UU 2-1997

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 2, 1997

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada umumnya serta Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

b. sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luasnya wilayah dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, dipandang perlu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang sebagai pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sebagai pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus tersebut, bukan saja memberikan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus harus ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3600);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau wilayah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.

4. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-undang.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBUKOTA

Pasal 2Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 3

(1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Mesuji;
b. Kecamatan Menggala;
c. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
d. Kecamatan Tulang Bawang Udik.

(2) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Mesuji;
b. Kecamatan Menggala;
c. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
d. Kecamatan Tulang Bawang Udik.
e. Kecamatan Simpang Pematang;
f. Kecamatan Gedung Aji;
g. Kecamatan Gunung Terang;
h. Kecamatan Banjar Agung.

Pasal 4

(1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Kota Agung;
b. Kecamatan Talang Padang;
c. Kecamatan Wonosobo;
d. Kecamatan Pulau Panggung;
e. Kecamatan Pagelaran;
f. Kecamatan Pringsewu;
g. Kecamatan Sukoharjo;
h. Kecamatan Pardasuka;
i. Kecamatan Cukuh Balak;
j. Kecamatan Gadingrejo.

(2) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

(1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukadana, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Seputih Mataram, dan Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah serta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

(2) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus mempunyai batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat serta Kecamatan Padang Ratu dan Kecamatan Kalirejo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Kedondong, dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Belalau Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini;

(4) Penentuan batas wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang berkedudukan di Menggala.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Pusat Pemerintahan Kecamatan Mesuji berkedudukan di Dewan Wiralaga I;

b. Pusat Pemerintahan Kecamatan Menggala berkedudukan di Dewa Ujung Gunung Udik;

c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Tulang Bawang Tengah berkedudukan di Desa Panarangan;

d. Pusat Pemerintahan Kecamatan Tulang Bawang Udik berkedudukan di Desa Karta;

e. Pusat Pemerintahan Kecamatan Simpang Pematang berkedudukan di Desa Simpang Pematang;

f. Pusat Pemerintahan Kecamatan Gedung Aji;
g. Pusat Pemerintahan Kecamatan Gunung Terang berkedudukan di Desa Tunas Jaya;
h. Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjar Agung berkedudukan di Desa Agung.

Pasal 8(1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Kota Agung.
(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Agung berkedudukan di Kelurahan Kuripan;

b. Pusat Pemerintahan Kecamatan Talang Padang berkedudukan di Desa Talang Padang;

c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Wonosobo berkedudukan di Desa Tanjung Kurung;
d. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pulau Panggung berkedudukan di Desa Tekad;
e. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagelaran berkedudukan di Desa Gunuk Mas;
f. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pringsemu berkedudukan di Desa Pringsemu;
g. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo berkedudukan di Desa Sukoharjo III;
h. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pardasuka berkedudukan di Desa Pardasuka;
i. Pusat Pemerintahan Kecamatan Cukuh Balak berkedudukan di Desa Putih Doh;
j. Pusat Pemerintahan Kecamatan Gadingrejo berkedudukan di Desa Gadingrejo;
k. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pugung berkedudukan di Desa Rantau Tijang.

BAB III
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

Pasal 9Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dipilih dan diangkat seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II di masing-masing Wilayah/Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II di masing-masing Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, di masing-masing Wilayah/Daerah dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Dinas-dinas Daerah, dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 12

(1) Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang:

a. Pemerintahan umum;
b. Kesehatan;
c. Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Pertanian;
e. Pekerjaan Umum;
f. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
g. Perindustrian dan Perdagangan;
h. Tenaga Kerja;
i. Sosial;
j. Pertambangan;
k. Keuangan Daerah.

(2) Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang:

a. Pemerintahan umum;
b. Kesehatan;
c. Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Pertanian;
e. Pekerjaan Umum;
f. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
g. Perindustrian dan Perdagangan;
h. Sosial;
i. Kehutanan;
j. Pariwisata;
k. Pertambangan;
l. Keuangan Daerah.

(3) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 14

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus terdiri dari:

a. Anggota-anggota yang diangkat dari wakil-wakil Organisasi Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 yang dilaksanakan di masing-masing daerah tersebut;

b. Anggota yang diangkat dari golongan karya ABRI.

(2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus:

a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak dan barang lainnya yang menjadi milik atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang atau Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang kerena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang atau Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

Pasal 16

(1) Pemerintah memberikan sejumlah dana sebagai modal pangkal kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

(2) Jumlah modal pangkal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Pasal 20Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO