Perpres 8-2006

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembendaharaan Negara, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dan istilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 agar selaras dengan undang-undang yang dimaksud;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara pengumuman dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. bahwa untuk lebih memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanaan sertifikasi bagi pejabat pembuat komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, dipandang perlu mengatur batas waktu kewajiban syarat sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

d. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden tahun 2004 Nomor 72 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Tahun 2005 Nomor 70;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Tahun 2005 Nomor 70, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diubah, dan ditambah 3 ( tiga) angka baru yakni angka 23, angka 24 dan angka 25, serta di antara angka 1 dan angka 2 disisipkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 1a, angka 1b, dan angka 1c, dan di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 8a, serta ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 7 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

1a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

1b. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1c. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Dihapus.

3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;

4. Dihapus.
5. Dihapus.
6. Dihapus.
7. Dihapus.

8. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa.

8a. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN, Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa di lingkungan Departemen / Lembaga / Sekretariat Lembaga Tinggi Negara / Pemerintah Daerah / Komisi/ BI / BHMN / BUMN / BUMD.

9. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).

10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

11. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku. Barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

12. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan kontruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

13. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

14. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.

15. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).

16. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (procurement Unit).

17. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuatan Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

18. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

19. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa.

20. Kemitraan adalah kerjasama usaha anatara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

21. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)/penyedia barang/jasa.

22. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah).

23. Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

24. Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur.

25. Website pengadaan nasional adalah website yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana pengadaan barang / jasa di Departemen / Lembaga / komisi / BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD dan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah."

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah:

a. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional ;

b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa ;

c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa ;

d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa ;

e. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan ;
f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional ;

g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia, pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas;

i. mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi."

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4A

(1) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf I, dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden.

(2) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar provinsi.

(3) Menteri Negara Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur melaksanakan pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

(4) Segala biaya yang timbul dalam rangka pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9(1) Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas moral;
b. memiliki disiplin tinggi;

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;

d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

(2) Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD.

(3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah:

a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan unit/layanan pengadaan sesuai kewenangannya;

e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan;

j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

(4) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai APBN/APBD.

(5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

(6) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan."

5. Judul Paragraf Kedua Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Paragraf Kedua
Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)"

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (8) diubah, dan di antara Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat, yakni (2a), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

(1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan.

(2a) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).

(3) Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.

(3a) Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, anggota panitia pengadaan berasal dari instansinya sendiri atau instansi teknis Pemerintah, dan dapat menyertakan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana.

(4) Panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

b. memenuhi keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat/pengadaan/unit layanan pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden ini;

e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan;

f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/unit Layanan Pengadaan (procurement Unit) meliputi sebagai berikut:

a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
c. menyiapkan dokumen pengadaan;

d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;

e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
g. mengusulkan calon pemenang;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;

i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

(6) Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

(7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

(8) Dilarang duduk sebagfai panitia/pejabat pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit):

a. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara;

b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat Jenderal Departemen / Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen / Badan Pengawas Daerah Provinsi / Kabupaten /Kota, Pengawasan Internal BI / BHMN / BUMN / BUMD kecuali menjadi panitia / pejabat pengadaan / anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang / jasa yang dibutuhkan instansinya;

c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang berugas menandatangani surat perintah membayar."

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

(1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum.

(2) Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

(3) Dalam jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

(4) Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh hal yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan."

8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20APengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum sebagai mana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan metode pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurag-kurangnya di:

1) surat kabar provinsi di lokasi kegiatan yang bersangkutan;

2) satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah pennyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut yang berdomosili di provinsi setempat kurang dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa.

3) untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan yang bersangkutan."

b. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan."

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

(1) Pemilihan penyedia jasa konsultasi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum, dan dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung.

(2) Seleksi umum sebagai mana dimaksud ayat (1) merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas yang sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

(3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4) Dalam hal metode seleksi umum atau seleksii terbatas dinilai tidakefisien dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan seleksi langsung, yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultasi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultasi yang dipilih langsung dan diumummmkan sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional.

(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukaan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultasi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negoisasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

10. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25A

(1) Untuk pengadaan jasa konsultasi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib diumumkan sekurang-kurangnyaaa di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.

