UU 10-1992

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 3475

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1992
TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA
UMUM

1. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras, dan berkeseimbangan dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam lingkungannya, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Dalam rangka mencapai sasaran utama tersebut di atas, perlu diadakan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan tujuan terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk serta terwujudnya kualitas keluarga sejahtera dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pelaksanaan pembangunan dan potensi bagi peningkatan pembangunan di segala bidang. Namun jumlah penduduk yang besar apabila tidak diupayakan pengembangan kualitasnya dapat merupakan beban bagi pembangunan dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat.

Karena itu untuk mengendalikan dan sekaligus memanfaatkan jumlah penduduk yang besar, diperlukan upaya pengaturan pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga yang pelaksanaannya diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor Pemerintah, dan antara Pemerintah dengan masyarakat.

3. Mengingat kebijaksanaan kependudukan dan keluarga sejahtera meliputi berbagai aspek, antara lain kewarganegaraan, sensus penduduk, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, perkawinan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan anak, lingkungan hidup, yang telah diatur dalam berbagai undang-undang, maka dalam Undang-undang ini diatur aspek perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

4. Kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat secara lebih terpadu.

Kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera diselenggarakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya pembangunan keluarga sejahtera, termasuk keluarga berencana, bukan hanya semata-mata untuk pengaturan kelahiran, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju pada keluarga kecil, sehat, babagia, dan sejahtera yang telah dilaksanakan melalui pengembangan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, memberikan landasan bagi terpenuhinya kaidah tentang jumlah anggota keluarga yang ideal, yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.

Upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera tetap didasarkan atas kesadaran, rasa tanggung-jawab, dan secara sukarela, dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta norma sosial dan kesusilaan.

5. Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi semua penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penduduk di Indonesia dibagi dalam warga negara Republik Indonesia, warga negara asing, dan diplomat perwakilan negara asing.

Undang-undang ini berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai penduduk Indonesia, sedangkan terhadap diplomat warga negara asing sebagai penduduk Indonesia diberlakukan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan dan atau konvensi yang berlaku.

6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memberikan keluwesan pengaturan masalah-masalah yang berkaitan dengan kependudukan, khususnya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan upaya penyelenggaraan keluarga berencana, dalam Undang-undang ini hanya dirumuskan hal-hal yang bersifat umum, sehingga memudahkan untuk penyesuaiannya apabila terjadi perkembangan keadaan di kemudian hari.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya:

1. Yang dimaksud dengan pada waktu tertentu adalah sekurang kurangnya selama enam bulan menetap (berdomisili) atau bertempat tinggal dengan maksud sengaja untuk menetap di tempat tersebut.

2. Ciri utama kependudukan meliputi di antaranya struktur, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, etnik, dan agama.

3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas

7. Istilah keruangan adalah sama dengan spasial, yaitu berkenaan dengan ruang dan tempat.

Dalam pengertian mobilitas termasuk migrasi yang merupakan perubahan tempat tinggal penduduk.

8. Cukup jelas
9. Cukup jelas

10. Dalam pengertian ini yang dimaksud keluarga adalah keluarga inti atau keluarga batih. Dalam sistem kekerabatan di Indonesia keluarga itu menampung juga kakek, nenek, dan anggota keluarga yang mempunyai ikatan kekerabatan. Anggota-anggota keluarga tersebut tetap menjadi tanggungan keluarga yang bersangkutan.

11. Cukup jelas
12. Cukup jelas
13. Cukup jelas
14. Cukup jelas

15. Kemampuan psikis-mental spiritual meliputi penghayatan ideologi Pancasila, ketangguhan kultural, dan keyakinan agama.

16. Pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat dilakukan berdasarkan kesadaran, kesukarelaan, dan rasa tanggung jawab kepada generasi sekarang maupun mendatang, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya.

Keluarga kecil adalah keluarga yang jumlah anggotanya ideal, yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat.

