a. upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dilaksanakan melalui penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, yang diawali dengan tegak berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia;

b. penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. keberhasilan upaya mempersatukan wilayah nusantara, membela dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan adalah karena kemanunggalan kekuatan nasional secara semesta, nilai-nilai hakiki perjuangan, dan adanya satu kesatuan strategi serta satu kesatuan komando;

d. dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia senantiasa disadari oleh semangat seluruh rakyat sebagai pejuang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tumbuh dari segenap lapisan rakyat. Oleh karena itu semangat perjuangan yang mewujudkan kemanunggalan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan rakyat marupakan hakikat dari kekuatan pertahanan keamanan negara;

e. nilai-nilai hakiki seperti persaudaraan, kebersamaan, ketangguhan, keuletan, keberanian, kerelaan berkorban, semangat kejuangan yang tinggi, disiplin, persatuan dan kesatuan, percaya pada kekuatan sendiri, dan keyakinan akan kemenangan, serta tidak kenal menyerah merupakan hasil perkembangan sejarah perjuangan bangsa;

f. bangsa Indonesia pada hakikatnya telah dua kali melaksanakan mobilisasi, yaitu pada tangdal 23 Agustus 1945 dengan hasil tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada tanggal 19 Desember 1961 dengan hasil kembalinya Irian Barat kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. terjadinya pemberontakan atau perlawanan bersenjata yang mangancam kedaulatan negara atau terjadinya bencana yang mengancam keamanan dan ketertiban hukum dan dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh unsur-unsur kekuatan pertahanan keamanan negara secara biasa;

b. terjadinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya sengketa bersenjata;

a. hukum umum yang berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. hukum yang didasari oleh Undang-undang Keadaan Bahaya sehingga beberapa pejabat tertentu mempunyai wewenang khusus sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya;

c. hukum mliter bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan mobil-mobil yang melaksanakan tugas sebagai anggota perlawanan rakyat bersenjata.

a. Asas Kesemestaan Sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, penyelenggaraan pertahanan keamanan rakyat merupakan penerapan kesemestaan dari kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dalam pembelaan negara. Mobilisasi dan demobilisasi dalam rangka pertahanan keamanan negara haruslah menjangkau seluruh masyarakat di segala aspek kehidupan nasional secara adil dan merata.

b. Asas Manfaat Mobilisasi dan demobilisasi mengacu pada kepentingan pemanfaatan segenap sumber daya, sarana dan prasarana, terutama yang telah dibina untuk kepentingan nasional.

Perkembangan intensitas ancaman pada hakekatnya membawa perubahan atas titik berat kepentingan nasional.
Mobilisasi lebih mengarah kepada peningkatan upaya mewujudkan kepentingan keamanan nasional, sedangkan demobilisasi lebih mengarah kepada upaya pemulihan kepentingan kesejahtaraan nasional.

c. Asas Kebersamaan Penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara adalah aspek kepentingan nasional di bidang keamanan. Setiap warga negara dalam lapisan masyarakat secara bersama-sama harus memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara.

d. Asas Legalitas Peran serta masyarakat dan bangsa, pemanfaatan sumber daya, serta sarana dan prasarana dalam upaya pertahanan keamanan negara dikembangkan berdasarkan ketentuan hukum sehingga pada saat diperlukan mobilisasi ataupun demobilisasi dapat digerakkan secara formal dan sah.

e. Asas Selektivitas Tidak setiap tingkat keadaan bahaya memerlukan pengerahan kekuatan pertahanan keamanan negara secara total. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta menggunakan pendekatan pembinaan kekuatan pertahanan keamanan negara yang kenyal.

Mobilisasi terhadap berbagai potensi kekuatan pertahanan keamanan negara dilaksanakan secara selektif, dengan mendahulukan yang paling siap dan paling tepat dapat dikembangkan menjadi bagian kekuatan operasional pertahanan keamanan negara.

f. Asas Efektivitas Pengembangan kekuatan pertahanan kemanan negara harus dijamin efektif dalam pelipatgandaan kekuatan melalui mekanisme mobilisasi dan dalam penyusutan kekuatan melalui mekanisme demobilisasi baik dalam ragam, jumlah maupun mutu.

g. Asas Efisiensi Pengembangan kekuatan pertahanan keamanan negara harus dijamin efisien dalam pelipatgandaan kekuatan melalui mekanisme mobilisasi dan dalam penyusutan kekuatan melalui mekanisme demobilisasi, baik dalam waktu, proses maupun penyaluran kekuatan.

h. Asas Kejuangan Penyelenggara dan seluruh rakyat Indonesia harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian, kerelaan berkorban, dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan yang dilaksanakan dengan penuh kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

Untuk mencapai tujuan mobilisasi dilaksanakan upaya melipatgandakan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan negara.

Untuk mencapai tujuan demobilisasi dilaksanakan upaya memulihkan setiap unsur yang dimobilisasi ke fungsi dan tugas seperti semula.
Pemeliharaan kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara disesuaikan dengan kebutuhan.

Angka 1
Angka 2
Angka 3

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan badan pelaksana pada ayat ini adalah Komisi Pengerahan.

Huruf a
Huruf b

Badan pelaksana yang dimaksud pada ayat ini sama dengan badan pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Mobilisasi yang melaksanakan fungsi perlawanan rakyat, fungsi keamanan rakyat dan warga negara yang karena keahliannya diperlukan, serta awak sarana dan prasarana nasional yang langsung membantu pertempuran diorganisasikan dalam perlawanan rakyat bersenjata.
Mobilisan yang malaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, perlindungan masyarakat dan warga negara yang karena keahliannya diperlukan, serta awak sarana dan prasarana nasional yang tidak langsung membantu pertempuran diorganisasikan dalam perlawanan rakyat tidak bersenjata.
Perlawanan rakyat bersenjata dan perlawanan rakyat tidak bersenjata dilaksanakan di bawah satu kesatuan komando untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi ancaman dan akibat ancaman.

Gilir tugas disesuaikan dengan situasi dan kondisi, untuk memberikan penyegaran dan pemerataan.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan kegiatan persiapan mobilisasi lain adalah pendataan dan perencanaan.

Yang dimaksud dengan pengorganisasian pada ayat ini adalah penyusunan mobilisan dalam satuan perlawanan rakyat bersenjata dan satuan perlawanan rakyat tidak bersenjata.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan peningkatan daya guna adalah peningkatan kemampuan secara maksimal bagi pelaksanaan mobilisasi.
Contoh: Kapal Ferry ditingkatkan dari daya guna angkut manusia dan barang manjadi daya guna sebagai kapal perang dengan dilengkapi persenjataan dan peralatan lainnya.
Pandataan, pemilihan, koordinasi, dan peningkatan daya guna dilaksanakan dengan adil dan merata, memperbesar manfaat, mndahulukan yang paling siap dan yang paling tepat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi baik dalam hal waktu, proses, maupun penggunaan.

Cukup jelas

Rawatan mobilisan adalah keseluruhan kebutuhan instansi, misalnya perlengkapan perorangan, penghasilan, pangan, kesehatan, pembinaan mental, pelayanan keagamaan, serta pelayanan dan bantuan huum.
Rawatan mobilisan diberikan secara manusiawi sesuai dengan fungsinya dan sejauh mungkin tidak merugikan mobilisan yang bersangkutan.

Cukup jelas

Mengingat tidak putusnya hubungan kerja, maka pemberian perlakuan kepada mobilisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi tanggung jawab instansi Pemerintah. Kepada ahli warisnya diberikan jaminan sosial baik sebagai Prajurit Wajib atau Pegawai Negeri Sipil atau status pada instansi semula disesuaikan dengan prinsip yang lebih menguntungkan.
Huruf a
Huruf b
Huruf c

Cukup jelas

Setiap mobilisan tetap memperoleh hak-haknya dari instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mobilisan yang sebelumnya sedang mengikuti pendidikan tertentu, status dan haknya sebagai peserta didik tidak berubah.

Cukup Jelas

Cukup jelas

Penetapan waktu 3 (tiga) bulan mulai berlakunya demobilisasi didasarkan atas pertimbangan:
a. memberi waktu yang cukup untuk penyelesaian administrasi;
b. menjamin adanya kepastian hukum.
Berlakunya demobilisasi dapat bersamaan dengan pernyataan, dapat pula sesudah tanggal pernyataan demobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden.

Penetapan waktu 1 (satu) tahun mulai berlakunya demobilisasi didasarkan atas pertimbangan:
a. memberi waktu yang cukup untuk penyelesaian administrasi.
b. menjamin adanya kepastian hukum;
c. mencegah penyalahgunaan wewenang.
Pemberitahuan tentang pengembalian barang atau benda kepada pemilik setelah dipilih dan dipisahkan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah berlakunya demobilisasi.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan pemilihan dan pemisahan adalah kegiatan untuk memilah-milah kekuatan mobilisan dalam rangka mengurangi kekuatan mobilisasi yang kemudian diikuti tindakan pemisahan yang merupakan tindakan pengakhiran masa pelaksanaan mobilisasi, baik bagi mobilisan maupun barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional yang digunakan dalam mobilisasi.

Cukup jelas

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk memberikan kemampuan awal dalam rangka mendapatkan pekerjaan.

Rehabilitasi merupakan usaha medis (fisik dan psikis), sosial, vokasional untuk memulihkan penderita cacat ke tingkat kemampuan tertinggi yang memungkinkan.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan tanggung jawab negara dan penggantian oleh negara adalah penggantian secara maksimal yang dapat dilakukan oleh negara.
Peggantian dilakukan setelah mendapat penilaian dari panitia yang dibentuk untuk itu.

Cukup jelas