LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
| No. 151, 2005 |
KEUANGAN. GAJI. PNS. PERATURAN |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN
2005
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN
1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa dalam rangka menjamin
terpenuhinya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan gaji yang diterima dan
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil, perlu mengubah besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan
Pemerintah;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah enam
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal I
1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17), sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 berlaku sejak tanggal 1
Januari 2006.
Pasal IIPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember
2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember
2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD
INTERIM,
YUSRIL IHZA MAHENDRA
Lampiran ...
