Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai pelaksanaan Pasal 72, serta merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 68, Pasal 69 Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah pengaturan mengenai pembentukan suatu lembaga khusus yang bertugas memeriksa dan memutus permintaan banding terhadap penolakan permintaan paten oleh Kantor Paten yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat substantif. Lembaga ini disebut komisi Banding Paten.

Pembentukan Komisi Banding paten pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum perlindungan paten. Apabila orang atau badan hukum merasa keberatan terhadap putusan penolakan permintaan patennya, maka orang atau badan hukum tersebut dapat mengajukan keberatannya kepada Kantor Paten ataupun ke Pengadilan.

Permintaan Banding hanya dapat diajukan kepada Komisi Banding Paten terhadap keputusan penolakan yang didasarkan pada alasan-alasan yan bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Ini berarti, keputusan penolakan permintaan paten oleh kantor Paten yang didasarkan kepada alasan selain yang ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 undang-undang tersebut tidak hanya dimintakan banding. Para pihak yang merasa keberatan atau tidak puas terhadap keputusan penolakan paten karena alasan-alasan di luar Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan sifat perkaranya ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Banding Paten terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota. Ketua Komisi Banding diangkat secara tetap untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Keanggotaan Komisi banding Paten berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan diangkat dari tenaga ahli yang memiliki pengetahuan di bidang paten dan atau pemeriksa paten senior setiap kali ada permintaan banding. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, terutama untuk hal-hal yang bersifat administratif, Komisi Banding dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris, Komisi Banding Paten melakukan pemeriksaan berkas secara lengkap. Namun apabila dipandang perlu, untuk kejelasan duduk permasalahannya Komisi banding dapat memanggil kedua belah pihak yaitu Pemeriksa Paten yang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan paten yang ditolak dan pihak yang mengajukan permintaan paten untuk didengar keterangannya.