(2) Untuk pengadaan jasa konsultasi dengan metode seleksi umum yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan dan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dalam hal untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnyaa 5 (lima) penyedia jasa konsultasi di kabupaten/kota/provinsi yang bersangkutan."

11. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 44

(1) Pengadaan barang/jasa supaya mangacu pada daftar inventarisasi barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, jenis,dan kelompok barang/jasa.

(2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyerbarluasan informasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan oleh deparetemen yang membidangi perindustrian."

12. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 48

(1) Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah pengangkatannya, menyususn organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.

(2) Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.

(3) Pejabat Pembuat komitmen wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.

(4) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

(5a) Dalam hal berdasarkan tembusan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh unit pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKP menilai terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, maka BPKP dapat menindaklanjutinya.

(6) Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau memerlukan penjelasan.

(7) Masyarakat yang tidak puas terhadap tanggapan atau informasi yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengadukan kepada Menteri / PanglimaTNI / Kapolri / Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin Lembaga / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD."

13. Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b diubah, sehingga Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"b. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi:

1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut:

a) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di website pengadaan nasional. penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/propinsi minimal dilakukan 1 (satu) kali tayang pada awal masa pengumuman.

b) Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1(saru) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelahpenjelasan. Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan.

Contoh: waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan ATK cukup 2 (dua) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan untuk peningkatan jalan kabupaten/kota 14 (empat belas) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan kompleks dapat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

e) Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari atau sesuai dengan waktu yang diperlukan.

Contoh: evaluasi penawaran pengadaan sederhana, misal ATK dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan peningkatan jalan provinsi diperlukan selama kurang lebih 5 (lima) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan pembangunan bendungan serbaguna (multi purpose dam) diperlukan selama dapat lebih 15 (lima belas) hari.

2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Presiden ini.

3) Berikut ini contoh tabel jadwal pengadaan barang.jasa pemborongan/jasa lainnya dengan pascakualifikasi:
(...)

14. Lampiran I Bab II Bagian A angka 1 huruf 1 butir 7) diubah, sehingga Lampiran I Bab II Bagian A angka 1 huruf 1 butir 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"7) Dalam hal tidak ada sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan dalam hal terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah jawaban atas semua sanggahan tersebut dujawab serta seger SPPBJ tersebut disampaiakan kepada pemenang lelang."

Pasal II

1. Sebelum pelaksanaan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pelaksanaan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dikoordinasikan oleh Menteri Negeri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

2. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan belum memiliki keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah samapi dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), maka panitia/pejabat pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah samapi dengan tanggal 31 Desember 2007, sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia/pejabat pengadaanyang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap sah, sepanjang pada saat kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud dilaksanakan, yang bersangkutan telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang telah diterbitkan oleh Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan belaku sebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005.

5. Sebelum Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur Menetapkan surat kabar nassional dan surat kabar nassional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A, pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sekurang-kurangnyadi satu surat kabar yang mempunyai oplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional dan/atau wilayah provinsi.

6. Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDENNOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Dengan perubahan pada Pasal 1 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ini, maka semua istilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 yang berbunyi:

a. "Pengguna barang/jasa atau pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa" untuk selanjutnya dibaca "Pejabat Pembuat Komitmen";

b. "Pejabat/Panitia Pengadaan" untuk selanjutnya dibaca "Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)."

Angka 2

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Wilayah Republik Indonesia termasuk Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Huruf h

Pengumuman secara terbuka artinya rencana pengadaan Departemen/Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN/BUMD diumumkan di website pengadaan nasional dengan alamat http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id/ yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan / atau di website Departemen / Lembaga / Komisi BI / Pemerintah Daerah / BHMN /BUMN / BUMD yang telah diintegrasikan ke website pengadaan nasional.

Huruf i

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4A

Pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dimaksudkan agar calon penyedia barang/jasa dan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai rencana kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Di lain pihak, dengan telah ditetapkannya surat kabar untuk pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa, pengguna barang/jasa akan mengeluarkan biaya pengumuman lelang yang lebih murah sehingga pada akhirnya menghemat APBN/APBD.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud persyaratan manajerial, antara lain:

1) Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3) sesuai dengan keahlian yang diperlukan;

2) Memiliki sertifikat pengadan barang/jasa pemerintah;

3) Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun memimpin/mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;

4) Memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaan;

5) Memiliki kemampuan ntuk mengambil keputusan, bertindak tugas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

6) Penilaian kondite dan prestasi kerja (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal "Baik".

Huruf d

Dalam masa transisi, sebelum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, seseorang yang telah diangkat menjadi pengguna harus mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pejabat wajib mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah: pemimpin proyek, pemimpin bagian proyek, pengguna anggaran daerah, pejabat yang disamakan dan panitia/pejabat pengadaan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan larangan mengadakan ikatan perjanjian adalah menerbitkan surat penunjukan dan/atau menandatangani surat perintah kerja/kontrak.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggota panitia yang berasal dari instansi lain adalah anggota panitia yang diangkut dari unit kerja/instansi.departemen/lembaga lain karena di instansi yang sedang melakukan pengadaan barang/jasa tida k mempnyai pegawai yang memahami masalah teknis yang ada dalam ketentuan pengadaan baran/jasa, jenis pekerjaan, dan isi dokumen pengadaan dari pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya.

Ayat (3a)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga sedarah dan semenda.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman pemilihan penyediaan barang/jasa harus dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lain.
Pengumuman pemilihan penyediaan barang/jasa tersebut, selain dilakukan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diupayakan pula melalui website pengadaan nasional.

Ayat (3)

Pengumuman pemilihan penyediaan barang/jasa dengan metode pelelangan terbatas selain diumumkan secara luas melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diupayakan pula melalui website pengadaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah:

a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan ddipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tatacara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau

b. Pekerjaan yJang perl dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:

1) untuk keperluan sendiri; dan/atau
2) teknologi sederhana; dan/atau
3) risiko kecil; dan/atau

4) dilaksanakan oleh penyediaan barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau usaha kecil termasuk koperasi kecil.

d. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan leh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau

e. Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian lohistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemlih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau

f. Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi:

1. Pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006;

2. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah:
a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyediaan barang/jasa, pabrik,pemegang hak paten; atau

c. merupakan hasil produk usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempnyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Angka 8

Pasal 20A

Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selain dilakukan di surat kabar nasional/provinsi, diupayakan pula untuk diumumkan di website pengadaan nasional.

Angka 9

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman pemilihan penyediaan jasa konsultasi harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, terutama penyedia jasa konsultasi baik dari daerah setempat maupun dari daerah lainnya.
Pengumuman pemilihan penyediaan jasa konsultasi tersebut, selain diumumkan di surat kabar nasional/provinsi, diupayakan pula untuk diumumkan di website pengadaan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus dalam ayat ini adalah:

a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau

b. penyediaan jasa tunggal; dan /atau

c. pekerjaan yang pelu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau

e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten tau pihak yang telah mendapat ijin, dan/atau

f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanggungannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan sebagaimana dimaks ud pada huruf f adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk penilaian pertanggungjawaban badan khusus dimaksud ; dan/atau

g. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006.

Angka 10

Pasal 25A

Ayat (1)

Pengumuman pengadaan jasa konsultasi sebagaimana diatur pada ayat ini, selain diumumkan di surat kabar nasional dan surat kabar provinsi diupayakan pula untuk diumumkan di website pengadaan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5a)

Cukup jelas

Ayat (6)

Informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah:
a. Perencanaan paket-paket pekerjaan;
b. Pengumuman pengadaan barang/jasa;
c. Hasil evaluasi prakualifikasi;
d. Hasil evaluasi pemilihan penyediaan;
e. Dokumen kontrak;
f.Pelaksanaan kontrak.

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Pasal II

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Dalam hal Departemen / lembaga / Komisi / BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD sudah terdapat pejabat yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengutamakan pejabat yang telah mempunyai sertfikat keahlian tersebut untuk diangkat menjadi Pejabat / Panitia Pengadaan / Anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) di Departemen / Lembaga / Komisi / BI / Pemerntah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas