Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN=20 2009
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN = RAHMAT=20 TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan = ketentuan=20 Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai = Politik, perlu=20 menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai=20 Politik;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) = Undang-Undang Dasar=20 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai = Politik=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan = Lembaran Negara=20 Republik Indonesia Nomor 4801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG = BANTUAN=20 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan=20 Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat = nasional dan=20 dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas = dasar=20 kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela = kepentingan=20 politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara = keutuhan Negara=20 Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang = Dasar Negara=20 Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang = bersumber dari=20 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja = Daerah=20 yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang = mendapatkan kursi=20 di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan = Dewan=20 Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan = jumlah=20 perolehan suara.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya = disingkat=20 APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui = oleh=20 Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya = disingkat=20 APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang = ditetapkan dengan=20 peraturan daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat = DPR.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, selanjutnya = disingkat=20 DPRD provinsi.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, = selanjutnya=20 disingkat DPRD kabupaten/kota.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari = APBN/APBD=20 diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = adalah=20 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD=20 kabupaten/kota.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = diberikan=20 secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan=20 suara.

Pasal 3

(1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan = kepada=20 Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.

(2) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi = diberikan=20 kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD = provinsi.

(3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD = kabupaten/kota=20 diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi = di DPRD=20 kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada = Partai=20 Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan = pada=20 jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD=20 kabupaten/kota.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD = provinsi, dan=20 DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada = hasil=20 penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan = Umum.

Pasal 5

(1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil = Pemilu DPR=20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil = penghitungan=20 jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan = jumlah=20 perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan = kursi=20 periode sebelumnya.

(2) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil = Pemilu DPRD=20 provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada = hasil=20 penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran = sebelumnya=20 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi = Partai=20 Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

(3) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil = Pemilu DPRD=20 kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan = pada hasil=20 penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran=20 sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD = kabupaten/kota=20 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

(4) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari = APBN/APBD=20 dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil = Pemilu=20 DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada = ayat (1),=20 ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil = Pemilu DPR,=20 DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.

BAB III
PENGAJUAN DAN PENYALURAN
BANTUAN = KEUANGAN

Bagian=20 Kesatu
Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 6

(1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 2=20 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah/pemerintah daerah untuk = menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai = Politik.

(2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 (1) diajukan oleh:

a. Pengurus Pusat Partai Politik kepada Pemerintah = melalui=20 Menteri Dalam Negeri;

b. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat = provinsi=20 kepada gubernur; dan

c. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat = kabupaten/kota kepada=20 bupati/walikota.

(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat = (1)=20 ditandatangani oleh:

a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain = yang=20 terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Dewan Pengurus = Pusat=20 Partai Politik;

b. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan = Pimpinan=20 Daerah Partai Politik tingkat provinsi; dan

c. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan = Pimpinan=20 Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai = berikut:

a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu = oleh Komisi=20 Pemilihan Umum;

b. susunan kepengurusan Partai Politik yang = sah;
c.=20 rekening kas umum Partai Politik;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) = Partai=20 Politik;
e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; = dan

f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan = keuangan=20 tahun anggaran sebelumnya.

(2) Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota = melakukan=20 verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana = dimaksud pada=20 ayat (2), Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota membentuk tim=20 verifikasi.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) = dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal = 8

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum = Partai=20 Politik tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas permintaan = Menteri=20 Dalam Negeri.

(2) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum = Partai=20 Politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur.

(3) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum = Partai=20 Politik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh = bupati/walikota.

BAB IV
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal = 9Bantuan=20 keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan = pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 10

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud = dalam Pasal=20 9 berkaitan dengan:

a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat = dalam=20 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif = masyarakat dalam=20 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun = karakter=20 bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan = bangsa.

(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender = untuk=20 membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 11Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 9 berkaitan dengan:
a. administrasi umum;
b. = berlangganan daya=20 dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan = peralatan=20 kantor.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Partai Politik wajib membuat laporan = pertanggungjawaban=20 penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan=20 APBN/APBD.

(2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban = sebagaimana dimaksud=20 pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan = memelihara bukti=20 penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 13Partai Politik wajib menyampaikan laporan=20 pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber = dari dana=20 bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah = setelah=20 diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud = dalam Pasal=20 13 disampaikan kepada:

a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai = Politik=20 tingkat pusat;
b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; = dan
c.=20 bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud = pada ayat (1)=20 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan = Pemeriksa=20 Keuangan.

Pasal 15Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud = dalam=20 Pasal 13 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 16Partai Politik yang melanggar ketentuan = sebagaimana=20 dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian = bantuan=20 keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun = anggaran=20 berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang = mendapatkan kursi=20 di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2004 = diberikan=20 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan = Keuangan=20 Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD=20 provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009.

(2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang = mendapatkan kursi=20 di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009 = diberikan=20 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak diresmikannya = keanggotaan=20 DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun = 2009.

(3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai = Politik=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional = berdasarkan=20 rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPR, DPRD = provinsi, dan=20 DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun = anggaran=20 2009.

(4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai = Politik=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai = sejak=20 diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota = hasil=20 Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran = 2009.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18Pedoman = tata cara=20 penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan = laporan=20 pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diatur = lebih=20 lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai = berlaku,=20 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada = Partai=20 Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, = Tambahan=20 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) dicabut dan dinyatakan = tidak=20 berlaku.

Pasal 20Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada = tanggal=20 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan = pengundangan=20 Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari=20 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG=20 YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari = 2009
MENTERI=20 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI=20 MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN = 2009=20 NOMOR 18.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK = INDONESIA
NOMOR 5=20 TAHUN 2009
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI = POLITIK
I.=20 UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun = 2008=20 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Januari 2008, Peraturan Pemerintah = Nomor=20 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak = sesuai=20 dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan peraturan = pemerintah=20 yang baru.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai = Politik=20 mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya = konsolidasi=20 demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada = penguatan=20 sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan = akuntabilitas=20 pengelolaan keuangan Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik = berhak=20 memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan=20 perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai = Politik=20 yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota = yang=20 penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selain itu, Partai Politik berkewajiban = menyampaikan laporan=20 pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/APBD = kepada=20 Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai = Politik yang=20 melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa = penghentian=20 bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam = tahun=20 anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, penetapan = besaran=20 bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak dengan menetapkan harga = nominal=20 untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil = penghitungan=20 jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah = perolehan=20 suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode=20 sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan = sama=20 dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu dikalikan dengan jumlah = perolehan=20 suara hasil Pemilu.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan = sebagai=20 dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan = politik dan=20 operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka = penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik = bagi=20 anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang = sadar akan=20 hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan=20 bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Susunan kepengurusan Partai Politik yang sah adalah = yang=20 terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi = Manusia.
Susunan=20 kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota = yang sah=20 adalah sebagaimana yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai = Politik yang=20 terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi = Manusia.

Huruf=20 c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "administrasi umum" antara lain = belanja=20 keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat Partai Politik, = dan=20 ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional = sekretariat Partai=20 Politik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "daya dan jasa" antara lain = telepon,=20 listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.

Huruf = c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas