PNPerpres 4-1965

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 22, 1965

HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA PIDANA TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA BAGI ANGGOTA-ANGGOTA HANSIP DAN SUKARELAWAN. MEMPERLAKUKAN. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738)

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1965
TENTANG
MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA PIDANA TENTARA DAN
HUKUM DISIPLIN TENTARA BAGI ANGGOTA-ANGGOTA HANSIP DAN SUKARELAWAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 1. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan DWIKORA dewasa ini semangat dan disiplin para Sukarelawan dan Anggota Pertahanan Sipil demi ketahanan Revolusi harus tetap terpelihara dan terkendalikan;

2. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut 1, perlu memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara pada Anggota Sukarelawan dan Pertahanan Sipil, yang telah dikerahkan dan ditugaskan oleh KOTI atau instansi Pemerintah yang berwenang lainnya sebagai Sukarelawan dan Hansip;

3. bahwa tindakan ini perlu dilakukan secepat-cepatnya dalam rangka peningkatan DWIKORA dewasa ini, sehingga pengaturannya perlu dilakukan dengan Penetapan Presiden;

Mengingat: 1. Undang-undang No. 14 tahun 1962;

2. Undang-undang No. 9 tahun 1964;

3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226 tahun 1963;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENETAPAN PRESIDEN TENTANG MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA PIDANA TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA BAGI ANGGOTA-ANGGOTA HANSIP DAN SUKARELAWAN.

Pasal 1Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara (formil dan materiil) dan Hukum Disiplin Tentara dinyatakan berlaku bagi anggota-anggota Hansip dan Sukarelawan yang telah dikerahkan dan ditugaskan oleh KOTI atau Instansi Pemerintah yang berwenang lainnya sebagai Hansip dan Sukarelawan.

Pasal 2Anggota-anggota Hansip dan Sukarelawan seperti tersebut pasal 1 jika ia melakukan suatu tindak pidana diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Angkatan di lingkungan mana mereka ditugaskan.

Pasal 3Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan pasal I dan 2 Penetapan Presiden ini.

Pasal 4Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 1965
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 1965
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 2738

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 22)

PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN NO. 4 TAHUN 1965
TENTANG
MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA PIDANA TENTARA DAN
HUKUM DISIPLIN TENTARA BAGI ANGGOTA-ANGGOTA HANSIP DAN SUKARELAWAN
UMUM

Sejak kita melakukan konfrontasi dengan proyek NEKOLIM "MALAYSIA" terutama setelah DWIKORA dikomandokan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi, telah banyak satuan-satuan HANSIP dan Sukarelawan dikerahkan dan ditugaskan untuk membantu tugas-tugas pertahanan/keamanan baik oleh KOTI, maupun oleh instansi Pemerintah lainnya yang berwenang seperti Kepala Markas Daerah HANSIP, Penguasa Pelaksanaan DWIKORA Daerah dan lain-lain.

Untuk tugas-tugas semacam ini, kepada mereka dibebankan kewajiban-kewajiban yang berat dan cukup berbahaya dan untuk itu kepada mereka dipercayakan pula untuk memakai dan menggunakan alat peralatan yang khusus pula. seperti pakaian seragam, senjata api dan sebagainya.

Jelaslah kiranya bahwa untuk dapat melaksanakan tugas serta menggunakan alat-alat tersebut di atas memerlukan tata-tertib dan disiplin yang teguh-kuat, yang harus selalu dipelihara dan dibina sebaik-baiknya.

Dalam rangka pemeliharaan dan pembinaan disiplin dan tata-tertib inilah, maka mereka ditundukkan pada Hukum Militer (Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara). Oleh karena dewasa ini baik Pertahanan Sipil maupun Sukarelawan pengorganisasian dan penggunaannya masih dalam pertumbuhan dan masih harus disesuaikan dengan kebutuhan, maka untuk sementara tidak seluruh HANSIP dan Sukarelawan yang ditundukkan pada Hukum Militer itu, melainkan hanya mereka yang nyata-nyata telah dikerahkan dan mendapatkan tugas-tugas tertentu dalam bidang pertahanan/keamanan dari KOTI atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang, sehingga mereka langsung ada di bawah komando sesuatu instansi Angkatan Bersenjata Pengerahan-pengerahan dan penugasan-penugasan ini dapat dibuktikan antara lain dengan surat-surat keputusan, instruksi-instruksi. Surat Perintah dan sebagainya yang nyata-nyata ditujukan kepada seseorang sebagai Hansip atau Sukarelawan.

Perlu kiranya dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52) tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, Undang-undang No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Darurat tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 1) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini hanya dikenakan pada Anggota-anggota HANSIP dan Sukarelawan yang telah dikerahkan dan mendapatkan tugas-tugas tertentu dalam bidang pertahanan/keamanan dan untuk itu pelaksanaannya perlu diawasi dan dikoordinir maka sudah sewajarnyalah Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan koordinator tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Tidak memerlukan penjelasan.