Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN=20 2009
TENTANG
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA = PENGAWASAN=20 ATAS PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI = KAWASAN=20 YANG TELAH DITUNJUK
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN=20 BEBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK=20 INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) = Undang-Undang=20 Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti=20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan = Pelabuhan=20 Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan = Undang-Undang Nomor=20 44 Tahun 2007, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan = Perdagangan=20 Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang = ditunjuk dan=20 berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, = pembebasan=20 pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, = dan=20 pembebasan cukai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud = dalam=20 huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115A ayat (2)=20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah = diubah=20 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 16B ayat (1) huruf a=20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang = dan Jasa=20 dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali = diubah=20 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan = Peraturan=20 Pemerintah tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta = Pengawasan=20 atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di = Kawasan yang=20 Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan = Bebas;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar = Negara=20 Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan = Umum dan=20 Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 = Nomor 49,=20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana = telah=20 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 = (Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak = Penghasilan=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan = Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali = diubah=20 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia=20 Nomor 4893);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak = Pertambahan=20 Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran = Negara=20 Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir = dengan=20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia = Tahun 2000=20 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor = 3986);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan = (Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara = Nomor=20 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan = Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai = (Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang = Nomor 39=20 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, = Tambahan=20 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan = Peraturan=20 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan=20 Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran = Negara=20 Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang = Nomor 44=20 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, = Tambahan=20 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG = PERLAKUAN=20 KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN=20 PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH = DITUNJUK=20 SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan=20 Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor = 10 Tahun=20 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang = Nomor 17=20 Tahun 2006.

2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik = Indonesia.

3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang = meliputi=20 wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat = tertentu di=20 zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku=20 Undang-Undang Kepabeanan.

4. Kawasan yang ditetapkan sebagai daerah perdagangan = bebas dan=20 pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah = suatu=20 kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik = Indonesia yang=20 terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, = Pajak=20 Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

5. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas = tertentu di=20 pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk=20 lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat = Jenderal Bea dan Cukai.

6. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat = oleh orang=20 dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang=20 ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

7. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang = kepabeanan=20 yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang=20 Kepabeanan.

8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan = Direktorat=20 Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan = ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

9. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau = lapangan=20 atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk = menimbun=20 barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

10. Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan Pengusahaan = Kawasan=20 Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

11. Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan Perdagangan = Bebas dan=20 Pelabuhan Bebas yang ditetapkan oleh Presiden yang mempunyai tugas dan = wewenang=20 menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan = kegiatan=20 Badan Pengusahaan Kawasan.

12. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut = dengan PPN=20 adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak = Penjualan=20 atas Barang Mewah.

13. Orang adalah orang perseorangan atau badan=20 hukum.

Pasal 2

(1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari = Kawasan Bebas=20 berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari = Kawasan Bebas=20 wajib dilakukan di pelabuhan atau bandar udara, yang ditunjuk oleh Badan = Pengusahaan Kawasan setelah mendapat persetujuan Menteri = Perhubungan.

(3) Untuk kepentingan pengawasan dan pelayanan, Menteri = menetapkan Kantor Pabean dan Kawasan Pabean di pelabuhan, bandar udara=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor = Pabean dengan=20 menggunakan Pemberitahuan Pabean.

(5) Pemberitahuan Pabean disampaikan kepada pejabat bea = dan cukai=20 di Kantor Pabean.

(6) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari = Kawasan Bebas=20 yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana = dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

Pasal 3

(1) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan = Bebas=20 hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari = Badan=20 Pengusahaan Kawasan.

(2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya = dapat=20 memasukkan barang ke Kawasan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan=20 usahanya.

(3) Jumlah dan jenis barang yang berhubungan dengan = kegiatan=20 usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan = Pengusahaan=20 Kawasan.

(4) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk = dari luar=20 Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha = yang telah=20 mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis = yang=20 ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

Pasal 4

(1) Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan = sebagai=20 Pengusaha Kena Pajak.

(2) Penyerahan Barang di dalam Kawasan Bebas=20 dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pasal 5Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 3=20 diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak = Penghasilan=20 Pasal 22, dan/atau pembebasan cukai.

Pasal 6

(1) Pemasukan barang yang tidak memenuhi ketentuan = sebagaimana=20 dimaksud dalam Pasal 3:

a. dipungut bea masuk, PPN dan/atau Pajak Penghasilan = Pasal=20 22;
b. dikeluarkan kembali (reekspor);
c. dihibahkan kepada = negara;=20 atau
d. dimusnahkan.

(2) Pengeluaran kembali atau pemusnahan barang = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dilakukan di bawah pengawasan = Badan=20 Pengusahaan Kawasan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan=20 ketentuan di bidang kepabeanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara = pembayaran bea=20 masuk, PPN dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22, serta tata cara = pengeluaran=20 kembali dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan = atau=20 berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1) Terhadap barang yang dimasukkan dari luar Daerah = Pabean ke=20 Kawasan Bebas dilakukan pemeriksaan pabean.

(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat = (1)=20 meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat = (2)=20 dilakukan secara selektif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara = pemeriksaan pabean=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan = Peraturan=20 Menteri.

Pasal 8

(1) Terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan = Bebas ke=20 luar Daerah Pabean dilakukan penelitian dokumen.

(2) Dalam hal tertentu, barang yang akan dikeluarkan = dari Kawasan=20 Bebas ke luar Daerah Pabean dapat dilakukan pemeriksaan fisik.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian dokumen dan = pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur = dengan=20 Peraturan Menteri.

BAB II
PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG

Bagian=20 Pertama
Kedatangan Sarana Pengangkut

Pasal 9(1) = Pengangkut=20 yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

a. luar Daerah Pabean;
b. Kawasan Bebas lainnya; = atau

c. dalam Daerah Pabean, wajib memberitahukan rencana = kedatangan=20 sarana pengangkut ke Kantor Pabean tujuan sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 2=20 ayat (3).

(2) Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut laut dan = udara;=20 atau
b. pada saat kedatangan untuk sarana pengangkut darat.

(3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki = Kawasan Bebas=20 wajib mencantumkan barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada = ayat (1)=20 dalam manifesnya.

(4) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari = luar Daerah=20 Pabean, dari Kawasan Bebas atau datang dari dalam Daerah Pabean dengan=20 mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan=20 Pemberitahuan Pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan=20 pembongkaran.

(5) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, = kewajiban=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan:

a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak = kedatangan sarana=20 pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;

b. paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan = sarana=20 pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau

c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana = pengangkut yang melalui darat.

(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan = ayat (5)=20 dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh = empat) jam=20 dan tidak melakukan pembongkaran barang.

(7) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, = pengangkut=20 dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:

a. melaporkan keadaan darurat tersebut ke Kantor Pabean = terdekat=20 pada kesempatan pertama; dan

b. menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 = (tujuh puluh=20 dua) jam sesudah pembongkaran.

(8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan = sebagaimana dimaksud=20 pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit=20 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 = (lima puluh=20 juta rupiah).

(9) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan = sebagaimana dimaksud=20 pada ayat (4), ayat (5), atau ayat (7) dikenai sanksi administrasi = berupa denda=20 paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak=20 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Keberangkatan Sarana Pengangkut

Pasal = 10

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat = dari=20 Kawasan Bebas menuju:

a. ke luar Daerah Pabean;
b. ke Kawasan Bebas = lainnya;=20 atau

c. ke dalam Daerah Pabean, wajib menyerahkan = Pemberitahuan Pabean=20 atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana=20 pengangkut.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar = Daerah=20 Pabean, Kawasan Bebas lainnya, atau Daerah Pabean wajib mencantumkan = barang=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

(3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan = sebagaimana dimaksud=20 pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit=20 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 = (seratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Pembongkaran

Pasal 11

(1) Barang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dibongkar di Kawasan Pabean di pelabuhan = atau=20 bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat = (2).

(2) Pembongkaran barang di luar Kawasan Pabean = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di = bidang=20 kepabeanan.

(3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan = sebagaimana dimaksud=20 pada ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang=20 diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan = bahwa=20 kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea = masuk atas=20 barang yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa = denda paling=20 sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak=20 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan = sebagaimana dimaksud=20 pada ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari = yang=20 diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan = bahwa=20 kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi = administrasi=20 berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) = dan=20 paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), = sementara menunggu=20 pengeluarannya dari Kawasan Pabean, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan=20 Sementara.

BAB III
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS DARI LUAR DAERAH = PABEAN DAN=20 PENGELUARAN
BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE LUAR DAERAH = PABEAN

Bagian=20 Pertama
Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan=20 Bebas

Pasal 12

(1) Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dimasukkan = ke=20 Kawasan Bebas wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean oleh = pengusaha ke=20 Kantor Pabean.

(2) Barang asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban=20 Pabean.

(3) Orang yang mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean = setelah=20 memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran = dari=20 pejabat bea dan cukai, dikenakan sanksi administrasi berupa denda = sebesar=20 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(4) Barang asal luar Daerah Pabean yang dibawa oleh = penumpang=20 atau awak sarana pengangkut ke Kawasan Bebas pada saat kedatangannya = wajib=20 diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

(5) Barang asal luar Daerah Pabean yang dikirim melalui = pos atau=20 jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan=20 cukai.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang = asal luar=20 Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) = diatur=20 dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Bagian kedua
Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar = Daerah=20 Pabean

Pasal 13

(1) Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke = luar=20 Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean oleh = pengusaha ke=20 Kantor Pabean.

(2) Dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan = Bebas ke=20 luar Daerah Pabean merupakan barang yang dikenai bea ke luar, bea ke = luar wajib=20 dibayar paling lambat pada saat Pemberitahuan Pabean didaftarkan ke = Kantor=20 Pabean.

(3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat = (1) tidak=20 diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, = pelintas=20 batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau = jumlah=20 tertentu.

(4) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan = Bebas=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di Kawasan Pabean di=20 pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 2=20 ayat (2).

(5) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan = dari=20 kawasan bebas ke luar daerah pabean, sementara menunggu pemuatannya, = dapat=20 ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.

(6) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan = dari=20 Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = jika=20 pengeluarannya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan = cukai.

(7) Pengusaha yang tidak melaporkan pembatalan = pengeluaran barang=20 dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat = (6)=20 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima = juta=20 rupiah).

(8) Ketentuan mengenai pengeluaran barang dari Kawasan = Bebas ke=20 luar Daerah Pabean yang merupakan barang yang dikenai bea ke luar = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang = mengatur=20 mengenai bea ke luar.

(9) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan = Bebas yang=20 dilakukan di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) = merupakan=20 penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang = ke luar=20 Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), = ayat (5)=20 dan ayat (6) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB IV
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS DARI TEMPAT LAIN = DALAM=20 DAERAH PABEAN DAN
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT = LAIN DALAM=20 DAERAH PABEAN

Bagian Pertama
Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas = dari=20 Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan
Perlakuan Perpajakan

Pasal = 14

(1) Pemasukan Barang dari tempat lain dalam Daerah = Pabean ke=20 Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk = sebagaimana=20 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak dipungut PPN dan/atau tidak = dikenakan=20 cukai.

(2) Pemasukan Barang dari tempat lain dalam Daerah = Pabean ke=20 Kawasan Bebas yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang = ditunjuk=20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipungut PPN dan/atau = cukai.

(3) Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah = Pabean ke=20 Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak = dipungut=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dan pengadministrasiannya = dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasukan = barang=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan dan pengadministrasian = sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan atau berdasarkan = Peraturan=20 Menteri.

Bagian Kedua
Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas = ke
Tempat Lain=20 Dalam Daerah Pabean dan Perlakuan Perpajakan

Pasal 15

(1) Barang asal luar Daerah Pabean yang akan = dikeluarkan dari=20 Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib dilunasi bea = masuk, PPN,=20 Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau cukai.

(2) Barang asal Kawasan Bebas dan tempat lain dalam = Daerah Pabean=20 yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah = Pabean,=20 wajib dilunasi PPN dan/atau cukai.

(3) Pelunasan PPN atas pengeluaran barang sebagaimana = dimaksud=20 pada ayat (2) dilakukan oleh Orang yang mengeluarkan barang.

(4) Tata cara pelunasan PPN atas pengeluaran barang = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (2), diatur dengan atau berdasarkan peraturan = Menteri.

(5) Tata cara pelunasan cukai atas pengeluaran barang = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di = bidang=20 cukai.

Pasal 16

(1) Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke = tempat=20 lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean = oleh=20 pengusaha ke Kantor Pabean.

(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat = (1) tidak=20 diwajibkan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, = dan barang=20 kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

(3) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan = Bebas=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di Kawasan = Pabean.

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan = dari=20 Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, sementara menunggu=20 pemuatannya, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.

(5) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan = dari=20 Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 (1) jika pengeluarannya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea = dan=20 cukai.

(6) Pengusaha yang tidak melaporkan pembatalan = pengeluaran barang=20 dari Kawasan Bebas ke tempat lain Daerah Pabean sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 = (lima juta=20 rupiah).

(7) Dalam hal barang yang dibatalkan untuk dikeluarkan = ke tempat=20 lain dalam Daerah Pabean tidak dilaporkan pembatalan pengeluarannya = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (5) merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal = 15 ayat=20 (1), di samping harus membayar sanksi administrasi sebagaimana dimaksud = pada=20 ayat (6), juga diwajibkan untuk melunasi bea masuk, PPN, Pajak = Penghasilan Pasal=20 22, dan/atau cukai.

(8) Dalam hal barang yang dibatalkan untuk dikeluarkan = ke tempat=20 lain dalam Daerah Pabean tidak dilaporkan pembatalan pengeluarannya = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (5) merupakan barang sebagaimana yang dimaksud dalam = Pasal 15=20 ayat (2), di samping harus membayar sanksi administrasi sebagaimana = dimaksud=20 pada ayat (6), juga diwajibkan untuk melunasi PPN dan/atau cukai.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang = ke tempat=20 lain dalam Daerah Pabean diatur dengan atau berdasarkan Peraturan=20 Menteri.

BAB V
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS DARI KAWASAN BEBAS = LAINNYA=20 DAN PENGELUARAN
BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE KAWASAN BEBAS=20 LAINNYA

Bagian Pertama
Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari = Kawasan=20 Bebas Lainnya

Pasal 17Pemasukan barang ke Kawasan Bebas = dari=20 Kawasan Bebas lainnya diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, = tidak=20 dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau pembebasan cukai.

Pasal 18

(1) Barang dari Kawasan Bebas lainnya yang dibongkar di = Kawasan=20 Pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dapat dikeluarkan = dari=20 Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean.

(2) Orang yang mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean = setelah=20 memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran = dari=20 pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar=20 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Penumpang atau awak sarana pengangkut yang membawa = barang=20 dari Kawasan Bebas lainnya, dikecualikan dari pemenuhan Kewajiban Pabean = sebagaima dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan barang ke = Kawasan=20 Bebas dari Kawasan Bebas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = diatur=20 dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pemasukan atau Pengeluaran Barang ke/dari = Kawasan=20 Bebas
dari/ke Tempat Penimbunan Berikat

Pasal 19

(1) Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat = Penimbunan=20 Berikat diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, tidak = dipungut Pajak=20 Penghasilan Pasal 22 dan/atau pembebasan cukai.

(2) Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat = Penimbunan=20 Berikat untuk tujuan diolah lebih lanjut:

a. dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah = Pabean,=20 diberikan penundaan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak = Penghasilan=20 Pasal 22, dan/atau pembebasan cukai;

b. dalam hal barang merupakan barang asal Kawasan Bebas = atau=20 barang asal dalam Daerah Pabean, diberikan pembebasan PPN dan/atau=20 cukai.

(3) Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat = Penimbunan=20 Berikat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada = ayat=20 (2):

a. dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah = Pabean,=20 dipungut bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau = cukai;

b. dalam hal barang merupakan barang asal Kawasan Bebas = atau=20 barang asal dalam Daerah Pabean, dipungut PPN dan/atau = cukai.

Pasal 20

(1) Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke = Kawasan=20 Bebas lainnya dan Tempat Penimbunan Berikat wajib diberitahukan dengan=20 Pemberitahuan Pabean oleh pengusaha ke Kantor Pabean.

(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat = (1) tidak=20 diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, = dan barang=20 kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

(3) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan = Bebas=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di Kawasan = Pabean.

