelanggaran hukum yang melarikan diri yang sudah diserahkan tidak akan dituntut, dipidana, ditahan atau dibatasi kemerdekaan pribadinya oleh Pihak Peminta terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan sebelum ia diserahkan selain dari:
a) pelanggaran hukum atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang sudah disetujui penyerahannya;
b) pelanggaran hukum, bagaimanapun perumusannya, yang pada pokoknya sama dengan pelanggaran hukum yang dapat diserahkan, asal pelanggaran hukum tersebut adalah salah satu pelanggaran hukum yang dapat diserahkan menurut Persetujuan ini, dan asal pelanggaran hukum tersebut dapat dipidana dengan pidana yang tidak lebih berat daripada pidana terhadap pelanggaran hukum untuk mana orang tersebut diserahkan;
c) pelanggaran hukum lain manapun yang dapat diserahkan menurut Persetujuan ini, yang sudah disetujui oleh Pihak Diminta untuk diserahkan; kecuali jika ia telah terlebih dahulu mendapat kesempatan untuk melaksanakan haknya meninggalkan yurisdiksi Pihak kemana ia telah diserahkan dan ia tidak melakukan hak tersebut dalam waktu empat puluh lima hari atau ia secara sukarela kembali ke yurisdiksi tersebut setelah meninggalkannya.
(2) Seorang pelaku pelanggaran hukum yang melarikan diri yang sudah diserahkan tidak akan diserahkan lagi kedalam yurisdiksi lain terhadap suatu pelanggaran hukum yang dilakukan sebelum penyerahannya kecuali jika:
a) Pihak Diminta mengizinkan penyerahan yang demikian;
b) ia telah terlebih dahulu mendapat kesempatan untuk melaksanakan haknya meninggalkan yurisdiksi Pihak kemana ia telah diserahkan dan ia tidak melakukan hak tersebut dalam waktu empat puluh lima hari atau ia secara sukarela kembali ke yurisdiksi tersebut setelah meninggalkannya.
(3) Suatu Pihak yang persetujuannya telah diminta berdasarkan ayat (1) (b) atau (2) (a) Pasal ini dapat meminta pengiriman setiap dokumen atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan setiap pernyataan yang dibuat oleh orang yang diserahkan mengenai masalah tersebut.

PASAL 20
TRANSIT

(1) Bilamana seseorang akan diserahkan karena suatu pelanggaran hukum oleh yurisdiksi ketiga kepada satu Pihak melalui yurisdiksi Pihak yang lain. Pihak yang disebut pertama harus meminta izin kepada Pihak yang lain untuk transit orang tersebut.
(2) Sesudah menerima permintaan dimaksud, Pihak Diminta harus mengabulkan permintaan tersebut kecuali ada alasan yang pantas untuk menolaknya.
(3) Izin untuk transit termasuk izin untuk menahan orang tersebut selama transit, harus tunduk pada hukum Pihak Diminta.
(4) Jika seseorang sedang ditahan menurut ayat (3) Pasal ini, Pihak yang dalam yurisdiksinya orang itu sedang ditahan dapat memerintahkan pembebasan orang tersebut jika pengangkutannya tidak dilanjutkan dalam waktu yang layak.
(5) Pihak kepada siapa seseorang akan diserahkan harus membayar kembali kepada Pihak yang lain setiap biaya yang dikeluarkan oleh Pihak tersebut berkenaan dengan transit.

PASAL 21
PERUBAHAN

Setiap perubahan pada Persetujuan ini dapat disepakati oleh Para Pihak dan akan berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam pertukaran nota tertulis diantara Para Pihak, yang menunjukkan bahwa semua prosedur yang diperlukan sudah dilengkapi oleh mereka, termasuk dalam hal Hong Kong, penegasan bahwa pemerintah berdaulat yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri berkenaan dengan Hong Kong, sudah memberikan persetujuan atas perubahan tersebut.

PASAL 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul karena penafsiran atau implementasi Persetujuan ini akan diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak, maka akan diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah berdaulat yang bertanggung jawa atas urusan luar negeri berkenaan dengan Hong Kong.

PASAL 23
MULAI BERLAKU, PENGHENTIAN SEMENTARA DAN BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

(1) Persetujuan ini akan mulai berlaku tiga puluh hari sesudah tanggal pada waktu Para Pihak saling memberitahukan secara tertulis bahwa syarat-syarat berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
(2) Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan berlaku bagi permintaan yang dapat sesudah mulai berlakunya Persetujuan ini tanpa memperhatikan tanggal dilakukannya pelanggaran hukum yang tercantum dalam permintaan.
(3) Tiap Pihak dapat menghentikan sementara atau mengakhiri berlakunya Persetujuan ini setiap waktu dengan memberitahukan kepada pihak yang lain melalui saluran sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 10, Penghentian akan berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan yang relevan.

Dalam hal pengakhiran maka Persetujuan ini akan tidak berlaku lagi pada hari keseratus delapan puluh sesudah diterimanya pemberitahuan untuk mengakhiri Persetujuan.

Sebagai bukti yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Hong Kong tanggal lima Mei hari Senin seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dalam bahasa Indonesia, Inggris dan China setiap naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA:   UNTUK PEMERINTAH HONGKONG:

            BAGIR MANAN                       CARRIE YAU

ke atas
LDj © 2004 ditjen pp