Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dengan demikian, Angkatan Bersenjata republik Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik.

Prajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta berbagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.

Dalam bidang sosial politik, bertindak selaku stabilisator dan dinamisator, bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugas menyukseskan Pembangunan Nasional dalam rangka perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah prajurit, setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakekatnya merupakan:

c ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. namun, pada tingkat biasa ketaatan tersebut telah tumbuh menjadi kesadaran.

Pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu telah ditransformasikan menjadi suatu tanggung jawab sosial.

Disiplin Prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin.

Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Perwira, dalam upaya penegakan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan Angkatan Bersenjata republik Indonesia, karena baik buruknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditentukan oleh kualitas Perwiranya.

Kepribadian Perwira harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut "pemimpin kepajuritan paripurna". Setiap Perwira dituntut tanggung jawab lebih dari Bintara dan Tamtama dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang Perwira diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang Perwira diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang.

Setiap Perwira, dalam fungsinya sebagai Atasan dalam tata kehidupan prajurit, harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, karena itu setiap Atasan harus bertindak adil, tegas dan pasti, serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian Prajurit Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) terdapat ketentuan-ketentuan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentaraan dan perkembangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga perlu diubah dan disempurnakan seperti mengenai dasar filosofis, politis, sosiologis, jenis hukuman pelaksanaan hukuman, dan pengajuan keberatan.

Dalam Undang-undang ini tidak dikenal lagi sebutan hukuman pokok dan hukuman tambahan.