Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jln. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Faks: (021) 520 5310 - Email:
Website: http://www.djpp.depkumham.go.id

Teks tidak dalam format asli.
Kembali




TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 3616 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1995
TENTANG
PERBENIHAN TANAMAN.

UMUM

Benih merupakan sarana produksi utama dalam budidaya tanaman, dalam arti penggunaan benih bermutu mempunyai peranan yang menentukan dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu hasil.
Untuk mendapatkan benih bermutu diperlukan penemuan varietas unggul yang dilakukan melalui usaha pemuliaan tanaman yang diselenggarakan antara lain melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemanfaatan plasma nutfah baik di dalam maupun di luar habitatnya dan atau melalui usaha introduksi dari luar negeri.
Benih dari varietas unggul, untuk dapat menjadi benih bina, terlebih dahulu varietasnya harus dilepas. Produksi benih bina harus melalui proses sertifikasi dan apabila akan diedarkan harus diberi label.
Dalam rangka pembinaan perbenihan tanaman perlu dilakukan upaya yang menyangkut semua aspek mulai dari pengadaan sampai peredarannya yang diarahkan untuk memenuhi kriteria tepat jenis/varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi dan tepat harga. Kesalahan dalam pembinaan perbenihan tanaman akan menimbulkan kegagalan dalam kegiatan budidaya tanaman, baik ditinjau dari kepentingan individual petani/pengguna benih maupun dari segi kepentingan nasional. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen perlu diadakan pengawasan dalam pengadaan maupun peredaran benih bina.
Supaya kegiatan perbenihan tanaman dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan sasaran yang diinginkan, Pemerintah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat, baik berupa badan hukum seperti Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas, maupun perorangan termasuk firma dan C.V. untuk berperan serta dalam kegiatan perbenihan, baik kegiatan pemuliaan, produksi, maupun peredaran benih.
Dengan materi seperti tersebut di atas disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pencarian, pengumpulan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah, pemuliaan tanaman, pelepasan varietas, produksi di dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri, sertifikasi, pelabelan, penyaluran di dalam maupun ke luar negeri, serta penggunaan benih termasuk pembinaan dan pengawasannya.
Angka 2
Yang dimaksud dengan kultivar adalah sekelompok tumbuhan yang apabila dibudidayakan untuk memperoleh keturunan akan tetap menurunkan ciri-ciri khas tumbuhan induknya seperti bentuk, rasa buah, warna, dan ciri khas lainnya.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Yang dimaksud dengan "jenis" adalah jenis tanaman yang merupakan gabungan populasi tumbuhan yang diperkirakan dapat kawin mengawini dan dapat dikenal cirinya secara morfologi.
Angka 5
Yang dimaksud dengan "sifat-sifat lain" di antaranya batang dan getah.
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Pada saat Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan terdapat dua Menteri yang membidangi perbenihan tanaman, yaitu Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan.

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat 1
Mengingat plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, maka harus dikuasai oleh negara sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara terarah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Plasma nutfah yang dikuasai oleh negara adalah plasma nutfah asli Indonesia, yaitu plasma nutfah yang berasal dari Indonesia dan bukan hasil rekayasa.
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah instansi Pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan kegiatan pencarian, pengumpulan, pemanfaatan, dan pelestarian plasma nutfah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pada dasarnya, ketentuan ini memberikan akses kepada orang perorangan asing, atau badan hukum asing, atau Pemerintah negara lain untuk melakukan pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah asli Indonesia, sepanjang hal tersebut diselenggarakan dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atau warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
Plasma nutfah hasil pencarian dan atau pengumpulan tersebut semata-mata dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksud, dan kerja sama yang dilakukan didasarkan pada kemanfaatan bersama secara wajar dan adil.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "petugas yang ditunjuk Menteri" misalnya Pengawas Benih atau Petugas Perlindungan dan Pelestarian Alam.
Ayat (3)
Pelaporan hasil pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah dan penyerahan sebagian hasilnya antara lain merupakan bahan bagi Pemerintah untuk membentuk pendataan mengenai plasma nutfah asli Indonesia dalam rangka pelestariannya, sehingga sewaktu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Selain berlaku bagi Pasal 5 ayat (2), ketentuan ini berlaku juga bagi pihak yang melakukan pencarian dan/atau pengumpulan Plasma Nutfah berdasarkan Pasal 5 ayat (1), karena tidak tertutup kemungkinan bahwa instansi Pemerintah yang melakukan pencarian dan/atau pengumpulan Plasma Nutfah bukan instansi yang bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman.
Ayat (4)
Bank Plasma Nutfah dimaksud dapat berbentuk kebon koleksi atau gudang pendingin (cold storange), dan diselenggarakan dengan memperhatikan kesiapan teknis, pendanaan dan atau operasional.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7
Tumbuhan yang populasinya terbatas dapat berupa jenis tumbuhan yang dilindungi maupun tumbuhan yang tidak dilindungi. Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan masing-masing menetapkan jenis tumbuhan yang dimaksud dalam ketentuan ini sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan digandakan adalah diperbanyak dengan mempertahankan sifat-sifat genetiknya.
Keharusan penggandaan diberbagai tempat dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan penggandaan disatu tempat.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Penandaan plasma nutfah dilakukan pada tumbuhan dan atau lokasinya.
Ayat (2)
Pemberian penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10 antara lain juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui keberadaan plasma nutfah yang bersangkutan sehingga dapat turut melestarikannya. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mengamankan plasma nutfah antara lain dengan melaporkan kepada instansi yang berwenang atau melakukan pencegahan secara langsung apabila ada ancaman terhadap kelestarian plasma nutfah.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pada dasarnya Pemerintah wajib memindahkan plasma nutfah yang bersangkutan ke tempat lain yang sesuai agroklimatnya.
Dalam pelaksanaannya, ketentuan ini memungkinkan Pemerintah mewajibkan pihak yang berkepentingan dengan perubahan peruntukan wilayah habitat plasma nutfah untuk menanggung biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan wilayah habitat pengganti dan melakukan pemindahan plasma nutfah dimaksud.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Kebun koleksi dapat berisi koleksi varietas dari satu atau beberapa jenis tumbuhan yang bukan untuk tujuan produksi.
Tempat penyimpanan plasma nutfah adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana yang mempunyai kondisi tertentu untuk menyimpan plasma nutfah, sehingga dapat dipertahankan daya hidup dan sifat genetisnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Keharusan mendaftarkan dalam ketentuan ini termasuk pula apabila ada perubahan jenis plasma nutfah.
Ayat (4)
Keharusan melapor paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melestarikan plasma nutfah dari tumbuhan yang populasinya terbatas yang mungkin terdapat dalam kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan milik perorangan atau badan hukum tersebut.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Karena plasma nutfah mempunyai nilai yang tidak terhingga, maka pengeluaran plasma nutfah dari wilayah Republik Indonesia harus dilakukan secara selektif.
Plasma nutfah dari luar negeri yang ditukarkan dengan plasma nutfah dari dalam negeri seyogyanya dapat memberi manfaat bagi bangsa dan negara, misalnya karena belum ada atau sangat diperlukan bagi kegiatan perbenihan tanaman.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam pelaksanaannya, Menteri dapat menunjuk pejabat lain di lingkungan Departemennya untuk memberikan ijin atas nama Menteri bagi pengeluaran plasma nutfah.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Introduksi benih atau materi induk dari luar negeri yaitu pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa benih yang diintroduksi tidak untuk diedarkan atau diperdagangkan, melainkan semata-mata untuk keperluan pemuliaan tanaman.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Varietas baru diperoleh dari kegiatan persilangan, mutasi gen, rekayasa genetika. Sedangkan varietas lokal yang mempunyai potensi tinggi diperoleh melalui seleksi.
Yang dimaksud dengan mempunyai potensi tinggi adalah mempunyai keunggulan dalam daya hasil, rasa, ketahanan terhadap hama dan penyakit, nilai ekonomis, kemampuan beradaptasi, dan senangi dan telah digunakan masyarakat secara luas.
Ayat (2)
Uji adaptasi dimaksudkan untuk mengkaji keunggulan varietas yang akan dilepas dan dilakukan dibeberapa tempat.
Ayat (3)
Observasi dimaksudkan untuk menghindari masa uji yang terlalu lama bagi tanaman tahunan (tanaman keras).
Dalam observasi tidak mutlak diperlukan varietas pembanding dan tidak harus dilakukan dibeberapa lokasi.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Penilaian mengenai keunggulan meliputi keunggulan produksi, keunggulan mutu hasil, tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama dan penyakit utama, umur genjah, tahan terhadap pengaruh buruk (cekaman) lingkungan serta memiliki keseragaman, kemantapan, dan dapat dibedakan dari varietas yang telah di lepas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Varietas yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan selera konsumen misalnya tanaman hias (varietas dari jenis-jenis chrysantenum, tullip, anggrek, mawar dan lain-lain).

Pasal 21
Yang dimaksud dengan telah dilepas adalah diakuinya oleh Pemerintah keunggulan suatu varietas hasil pemuliaan, dan benih dari varietas tersebut dapat disebar luaskan.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tersedianya benih yang cukup adalah tersedianya benih sumber sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk penangkaran lebih lanjut pada tanaman semusim dan sumber benih berupa pohon induk, kebun induk, kebun entros dan multiple propagation (MP) pada tanaman keras.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan benih yang diintroduksi dari luar negeri adalah benih yang varietasnya baru pertama kali dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah adalah instansi teknis yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perbenihan tanaman.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sarana yang memadai antara lain sarana pengolahan benih, sedangkan tenaga terampil yaitu sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan mengenai perbenihan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah mengenai jenis, jumlah, mutu dan waktu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab secara perdata terhadap segala kerugian yang dialami oleh mereka yang menggunakan benih tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan standar mutu benih adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup fisik, genetis, fisiologis, dan kesehatan benih yang dibakukan berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi, serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini, dan perkiraan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Pemeriksaan dalam ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kemurnian varietas (mutu genetis).
Pemeriksaan tercampurnya benih sebagaimana dimaksud dalam angka 5, untuk varietas tertentu dapat dilakukan melalui pengujian laboratoris.
Huruf b
Pengujian laboratoris mutu genetis bertujuan untuk mengetahui kemurnian varietas. Pengujian laboratoris mutu genetis hanya dapat dilakukan terhadap varietas tertentu, dan dilaksanakan secara manual berdasarkan ciri-ciri morfologis benih, secara kimia, bio kimia, dan/atau penyinaran.
Pengujian laboratoris mutu fisiologis bertujuan untuk mengetahui daya hidup (Viabilitas), daya kecambah, daya tumbuh, kekuatan tumbuh/daya simpan (Vigor), dan kesehatan benih.
Pengujian laboratoris mutu fisik bertujuan untuk mengetahui kondisi/penampilan fisik benih seperti kadar air, warna, kesegaran, kebersihan, ukuran/berat, dan keseragaman benih.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a terhadap benih yang dimasukkan dari luar negeri tidak dilakukan, karena:
a. kegiatan tersebut sudah dilakukan di negara asal, atau
b. sifat dan karakteristik benih tersebut, sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah adalah instansi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan sertifikasi benih.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan tenaga terampil, yaitu sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan kegiatan dalam proses sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label, sedangkan sarana yang memadai berupa laboratorium yang lengkap dengan peralatannya.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Penilaian dalam ketentuan ini meliputi penilaian terhadap tenaga, sarana dan prosedur serta hasil sertifikasi atau hasil pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Yang dimaksud dengan label adalah keterangan tertulis yang disertakan pada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain keterangan tentang tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih (bagi benih yang ada kelasnya), data hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar benih. Ketentuan lebih lanjut tentang label dimaksud, diatur oleh Menteri.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Untuk kepentingan perlindungan plasma nutfah dan kepentingan nasional lainnya, maka tidak semua jenis atau varietas tanaman dapat dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia. Untuk itu pengeluaran benih dari wilayah negara Republik Indonesia memerlukan izin Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah ke luarnya plasma nutfah tanaman tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Pemberian penghargaan dalam ketentuan ini bukan merupakan pengakuan hak kepemilikan seperti halnya pada hak paten ataupun hak-hak perdata lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

ke atas

LDj 2004 ditjen pp