KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1994
TENTANG
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MEMUTUSKAN:

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Pasal 1Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal DPR-RI adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk Badan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR-RI.

Pasal 2Sekretariat Jenderal DPR-RI mempunyai tugas pokok memberikan bantuan di bidang teknis dan administrasi kepada DPR-RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan teknis dan administratif terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Pasal 3Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal DPR-RI menyelenggarakan fungsi:
c. penyelenggaraan pelayanan persidangan komisi dan panitia khusus DPR-RI;
d. penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal;
e. penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan dan hukum;
g. penyelenggaraan kesekretariatan kerjasama antar parlemen;
i. penyelenggaraan pemeliharaan bangunan, perumahan, gedung dan instalasi;
l. penyelenggaraan pengkajian dan analisis informasi perkembangan DPR-RI;

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI terdiri dari;
a. Sekretaris Jenderal;
b. Wakil Sekretaris Jenderal;
c. Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-undangan;
d. Asisten sekretaris Jenderal Bidang Pengawasan;
e. Biro Persidangan;
f. Biro Kesekretariatan Pimpinan;
g. Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum;
h. Biro Administrasi dan Kepegawaian;
i. Biro Kerjasama Antar Parlemen;
j. Biro Perencanaan dan Pengendalian;
k. Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi;
l. Biro Keuangan;
m. Biro Umum;
n. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi.

Bagian Kedua
Sekretaris Jenderal dan
Wakil Sekretaris Jenderal

Pasal 5Sekretaris Jenderal mempunyai tugas memimpin Sekretariat Jenderal DPR-RI sesuai dengan tugas pokoknya, membina seluruh satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI agar berdayaguna dan berhasilguna, serta menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI serta membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga lain di luar Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Pasal 6
Bagian Ketiga
Asisten Sekretaris Jenderal

Pasal 7Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-undangan selanjutnya disebut Asses I adalah unsur pembantu Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8Asses I mempunyai tugas membantu Pimpinan DPR-RI dalam menyiapkan bahan telaahan yang berkaitan dengan pengajuan Rancangan Undang-undang dan pemantauan pelaksanaan Undang-undang.

Pasal 9Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Pengawasan selanjutnya disebut Asses II adalah unsur pembantu Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 10Asses II mempunyai tugas membantu Pimpinan DPR-RI dalam menyiapkan bahan telaahan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang diarahkan kepada Pimpinan DPR-RI dan pengawasan legislatif Dewan.

Pasal 11
Bagian Keempat
Biro

Pasal 12 (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Bagian Kelima
Pusat Pengkajian dan
Pelayanan Informasi

Pasal 13
BAB III
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 14(1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris adalah jabatan eselon Ia.
(2) Asisten Sekretaris Jenderal adalah jabatan eselon Ib.
(3) Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan eselon IIa.
(4) Pembantu Asisten Sekretaris Jenderal adalah jabatan eselon IIb.

Pasal 15
BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 16Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR-RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17Semua Keputusan Sekretaris Jenderal yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1984 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18Perincian dan perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja Sekretariat Jenderal, DPR-RI ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Pasal 19Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1984 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.