17. Dalam pengertian lingkungan hidup termasuk lingkungan alam, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial.

Lingkungan binaan adalah lingkungan hidup buatan manusia atau lingkungan fisik yang telah diubah untuk kesejahteraan penduduk dengan mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Lingkungan sosial meliputi hubungan antara manusia dengan lembaga dan pranata sosial, budaya serta agama.

18. Cukup jelas
19. Cukup jelas
20. Cukup jelas

Pasal 2

Asas perikehidupan dalam keseimbangan dimaksudkan agar semua upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menjaga keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan materiil dan spiritual, dan antara kepentingan dari masing-masing matra kependudukan dengan matra yang lain.
Asas manfaat merupakan dasar agar segala upaya yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dalam segala matra dirinya.
Asas pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan keterkaitan dan keberlanjutan pembangunan antargenerasi dalam segala aspeknya, termasuk keberlanjutan asas-asas pembangunan nasional yang lain seperti asas adil dan merata, asas kesadaran hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan nasional, yang mencakup upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, mempunyai pengaruh jangka panjang pada generasi penduduk Indonesia masa depan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menunjang kehidupan mereka.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penduduk dengan lingkungan hidup, sehingga dapat menunjang kehidupan bangsa dari generasi ke generasi sepanjang masa. Pembangunan seperti ini merupakan upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara bijaksana.

Pasal 3

Ayat (1)

Penduduk dalam segala matranya merupakan salah satu modal dasar dan sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan nasional di segala bidang, apabila berkembang dalam kuantitas yang memadai, kualitas yang tinggi, serta persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keadaan penduduk yang demikian merupakan unsur bagi ketahanan nasional yang tangguh dan mampu menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Oleh karena itu upaya perkembangan kependudukan perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk, bersamaan dengan upaya pembangunan keluarga sejahtera melalui keluarga berencana yang diarahkan pada pengembangan kualitas keluarga.
Pengendalian kuantitas penduduk mencakup upaya yang berhubungan dengan pertumbuhan, jumlah, dan ciri-ciri utama penduduk. Di samping keluarga berencana, upaya pengendalian kuantitas penduduk ditunjang pula oleh berbagai upaya di bidang lain, termasuk kesehatan, pendidikan, peningkatan peranan wanita, dan penyebaran penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas penduduk dengan lingkungan menyangkut perbandingan ideal antara jumlah penduduk dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kualitas penduduk dengan lingkungan menyangkut kemampuan penduduk dalam memanfaatkan dan mendayagunakan daya dukung dan daya Lampung lingkungan untuk memenuhi keperluan hidupnya tanpa merusak kelestarian fungsi lingkungan. Penduduk yang berkualitas tinggi mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga memberi manfaat optimal. Misalnya, dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat ditingkatkan produktivitas lahan guna keperluan pembangunan perumahan, pertanian, industri, dan lain-lain, sehingga mampu menghidupi lebih banyak penduduk.
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara persebaran penduduk dengan lingkungan menyangkut pembagian jumlah penduduk antar-daerah sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan serta mobilitas penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Hak yang sama berarti bahwa setiap penduduk tanpa membedakan suku, agama, ras, dan etnik mempunyai hak dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera sesuai dengan hak-hak penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Himpunan kuantitas adalah penduduk sebagai jumlah makro, yang terinci atas ciri-ciri demografis, antara lain umur dan jenis kelamin.

Pasal 6

Hak-hak dalam pasal ini berlaku pula bagi warga negara asing penduduk Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf a

Dalam hak pengembangan kualitas diri pribadi termasuk memilih dan mengikuti pendidikan dan pelatihan sepanjang umur yang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan cita-cita, memiliki lapangan kerja, profesi, dan bidang minat yang ditekuni sesuai dengan kemampuannya, untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai kepuasan lahir batin dalam hidupnya.

Huruf b

Hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat setempat memberi jaminan bahwa kelompok penduduk yang telah turun-temurun mengembangkan suatu wilayah secara adat, tidak dikalahkan kepentingannya oleh pendatang baru.
Jika wilayah warisan adat setempat tersebut dikembangkan untuk kegiatan pembangunan, maka penduduk semula diutamakan dalam menikmati nilai tambah wilayahnya, misalnya dalam kesempatan kerja baru dan sebagainya.
Hak untuk melestarikan dan mengembangkan perilaku kehidupan budaya, meliputi aspek fisik (hubungan dengan tanah) maupun aspek nonfisik, termasuk sosial-budaya seperti kekhasan cara hidup. Sebagai contoh, beberapa suku atau kelompok yang mempunyai perilaku kehidupan yang khas, tidak dapat dipaksakan mengubah cara hidupnya agar sama dengan yang lainnya. Perubahannya adalah sesuai dengan perkembangan yang diinginkannya sendiri.

Huruf c

Setiap warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama, apa pun status, pendidikan, kemampuan ekonomi, serta kondisinya, termasuk cacat, fisik atau nonfisik.
Setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama, karena itu hak penduduk asli atas ruang hidupnya perlu dilindungi.
Penduduk asli di sini bukan semata-mata diartikan berdasarkan atas faktor suku, ras, agama, tetapi juga faktor lamanya penduduk tinggal dalam suatu wilayah tertentu sesuai dengan perikehidupan sosial budaya setempat.

Huruf d

Dalam perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan perkembangan kependudukan, setiap kelompok demografis harus masuk perhitungan penduduk secara makro.
Misalnya, dalam registrasi dan sensus penduduk, pembagian wilayah, penetapan sasaran perkembangan kependudukan, penentuan jumlah wakil dalam pemilihan umum, pemberian bantuan pedesaan, dan sebagainya tanpa membedakan suku, agama, ras, umur, jenis kelamin.
Pelaksanaan penggunaan hak sebagai himpunan kuantitas disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap keluarga dapat menentukan apakah akan mempunyai anak dan dalam jumlah berapa, berdasarkan keadaan dan kemampuan masing-masing, dengan menyadari tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan perkembangan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak lain dicantumkan guna menampung hak-hak yang berkembang di masa depan dalam mewujudkan keluarga sejahtera sebagai akibat perkembangan zaman. Keberhasilan pembangunan pada suatu kurun waktu menimbulkan peningkatan aspirasi keluarga untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik lagi, dan memperluas muatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengaturan jumlah keluarga yang ideal, pendidikan keluarga, pengembangan kualitas lingkungan permukiman merupakan suatu kebutuhan dalam upaya mengembangkan kualitasnya. Oleh karena itu kewajiban tersebut merupakan suatu kewajiban yang tidak terpisahkan dengan pengembangan kualitas penduduk dalam segala matranya.

Ayat (3)

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk kepentingan pendataan dan perencanaan pengembangan kualitas penduduk, maka setiap penduduk juga berkewajiban melakukan pencatatan atas kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pencatatan setiap kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Upaya pembangunan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku, dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat Indonesia.

Ayat (3)

