Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Jln. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Faks: (021) 520 5310 - Email:
Website: http://www.djpp.depkumham.go.id

Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 3369 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG
PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

UMUM

1. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XII Pertahanan Negara, Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ayat (2) menentukan bahwa syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
Ayat (1) tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa sistem tentara Indonesia ialah tentara rakyat, sedangkan ayat (2) merupakan ketentuan perwujudannya, yang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 sebagai- mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 ditetapkan sebagai syarat yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Maka, Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini mengatur segala ketentuan tentang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia tercatat rangkaian peristiwa perlawanan bersenjata oleh rakyat terhadap penjajah. Dengan semangat juang, patriotisme, dan cinta tanah air serta cinta kemerdekaan, rakyat Indonesia serentak mengangkat senjata dalam usaha pembelaan negara. Mereka berjuang dengan gagah berani, dan di antaranya tidak sedikit yang muncul sebagai pemimpin terkemuka serta banyak pula yang gugur sebagai kusuma bangsa. Mereka itu semua adalah prajurit-prajurit bangsa yang memenuhi panggilan tugas dalam usaha pembelaan negara.
3. Perjuangan bersenjata rakyat Indonesia timbul secara serentak untuk mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia mengangkat senjata dengan semangat juang yang berkobar-kobar disertai kerelaan berkorban jiwa dan raga dengan tekad tidak mengenal menyerah. Perjuangan bersenjata rakyat Indonesia itu adalah ujud nyata dari semangat juang dalam upaya pembelaan negara seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Bab XII Undang-Undang Dasar 1945.
Perjuangan bersenjata rakyat Indonesia sejak awal proklamasi kemerdekaan dilakukan secara serentak dan spontan, yang secara garis besar terdiri atas unsur rakyat yang telah mendapatkan latihan ketentaraan sebelumnya, unsur rakyat yang tergabung dalam kelaskaran dan badan-badan perjuangan serta rakyat yang tergabung dalam unsur kepolisian. Dalam proses selanjutnya, dibentuklah secara berturut-turut tentara kebangsaan yang teratur, dimulai dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), dan Tentara Republik Indonesia (TRI). Namun demikian, sebagian unsur rakyat yang tergabung dalam kelaskaran dan badan-badan perjuangan masih tetap meneruskan perjuangannya di luar wadah tentara kebangsaan tersebut di atas, sedangkan unsur kepolisian diorganisir ke dalam wadah Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Keadaan ini kurang menguntungkan dalam perjuangan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Juni 1947 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan wadah tunggal guna mempersatukan seluruh kekuatan perjuangan bersenjata rakyat Indonesia berasaskan Pancasila untuk menghadapi penjajah.
Dalam Tentara Nasional Indonesia terkandung nilai-nilai idiil spiritual yang merupakan pengejawantahan falsafah Pancasila ke dalam jiwa keprajuritan Indonesia, yakni patriotisme yang militan berjiwakan Pancasila. Tentara Nasional Indonesia merupakan pencerminan semangat perjuangan bersenjata rakyat Indonesia untuk menegakkan, melindungi, dan mengamankan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
Setelah pengakuan kedaulatan dalam proses penataan ketatanegaraan, banyak para pejuang dari Tentara Nasional Indonesia yang beralih ke bidang-bidang lain (Pemerintah dan swasta); bersamaan dengan itu Tentara Nasional Indonesia juga melaksanakan penataan organisasi dalam rangka membentuk wadah tentara reguler. Pada saat itu wadah tersebut dinamakan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada Tahun 1959 sebutan Angkatan Perang Republik Indonesia diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Pasal 3 menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Dengan demikian, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1962, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1967, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, dalam proses penataan organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ditetapkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982.
Jelaslah di sini bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah inti Tentara Nasional Indonesia, yang selaku tentara rakyat bertindak sebagai kader, pelatih, dan pelopor bagi perjuangan bersenjata rakyat Indonesia dalam wadah tunggal Tentara Nasional Indonesia di bawah pimpinan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinya Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah juga panglima Tentara Nasional Indonesia di bawah kekuasaan tertinggi Presiden selaku Kepala Negara.
4. Sebagai inti, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus profesional dalam arti memiliki kejatidirian (identitas) dan keahlian keprajuritan secara lengkap dan bulat dalam satu kepribadian Sapta Marga, yakni pejuang prajurit dan prajurit pejuang, yang melaksanakan fungsi di bidang pertahanan keamanan negara dan di bidang sosial politik.
5. Kenyataan menunjukkan bahwa ancaman, dapat datang dalam ukuran dari yang paling kecil sampai yang paling besar atau sebaliknya, menyebabkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk kekuatan nyata yang dalam waktu singkat dan sampai ukuran tertentu dapat diperbesar ataupun diperkecil tanpa memerlukan mobilisasi dan demobilisasi. Kekuatan nyata ini terdiri atas bala siap dan bala cadangan.
Bala cadangan ini dalam waktu singkat dapat diaktifkan.
Untuk mendukung pengawakan bala siap dan bala cadangan yang dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan, diperlukan sistem prajurit yang tepat, yang menjalani dinas keprajuritan berdasarkan kesukarelaan dan yang diwajibkan, baik secara purna waktu maupun secara penggal waktu yang terdiri atas Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib, dan Prajurit Cadangan Wajib.
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut di atas dapat mengawaki bala siap dan bala cadangan untuk ketiga angkatan (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara).
Untuk mengawaki Kepolisian Negara Republik Indonesia sistem wajib dan sistem penggal waktu tidaklah sesuai untuk diterapkan, terutama disebabkan sifat tugasnya, yaitu untuk mengabdikan diri sebagai alat penegak hukum, memerlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesional kepolisian yang berbeda dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya.
Tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti dan prajurit kepolisian harus menjalankan kewajibannya setiap waktu dan tempat, sehingga seluruh prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berdasarkan kesukarelaan secara purna waktu, baik sebagai Prajurit Karier maupun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek. Tugas dan wewenang kepolisian bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, demikian pula halnya prajurit kepolisian melaksanakan tugas dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya. Oleh karena itu, tugas dan wewenang kepolisian perlu dirumuskan secara tegas dan terinci, sehingga perlu diatur oleh dan dengan undang-undang tersendiri.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Ayat ini menunjukkan kedudukan formal prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk prajurit cadangan, yang diangkat dan pada waktunya diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Sumpah Prajurit adalah pernyataan tekad yang diungkapkan sejak awal kelahiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan telah menjadi sistem nilai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tetap dipegang teguh dan dilestarikan. Sumpah Prajurit akan dapat memberikan motivasi juang yang membentuk kepribadian prajurit Angkatan-Bersenjata Republik Indonesia secara fisik dan mental. Dalam pelaksanaan sehari-hari dapat diucapkan setiap waktu dan tempat dalam rangka pendalaman dan penghayatan untuk pengamalan oleh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan teks seperti pada Pasal 3 ayat (2) tanpa kata-kata "Demi Allah saya bersumpah/berjanji" dan pada setiap permulaan bait tanpa kata-kata "bahwa saya akan".
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup pengertian setia kepada rakyat dan pemerintah yang berideologi Pancasila dan menjalankan kewajibannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah Prajurit sebagai sumpah, diucapkan pada saat upacara pelantikan setiap prajurit siswa menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 4
Pasal ini mengamanatkan agar setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia membina kepribadiannya sedemikian rupa sehingga ia dapat menjalankan peranannya, baik sebagai warga negara maupun sebagai prajurit, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia harus menyadari bahwa untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pertama-tama ia harus menjadi seorang warga negara dan seorang pejuang serta pelindung rakyat yang bertanggung jawab untuk ikut serta menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk dapat menjalankan peranannya sebagai prajurit bersenjata, ia tetap wajib membina kemampuan profesionalnya sebagai seorang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk dapat menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya dengan lurus, adil, dan benar.
Kedua peranan tersebut tercermin dalam Sapta Marga. Sapta Marga merupakan suatu tekad yang mencerminkan kepribadian prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seutuhnya, yaitu pejuang-prajurit dan prajurit-pejuang yang menyatu dalam satu pribadi pejuang Pancasila yang ber-Sumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga. Sapta Marga sebagai kode etik prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan perwujudan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan dan penghidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang menjadi kekuatan pemersatu, pendorong, dan sumber kewibawaan yang tidak mudah tergoyahkan dalam membawa ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.
Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga, setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki sendi disiplin hidup yang kokoh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta memiliki sistem nilai kehidupan dan tata kehidupan yang mantap.
Berbekal nilai-nilai itu pula, setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dituntut untuk mampu mempersatukan jiwa ketentaraan, memusatkan semangat keprajuritan pada satu kesatuan hidup, meresapkan jiwa Pancasila dalam hidup keprajuritan, mempersatukan perjuangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada satu dasar keyakinan tujuan perjuangan serta membentuk persatuan tradisi tentara sebagai bhayangkari negara dan bangsa.
Tradisi keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah tradisi patriotisme, tradisi kebangsaan, dan tradisi cinta tanah air, yang bersumber pada tekad untuk membela negara Pancasila dan membangun masyarakat Pancasila. Dengan memenuhi tuntutan itulah, setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan mampu menampilkan postur prajurit Sapta Marga yang utuh dan paripurna. Jelaslah bahwa Sapta Marga ini mencerminkan hakikat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan merupakan sumber dari peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik, yang kemudian dikenal dengan sebutan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Hakikat insan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah prajurit Pancasila dan prajurit Sapta Marga yang diartikan sebagai:
a. prajurit rakyat yang berasal dan bersumber dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, pelindung dan pembela rakyat;
b. prajurit pejuang yang berjuang atas kesadaran untuk membela kepentingan negara dan bangsa serta mengisi kemerdekaan;
c. prajurit nasional yang berjuang dengan penuh kesadaran bersama rakyat menegakkan dan membela kepentingan nasional, bersama-sama dengan semua golongan dan siap sedia membaktikan jiwa raganya bagi keluhuran nusa-bangsa dan negara.
Dengan mendalami dan menghayati nilai-nilai Sapta Marga, diperoleh landasan kuat untuk memahami kedudukan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai warga Tentara Nasional Indonesia yang menjalankan peranannya dalam sistem politik negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan demikian setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memikul tanggung jawab dalam pertahanan keamanan negara serta pembangunan bangsa.
Naskah Sapta Marga berbunyi sebagai berikut Sapta Marga:
1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
4. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Pasal 5
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai bhayangkari negara adalah pengayom, pengawal, penegak, pengaman, penyelamat bangsa dan negara.
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai aparatur negara dalam ketatanegaraan berkedudukan sebagai peranti bangsa dan negara, yang bersenjata.
Dengan memahami serta mendalami hakikat Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; maka menjadi jelas dan tegaslah tempat dan kedudukan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 6
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban tugas di bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal serta penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor, pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.
Dalam bidang sosial politik, bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugas menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian, prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan serta mengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Prajurit Karier berangkat dengan niat untuk membaktikan diri kepada bangsa dan negara selama mungkin. Mereka ini adalah kader dalam arti seluas-luasnya.
Huruf b
Prajurit Sukarela Dinas Pendek berangkat dengan kesukarelaan tetapi nyata-nyata hanya untuk berdinas dalam jangka waktu yang relatif pendek. Mereka ini pada umumnya untuk bidang ketrampilan tertentu yang lebih khusus atau yang karena tuntutan tugas menyebabkan usia efektif menjadi terbatas.
Huruf c
Prajurit Cadangan Sukarela secara sukarela menyediakan diri menjadi prajurit penggal waktu.
Mereka ini dari semula rela menjalani pendidikan pembentukan keprajuritan Sapta Marga, dan latihan berkala demi pemupukan kejiwaan serta ketrampilan, sehingga apabila tugas memanggil akan siap dan mampu melaksanakannya.
Mereka ini prajurit, hanya tidak terus menerus dalam dinas aktif. Tidak purna waktu melainkan penggal waktu, yang dibina sedemikian rupa sehingga meskipun sebagai prajurit penggal waktu, tetapi profesional dalam arti berjiwa Sapta Marga dan memiliki kemampuan keprajuritan yang tinggi.
Menjadi prajurit cadangan merupakan suatu status resmi, diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, memiliki Nomor Registrasi Pokok (NRP) dan berpangkat, serta mendapat rawatan kedinasan dari negara. Selama berstatus prajurit cadangan dapat diperintahkan untuk berada Dalam Dinas Aktif (DDA) atau Tidak Dinas Aktif (TDA).
Inilah yang dimaksud dengan dinas keprajuritan secara penggal waktu. Kegiatan berjadwal seperti latihan akhir minggu, atau sekali setahun latihan berganda, ikut serta dalam parade tentara merupakan keadaan dalam dinas aktif yang rutin.
Huruf d
Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan Undang-undang. Dinas wajib secara purna waktu selama 2 tahun, sebagai ketentuan normatif di masa damai, ditetapkan atas pertimbangan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan pertahanan keamanan negara termasuk kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Dinas wajib 2 tahun dimulai sejak ia melaporkan diri pada kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditunjuk, sesuai dengan panggilan, untuk menjalani pendidikan pertama.
Huruf e
Prajurit Cadangan Wajib menjalani dinas keprajuritan secara penggal waktu karena diwajibkan berdasarkan undang-undang, yang hal-ihwal lainnya sama seperti Prajurit Cadangan Sukarela.
Ayat (2)
Prajirit Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya secara perseorangan mengemban fungsi penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, sehingga terhadap setiap prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut kualifikasi yang tinggi serta kemandirian yang terpercaya. Oleh sebab itu setiap prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilandasi dengan kesukarelaan melaksanakan pengabdian dalam tugasnya. Sifat tugas yang demikian itu mengharuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya terdiri atas prajurit dengan dasar kesukarelaan dan berdinas secara purna waktu, yakni Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek. Prajurit Wajib, Prajurit Cadangan Wajib dan Prajurit Cadangan Sukarela tidak tepat diterapkan dalam kepolisian karena tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti, dan seorang prajurit kepolisian harus menjalankan kewajibannya setiap saat. Ia diangkat untuk tugas itu dan sekali diangkat ia adalah seorang pejabat kepolisian, yang tidak dapat melepaskan diri dari kedudukannya. Jelaslah bahwa sistem wajib dan sistem penggal waktu tidak dapat diterapkan dalam kepolisian.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Perwira menjalankan peranan pimpinan, pemikir, pemrakarsa, penggerak, penentu keberhasilan misi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan penanggung jawab. Ia adalah pemimpin dalam arti seluas-luasnya sebagai komandan, guru, pelatih, dan bapak, yang senantiasa sadar dan tahu akan panggilan tugasnya.
Semuanya itu lahir dari kejatidirian sebagai pengemban serta pengawal cita-cita bangsa.
Bintara menjalankan peranan pimpinan satuan kecil, juru, pelatih, pengawas, serta merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Tamtama menjalankan peranan sebagai pelaksana yang terpercaya dengan ketrampilan yang tinggi.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a dan huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang berindikasi anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan persyaratan-persyaratan lain, adalah usia maksimum, pendidikan, status kawin, dan lain-lain.

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan yang terpilih adalah mereka yang terbaik dari yang lulus seleksi, disesuaikan dengan kebutuhan dalam penerimaan/pengerahan warga negara menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Pendidikan pertama adalah pendidikan pembentukan seorang warga negara menjadi prajurit Sapta Marga.
Pendidikan pembentukan terdiri atas pendidikan pembentukan perwira, bintara, dan tamtama.
Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tunduk kepada hukum dan disiplin keprajuritan serta termasuk kewenangan peradilan tentara.
Ayat (2)
Yang diatur lebih lanjut oleh Panglima termasuk pangkat keprajuritan siswa selama dalam pendidikan tersebut ayat (1) pasal ini. Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan penerimaan/pengerahan warga negara sampai terpilih untuk menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12
Huruf a
Pembentukan perwira bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sendiri, dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh prajurit Angkatan. Bersenjata Republik Indonesia meningkatkan pengabdiannya dengan memanfaatkan kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang telah dimiliki.
Huruf b
Yang dimaksud dengan akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah akademi angkatan dan akademi kepolisian, yang merupakan pendidikan bagi kader-kader pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Huruf c
Pembentukan perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat dimaksudkan untuk memanfaatkan keahlian yang ada di masyarakat, yang ditubuhkan juga oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti dokter, sarjana hukum, dan sarjana elektronika. Pembentukan perwira ini dapat juga untuk mendidik keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Huruf d
Pembentukan perwira melalui pendidikan yang dipadukan dengan perguruan tinggi dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk memperoleh perwira cadangan sukarela dari lingkungan peerguruan tinggi. Pelaksanaan pendidikan ini diselaraskan dengan pendidikan perguruan tinggi.
Ketentuan ini dapat juga diterapkan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperoleh perwira dinas pendek dengan keahlian tingkat sarjana sesuai dengan kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Pembentukan bintara yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimaksudkan untuk memberi kesempatan peningkatan pengabdian bagi tamtama dengan memanfaatkan ketrampilan dan pengalaman yang telah dimiliki.
Huruf b
Pembentukan bintara yang berasal dari masyarakat adalah untuk memungkinkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memperoleh personel yang sesuai dengan dasar pendidikan tertentu yang dibutuhkan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Sumpah Perwira dilaksanakan di hadapan Sang Merah Putih, sebagai Bendera Negara Indonesia, karena kepada negaralah perwira tersebut mengikatkan diri secara batiniah. Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah diatur lebih lanjut oleh Panglima.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Prajurit sukarela adalah Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek dan Prajurit Cadangan Sukarela. Yang dimaksud dengan ikatan dinas pada hakikatnya adalah hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara, yang secara sukarela mengikatkan diri untuk menjalani dinas keprajuritan. Ikatan dinas Prajurit Karier dan Prajurit Cadangan Sukarela diatur bertahap.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Pada batas usia 18 tahun sampai mencapai usia 45 tahun seseorang umumnya berada pada tingkat kekuatan jasmani dan rohani yang tenaganya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalani dinas keprajuritan wajib dengan memperhatikan latar belakang pendidikannya.
Ayat (2) dan ayat (3)
Diadakannya komisi karena dinas wajib keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilaksanakan dengan sistem wajib secara terbatas sesuai dengan kebutuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik kualitatif maupun kuantitatif. Berbeda dengan sistem wajib secara umum yang mewajibkan setiap warga negaranya mesti menjalani dinas keprajuritan bilamana telah mencapai usia yang ditentukan. Komisi dalam menentukan warga negara yang dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan persyaratan lain menggunakan pertimbangan yang luas, seperti kebutuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, masalah kependudukan (antara lain usia, jenis kelamin, pendidikan, keahlian, dan jumlah), masalah ketenagakerjaan sehubungan dengan kelancaran produksi dan kebutuhan jasa, dan masalah-masalah khusus yang dihadapi (seperti dalam hal penolakan, pembebasan atau penangguhan termasuk pembebasan terhadap anak tunggal untuk menjalani dinas keprajuritan wajib). Pembentukan komisi didasarkan atas asas kewilayahan dan asas domisili penduduk.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai warga negara, di samping tunduk kepada hukum tentara, tunduk pula kepada hukum yang berlaku umum sepanjang tidak ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud dengan kewenangan peradilan tentara adalah juga termasuk kewenangan mengadili perkara tata usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan soal-soal tentara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kewajiban setiap prajurit memegang teguh rahasia tentara tetap berlangsung walaupun yang bersangkutan telah berakhir menjalani dinas keprajuritannya baik yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, karena rahasia tentara menyangkut keamanan negara.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Promosi adalah peningkatan jabatan dan/atau pangkat bagi seorang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam pengabdiannya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Hubungan kerja dalam Pasal ini diartikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan instansi adalah badan atau lembaga pemerintahan/negara termasuk juga badan usaha milik negara. Yang dimaksud dengan badan swasta adalah badan swasta yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Yang dimaksud dengan prajurit cadangan adalah Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib. Prajurit Cadangan yang merupakan prajurit penggal waktu dapat berada dalam dinas aktif atau tidak dinas aktif.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Tata cara khusus yang menyangkut prosedur administrasi untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur leih lanjut oleh Panglima.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Rawatan kedinasan dari negara adalah keseluruhan kebutuhan insani, misalnya perlengkapan perorangan, penghasilan, sandang, pangan, papan, kesehatan, pembinaan mental, pelayanan keagamaan, serta pelayanan dan bantuan hukum. Rawatan kedinasan diberikan pula kepada keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Melampaui panggilan tugas adalah bahwa seseorang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya melakukan tindakan kepahlawanan dalam suatu pertempuran dan berhasil, walaupun jika tindakan itu tidak dilakukannya, ia tidak akan dipersalahkan.
Apabila dalam tindakan kepahlawanan yang berhasil itu ia akhirnya gugur, maka ia dapat dianugerahi penghargaan kenaikan pangkat medan tempur anumerta.
Kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta, dianugerahkan terutama kepada tamtama dan bintara.
Penganugerahan kenaikan pangkat ini tidak menutup kemungkinan penganugerahan tanda jasa kenegaraan untuk jasa yang sama. Pada penganugerahan kenaikan pangkat medan tempur ini dinyatakan secara jelas dan terinci, tentang siapa ygng melakukan tindakan itu, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana peristiwa itu terjadi, dan jasa atau hasil positif dari tindakan kepahlawanan tersebut. Rincian ini dituangkan dalam bentuk riwayat kepahlawanan prajurit yang bersangkutan, ditulis dalam piagam dan dibacakan pada saat penganugerahan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penugasan khusus adalah penugasan yang dibebankan kepada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di luar tugas tempur baik secara perseorangan maupun berkelompok.
Pada penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa ini harus dinyatakan secara jelas dan terinci hal-hal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ayat (1) pasal ini.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Tanda jasa kenegaraan adalah tanda jasa yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam usul penganugerahan tanda jasa kenegaraan harus dinyatakan secara jelas dan terinci hal-hal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1) undang-undang ini.

Pasal 30
Cacat berat adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban kepada orang lain. Prajurit penyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan seumur-hidupnya.
Inilah penghargaan tertinggi dari negara kepada seorang prajuritnya yang masih hidup. Penentuan penyandang cacat berat ini ditetapkan berdasarkan keputusan Panglima setelah melalui penilaian oleh suatu dewan yang ditunjuk.
Walaupun prajurit yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan, tidak dapat diartikan bahwa kepadanya tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sepenuhnya.
Kewajiban yang dibebankan kepadanya disesuaikan dengan kemampuan jasmani atau rohaninya. Tindakan langsung lawan adalah tindakan lawan dalam pertempuran yang menimbulkan akibat langsung, baik berupa kematian maupun cacat pada prajurit.

Pasal 31
Huruf a
Pada dasarnya setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam menjalani dinas keprajuritan telah mencapai masa dinas 20 tahun dapat diberi kehormatan untuk menjalani pensiun sebagai prajurit paripurna.
Huruf b
Masa dinas keprajuritan adalah masa ikatan dinas bagi Prajurit karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dan Prajurit Cadangan Sukarela, masa dinas wajib adalah bagi Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan Wajib.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Gugur adalah menemui ajal dalam pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan. Tewas adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas, bukan akibat tindakan lawan.
Huruf e
Pemberhentian dengan hormat yang didasarkan atas pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas adalah antara lain kelebihan tenaga yang disebabkan terjadinya penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannya karena perubahan susunan organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya pemberhentian atas permintaan sendiri dan disetujui.

Pasal 32
Ayat (1)
Masa pengabdian dinas keprajuritan selama 20 tahun baik dalam mengemban tugas dalam bidang pertahanan keamanan negara maupun dalam bidang sosial politik merupakan ukuran terpenuhinya penunaian tugas keprajuritan secara paripurna. Oleh karena itu, patut mendapat penghargaan untuk menjalani masa pensiun, dan masih dini untuk melakukan pengabdian atau berkarya di bidang lain.
Masa pengabdian diri dalam dinas keprajuritan ditentukan oleh kemampuan, termasuk kemampuan jasmaniah dan/atau rohaniah, dan sehubungan dengan tuntutan tugas menyebabkan usia efektif prajurit menjadi terbatas. Usia efektif ini pada hakikatnya merupakan masalah perseorangan. Oleh karena itu, dalam pembinaan personel ada proses pemisahan dan penahanan dalam dinas keprajuritan, agar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia senantiasa berdaya guna dan berhasil guna.
Pemisahan personel dilakukan dengan asas sedini mungkin untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan pengabdian atau berkarya di bidang lain. Di pihak lain membuka peluang peremajaan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan pemanfaatan tenaga yang tergolong terbaik di kalangannya. Dengan demikian jelaslah bahwa penahanan dalam dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, pada hakikatnya tidak dimaksudkan semata-mata untuk memperpanjang masa dinas keprajuritan tanpa memperhatikan adanya persyaratan tertentu serta tetap dikaitkan dengan kepentingan pemenuhan pengisian jabatan sesuai dengan kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Ayat (2)
Penahanan dalam dinas keprajuritan dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bersamaan dengan itu mengembangkan dan menyiapkan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berkemampuan tinggi untuk kebutuhan di masa depan.
Dipertahankannya untuk tetap dalam dinas keprajuritan merupakan konsekuensi dari kejatidirian sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia paripurna yang sadar dan ikhlas melaksanakan tugas negara.
Klasifikasi dan reklasifikasi melalui seleksi berlangsung terus untuk senantiasa memperoleh yang terbaik dikalangannya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penahanan dalam dinas keprajuritan bagi perwira yang melampaui usia 55 tahun bersifat sangat selektif, diutamakan terhadap perwira yang mempunyai kualifikasi dan kemampuan tertentu atau perwira yang mempunyai kualifikasi amat tinggi sebagai perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, dan kearifan yang hanya dapat dicapai melalui proses pematangan yang panjang. Selain itu, kondisi fisik yang semakin baik sebagai hasil pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat memungkinkan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia masih dapat memenuhi persyaratan jasmani dan rohani untuk mengemban tugas sampai usia 60 tahun. Oleh karena itu, sampai usia 60 tahun masih tersedia kesempatan untuk mempercayakan kepadanya embanan tanggung jawab yang besar dan penting.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cacat berat adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
Cacat sedang adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan penyandang cacat tidak mampu lagi menjalani dinas keprajuritan dengan baik, namun masih dapat berkarya di luar lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Penentuan penyandang cacat berat dan cacat sedang menurut Pasal ini, ditetapkan oleh Panglima setelah melalui penilaian oleh suatu dewan yang ditunjuk.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Diberhentikan dengan hormat, merupakan tindakan pertama yang perlu diambil didasarkan atas keputusan Panglima yang menetapkan prajurit yang bersangkutan dinyatakan hilang. Setelah didapat kepastian atas diri prajurit yang bersangkutan, maka diadakan penyesuaian, antara lain direhabilitasi, atau diberhentikan dengan hormat karena gugur, tewas atau meninggal dunia, atau diberhentikan tidak dengan hormat karenya nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau diajukan ke mahkamah tentara karena disersi.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan mengembangkan kekuatan bala sampai tingkat tertentu dengan cepat guna menghadapi keadaan bahaya tanpa memerlukan mobilisasi, dengan mengerahkan bala yang memiliki derajat kesiapan yang relatif tinggi. Batas waktu 2 tahun sejak mengakhiri dinas, ditetapkan untuk memperoleh cukup kepastian bahwa mereka yang dipanggil untuk menjalani dinas keprajuritan, masih memiliki kemampuan atau ketrampilan yang dapat diandalkan.
Oleh sebab itu pengaktifan kembali dalam Pasal ini pada dasarnya ditujukan terhadap mereka yang berusia relatif muda. Dinas selama jangka waktu 2 tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan perseorangan dan negara.
Selain itu ketentuan pasal ini dimaksudkan juga untuk memungkinkan penyediaan tenaga pengganti dan pemanfaatan perseorangan dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
Bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengakhiri dinas keprajuritan dan tidak terkena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, tetap merupakan kekuatan cadangan Tentara Nasional Indonesia yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan akhiri dinas keprajuritan dan tidak terkena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tetap merupakan kekuatan cadangan Tentara Nasional Indonesia yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan kembali.
Ayat (2)
Pengaktifan kembali prajurit Angkatnn Bersenjata Republik Indonesia dalam pengembangan kekuatan bala harus mendapatkan keputusan lebih dahulu dari Presiden.

Pasal 38
Ayat (1)
Perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah:
a. diketahui kemudian bahwa penerimaannya dalam dinas keprajuritan didasarkan atas keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap yang sengaja diajukan oleh yang bersangkutan agar dapat diterima menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
b. dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari pada hukuman penjara 3 bulan dan menurut pertimbangan pejabat yang berhak memberhentikannya dari dinas keprajuritan, ia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan;
c. oleh hakim dijatuhi hukuman tambahan diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan atau tidak dengan disertai pencabutan hak untuk mengabdi pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Ayat (2)
Dewan Kehormatan Perwira dibentuk oleh Panglima untuk setiap kasus yang diajukan. Bagi bintara dan tamtama dilaksanakan berdasarkan usul atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang mempunyai wewenang penuh, setelah mendengar saran staf secara berjenjang.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
Huruf a
Dinas wajib dalam pasal ini diartikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 37 undang-undang ini.
Panggilan dinas wajib adalah panggilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan dinas wajib dengan bentuk surat panggilan, yang dapat ditujukan kepada setiap warga negara yang terkena. Dalam pemanggilan yang ditujukan kepada warga negara yang terkena menurut Pasal 17 atau Pasal 37 undang-undang ini, isi surat panggilan harus jelas untuk apa ia dipanggil.
Huruf b
Yang dimaksud dengan tidak cakap adalah tidak memiliki kemampuan jasmani atau rohani yang dipersyaratkan untuk menjalani dinas wajib. Perbuatan dengan sengaja yang dilakukan untuk menghilangkan kemampuan baik atas dirinya ataupun atas diri orang lain dimaksudkan agar dirinya atau orang lain itu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjalani dinas wajib.
Huruf c, huruf d, dan huruf e Cukup jelas

Pasal 40
Yang dimaksud dengan dipersamakan dengan prajurit cadangan dalam dinas aktif berarti dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan tentara. Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pengecualian Pasal 18 ayat (2) undang-undang ini.

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan darurat sipil dan keadaan darurat militer.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keadaan perang adalah keadaan perang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

ke atas
LDj © 2004 ditjen pp