Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Jln. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Faks: (021) 520 5310 - Email:
Website: http://www.djpp.depkumham.go.id

Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 3682 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1997
TENTANG
KETRANSMIGRASIAN

UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan wilayah perairan dan daratan yang luas, memiliki belasan ribu pulau besar, sedang dan kecil dengan letak geografis, memiliki kekayaan aneka ragam potensi sumber daya alam dan sumber daya hayati serta beragam budaya dan adat istiadat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada taranya, belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan pemerataan pembangunan daerah dan wilayah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
Pemerintah bersama-sama rakyat Indonesia berkewajiban memanfaatkan, mengolah, dan membina seluruh sumber daya dan kekayaan alam guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik meteriil maupun spiritual, sebagaimana diamanatkan pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Wilayah Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, persebaran yang belum serasi dan belum seimbang antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan kerawanan sosial ataupun kerusakan lingkungan. Persebaran penduduk yang belum seimbang tersebut menyebabkan pembangunan yang belum serasi dan belum merata sehingga ada kecenderungan daerah atau wilayah yang telah berkembang menjadi makin berkembang; sebaliknya, daerah atau wilayah yang kurang berkembang menjadi makin tertinggal. Daerah atau wilayah yang tertinggal dengan penduduk yang terpencar-pencar dalam kelompok kecil sulit berkembang. Untuk itu, penyebaran penduduk perlu diatur melalui penyebaran transmigrasi.
Penyelenggaraan transmigrasi yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan permukiman dalam bentuk kesiapan permukiman yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang, pengarahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi sampai dengan penyerahannya kepada Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan transmigrasi akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh Badan Usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga pada gilirannya dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih luas dan merata serta tumbuhnya daerah dan wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, penyelenggaraan transmigrasi membuka kesempatan bagi penduduk dari daerah lain dengan cara swakarsa untuk berpindah dan menetap guna meningkatkan kesejahteraannya.
Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut sekaligus mendorong kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan penduduk sekitarnya.
Melalui transmigrasi, sebagai salah satu bentuk mobilitas penduduk, akan terjadi pertemuan antar budaya kelompok masyarakat sehingga perlu pembinaan untuk mempercepat proses integrasi dan akulturasi. Proses ini akan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, yang akan menjadikan bangsa Indonesia memiliki kekuatan sinergi dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah, serta memantapkan Ketahanan Nasional yang didasarkan pada Wawasan Nusantara.
Penyelenggaraan transmigrasi merupakan tugas Pemerintah dengan memperhatikan perkembangan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sehingga peran serta masyarakat makin mendorong dalam penyelenggaraan transmigrasi dengan memberikan kesempatan kepada dunia usaha sebagai mitra dan keikutsertaan masyarakat transmigran swakarsa.
Dari aspek ketenagakerjaan dan kewirausahaan, terdapat berbagai kelompok penduduk yang dapat menjadi atau mendapat kesempatan ikut serta dalam transmigrasi, yaitu:
1) penduduk bermasalah, yang memiliki tekad dan semangat untuk melakukan peningkatan kesejahteraannya, tetapi mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha;
2) penduduk yang relatif berpotensi dan telah mendapatkan kesempatan kerja dan usaha, tetapi ingin lebih meningkatkan kesejahteraannya;
3) penduduk yang telah mampu mengembangkan diri, tetapi ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya lebih baik lagi.
Untuk memenuhi ketiga hal tersebut di atas, dikembangkan tiga jenis transmigrasi sebagai berikut:
Pertama, Transmigrasi Umum yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah, yang transmigrannya mendapat bantuan dan bila perlu mendapat subsidi dari Pemerintah.
Kedua, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, yaitu jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha sebagai mitra usaha transmigran, sedangkan Pemerintah membantu dalam batas tertentu untuk mendukung agar kemitrausahaannya menjadi layak.
Ketiga, Transmigrasi Swakarsa Mandiri, yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya merupakan prakarsa transmigran yang dilakukan, baik melalui kerja sama dengan Badan Usaha maupun sepenuhnya dikembangkan transmigran atas arahan Pemerintah.
Pembangunan transmigrasi mengacu kepada perkembangan ke depan dengan mengantisipasi era globalisasi, perdagangan bebas, dan investasi sehingga kegiatan usaha transmigran mencakup seluruh kegiatan usaha yang ada, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan efisiensi serta kegiatan usaha produksi yang berorientasi pasar serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif agar mampu bersaing di pasar domestik dan pasar global. Oleh karena itu, penyelenggaraan terutama didasarkan pada pengembangan agribisnis dan agroindustri yang terpadu dengan kepastian kegiatan usaha lain melalui pemanfaatan teknologi maju sesuai dengan perkembangan sosial budaya masyarakat.
Berbagai usaha pokok transmigrasi yang dikembangkan meliputi kegiatan usaha pokok pertanian dalam arti luas (usaha primer), usaha pokok industri (usaha sekunder), serta usaha jasa dan perdagangan (usaha tersier). Usaha-usaha pokok macam komoditas yang dikembangkan tersebut harus dapat saling menunjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Dalam hal ini, percepatan peningkatan kehidupan masyarakat transmigran melalui hubungan kemitraan dengan Badan Usaha perlu dikembangkan dan dimantapkan berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan, setara, adil, transparan, dan berkembang secara berkelanjutan.
Untuk itu, koperasi perlu dijadikan wadah dan wahana bagi pengembangan ekonomi masyarakat transmigran yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi perlu dikembangkan dari bawah agar keberadaannya dirasakan sebagai kebutuhan dan dikelola secara profesional sehingga dapat menjadi tulang punggung perekonomian dan pengembangan usaha transmigran.
Sehubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi merupakan kegiatan lintas sektoral dan daerah, peranan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dan strategis dalam koordinasi pelaksanaan transmigrasi di daerah.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi tidak dapat lagi mengantisipasi tuntutan perkembangan dan orientasi transmigrasi sebagaimana diuraikan di atas sehingga dipandang perlu mengatur kembali perihal ketransmigrasian dalam suatu undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud asas adalah nilai-nilai dasar operasional sebagai landasan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan transmigrasi.
Huruf a
Asas kepeloporan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi didasarkan pada jiwa kepeloporan dan keperintisan dan semangat juang para penyelenggara, para pelaksana dan para transmigran, serta pihak terkait lain dalam mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya lain.
Huruf b
Asas kesukarelaan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi didasarkan pada jiwa dan semangat tanpa pemaksaan dalam keikutsertaan seseorang untuk bertransmigrasi.
Huruf c
Asas kemandirian dimaksudkan bahwa para penyelenggara dan transmigran harus mengarahkan diri agar upaya pembinaan dan pengembangan kehidupan transmigran tidak menciptakan sikap ketergantungan.
Huruf d
Asas kekeluargaan dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat, perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan dan gotong royong.
Huruf e
Asas keterpaduan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan transmigrasi selalu terkait dengan hampir seluruh sektor pembangunan. Oleh karena itu, semangat dan jiwa untuk mengadakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar-berbagai sektor pembangunan dan instansi berbagai tingkatan, baik Pemerintah dan swasta maupun masyarakat perlu dikembangkan.
Huruf f
Asas wawasan lingkungan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan berdasarkan wawasan lingkungan yang telah mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 3
Peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu daya tarik utama untuk bertransmigrasi. Dalam hubungan ini, peningkatan kesejahteraan yang dimaksud mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial di dalam memenuhi seluruh hajat hidup transmigran, baik bagi diri dan keluarganya maupun bagi pengembangan generasi penerusnya.
Peningkatan kesejahteraan tidak hanya ditujukan kepada transmigran, tetapi juga kepada masyarakat yang berada di sekitar permukiman transmigrasi. Untuk itu, perlu kepastian adanya lapangan kerja dan usaha serta permukiman yang layak.
Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan serta permukiman yang layak. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan pertama penyelenggaraan transmigrasi.
Penyelenggaraan transmigrasi sengaja ditata oleh Pemerintah agar sejalan dengan kepentingan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga sekaligus dapat meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah. Perpindahan penduduk yang pada dasarnya merupakan pendayagunaan tenaga kerja merupakan pendayagunaan tenaga kerja merupakan usaha untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya lain, seperti modal, manajemen, dan teknologi yang belum didayagunakan secara optimal. Untuk itu, pemanfaatan potensi tersebut perlu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar pembangunan, khususnya pembangunan di daerah, dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah merupakan tujuan kedua penyelenggaraan transmigrasi.
Perpindahan penduduk akan dapat mengakibatkan proses pertemuan budaya, tata nilai dan perilaku, yang bila dikelola dengan tepat akan memantapkan integrasi masyarakat dan proses akulturasi budaya yang akan menjadikan kekuatan sinergi guna melaksanakan pembangunan lebih lanjut. Oleh karena itu, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tujuan ketiga penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 4
Penyelenggaraan transmigrasi akan dilaksanakan secara meluas di tanah air dan merupakan suatu proses yang tidak henti-hentinya diupayakan. Dengan demikian, tujuan transmigrasi perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran kuantitatif yang terukur, baik kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Ukuran kesejahteraan dimaksud ditentukan pada tingkat kemampuan dan produktivitas masyarakat untuk membangun kemandiriannya. Untuk itu, tatanan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dikembangkan melalui lembaga koperasi serta tatanan sosial budaya yang mengandung paham persatuan dan kesatuan, kebersamaan, gotong-royong, dan musyawarah mufakat perlu mendapat perhatian sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pasal 5
Penataan persebaran penduduk yang dikembangkan melalui transmigrasi disesuaikan dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam sesuai dengan daya dukungnya sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan kemampuan pengembangan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia dan permodalan, penataan tersebut dilakukan sesuai dengan berbagai kesempatan kerja dan peluang usaha serta pelayanan kehidupan sosial budaya di setiap aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan transmigrasi selalu diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang sesuai dengan daya tampung lingkungan, yang memungkinkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya dalam semua aspek kehidupan.

Pasal 6
Ayat (1)
Jenis-jenis transmigrasi dikembangkan dalam rangka memanfaatkan kesempatan kerja dan peluang usaha, baik yang diciptakan melalui pembangunan transmigrasi maupun pembangunan sektor lainnya.
Dengan demikian, jenis-jenis transmigrasi dapat menggambarkan tingkat dan itensitas peranan Pemerintah.
Ayat (2)
Pola usaha pokok yang dimaksudkan dapat meliputi kegiatan usaha primer (pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan), usaha sekunder (industri pengolahan dan manufaktur), dan usaha tersier (jasa dan perdagangan), yang tiap-tiap usaha menjadi kegiatan pokok transmigran yang saling menunjang. Dengan ketiga usaha pokok tersebut, transmigrasi dapat dikembangkan pada seluruh bentuk dan ragam kegiatan usaha yang ada sesuai dengan potensi daerah serta bakat kemampuan transmigran.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Transmigrasi Swakarsa Berbantuan diarahkan pada hubungan kemitraan usaha yang pengembangannya menjadi inisiatif Badan Usaha serta dilakukan bersama Pemerintah selaku penanggung jawab penyelenggaraan transmigrasi dan sebagai pihak yang mewakili kepentingan transmigran. Pemerintah dan Badan Usaha memberikan bantuan kepada transmigran untuk mencapai tingkat kelayakan usaha tertentu agar kegiatan usahanya berkembang secara berkelanjutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Setara dalam hubungan kemitraan usaha berarti mempunyai kedudukan hukum yang sama. Adil dalam hubungan kemitraan usaha tercermin dalam hak dan kewajiban masing-masing yang dilandasi oleh prinsip kekeluargaan, gotong-royong, dan saling menguntungkan. Hubungan kemitraan usaha dilakukan dengan prinsip saling memperkuat dan saling membutuhkan bagi semua pihak yang berdimensi musyawarah mufakat sehingga dapat menjamin berkembangnya kemitraan usaha secara berkelanjutan.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilaksanakan secara perseorangan atau kelompok mendapatkan arahan, layanan, serta bantuan dari Pemerintah dan keikutsertaan transmigran dalam bertransmigrasi sepenuhnya merupakan prakarsa dan pilihan yang bersangkutan.
Dalam hal pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang terkait hubungan kerja dan kemitraan usaha dengan Badan Usaha, Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, melayani, dan menjaga hubungan tersebut agar dapat berlangsung setara, adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin tercapainya kesejahteraan transmigran.
Ayat (2)
Dalam pelaksanaan kerja sama antara transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dan Badan Usaha dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak dan Pemerintah bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasannya.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud warga negara Republik Indonesia dalam hal ini termasuk di dalamnya penduduk setempat yang dengan sukarela berkeinginan pindah ke permukiman transmigrasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pada dasarnya untuk memantapkan pembinaan, setiap transmigran harus telah berumah tangga. Akan tetapi, karena pertimbangan khusus, seperti kebutuhan tenaga ahli, guru, dan dai, yang sangat diperlukan sebagai monivator atau penyuluh, meskipun belum menikah, seseorang dapat menjadi transmigran.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Penduduk yang bermukim di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi yang menjadi tempat pembangunan transmigrasi dan yang bersedia menjadi transmigran dapat memperoleh perlakuan sebagai transmigran.
Penduduk yang tidak bersedia, permukimannya dimungkinkan untuk dipugar dan mereka dapat fasilitas yang tersedia dalam permukiman transmigrasi. Perlakuan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan jenis transmigrasi yang dikembangkan.

Pasal 12
Huruf a
Wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi menunjukkan bahwa tekanan penduduk pada lahan sangat tinggi dan/atau kesempatan kerja dan peluang usaha yang terbatas sehingga menimbulkan kerawanan sosial dan kerusakan lingkungan.
Huruf b
Penduduk yang tinggal di tempat terjadinya bencana alam dan/atau gangguan keamanan yang terus menerus akan sulit memperoleh kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, akan lebih baik bila penduduknya dapat dimotivasi untuk bertransmigrasi sehingga kehidupannya dapat berkembang dengan lebih baik.
Huruf c
Penduduk perambah hutan yang terpaksa melakukan pekerjaannya karena tekanan ekonomi dan demikian pula penduduk peladang berpindah yang terpaksa melakukannya karena tingkat kemampuan ekonomi dan teknologinya terbatas, perlu dibantu melalui transmigrasi.
Huruf d
Penduduk yang wilayah tempat tinggalnya terkena proyek pembangunan yang diperlukan bagi kepentingan umum, pada umumnya memerlukan bantuan. Karena keadaan memaksa mereka harus pindah, kepada mereka perlu diberikan berbagai alternatif, yang salah satu di antaranya ialah transmigrasi.

Pasal 13
Ayat (1)
Mengingat keseluruhan penyelenggaraan Transmigrasi Umum sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah, maka Pemerintah memberikan bantuan kepada transmigran melalui pengadaan berbagai jenis layanan dan bantun berupa pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan kegiatan usaha yang ditetapkan, perbekalan transmigran, pemindahan dan penempatan transmigran di lokasi tujuan, tempat tinggal transmigran dengan segala fasilitas permukiman, termasuk sarana ibadah dan kesehatan, sanitasi dan air bersih, serta lahan dan/atau uang usaha sebagai sarana lapangan kerja dan usaha yang dapat berkembang dengan layak, dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup transmigran. Sarana produksi atau sarana usaha yang dapat digunakan secara efektif. Sebelum mampu mandiri transmigran diberi catu pangan, berupa natura dan non-natura atau dana yang dapat membantu meringankan biaya hidup di permukiman transmigran. Meskipun hampir semua kebutuhan usaha dan hidup transmigran dipenuhi, cara penyampaian dan besaran yang diberikan tetap bertujuan menjaga proses kemandirian bagi pengembangan kehidupan transmigran.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, bantuan Pemerintah perlu diarahkan pada aset produksi yang tidak habis sekali pakai, terutama untuk mengurangi besaran bebas kredit yang harus dipikul transmigran bagi keperluan investasi dan modal kerja. Dengan demikian, bantuan tersebut akan meringankan beban transmigran dan sekaligus membina kemandirian transmigran. Bantuan aset produksi dimaksud dapat meningkatkan tingkat kelayakan usaha transmigran sehingga transmigran dapat mengembangkan usahanya secara lebih mantap.
Ayat (2)
Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan didasarkan atas kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan diikuti dengan hubungan kemitraan usaha antara Badan Usaha dan transmigran. Pola usaha pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan bervariasi dan memerlukan perlakuan dan pelayanan yang berbeda-beda Pada umumnya pada awal kedatangannya, transmigran belum dapat memberikan penghasilan yang memadai. Oleh karena itu, kepada transmigran dapat diberi bantuan catu pangan yang dalam pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan keadaan pola usaha masing-masing.
Ayat (3)
Mengingat Transmigrasi Swakarsa Berbantuan selalu terkait dalam bentuk hubungan kemitraan usaha dengan Badan Usaha, maka perlu ditetapkan peran dan bantuan Badan Usaha. Bantuan Badan Usaha kepada transmigran dimaksudkan untuk memudahkan transmigran dalam mengelola usahanya sehingga mampu berproduksi secara optimal, yang hasilnya dimanfaatkan oleh Badan Usaha dengan menampung mengolah, dan memasarkannya sehingga transmigran mendapatkan sisa hasil usaha yang optimal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, Badan Usaha berkewajiban untuk mematuhi fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan sosial permukiman selain yang sudah disediakan oleh Pemerintah.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dapat memperoleh pelayanan dari Pemerintah berupa informasi tentang kesempatan kerja dan peluang usaha, kemudahan dalam proses kepindahan, lahan tempat tinggal beserta fasilitas pelayanan umum dan sosial permukiman, termasuk sarana ibadah dan kesehatan, serta lahan dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup transmigran.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Setiap transmigran harus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan dan menghindarkan diri dari perbuatan yang merusak alam dan lingkungan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap efektif dan berkelanjutan.
Huruf c
Setiap kegiatan usaha atau lapangan kerja yang dipilihnya perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan. Di samping itu, transmigran berkewajiban juga memelihara prasarana umum dan fasilitas lingkungan dengan sebaik-baiknya agar berfungsi dengan baik.
Huruf d
Semua aset produksi baik yang diberikan Pemerintah dan pihak lain sebagai bantuan atau subsidi maupun aset produksi yang diperolehnya sendiri perlu didayagunakan dan dipelihara serta dikembangkan.
Huruf e
Masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar permukiman transmigrasi perlu selalu menjalin, memelihara dan menghormati budaya dan adat istiadat masing-masing sehingga tercipta suasana yang harmonis penuh keakraban yang ditunjang rasa kekeluargaan yang kental.
Huruf f
Setiap transmigran perlu mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah ataupun peraturan yang telah menjadi kesepakatan transmigran dengan Badan Usaha dalam bentuk perjanjian kerja sama, yang kesemuanya itu pada dasarnya ditujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan transmigran dan kepentingan masyarakat sekitarnya.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Pada wilayah yang potensial sumber alam dan/atau kondisi geografisnya sangat baik dan belum dikembangkan, tetapi dinilai perlu dikembangkan secara khusus, pengembangan itu perlu dimulai melalui investasi oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha melalui penyelenggaraan transmigrasi, ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Transmigrasi. Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dilakukan secara terencana dan bertahap dengan menyelenggarakan berbagai jenis transmigrasi, yang diarahkan agar terwujud pusat pertumbuhan wilayah baru dan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga diharapkan akan mempercepat proses pengembangan selanjutnya.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dilakukan secara bertahap dengan konsep pengembangan wilayah yang terstruktur. Setiap Wilayah Pengembangan Transmigrasi ditujukan bagi perwujudan pusat pertumbuhan wilayah baru yang mempunyai fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan jasa dan perdagangan, serta industri pengolahan dan sebagainya, yang akan mendorong pengembangan wilayah pendukungnya. Dalam setiap Wilayah Pengembangan Transmigrasi terdapat beberapa Satuan Kawasan Pengembangan sedangkan setiap Satuan Kawasan Pengembangan terdiri atas beberapa Satuan Permukiman sebagai embrio desa. Di samping itu, pada salah satu Satuan Permukiman yang merupakan desa utama dalam setiap Satuan Kawasan Pengembangan dikembangkan pusat pelayanan dan fasilitas umum tingkat Satuan Kawasan Pengembangan, seperti pelayanan pos, jasa perbankan, pasar harian, perbengkelan, industri kecil/industri rumah tangga dan pertokoan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu. Pada setiap Satuan Permukiman terdapat pusat pelayanan tingkat Satuan Permukiman dan fasilitas umum tingkat desa dengan kelengkapan seperti Sekolah Dasar, balai pengobatan, balai desa, tempat ibadah, warung atau koperasi, dan pasar.

Pasal 20
Ayat (1)
Lokasi Permukiman Transmigrasi diperuntukkan bagi permukiman transmigrasi di luar Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang dirancang untuk mempercepat pengembangan pusat pertumbuhan wilayah yang ada.
Ayat (2)
Wilayah yang pusat pertumbuhannya telah mulai berkembang dalam hal masih terdapat kawasan yang potensial dan belum dikembangkan dapat ditetapkan sebagai Lokasi Permukiman Transmigrasi yang dirancang secara utuh bagi kepentingan pembangunan permukiman transmigrasi yang baru. Upaya ini dimaksud untuk memacu percepatan pengembangan daerah dan pusat pertumbuhannya.

Pasal 21
Pembangunan permukiman transmigrasi dilakukan pada Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi. Jenis transmigrasi yang dilaksanakan pada Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi dapat berupa Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, Transmigrasi Swakarsa Mandiri, atau dapat berupa gabungan dari ketiga jenis transmigrasi tersebut.

Pasal 22
Ayat (1)
Untuk mencapai hasil pembangunan yang berhasil guna berdaya guna sesuai dengan kemampuan dan potensi sumber daya yang ada, pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi perlu dilaksanakan secara bertahap. Sehubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi mengikutsertakan hampir seluruh sektor pembangunan dan terkait dengan kepentingan pembangunan daerah, penyelenggaraannya perlu dilaksanakan secara terpadu antar sektor dan antar daerah. Agar keberhasilannya terjamin, koordinasi penyelenggaraan transmigrasi menjadi tanggung jawab Menteri yang didukung secara fungsional dan teknis oleh instansi terkait, sedangkan koordinasi di tingkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Daerah yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Alokasi penyediaan tanah bagi transmigrasi sangat penting, yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kepastian bagi penyediaan lapangan kerja dan ruang usaha serta permukiman. Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi ditetapkan melalui pertimbangan yang antara lain telah didasarkan pada ketentuan Undang-undang tentang Penataan Ruang.

Pasal 24
Ayat (1)
Penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi dapat berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak.
Apabila berasal dari tanah hak, tanah dimaksud harus terlebih dahulu dibebaskan dari segala hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, dan selanjutnya diproses hak pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Tanah yang dikuasai oleh Badan Usaha yang dialihkan peruntukannya bagi penyelenggaraan transmigrasi terlebih dahulu diserahkan kepada Menteri yang diserahi urusan agraria untuk kemudian diproses hak pengelolaannya kepada Menteri.
Ayat (3)
Pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran dilakukan apabila transmigran yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25
Ayat (1)
Untuk menjamin agar permukiman yang dibangun menjadi layak huni, layak usaha, dan layak berkembang, diperlukan perencanaan wilayah dan permukiman yang dilakukan sesuai dengan potensi yang ada serta peluang yang dapat dikembangkan agar dapat menjamin tersedianya lapangan kerja atau ruang usaha serta fasilitas permukiman dan selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat jumlah sehingga pelaksanaan dapat meningkatkan kesejahteraan transmigrasi. Permukiman yang layak huni ditetapkan sebelum penempatan transmigran dengan memperhatikan kesiapan bangunan rumah termasuk ketersediaan sarana air bersih serta fasilitas pelayanan umum dan fasilitas sosial, dan terbukanya aksesibilitas baik dengan pusat pemasaran maupun dengan pusat kegiatan lain. Layak usahanya permukiman berkenaan dengan tersedianya kesempatan kerja dan peluang usaha di permukiman yang dapat menjamin kehidupan transmigran. Permukiman yang layak berkembang mengandung arti bahwa sarana usaha di permukiman mampu memacu untuk menumbuhkembangkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan transmigran.
Ayat (2)
Kegiatan penyiapan permukiman terdiri atas urutan proses penyiapan area untuk membebaskan status tanah dari pemilikan lainnya, perencanaan lokasi melalui penelitian untuk menghasilkan studi kelayakan dan rencana teknis tuang, penyiapan fisik pembangunan permukiman dan fasilitasnya, serta penyediaan lahan dan ruang usaha.
Ayat (3)
Perencanaan penyiapan permukiman pada dasarnya terdiri atas perencanaan makro yang terkait dengan perencanaan wilayah serta perencanaan mikro yang terkait dengan studi kelayakan dan penyusunan rencana teknis permukiman yang dilakukan secara terpadu dengan sektor pembangunan lain, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh Badan Usaha dan masyarakat. Karena perencanaan mikro dapat memberikan rekomendasi bagi kegiatan transmigrasi lain, perencanaan itu harus telah mempertimbangkan semua aspek sosial ekonomi dan sosial budaya sehingga memberikan kemudahan dan daya tarik bagi calon transmigran, pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan masyarakat dan lingkungan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pada jenis Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, pelaksanaan dan pembiayaan pada dasarnya dilakukan oleh Badan Usaha dan transmigrasi. Dalam hal ini, Pemerintah hanya memberikan bantuan dalam batas tertentu. Dalam hubungan ini, semua pembagian tugas dan tanggung jawab serta peranan Pemerintah dan Badan Usaha serta transmigran perlu diatur dalam naskah perjanjian kerja sama.
Ayat (6)
Pada jenis Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilaksanakan dengan tidak bekerja sama dengan Badan Usaha, pembukaan lahan tempat tinggal, lahan usaha dan/atau penyediaan sarana usaha dilaksanakan dan dibiayai oleh transmigran yang bersangkutan, sedangkan pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang terkait dengan badan Usaha, pembukaan dan/atau penyediaannya dibantu oleh Badan Usaha yang bersangkutan.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Dalam penyelenggaraan transmigrasi, Pemerintah berkewajiban memberikan kepastian akan kesediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tersedianya tempat tinggal, dan fasilitasnya. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban mempertemukan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan jaminan kepastian kepada penduduk yang tertarik untuk bertransmigrasi. Peranan ini mencakup pula pemberian wawasan dan motivasi agar penduduk mengetahui adanya berbagai alternatif yang dapat dipilih, dalam bentuk informasi yang terinci dan akurat tentang jenis lapangan kerja dan usaha serta lokasinya untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran.
Ayat (2)
Informasi perihal ketersediaan lapangan kerja, usaha, serta tempat tinggal di permukiman transmigrasi disampaikan oleh Pemerintah kepada penduduk secara meluas. Dengan demikian, setiap orang mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyesuaikan diri dengan kemampuannya dalam memilih lapangan kerja dan usaha yang tersedia.

Pasal 27
Seleksi calon transmigran pada semua jenis transmigrasi diperlukan agar dengan demikian kriteria mengenai calon transmigrasi dapat dipenuhi dalam rangka lebih menjamin tercapainya sasaran penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Seleksi calon transmigran pada jenis Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang bekerja sama dengan Badan Usaha dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha yang bersangkutan. Seleksi calon transmigran pada jenis Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang tidak bekerja sama dengan Badan Usaha dilakukan melalui pendaftaran dan didasarkan atas kemampuan serta keterampilan calon transmigran yang bersangkutan.

Pasal 29
Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada calon transmigran sesuai dengan pola usaha yang akan dikembangkan di permukiman transmigrasi. Di samping itu, kepada calon transmigran diberikan motivasi dan informasi tentang kondisi sosial budaya, potensi dan peluang usaha di daerah tujuan sehingga lebih siap menghadapi kehidupan baru di permukiman.
Pendidikan dan pelatihan transmigran dapat dilakukan oleh Pemerintah, atau Badan Usaha, atau Pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha, atau pihak lain yang ditunjuk, sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha yang dikembangkan.

Pasal 30
Secara umum, penempatan transmigran sangat erat kaitannya dengan pola usaha pokok dan jenis komoditas yang dikelola, yang penempatannya perlu ditata demikian rupa agar memudahkan pembinaan usaha dan pembinaan masyarakat dan lingkungannya yang akan dilaksanakan sehingga dapat dilakukan secara efektif. Penempatan transmigran di permukiman untuk Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dapat dilakukan apabila permukimannya telah siap ditempati dan diberitahukan dengan pernyataan siap terima penempatan dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri didasarkan pada kepastian lahan tempat tinggal dan ramuan rumah yang disediakan Pemerintah dan adanya peluang kesempatan kerja dan/atau usaha.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Sasaran pembinaan transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi pada dasarnya sesuai dengan sasaran penyelenggaraan transmigrasi.
Ayat (2)
Pembinaan ditujukan kepada suatu pembentukan masyarakat. Agar upaya yang dilakukan dapat efektif dan menjadikan masyarakat berperan aktif dalam pembangunan, perlu dilakukan pembinaan dengan pendekatan kemasyarakatan yang memperhatikan aspek sosial budaya.
Melalui pendekatan pembangunan tersebut, masyarakat akan sanggup mengembangkan kemampuannya seluas-luasnya dan menjadi pelaku aktif pembangunan sesuai dengan jenis dan usaha pokok yang dipilihnya.
Ayat (3)
Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi alam secara bijaksana dan berwawasan lingkungan sehingga sebagai potensi alam yang ada dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Untuk itu, potensi sumber daya masyarakat transmigrasi perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan sejalan dengan kebutuhan pengelolaan usaha dan kehidupan masyarakat. Potensi sumber daya lainnya, seperti modal dan teknologi yang tersedia, dapat diupayakan peningkatan dan perolehannya serta dimanfaatkannya secara optimal.
Ayat (4)
Huruf a
Pembinaan di bidang ekonomi yang dilakukan melalui berbagai pengembangan usaha harus diupayakan agar dapat mencapai tahap pengembangan ekonomi yang mampu memupuk didasarkan pada tatanan ekonomi bersama yang berasaskan kekeluargaan melalui lembaga koperasi. Untuk mencapai tingkat kehidupan ekonomi seperti itu, kemampuan produksi dan efisiensi perlu ditingkatkan secara terus menerus dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan usaha yang terpadu yang berorientasi pada pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif serta kebutuhan pasar.
Huruf b
Pembinaan sosial budaya menyangkut pemberian pelayanan berbagai fasilitas sosial di permukiman transmigrasi yang meliputi pendidikan, kesehatan, kesenian, olahraga dan pembinaan generasi muda serta peranan wanita, dan lain-lain termasuk pembinaan wawasan kebangsaan dan integrasi masyarakat antara transmigran dan penduduk di sekitar permukiman transmigrasi sehingga terbina kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling membutuhkan. Dengan demikian, secara alami akan terjadi proses akulturasi budaya yang akan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
Huruf c
Pembinaan di bidang mental spiritual diarahkan pada sikap mental yang ulet, tangguh dan mandiri, serta perilaku yang makin baik sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Huruf d
Untuk menjamin pelayanan masyarakat yang makin baik, pembentukan kelembagaan pemerintahan desa dan kelembagaan kemasyarakatan, yang meliputi Lembaga Ketahanan Masyarakat Dewa dan Lingkungan Musyawarah Desa, dan lain-lain perlu dipersiapkan sejak dini. Untuk itu, kerja sama dengan Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara lebih intensif agar pada saatnya dapat dibentuk perangkat desa yang definitif dan efektif.
Huruf e
Untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup di sekitar permukiman transmigrasi, pemanfaatan potensi sumber daya alam perlu dilakukan secara arif dan tanpa merusak fungsi lingkungan setempat agar usaha yang dikembangkan dapat berkelanjutan, Pemeliharaan kelestarian lingkungan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, transmigran dan Badan Usaha. Dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Penanganan penyelenggaraan transmigrasi berakhir bilamana sasaran pembangunan yang ditetapkan telah tercapai. Apabila transmigrasi telah mencapai tingkat kesejahteraan dan tingkat pembinaan yang diharapkan atau selambat-lambatnya lima tahun sejak penempatan transmigrasi, maka pembinaan permukiman transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang di dalam pelaksanaannya melibatkan instansi teknis dan fungsional yang terkait. Penyerahan sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk jenis Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, sedangkan jenis Transmigrasi Swakarsa Mandiri sejak awal pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.
Ayat (2)
Setelah penyerahan pembinaan dilakukan, maka perlakuan khusus yang dilakukan melalui penyelenggaraan transmigrasi, baik terhadap masyarakat dan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, disesuaikan dengan pembinaan yang berlaku secara umum. Dengan demikian, status permukiman transmigrasi menjadi desa definitif dan status sebagai transmigrasi berakhir.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan transmigrasi yang dimaksud dapat berupa penyediaan jasa, barang dan modal, serta tenaga, seperti sukarelawan atau tenaga pekerja sosial, tenaga pelayanan masyarakat yang akan bertransmigrasi, penanam modal, serta pelaku pelatihan dan pembinaan masyarakat.
Ayat (2)
Yang dimaksud perseorangan adalah orang secara pribadi, yang dimaksud dengan kelompok masyarakat adalah organisasi sosial kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan sejenisnya; dan yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah lembaga berbadan hukum termasuk koperasi.
Ayat (3)
Peran serta perseorangan, kelompok masyarakat, dan Badan Usaha dalam penyelenggaraan transmigrasi dan mobilitas penduduk yang teratur, terarah dan makin besar merupakan hal yang sangat dikehendaki dan merupakan keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi.
Oleh karena itu, Pemerintah sesuai dengan perkembangan masyarakat senantiasa perlu mengarahkan, mendorong dan memberikan segala kemudahan yang diperlukan bagi peningkatan peran tersebut. Pemberian kemudahan dan pelayanan yang dapat diberikan, antara lain dengan memudahkan proses perizinan, membantu mengusahakan pinjaman modal, serta memberikan dukungan dan prioritas pembangunan prasarana dan fasilitas umum dari penanam modal, serta pelayanan lain bagi Badan Usaha, kelompok masyarakat dan perseorangan yang turut serta pada penyelenggaraan transmigrasi.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36
Pengawasan dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan kewajiban dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan tertib manajemen guna mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan transmigrasi. Pengawasan dimaksud termasuk kegiatan pemeriksaan administratif dan tindak lanjutnya.

Pasal 37
Tindakan administratif diperlukan untuk memperbaiki dan mendidik para pihak yang melakukan pelanggaran administratif, baik aparatur Pemerintah, Badan Usaha, perseorangan maupun kelompok masyarakat. Tindakan administratif yang diambil harus masih dalam rangka mencapai sasaran pembangunan ketransmigrasian yang optimal.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

ke atas
LDj © 2004 ditjen pp