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan = dari=20 Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya dan Tempat Penimbunan Berikat, = sementara=20 menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan = Sementara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang = ke luar=20 Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), = dan ayat=20 (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB VI
PEMBERITAHUAN PABEAN

Pasal 21

(1) Pemberitahuan Pabean dapat disampaikan dalam bentuk = tulisan=20 di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

(2) Tulisan di atas formulir atau data elektronik = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut = Undang-Undang=20 Kepabeanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tentang = penyampaian=20 Pemberitahuan Pabean yang meliputi:

a. bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan = buku=20 catatan pabean;
b. pendaftaran, penyampaian dan penyerahan = Pemberitahuan=20 Pabean;

c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan=20 Pemberitahuan Pabean dan catatan pabean;

d. pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan = Pabean dan=20 buku catatan pabean; dan

e. penggunaan dokumen pelengkap pabean, diatur dengan = atau=20 berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 22

(1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan = Peraturan=20 Pemerintah ini dilakukan oleh pengangkut dan pengusaha yang telah = mendapat izin=20 usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

(2) Dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, Pengusaha menguasakannya = kepada=20 pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan = Pemberitahuan=20 Pabean diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB VII
PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN ATAU = PEROLEHAN/PEMANFAATAN=20 BARANG KENA PAJAK
TIDAK BERWUJUD DAN PENYERAHAN/PEROLEHAN JASA KENA=20 PAJAK

Pasal 23

(1) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud = dan/atau Jasa=20 Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan = dari=20 pengenaan PPN.

(2) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud = dan/atau Jasa=20 Kena Pajak di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

(3) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud = dan/atau Jasa=20 Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya dibebaskan dari = pengenaan=20 PPN.

(4) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud = dan/atau Jasa=20 Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean = dikenakan=20 PPN.

(5) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud = dan/atau Jasa=20 Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak = dipungut=20 PPN.

(6) Penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena = Pajak tidak=20 berwujud dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas, tidak dipungut = PPN.

(7) Penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena = Pajak tidak=20 berwujud dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, dipungut = PPN.

(8) Tata Cara Pelunasan PPN atas Penyerahan Barang Kena = Pajak=20 tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat = (4) dan=20 ayat (7), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal = 24

(1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan = ketentuan=20 larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan = larangan=20 dan/atau pembatasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke atau dari = Kawasan=20 Bebas wajib memberitahukan kepada Menteri.

(2) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak = memenuhi=20 syarat untuk dimasukkan dari luar daerah pabean atau dikeluarkan ke luar = daerah=20 pabean atau ke tempat lain dalam daerah pabean, jika telah diberitahukan = dengan=20 pemberitahuan pabean, atas permintaan pengusaha yang diberi izin usaha = Badan=20 Pengusahaan Kawasan:

a. dibatalkan pengeluarannya dari Kawasan Bebas;
b. = dikeluarkan kembali ke luar daerah pabean; atau

c. dimusnahkan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal = Bea dan=20 Cukai dan Badan Pengusahaan Kawasan, kecuali terhadap barang dimaksud = ditetapkan=20 lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Barang = yang=20 dilarang atau dibatasi untuk:

a. dimasukkan dari luar daerah pabean; atau

b. dikeluarkan ke luar daerah pabean atau ke tempat = lain dalam=20 daerah pabean, yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak = benar=20 ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang = dimaksud=20 ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan = pengawasan dan=20 penatausahaan barang-barang yang dilarang dan/atau dibatasi sebagaimana = dimaksud=20 pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan = Peraturan=20 Menteri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25Dalam = melaksanakan=20 tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan = perundang-undangan lain=20 yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, = pejabat=20 bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara memiliki kewenangan = sebagaimana=20 diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan=20 cukai.

Pasal 26Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara = pemberian=20 informasi kepada Dewan Kawasan dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan diatur = dengan=20 atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 27Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan = pemasukan=20 barang ke Kawasan Bebas atau pengeluaran barang dari Kawasan Bebas = menggunakan=20 ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 28Ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam = peraturan=20 perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan tetap berlaku di = Kawasan=20 Bebas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29Pada saat = Peraturan=20 Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang = Perlakuan=20 Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi = Pembangunan=20 Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun (Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Tahun 1995 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik = Indonesia Nomor=20 3604); dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang = Perlakuan=20 Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan = Berikat=20 Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun = 2003 Nomor=20 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514) sebagaimana = telah=20 beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun = 2005,

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum = diatur=20 dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah=20 ini.

Pasal 30Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai = berlaku:

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada = tanggal=20 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan = pengundangan=20 Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari=20 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG=20 YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari = 2009
MENTERI=20 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI=20 MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN = 2009=20 NOMOR 15.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK = INDONESIA
NOMOR 2=20 TAHUN 2009
TENTANG
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI = SERTA=20 PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA = BERADA DI=20 KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN = PELABUHAN=20 BEBAS
I. UMUM

Dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas = perdagangan=20 internasional yang mendatangkan devisa bagi negara dan dalam rangka = meningkatkan=20 penanaman modal baik asing maupun dalam negeri serta memperluas lapangan = kerja,=20 telah diatur pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas = dengan=20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang = Kawasan=20 Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan menjadi=20 undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana telah = diubah=20 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 = tentang=20 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 yang telah ditetapkan = menjadi=20 undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007.

Kawasan yang ditetapkan sebagai daerah perdagangan = bebas=20 dan/atau pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan = Bebas, adalah=20 suatu kawasan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, = sepanjang=20 menyangkut bea masuk, cukai, PPN diperlakukan sama dengan di luar Daerah = Pabean=20 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan = perundang-undangan.

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan kawasan = perdagangan bebas=20 dan pelabuhan bebas, diperlukan pengaturan mengenai perlakuan perpajakan = termasuk pemberian fasilitas PPN dan PPnBM dalam kerangka Pasal 16B=20 Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai = Barang=20 dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah = beberapa kali=20 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 = tentang=20 Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun = 2006,=20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan = pengawasan=20 pemasukan atau pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan = yang telah=20 ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan = bebas.

Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat = lain dalam=20 Daerah Pabean diberlakukan semua ketentuan di bidang impor dan = pengeluaran=20 barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean diberlakukan semua = ketentuan=20 dibidang ekspor. Atas pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke = Kawasan Bebas=20 dan pemasukan dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas = berlaku=20 seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan=20 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun = 2006.

II.=20 PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke = atau yang=20 dikeluarkan dari Kawasan Bebas memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, = pemenuhan Kewajiban Pabean ditetapkan hanya dapat dilakukan di Kantor=20 Pabean.
Penegasan bahwa pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di = Kantor Pabean=20 maksudnya yaitu jika kedapatan barang dibongkar atau dimuat di suatu = tempat yang=20 tidak ditunjuk sebagai Kantor Pabean berarti terjadi pelanggaran = terhadap=20 ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "sanksi di bidang kepabeanan" = adalah sanksi=20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang=20 Kepabeanan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Termasuk dalam pengertian bea masuk adalah bea masuk = anti=20 dumping, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk tindakan=20 pembalasan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat = mengenai=20 Pemberitahuan Pabean yang diajukan terhadap barang yang akan dimasukkan = ke=20 Kawasan Bebas dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian = terhadap=20 dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan secara = selektif=20 dengan mempertimbangkan kepentingan pengawasan pemasukan barang ke = Kawasan=20 Bebas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam = kaitannya dengan=20 upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar = dunia,=20 diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi pengusaha. Dengan = demikian,=20 pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang yang = dikeluarkan=20 dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean harus diupayakan seminimal = mungkin=20 sehingga hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya.
Untuk = memperoleh=20 data dan penilaian yang tepat mengenai Pemberitahuan Pabean yang = diajukan, pasal=20 ini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk dalam hal-hal tertentu = dapat=20 menetapkan ketentuan tentang pemeriksaan fisik atas barang=20 ekspor.

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur kewajiban bagi pengangkut untuk = memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkutnya sebelum sarana = pengangkut=20 tiba di Kawasan Pabean, baik terhadap sarana pengangkut yang melakukan=20 kegiatannya secara reguler (liner) maupun sarana pengangkut yang tidak = secara=20 teratur berada di Kawasan Pabean (tramper). Hal ini dimaksudkan = untuk=20 lebih meningkatkan pengawasan pabean atas barang impor dan/atau barang=20 ekspor.
Yang dimaksud dengan saat kedatangan sarana pengangkut = yaitu:

a. saat lego jangkar di perairan pelabuhan untuk sarana = pengangkut melalui laut;

b. saat mendarat di landasan bandar udara = untuk=20 sarana pengangkut melalui udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "manifes" yaitu daftar barang = niaga yang=20 dimuat dalam sarana pengangkut.

Ayat (4)

Pemberitahuan Pabean pada ayat ini berisi informasi = tentang=20 semua barang niaga yang diangkut dengan sarana pengangkut, baik barang = impor,=20 barang ekspor, maupun barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat = lain=20 dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan mengenai berlabuh pada ayat ini dihitung = sejak=20 kedatangan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada penjelasan ayat=20 (1).

Ayat (7)

Pada dasarnya barang impor hanya dapat dibongkar = setelah=20 diajukan Pemberitahuan Pabean tentang kedatangan sarana pengangkut. Akan = tetapi,=20 jika sarana pengangkut mengalami keadaan darurat seperti mengalami = kebakaran,=20 kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki, terjebak dalam cuaca buruk, = atau=20 hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia dapat diadakan = pengecualian=20 dengan melakukan pembongkaran tanpa memberitahukan terlebih dahulu = tentang=20 kedatangan sarana pengangkut.
Huruf a

Yang dimaksud dengan Kantor Pabean terdekat yaitu = Kantor Pabean=20 yang paling mudah dicapai.
Melaporkan keadaan darurat sebagaimana = dimaksud=20 dalam ketentuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan radio panggil, = telepon,=20 atau faksimile.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sanksi di bidang kepabeanan" = adalah sanksi=20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan.

Ayat = (3)

Kewajiban pada ayat ini yang harus dilakukan oleh = pengangkut=20 atau kuasanya yaitu memberitahukan kedatangan sarana pengangkut dengan=20 Pemberitahuan Pabean kepada pejabat bea dan cukai dan dokumen tersebut = harus=20 memuat atau berisi semua barang yang diangkut di dalam sarana pengangkut = tersebut, baik berupa barang dagangan maupun bekal kapal. Apabila jumlah = barang=20 yang dibongkar kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam Pemberitahuan = Pabean,=20 pengangkut berdasarkan ketentuan pada ayat ini dianggap telah memasukkan = barang=20 impor tersebut ke peredaran bebas sehingga selain wajib membayar bea = masuk atas=20 barang yang kurang dibongkar tersebut, juga dikenai sanksi administrasi = berupa=20 denda, jika yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan = barang=20 yang dibongkar tersebut bukan karena kesalahannya.
Dalam hal barang = yang=20 diangkut dalam kemasan, yang dimaksud dengan jumlah barang yaitu jumlah=20 kemasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penimbunan barang di = tempat=20 penimbunan sementara bukan merupakan keharusan karena penimbunan = tersebut hanya=20 dilakukan dalam hal barang tidak dapat dikeluarkan dengan=20 segera.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dikeluarkan" yaitu, pengeluaran = barang=20 dari Kawasan Pabean ke Kawasan Bebas, tempat lain dalam Daerah Pabean, = maupun ke=20 luar Daerah Pabean.

Ayat (3)

Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa = bermaksud untuk=20 mengelakkan pembayaran bea masuk, karena telah diajukan Pemberitahuan = Pabean dan=20 bea masuknya telah dilunasi, akan tetapi karena pengeluarannya tanpa = persetujuan=20 pejabat bea dan cukai, atas pelanggaran tersebut dikenai sanksi = administrasi=20 berupa denda.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penumpang" yaitu setiap orang = yang=20 melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana = pengangkut, tetapi=20 bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
Yang dimaksud = dengan=20 "awak sarana pengangkut" yaitu setiap orang yang karena sifat = pekerjaannya harus=20 berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana = pengangkut.
Yang=20 dimaksud dengan "diberitahukan" yaitu menyampaikan pemberitahuan secara = lisan=20 atau tertulis.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "persetujuan pejabat bea dan = cukai" yaitu=20 penetapan pejabat bea dan cukai yang menyatakan bahwa barang tersebut = telah=20 dipenuhi Kewajiban Pabean berdasarkan Undang-Undang = Kepabeanan.

Ayat=20 (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pemberitahuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai sarana = untuk=20 melakukan pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Daerah=20 Pabean.
Yang dimaksud pengusaha pada ayat ini yaitu pengusaha yang = telah=20 mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

Ayat (2)

Pengenaan bea ke luar pada ayat ini dimaksudkan untuk = melindungi=20 kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor = di pasar=20 internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "dibatalkan" yaitu dibatalkan = seluruhnya=20 atau sebagian.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "sanksi di bidang kepabeanan" = adalah sanksi=20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A Undang-Undang = Kepabeanan.

Ayat=20 (10)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Fasilitas PPN tidak dipungut hanya diberikan apabila = Barang Kena=20 Pajak tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas melalui = pelabuhan atau=20 bandar udara yang ditunjuk dan dibuktikan dengan dokumen kepabeanan yang = telah=20 diendorse/disetujui oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak.
Yang = dimaksud=20 dengan tempat lain dalam Daerah Pabean adalah Daerah Pabean selain = Kawasan Bebas=20 dan Tempat Penimbunan Berikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PPN yang terutang wajib dilunasi oleh orang yang = mengeluarkan=20 barang, sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Bebas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pemberitahuan Pabean pada ayat ini dimaksudkan agar = kewajiban=20 pembayaran bea masuk, PPN, cukai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 serta = ketentuan=20 larangan dan pembatasan atas barang asal luar Daerah Pabean telah = dipenuhi=20 sebelum ke luar dari Kawasan Bebas menuju tempat lain dalam Daerah=20 Pabean.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penumpang yaitu setiap orang yang = melintasi=20 perbatasan wilayah Kawasan Bebas dengan menggunakan sarana pengangkut, = tetapi=20 bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
Yang dimaksud = dengan=20 awak sarana pengangkut yaitu setiap orang yang karena sifat pekerjaannya = harus=20 berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana = pengangkut.

Ayat=20 (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dibatalkan" yaitu dibatalkan = seluruhnya=20 atau sebagian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Data elektronik (softcopy) yaitu informasi atau = rangkaian=20 informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang = diterima,=20 direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi = secara=20 elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data = elektronik,=20 optikal, atau cara lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada dasarnya undang-undang ini menganut prinsip bahwa = semua=20 pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabean. Mengingat tidak = semua=20 pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan tata laksana = kepabeanan atau=20 karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban pabean, = ayat ini=20 memberi kemungkinan pemberian kuasa penyelesaian kewajiban pabean kepada = pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang terdaftar di Kantor=20 Pabean.
Pengusaha semacam ini sebelumnya telah ada dan di dalam = praktik=20 sehari-hari dikenal dengan nama Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), = Ekspedisi=20 Muatan Kapal Udara atau Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMKU/EMPU), atau = pengusaha jasa transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan kewenangan pejabat bea dan cukai=20 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu kewenangan pejabat bea dan = cukai=20 untuk:

a. menggunakan senjata api sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 74=20 Undang-Undang Kepabeanan;

b. menggunakan kapal patroli sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 75=20 Undang-Undang Kepabeanan;

c. meminta bantuan instansi lain sebagaimana dimaksud = dalam Pasal=20 76 Undang-Undang Kepabeanan;

d. menegah barang dan/atau sarana pengangkut = sebagaimana dimaksud=20 dalam Pasal 77 Undang-Undang Kepabeanan;

e. melakukan pengawasan dan penyegelan sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 78, Pasal 79 Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-Undang = Kepabeanan;

f. melakukan pemeriksaan atas barang sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 82, Pasal 82A, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 85A = Undang-Undang=20 Kepabeanan;

g. melakukan pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud = dalam=20 Pasal 86 dan Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan;

h. melakukan pemeriksaan bangunan dan tempat lain = sebagaimana=20 dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang-Undang = Kepabeanan;

i. melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Kepabeanan;

j. melakukan pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud = dalam Pasal=20 92 Undang-Undang Kepabeanan; dan

k. kewenangan lainnya yang diatur = dalam=20 Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud ketentuan lainnya pada Pasal ini adalah = ketentuan=20 mengenai:
a. tarif dan nilai pabean;

b. bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk = tindakan=20 pengamanan, dan bea masuk pembalasan;

c. tidak dipungut, = pembebasan,=20 keringanan, dan pengembalian bea masuk;
d. tanggung jawab bea = masuk;
e.=20 pembayaran, penagihan utang, dan jaminan;
f. tempat penimbunan di = bawah=20 pengawasan pabean;
g. pembukuan;

h. larangan dan pembatasan impor atau ekspor, = penangguhan impor=20 atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan=20 penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan = lintas=20 negara;

i. barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang = dikuasai=20 negara, dan barang yang menjadi milik negara;

j. keberatan dan=20 banding;
k. ketentuan pidana; dan
l. penyidikan.

Pasal = 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas