Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Udara ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan udara sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, serta tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai salah satu komponen sistem transportasi nasional, pada hakekatnya angkutan udara mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan jasa pelayanan angkutan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dalam rangka menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan moda angkutan lain secara cepat dan efisien untuk jarak tertentu atau yang dikenal dengan angkutan udara perintis.

Dalam kedudukan dan peranan yang demikian sudah selayaknya pemerintah memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga angkutan udara dapat diselenggarakan secara selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan mampu berperan dalam rangka menunjang dan mendukung sektor-sektor pembangunan lainnya.

Kegiatan angkutan udara sipil meliputi angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan kembali bahwa kegiatan angkutan udara sipil di wilayah Indonesia hanya dilakukan oleh pesawat udara sipil berkebangsaan Indonesia.

Pengoperasian pesawat udara sipil asing dari dan ke atau melalui wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral, multilateral atau izin khusus Pemerintah.

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Pemerintah dalam kegiatan angkutan udara adalah pengaturan perizinan yang dititik beratkan kepada jaminan keselamatan dan kualitas pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos untuk angkutan udara niaga dan aspek keselamatan dalam pengoperasian untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga serta upaya untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat.

Bagi usaha angkutan udara niaga diwajibkan memiliki izin usaha angkutan udara, sedangkan bagi angkutan bukan niaga, hanya diwajibkan memiliki izin kegiatan angkutan udara, karena izin usaha yang bersangkutan melekat pada izin usaha kegiatan pokoknya.

Selanjutnya dalam upaya menunjang kegiatan angkutan udara niaga diatur pula ketentuan mengenai kegiatan penunjang angkutan udara niaga yang merupakan satu kesatuan mata rantai dengan kegiatan angkutan udara yang antara satu sama lainnya saling terkait dan mendukung dalam rangka mewujudkan kelancaran dan kelangsungan pelayanan jasa angkutan udara. Demikian pula dalam rangka menjamin kelangsungan usaha di bidang angkutan udara serta kemampuan masyarakat pengguna jasa angkutan udara, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai tarif penumpang yang meliputi tarif pelayanan ekonomi dan non ekonomi serta tarif kargo.