Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN=20 2009
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK = INDONESIA
KE=20 DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
JASA TIRTA II

DENGAN = RAHMAT TUHAN=20 YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur = permodalan=20 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, perlu melakukan penambahan = penyertaan=20 modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) = Jasa=20 Tirta II dengan melakukan pengalihan barang milik negara eks Proyek = Induk=20 Pengembangan Wilayah Sungai Citarum untuk peningkatan kapasitas 2 (dua) = unit=20 turbin di Pembangkit Listrik Tenaga Air Ir H. Juanda yang dananya = berasal dari=20 Protocol Loan Tahun 1992 dari Pemerintah Perancis dalam Anggaran=20 Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 serta rupiah = murni dari=20 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai Tahun Anggaran 1994/1995 = sampai=20 dengan Tahun Anggaran 1997/1998;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) = Undang-Undang=20 Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal = 41 ayat=20 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, = penyertaan=20 modal negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud = dalam=20 huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang = Penambahan=20 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan = Umum=20 (Perum) Jasa Tirta II;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) = Undang-Undang Dasar=20 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan = Usaha Milik=20 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan = Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang = Perbendaharaan Negara=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan = Lembaran Negara=20 Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang = Tata Cara=20 Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara = dan=20 Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor = 116,=20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG = PENAMBAHAN=20 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN = UMUM=20 (PERUM) JASA TIRTA II.

Pasal 1Negara Republik Indonesia melakukan penambahan=20 penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II = yang=20 didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang=20 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 1 berasal dari pengalihan barang milik negara eks Proyek Induk=20 Pengembangan Wilayah Sungai Citarum untuk peningkatan kapasitas 2 (dua) = unit=20 turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air Ir.H.Juanda yang dananya berasal = dari=20 Protocol Loan Tahun 1992 dari Pemerintah Perancis yang = dicantumkan dalam=20 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 serta = rupiah=20 murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai Tahun Anggaran = 1994/1995=20 sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998.

(2) Nilai penambahan penyertaan modal negara = sebagaimana dimaksud=20 pada ayat (1) sebesar Rp39.820.300.000,00 (tiga puluh sembilan miliar = delapan=20 ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai=20 berikut:

a. turbin unit I dengan nilai Rp19.903.300.000,00 = (sembilan belas=20 miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah); dan

b. turbin unit II dengan nilai Rp19.917.000.000,00 = (sembilan=20 belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah).

Pasal 3Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada = tanggal=20 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan = pengundangan=20 Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari=20 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG=20 YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari = 2009
MENTERI=20 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI=20 MATTALATTA