Keterpaduan penyelenggaraan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat perlu diatur untuk mencapai hasil yang optimal.
Keterpaduan tersebut bersifat horizontal antarsektor maupun bersifat vertikal antara lembaga pusat dengan daerah.
Keterpaduan tersebut meliputi pula koordinasi antara kegiatan Pemerintah dengan kegiatan masyarakat.
Daya dukung lingkungan alam tercermin pada jumlah penduduk yang dapat dicukupi kehidupan pokoknya oleh sumber alam yang dapat dimanfaatkannya tanpa mengganggu keseimbangan serta fungsi ekosistem di wilayah yang bersangkutan.
Daya tampung lingkungan binaan suatu wilayah tercermin pada kepadatan fisik penduduk, yaitu jumlah manusia yang dapat dilayani keperluan hidupnya secara layak oleh ruang, prasarana, sarana, permukiman, fasilitas, dan pelayanan yang tersedia.
Daya tampung lingkungan sosial tercermin pada keseimbangan dan keserasian sosial, yaitu kemampuan untuk mengelola kepadatan sosial dan sumber kehidupan bersama, serta mengatasi perbedaan-perbedaan antarkelompok penduduk, misalnya antar kelompok etnik, agama, ekonomi, wilayah hunian, dan sebagainya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pengembangan kualitas penduduk pada prinsipnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Pendidikan, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Transmigrasi, Undang-undang Tenaga Kerja, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam penetapan kebijaksanaan pengembangan kualitas penduduk, maka ketentuan-ketentuan tersebut yang saling berkaitan satu sama lain, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kualitas fisik meliputi kebugaran yang dikaitkan dengan kesegaran jasmani, kesehatan, serta daya tahan fisik sehingga dapat melakukan kegiatan yang produktif.
Kualitas nonfisik meliputi kualitas kepribadian:
kecerdasan, ketahanan mental, dan kemandirian; kualitas bermasyarakat: kesetiakawanan sosial dan kemampuan bermasyarakat; kualitas kekaryaan: produktivitas, ketekunan, dan prestasi kerja; kualitas wawasan lingkungan; serta kualitas spiritual keagamaan: iman, keteguhan etik, dan moral.

Pasal 12

Ayat (1)

Potensi penduduk berbeda dari orang ke orang. Ada yang mempunyai potensi lebih tinggi pada segi-segi kualitas fisik, sementara yang lain mempunyai potensi lebih pada segi kualitas nonfisik.
Namun setiap orang mempunyai potensinya sendiri, misalnya seorang buta mungkin mempunyai pendengaran yang jauh lebih tajam, rasa seni yang lebih peka atau kemampuan abstraksi yang lebih tinggi. Karena itu pengembangan kualitas perlu dilakukan pada setiap orang ke arah potensi kualitasnya yang optimal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan pada ayat ini adalah dalam arti kata luas, termasuk pendidikan seumur hidup untuk meningkatkan kemampuan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Sarana dan fasilitas termasuk misalnya media informasi, kemudahan pajak buku dan kertas, perpustakaan, akses bagi masyarakat terhadap pangkalan data, dan adanya lapangan olahraga umum di setiap lokasi permukiman atau untuk setiap jumlah penduduk tertentu.

Ayat (3)

Nilai etik dan agama harus menjadi penapis sebelum menerapkan atau menerima teknologi pengembangan kualitas, seperti penggunaan obat untuk membentuk kemampuan otak dan otot atau untuk memacu prestasi olahraga.

Pasal 13

Ayat (1)

Masyarakat rentan termasuk kelompok-kelompok yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk berkembang sebagai akibat dari keadaan fisik dan nonfisiknya, misalnya kelompok miskin, masyarakat di daerah terpencil dan daerah dengan lingkungan hidup yang kritis, wanita pekerja dalam posisi rawan, anak-anak terlantar, dan penyandang cacat.

Ayat (2)

Bentuk kemudahan misalnya pengadaan tangga khusus bagi kursi roda pada gedung, sekolah, dan alat angkutan umum; bahasa isyarat sebagai pelengkap dalam acara pendidikan di televisi; keharusan pengadaan kamar kecil wanita yang sebanding dengan jumlah wanita pekerja dalam pabrik.
Jenis kemudahan berhubungan dengan jenis hambatan yang diatasinya.
Sifat kemudahan termasuk subsidi, keringanan persyaratan seperti dalam memasuki sekolah bagi anak dari daerah yang perlu dipacu kualitasnya, dan sebagainya.

Pasal 14

Ayat (1)

Mobilitas penduduk dan atau penyebaran penduduk dapat berbentuk migrasi, baik melalui kebijaksanaan Pemerintah seperti transmigrasi maupun atas keinginan sendiri.
Kebijaksanaan pengarahan mobilitas penduduk dan atau penyebaran penduduk berkaitan erat dengan kebijaksanaan penyebaran kegiatan pembangunan yang mendorong terjadinya gerak keruangan antar daerah. Dengan demikian, kebijaksanaan pembangunan perlu mempertimbangkan konsekuensi persebaran penduduk yang optimal.
Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah sebagai daerah tertutup jika migrasi masuk tidak seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ayat (2)

Kebijaksanaan pada tingkat nasional meliputi pengarahan mobilitas penduduk dan atau penyebaran penduduk antarpropinsi, sedangkan kebijaksanaan pada tingkat daerah meliputi mobilitas dan atau penyebaran penduduk antarkabupaten dan kotamadya.
Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan bersifat tetap melainkan dapat diubah setiap waktu bila dianggap perlu, sesuai dengan perkembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan upaya penyelenggaraan keluarga berencana adalah upaya untuk membentuk keluarga kecil sejahtera.
Pembangunan keluarga kecil sejahtera mempunyai tahapan, baik menyangkut sasaran, maupun kegiatan, dan dimensi waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pelaksanaan pengaturan kelahiran harus selalu memperhatikan harkat dan martabat manusia serta mengindahkan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Ayat (2)

Untuk menghindarkan hal yang berakibat negatif, setiap alat, obat, dan cara yang dipakai sebagai pengatur kehamilan harus aman dari segi medik dan dibenarkan oleh agama, moral, dan etika.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Suami dan isteri harus sepakat mengenai pengaturan kelahiran dan cara yang akan dipakai agar tujuannya tercapai dengan baik. Keputusan atau tindakan sepihak dapat menimbulkan kegagalan atau masalah di kemudian hari. Kewajiban yang sama antara keduanya berarti juga, bahwa apabila isteri tidak dapat memakai alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan, misalnya karena alasan kesehatan, maka suami mempergunakan alat, obat, dan cara yang diperuntukkan bagi laki-laki.

Pasal 20

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan berkaitan erat dengan masalah kesehatan, agar penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan, maka cara penggunaan atau metode pelaksanaan tersebut dilakukan atas petunjuk dan atau oleh tenaga kesehatan.
Dengan demikian hak asasi peserta keluarga berencana tetap terjamin dengan pelaksanaan tindakan yang baik dan profesional oleh tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan di sini adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan oleh karenanya tenaga kesehatan dalam melakukan kewenangannya harus tetap berlandaskan pada standar profesi kesehatan yang berlaku.
Tenaga kesehatan yang memberi pelayanan keluarga berencana memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah ditentukan.
Setiap orang memperoleh ganti kerugian akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat menurunkan moral bangsa Indonesia.
Meskipun dalam Undang-undang ini diperbolehkan untuk mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan, namun dalam pelaksanaannya hanya terbatas pada tujuan keluarga berencana yang dilakukan oleh tenaga yang berwenang untuk itu, dan tetap memperhatikan tata nilai kehidupan bangsa Indonesia.
Tempat dan dengan cara yang layak artinya dalam mempertunjukkan atau memperagakan alat tidak hanya dilakukan di tempat yang patut atau diduga patut untuk mempertunjukkan dan atau memperagakan untuk tujuan keluarga berencana, tetapi termasuk pesertanya juga harus dapat menduga atau patut mengetahui atau melaksanakan keluarga berencana dengan menggunakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengaturan di sini dimaksudkan agar kebutuhan akan alat dan obat pengaturan kehamilan terpenuhi, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga tujuan keluarga berencana dapat tercapai.
Pengadaan mencakup juga produksi alat dan obat pengaturan kehamilan, sehingga persediaan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pelayanan yang diberikan meliputi pula penanggulangan kesalahan atau komplikasi yang timbul dari pelayanan yang telah diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Peranserta masyarakat dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah sangat perlu, mengingat upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera tidak mungkin hanya diselenggarakan oleh Pemerintah. Untuk itu peran serta masyarakat diperlukan sehingga beban tugas pelaksanaan pembangunan dapat dipikul bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Perlu diciptakan suasana yang makin membangkitkan peran aktif dan dinamis dari seluruh penduduk dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional.
Peranserta masyarakat dapat dilakukan secara sukarela dan mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Ayat (2)

Lembaga swadaya dan organisasi masyarakat yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang bergerak di bidang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang mencakup:

a. kelompok profesi, yang berdasarkan profesinya tergerak menangani masalah kependudukan dan keluarga sejahtera;

b. kelompok minat, yang berminat berbuat sesuatu bagi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Dalam menjalankan peranannya sebagai penunjang, lembaga swadaya dan organisasi masyarakat mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan upaya lain adalah antara lain pendidikan untuk para ibu, peningkatan penggunaan air susu ibu, peningkatan pembinaan kesejahteraan bayi dan anak balita, peningkatan pendapatan keluarga, dan peningkatan peranan wanita pada umumnya.

Ayat (3)

Proses perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera berlangsung secara alami dan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain di luar upaya pembangunan, sehingga dapat mengarah pada keadaan yang berbeda dari yang diperkirakan semula. Misalnya, pertumbuhan penduduk yang jauh lebih tinggi dari sasaran, akan mengubah keseimbangan manusia dengan lingkungan serta mempengaruhi sasaran yang perlu dicapai upaya pembangunan. Karena itu, perlu ditetapkan sasaran keseimbangan yang dicapai secara berkala.
Pengembangan pelayanan kependudukan dan keluarga sejahtera meliputi di antaranya klinik, klinik dampak, konsultasi ketahanan mental, dan sebagainya.
Tindakan (intervensi) dilakukan secara preventif apabila ada gejala yang menuju timbulnya suatu keadaan yang tidak menopang pelaksanaan tujuan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maupun secara represif apabila telah terdapat penyimpangan dari tujuan tersebut.
Pengendalian dampak tidak hanya mengenai dampak terhadap lingkungan fisik, akan tetapi juga dampak terhadap lingkungan nonfisik, termasuk sosial budaya.

Ayat (4)

Upaya komunikasi, informasi, dan edukasi bagi penduduk tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera meliputi pula informal tentang teknologi yang tersedia bagi masyarakat, pendidikan dan konsultasi pembinaan kehidupan berkeluarga, termasuk pendidikan masalah seks dan pelayanan pemenuhan kebutuhan penduduk dan atau keluarga.
Pendidikan tersebut meliputi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku terhadap keluarga dan masyarakat tentang pentingnya reproduksi sehat sehingga merupakan bagian cara hidup yang layak. Pelayanan pemenuhan kebutuhan penduduk dan atau keluarga meliputi antara lain pelayanan informasi, pelayanan alat konstrasepsi termasuk pelayanan rujukan untuk menanggulangi akibat samping, komplikasi kegagalan, pengayoman medis, bina keluarga balita, dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Tindakan dan langkah guna merangsang dan mendorong upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dilaksanakan dengan sistem insentif dan pemberian penghargaan.
Insentif merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk melaksanakan upaya atau perilaku kependudukan yang sesuai dengan arah kebijaksanaan, seraya mencegah perilaku yang tidak sesuai. Rangsangan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk keringanan pajak kemudahan kredit, dan perizinan bagi kegiatan yang menunjang kebijaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan atau pengarahan mobilitas penduduk; misalnya bagi pembukaan usaha baru di daerah yang mempunyai potensi daya dukung yang tinggi, sehingga mendorong mobilitas penduduk dari daerah yang mempunyai daya dukung yang rendah.
Tindakan dan langkah sebagaimana tersebut dalam pasal ini dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas