Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Jln. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Faks: (021) 520 5310 - Email:
Website: http://www.djpp.depkumham.go.id

Teks tidak dalam format asli.
Kembali




LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 38, 1964 PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER. TATA-CARA.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1964
TENTANG
TATA-CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH
PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 1. bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai tata-cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan orang-orang baik militer ataupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia;
2. bahwa oleh karena hal tersebut di atas, perlu segera mengadakan penyesuaian;

Mengingat:   1. Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960;
2. Pasal 4 dari Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962 tanggal 28 Desember 1962;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226 tahun 1963;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PENETAPAN PRESIDEN TENTANG TATA-CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER.

BAB I.
Umum.

Pasal 1
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

BAB II.

Cara-cara pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh
pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pasal 2
(1) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
(2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3
(1) Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam pasal 2, setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
(2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi komisariat Daerah lain itu.
(3) Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam (1) bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 4
Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) atau Perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Pasal 5
Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana di tahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4.

Pasal 6
(1) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
(2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pasal 7
Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan
Pasal 8
Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

Pasal 9
Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Pasal 10
(1) Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile.
(2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
(3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11
(1) Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
(2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rokhani.
(3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
(4) Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya.

Pasal 12
(1) Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut.
(2) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13
(1) Setelah terpidana siap di tembak di mana dia akan menjalankan pidana mati, maka Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4.
(2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter.

Pasal 14
(1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
(2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
(3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
(4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
(5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

Pasal 15
(1) Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memutuskan lain.
(2) Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

Pasal 16
(1) Jaksa Tinggi/Jaksa yang disebut dalam pasal 4 harus membuat berita-acara dari pada pelaksanaan pidana mati.
(2) Isi dari pada berita-acara itu disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditanda-tangani olehnya, sedang pada berita-acara harus diberi catatan yang ditanda-tangani dan yang menyatakan bahwa isi berita-acara telah disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan bersangkutan.
(3) Salinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya.

BAB III.

Tata-cara pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh
pengadilan di lingkungan peradilan militer.

Pasal 17
Tata-cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer dilakukan menurut ketentuan termaksud dalam Bab I dan II dengan ketentuan bahwa:
a. kata-kata "Menteri Kehakiman" termaksud dalam pasal 2 harus dibaca "Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan";
b. kata-kata "Kepala Polisi Komisariat Daerah" dalam Bab II harus dibaca "Panglima/Komandan Daerah Militer";
c. kata-kata "Jaksa Tinggi/Jaksa" dalam Bab II harus dibaca "Jaksa Tentara/Oditur Militer";
d. kata-kata "Brigade Mobile" dalam pasal 10 ayat (1) dan "polisi" dalam pasal 11 ayat (1) harus dibaca "militer";
e. pasal 3 ayat (2) harus dibaca "Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan Daerah Militer dari Angkatan yang sama atau Angkatan lain maka Panglima atau Komandan daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkannya dengan Panglima atau Komandan dari Angkatan yang bersangkutan.
f. pasal 11 ayat (3) harus dibaca "Terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dinas harian tanpa tanda pangkat dan atau tanda-tanda lain".

BAB IV.

Ketentuan peradilan dan penutup.

Pasal 18
Pidana mati yang dijatuhkan sebelum mulai berlakunya Penetapan ini dan yang masih harus dilaksanakan, diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan Penetapan ini.

Pasal 19
Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1964
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

ke atas
LDj © 2004 ditjen pp