Perpres 70-2006

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2006
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 H/2006 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan ibadah haji dalam musim haji tahun 1427 H/2006 M perlu ditetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bervariasi sesuai perbedaan besarnya tarif penerbangan haji per zona;

b. bahwa penetapan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji musim haji tahun 1427 H/2006 M merupakan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/2006 M;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427H/2006 M.

Pasal 1Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.

2. Calon haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Zona I adalah embarkasi Banda Aceh, Medan, Batam, dan Padang.
4. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, Surabaya, dan Palembang.
5. Zona III adalah embarkasi Balikpapan, Banjarmasin, dan Makasar.

6. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus yang telah memperoleh ijin Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1427 H/2006 M, sebagian diperhitungkan dalam US. Dollar yaitu biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan sebagian diperhitungkan dalam rupiah yaitu biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank.

(2) Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1427 H/2006 M, yaitu:

a. Zona I

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 2,753.7.

2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank adalah sebesar Rp466.864,00.

b. Zona II

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 2,851.7.

2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank adalah sebesar Rp466.864,00.

c. Zona III

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 2,969.3.

2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank adalah sebesar Rp466.864,00.

(3) Biaya penerbangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah biaya dari embarkasi pada zona-zona dimaksud ke Jeddah Arab Saudi pergi pulang.

(4) Bagi jemaah haji yang mendarat di Madinah membayar selisih biaya penerbangan dengan tidak menambah pembayaran tetapi diperhitungkan dari biaya komponen naqobah (angkutan darat) Jeddah ke Madinah, sewa akomodasi dan katering Madinatul Hujaj, serta angkutan dari Madinatul Hujaj ke Airport Jeddah.

(5) Bank Indonesia menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3Biaya ibadah haji bagi jemaah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus adalah sebesar USD 4,500 per orang yang dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, katering, transport lokal, dan operasional pelayanan oleh penyelenggara ibadah haji khusus di Arab Saudi dan di dalam negeri, ditambah biaya dalam rupiah sebesar Rp405.000 yang dipergunakan untuk biaya operasional dalam negeri, administrasi bank, dan asuransi haji.

Pasal 4

(1) Calon jemaah haji membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1427 H/2006 M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mata uang rupiah.

(2) Untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diperhitungkan dalam US. Dollar dibayar dalam mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.

Pasal 5

(1) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji dibayarkan secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulai pelunasan tabungan dan pendaftaran haji.

(2) Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dimulai pada tanggal 4 Juli 2006 dan ditutup pada tanggal 4 Agustus 2006 atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan.

Pasal 6

(1) Calon jemaah haji yang telah membayar biaya penyelengaraan ibadah haji, yang kemudian karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji, dikembalikan dengan dikenakan administrasi sebesar 1% (satu persen).

(2) Pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jemaah haji yang batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dapat dibayarkan dengan US. Dollar atau dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 7Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 8Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2005 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO