Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Jln. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Faks: (021) 520 5310 - Email:
Website: http://www.djpp.depkumham.go.id

Teks tidak dalam format asli.
Kembali




LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 3, 1988 (HANKAM. ABRI. Warga Negara. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sesungguhnya Tentara Nasional Indonesia merupakan wadah tunggal perjuangan bersenjata rakyat Indonesia dengan asas Pancasila, berintikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
b. bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara, baik secara sukarela maupun wajib;
c. bahwa persyaratan untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela, anggota Angkatan Bersenjata Republik lndonesia Wajib, dan anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, berdasarkan pengalaman dalam praktek sulit dilaksanakan dan merupakan kendala baik bagi warga negara untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk memperoleh calon anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seperlunya;

Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1
Bab III Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21
(1) Anggota Angkatan Bersenjata diperoleh secara sukarela dan wajib dari warga negara yang memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan-ketentuan tentang anggota Angkatan Bersenjata sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 22
(1) Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia diperoleh secara sukarela dan wajib dari:
a. anggota Angkatan Bersenjata yang telah menyelesaikan masa dinasnya sebagai anggota Angkatan Bersenjata;
b. warga negara yang memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan-ketentuan tentang anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1988
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 3368 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

UMUM

1. Pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai inti dari Tentara Nasional Indonesia tidak terlepas dari perjuangan rakyat Indonesia, baik melalui perlawanan tidak bersenjata maupun perlawanan bersenjata dalam merebut, menegakkan, dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menurut fakta sejarah kita menunjukkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah direbut, ditegakkan, dan dipertahankan dengan perlawanan rakyat secara serentak karena kesadaran dan rasa tanggung jawabnya untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
Dalam perlawanan bersenjata inilah dibentuk tentara rakyat yang teratur dengan sebutan berturut-turut Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), dan Tentara Republik Indonesia (TRI).
Akhirnya, pada tanggal 3 Juni 1947 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan wadah tunggal guna mempersatukan seluruh kekuatan perjuangan bersenjata rakyat Indonesia berasaskan Pancasila untuk menghadapi penjajah.
Dalam pengertian ini, Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia dalam arti luas.
Proses selanjutnya dalam penataan organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pengertian ini, Tentara Nasional Indonesia adalah identik dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia dalam arti sempit).
Jelaslah di sini bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah inti dari Tentara Nasional Indonesia dalam arti luas, yang dibina dan dikembangkan agar mampu melaksanakan fungsinya, baik di bidang pertahanan keamanan negara maupun di bidang sosial politik dengan berdaya guna dan berhasil guna, termasuk pembinaan kemampuan serta peremajaan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2. Dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 ditetapkan bahwa anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diperoleh, baik secara sukarela maupun secara wajib dari anggota Rakyat Terlatih, dan dalam Pasal 22 ditetapkan bahwa anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia diperoleh secara sukarela dari anggota Rakyat Terlatih, sedangkan untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih setiap warga negara secara bergilir dan berkala harus menunaikan wajib Prabakti dan Wajib Bakti, yang kemudian disusun dalam Kesatuan Rakyat Terlatih.
Dengan demikian Rakyat Terlatih menurut Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 merupakan persyaratan utama bagi warga negara untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pelaksanaan undang-undang yang menetapkan adanya persyaratan utama tersebut berdasarkan pengalaman dalam praktek sulit dilaksanakan, di satu pihak merupakan kendala bagi warga negara untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan di lain pihak menyulitkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk memperoleh calon anggota yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak dapat menunggu sampai dengan tersusunnya pengaturan mengenai Rakyat Terlatih, demikian pula halnya warga negarapun tidak dapat menunggu sampai ke luarnya pengaturan dimaksud sebagai penyaluran hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Maka persyaratan untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan, sehingga sumber tenaga manusia bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diperoleh secara langsung dari warga negara.
Jelaslah bahwa persyaratan anggota Rakyat Terlatih akan merupakan persyaratan khusus bagi penerimaan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, apabila pengaturannya sudah ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dicabut dan diubah sehingga menjadi berbunyi: Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas

ke atas
LDj © 2004 ditjen pp