Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Jln. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Faks: (021) 520 5310 - Email:
Website: http://www.djpp.depkumham.go.id

Teks tidak dalam format asli.
Kembali




LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 15, 1987 AGRARIA. Warganegara. Kesejahteraan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1987
TENTANG
PENYEDIAAN PENGGUNAAN TANAH
UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan, sebagai akibat pertambahan penduduk dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, diperlukan lebih banyak penyediaan tanah oleh karena itu harus diusahakan agar setiap penggunaan tanah dilakukan secara lebih produktif dan efisien;
b. bahwa berhubung dengan itu penggunaan tanah untuk tempat pemakaman di samping harus memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya juga harus memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka Begraafplaatsen Ordonnantie Staatsblad 1864 Nomor 196 jo. Staatsblad 1904 Nomor 496 yang mengatur tempat untuk tempat pemakaman dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau lagi;
d. bahwa untuk mengatur hal-hal yang tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali masalah penyediaan dan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
a. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
b. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaa 1.
c. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
d. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
e. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunya sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
f. Kota adalah wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Ibukota Kecamatan dan Kota lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tingkat II/Walikotamadya.
h. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II.
i. Pemerintah Daerah adalah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

BAB II
PENUNJUKAN, PENETAPAN, DAN PEMBERIAN
HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN
TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2
(1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat II di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
(3) Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.
(4) Penetapan dan pemberian hak atas tanah Tempat Pemakaman Khusus diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3
(1) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.
(2) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik.

Pasal 4
(1) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.
(2) Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.
(3) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 21/2 (dua setengah) meter x 11/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 11/2 (satu setengah) meter.

BAB III
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM
DAN TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

Pasal 5
(1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
(3) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh suatu Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan dengan izin Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan izin Gubernur.
(4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6
(1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2) Dalam pelaksanaan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat pemakaman Bukan Umum harus memperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
(3) Dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Daerah mengusahakan agar tidak memberatkan warga masyarakat, dan bagi pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan dikelola secara komersial.

Pasal 7
Ketentuan mengenai Pengelolaan Tempat Pemamakam Khusus diatur labih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8
(1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta.
(2) Pengawasan terhadap pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
(3) Apabila ada penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Pemerintah Daerah dapat menutup pemakaian dan penggunannya.
(4) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah terhadap penggunaan pemakaman dengan tarif yang wajar.

BAB IV
KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 9
(1) Untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun Krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pengelolaan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Keagamaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
(3) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 10
Penetapan lokasi untuk Tempat Penyimpanan Jenazah seesuai dengan adat yang masih berlaku di suatu Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (3), adat budaya Daerah setempat serta sifat dan keadaan khusus daerah yang bersangkutan.

Pasal 11
Penyelenggaraan pengelolaan Krematorium dan Tempat Penyimpanan jenazah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB V
PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 12
(1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).
(2) Pemindahan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah ke tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
(3) Berkas Tempat Pemakaman Umum dan bekas Tempat Pemakaman Bukan Umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Partikelir, Tempat Pemakaman Khusus, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang telah ada disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan pendapat Menteri lain yang berkepentingan.

Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mangetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indoneisa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH.

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 3350 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1987
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

UMUM

1. Sehubungan dengan semakin langkanya tanah, sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 Bab IV Pola Umum Repelita IV sub D 27 memerintahkan: "Pemanfaatan tanah harus sungguh sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.
Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah." Penggarisan seperti tersebut di atas terdapat pula dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang memberikan penekanan kewajiban dan tanggung jawab kepada Negara dan Bangsa Indonesia agar bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dipelihara dan dikembangkan peruntukan dan pengunaannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam usaha melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, terhadap penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman telah dijumpai banyak masalah yang timbul ditinjau dari berbagai segi yaitu:
a. Lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota.
b. Pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang.
c. Dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman.
d. Kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
e. Kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.

2. Keadaan tersebut di atas jelas bertentangan dengan usaha Pemerintah untuk mewujudkan tata tertib bidang pertanahan, sehingga perlu ditata kembali dan disusun sebagai pedoman serta landasan hukum yang mantap dengan tujuan agar:
a. Penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yang mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunya keseimbangan hidup;
b. Pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan tempat pemakaman secara serasi dan seimbang mengingat persediaan tanah yang ada pada kenyataannya terbatas, kebutuhan Negara, masyarakat, dan perorangan terus meningkat jenis maupun volumenya.

3. Pada zaman Hindia Belanda terdapat beberapa peraturan yang berkenaan dengan masalah tempat pemakaman, antara lain:
a. Staatsblad 1864 Nomor l96 juncto
b. Staatsblad 1896 Nomor 46 juncto
c. Staatsblad 1904 Nomor 496.
Di samping itu terdapat beberapa ketentuan penyerahan urusan mengenai pemakaman kepada Pemerintah Propinsi, antara lain:
a. Staatsblad 1925 Nomor 378.
b. Staatsblad 1929 Nomor 227.
c. Staatsblad 1928 Nomor 295.
Adapun ketentuan-ketentuan tersebut di atas, lebih banyak dititik beratkan pada masalah pemakaman orang-orang yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.
Berdasarkan Begraaplaatsen Ordonantie Staatsblad 1864 Nomor 196 juncto Staatsblad 1904 Nomor 496 tersebut di atas terdapat tiga macam tempat pemakaman yaitu:
a. Tempat Pemakaman Umum
b.Tempat Pemakaman Khusus.
c. Tempat Pemakaman Partikelir.
Seiring dengan cita-cita Undang-undang Pokok Agraria untuk mewujudkan tertib di bidang pertanahan sebagaimana antara lain ditentukan dalam Pasal 14, maka sebenarnya ketentuan Ordonantie yang mengatur tempat pemakaman tersebut perlu ditinjau dan diatur kembali.
Selama ini karena peraturan pelaksanaan Pasal 14 Undang-undang Pokok Agraria mengenai pengaturan tanah untuk keperluan kuburan belum ada, maka Ordonantie-ordonantie tersebut masih diberlakukan.
Peraturan Pemerintah ini dengan demikian dan merupakan pelaksanaan penertiban penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dalam rangka Undang-undang Pokok Agraria. Dengan ditetapkannya Peraturan Peme- rintah ini maka ketentuan-ketentuan dalam Ordonantie yang mengatur tempat pemakaman tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Dalam rangka penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah di lingkungan Pekerjaan Umum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 diserahkan beberapa urusan di antaranya termasuk urusan tempat pemakaman. Di samping itu dengan Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 28 Agustus Tahun 1957 Nomor Ka.0.23/2/2 dan tanggal 3 Maret Tahun 1959 diatur mengenai Tempat Pemakaman Partikelir yang harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Pengelolaan tanah tempat pemakaman di Indonesia dewasa ini kenyataannya dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:
a. Tempat Pemakaman Umum Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, di mana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.
Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Umum tersebut.
Pengaturan atas Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat.
b. Tempat Pemakaman Bukan Umum.
Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya dalam menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan.
c. Tempat Pemakaman Khusus.
Di samping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali (Makam Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imegiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda di tujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.
d. Krematorium.
Tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazeh yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
e. Tempat Penyimpanan Jenazah.
Menurut adat yang masih berlaku di berbagai tempat di Indonesia, dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah di dalam tanah malainkan menyimpan jenazah-jenazah di dalam lubang-lubang atau gua-gua ataupun menempatkan jenazah di tempat-tempat yang terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
Sepanjang adat tersebut masih ada dan berlaku pada suatu kelompok masyarakat, maka Pemerintah Daerah menentukan lokasinya.

6. Pemindahan lokasi Tempat Pemakaman Umum.
Dalam hal pemindahan lokasi temapt pemakaman yang ditentukan Pemerintah Daerah karena kepentingan aspek perkotaan maupun dengan alasan tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Kota, maka penetapan pemindahan lokasi bagi Tempat Pemakaman Umum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD setempat dan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, sedangkan bagi Tempat Pemakaman Bukan Umum dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 dan disahkan Menteri Dalam Negeri.
Pemanfaatan tanah bekas lokasi tempat pemakaman tersebut ditekankan untuk keperluan sosial dan/atau keagamaan atau kepentingan umum lainnya seperti pembangunan Kantor Pemerintah.

7. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai kemudahan dalam pengurusan pemakaman jenazah, pencegahan komerisalisasi tanah tempat pemakaman, dan memelihara nilai-nilai keagamaan terhadap kematian seseorang serta penggunaan tanah bekas tempat pemakaman yang harus digunakan bagi kepentingan umum terutama yang erat kaitannya dalam bidang keagamaan.
8. Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur pokok-pokoknya saja, maka mengenai ketentuan pelaksanaannya dan langkah-langkah lebih lanjut yang perlu diambil, dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah setempat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh Badan-badan Swasta, baik yang bersifat sosial maupun keagamaan termasuk di dalamnya tanah wakaf. Mengenai tanah wakaf diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di mana status tanahnya dengan Hak Milik.
Huruf c
Tempat Pemakaman Khusus menyangkut tempat pemakaman yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan budaya serta nilai kepahlawanan bangsa oleh karenanya perlu diatur dengan peraturan tersendiri, karena menyangkut berbagai aspek pembangunan bangsa.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Terhadap penunjukan dan penetapan lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum oleh Kepala Daerah Tingkat II, diperlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri guna pengendalian secara nasional terhadap tempat pemakaman yang dikelola oleh swasta.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Terhadap tanah Tempat Pemakaman Bukan Umum dapat diberikan status Hak Pakai yang dapat diperpanjang, sedangkan bagi tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman diberikan status Hak Milik karena fungsi wakaf pada dasarnya bersifat kekal.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal seseorang pada waktu meninggal dunia tidak diketahui identitasnya, penguburannya ditempatkan di Tempat Pemakaman Umum.
Ayat (3)
Penentuan batas maksimum penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman adalah untuk menertibkan serta untuk menjaga, agar pemakaian tanah tidak berlebihan. Bagi keluarga jenazah yang bersangkutan bila dikehendaki dapat dipergunakan satu tempat pemakaman untuk lebih dari satu jenazah.
Dalam hal suatu tempat menurut kondisi tanah dan/atau wilayahnya tidak memungkinkan untuk mencapai kedalaman 1 1/2 (satu setengah) meter, dapat dilakukan kurang dari ketentuan tersebut.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah:
a.Kepala Desa,
b.Lembaga Musyawarah Desa.
Ayat (3)
Setiap Tempat Pemakaman Bukan Umum harus dikelola oleh suatu Badan atau Badan Hukum sehingga dengan demikian tidak dibolehkan adanya Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh Perorangan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemakaian tanah pada Tempat Pemakaman Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan tarif yang ringan dan wajar, sedangkan bagi pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan untuk mengkomersilkannya, di lain pihak setiap makam harus diusahakan secara sederhana dan tidak terlebihan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Pengaturan administrasi pengelolaan Tempat Pemakaman adalah mengenai tanggung jawab petugas pencatat tentang identitas, letak makam, tanggal pemakaman dan lain-lain serta bentuk administrasi pencatatan bagi setiap jenazah yang dimakamkan.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah dapat dijadikan alasan untuk menutup sementara dengan tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan dapat menutup selamanya apabila penyimpangan dimaksud berkelanjutan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Dalam hal penyimpanan jenazah menurut adat yang.masih berlaku atau karena keadaan alam mempunyai sifat khusus seperti Daerah Bali dan Tana Toraja, jenazah tidak ditempatkan di daerah tempat pemakaman sebagaimana umumnya di Daerah-daerah lain.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam menetapkan lokasi-lokasi tempat penyimpanan jenazah dalam menurut adat ini harus mempertimbangkan:
1. Agar jenazah terhindar dari gangguan orang/binatang
2.Tidak mengganggu kehdupan sehari-hari dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hambatan bagi peningkatan mutu lingkungan antara lain keadaan yang merusak:
a. Keserasian dan keseimbangan lingkungan;
b. Fungsi Pemukiman;
c. Keindahan.
Ayat (2)
Pemindahan yang dimaksud dalam pasal ini tidak senantiasa berarti disediakan lokasi baru, akan tetapi dapat juga ditampung pada lokasi yang sudah ada yang telah disesuaikan dengan Rencana Tata Kota dan Rencana Pembangunan Daerah serta ketentuan Pasal 2 ayat (3).
Dalam hal pemindahan kerangka jenazah secara perorangan pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah ini adalah terhadap hak atas tanah, dan segi-segi pengelolahan tempat pemakaman.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

ke atas
LDj © 2004 ditjen pp