Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Jln. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Faks: (021) 520 5310 - Email:
Website: http://www.djpp.depkumham.go.id

Teks tidak dalam format asli.
Kembali




LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 25, 1995 ( Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1995
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:     bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang industri, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Izin Usaha Industri.

Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Industri, Kelompok Industri, Jenis Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984;
2. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan;
3. Menteri adalah Menteri Perindustrian atau Menteri lainnya yang mempunyai kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986.


BAB II
IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2
(1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.


Pasal 3
(1) Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
(2) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan.
(3) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin.
(4) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait.


Pasal 4
(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.
(2) Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
(3) Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin, apabila Perusahaan Industri memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki izin; atau
b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan;
c. Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
(4) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.


Pasal 5
(1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, diwajibkan memperoleh Izin Perluasan.
(2) Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagai- mana dimaksud Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
(3) Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) wajib menyampaikan rencana perluasan industri.


Pasal 6
Izin Usaha Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.

Pasal 7
(1) Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi dilahan peruntukan Industri.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan didirikan di luar lahan peruntukan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi sumber bahan mentah.


Pasal 8
Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9
Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan.

BAB III
PENCABUTAN

Pasal 10
Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal:
1. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan.
2. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari Menteri.
3. Perusahaan Industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan.
4. Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yag diperolehnya.
5. Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.


BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11
Izin Usaha Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha Industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 12
(1) Persetujuan Prinsip yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Izin Tetap yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(3) Izin Perluasan yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
(4) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku sebagai Tanda Daftar Industri (TDI) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352) dinyatakan tidak berlaku.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Izin Usaha Industri sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan penggantinya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.


Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 3596 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1995
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI


UMUM.


Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.
Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.
Untuk menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan peranan yang penting. Menyadari akan peranan tersebut, aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri, dan karenanya harus mendapatkan pembinaan secara terarah.
Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Karena itu sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana investasi yang langka.
Melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dilakukan, Pemerintah mengarahkan untuk penciptaan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dengan iklim usaha industri seperti itu, diharapkan industri dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri.
Dalam kerangka inilah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian mengamanatkan adanya pengaturan tentang Izin Usaha Industri tersebut, sehingga per-izinan yang ada hanya yang benar-benar diperlukan bagi kegiatan masyarakat dan yang perlu dikendalikan bagi setiap pendirian perusahaan industri baru dan perluasannya.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Penambahan kapasitas produksi adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
Angka 3
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Diwajibkannya Izin Usaha Industri bagi setiap pendirian perusahaan industri baru adalah merupakan pengarahan dan sekaligus tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sehingga pembangunan industri tetap dapat dilaksanakan secara konsepsional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kewajiban mendaftar dimaksudkan untuk inventarisasi data yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan industri kecil.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Konsultasi dengan Menteri terkait dimaksudkan agar Menteri memperhatikan pula usul dan pertimbangan Menteri lain dalam menetapkan industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil.

Pasal 4
Ayat (1)
Dalam Peraturan Pemerintah ini keberadaan Persetujuan Prinsip masih diperlukan agar seorang pengusaha industri dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
Ayat (2)
Izin Tetap yang semula diberikan definitif kepada perusahaan industri yang telah berproduksi secara komersial, maka dengan ketentuan ini Izin Usaha Industri diberikan apabila telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persyaratan perizinan pendirian perusahaan industri, misalnya: Izin Lokasi, Undang-undang Gangguan, AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL.
Ayat (3)
Jenis perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai langkah penyederhanaan di bidang perizinan khususnya bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri termasuk Kawasan Berikat yang melaksanakan kegiatan pengolahan atau bagi perusahaan industri yang jenis, komoditi ataupun proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Di samping itu, juga untuk mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Berikat mengingat Kawasan tersebut adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya.
Dengan adanya langkah penyederhanaan ini, maka kepada pengusaha industri yang memenuhi ketentuan kriteria tersebut di atas dapat langsung diberikan Izin Usaha Industri tanpa diwajibkan melalui pentahapan memiliki Persetujuan Prinsip terlebih dahulu, tetapi cukup dengan membuat Surat Pernyataan.
Apabila pemegang Izin Usaha Industri dalam jangka waktu tertentu tidak merealisasi pembangunan pabriknya, maka Izin Usaha Industri tersebut batal dengan sendirinya.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan lingkungan hidup adalah telah melakukan upaya pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri terhadap lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Ketentuan ini bertujuan mendorong kegiatan industri untuk berlokasi dilahan peruntukkan industri, sehingga dengan demikian pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan industri semakin terkendali.
Ayat (2)
Dalam rangka efisiensi dan pertimbangan ekonomis, dimungkinkan perusahaan industri dibangun berdekatan dengan sumber bahan baku yang bersangkutan. Namun harus memenuhi persyaratan lingkungan dengan melakukan upaya pengendalian dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan industri yang bersangkutan terhadap lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas

Pasal 11
Untuk tempat penyimpanan yang berada dalam satu komplek usaha industri atau lokasi kegiatan usaha industri yang bersangkutan tidak diperlukan adanya izin usaha pergundangan karena sudah tercakup dalam Izin Usaha Industri yang diwajibkan bagi setiap perusahaan industri.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

ke atas
LDj © 2004 ditjen pp