PP 22-1995

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 42, 1995

( )

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DOMPU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat: 1. asal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DOMPU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Pekat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu yang meliputi wilayah:

a. Desa Pekat;
b. Desa Nangamiro;
c. Desa Kadindi;
d. Desa Sorinomo;
e. Desa Beringin Jaya;

(2) Wilayah Kecamatan Pekat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kempo.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pekat, maka wilayah Kecamatan Kempo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pekat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Woja di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu yang meliputi wilayah:

a. Keluarahan Monta Baru;
b. Kelurahan Kandai II;
c. Desa Simpasal;
d. Desa Wawonduru;
e. Desa Matua;
f. Desa Nowa;
g. Desa Bara;
h. Desa Saneo.

(2) Wilayah Kecamatan Woja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kempo;

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Woja, maka wilayah Kecamatan Dompu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Woja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

(1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Pekat.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Woja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Kelurahan Monta Baru.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Dompu setelah terbentuknya Kecamatan Woja berada di Kelurahan Bada;

Pasal 4Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5Pemekaran, penggabungan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 2 (dua) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Pasal 7Segala sesuatu dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO

Lampiran ...(peta)