Joomla Login LightBox powered by WowJoomla.com

Login

Don't You have account?

Sign Up

Facebook Like Button

Update Berita

Perkebunan Karet Hak Guna Usaha PT.SIR Terindikasi Telah Ditelantarkan, Perlu Segera DiCabut / dihapus Sesuai PP No 11 Thn 2010 Tentang Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar, Perlu Segera Tindakan Dari Kakanwil BPN Provinsi Aceh untuk Ditertipkan oleh PANITIA C sebagai tim indetifikasi tanah terlantar merujuk pada Perkbn no 4 thn 2010 tata cara penertiban tanah terlantar

Wakil Rakyat

GSF. PTUN Tolak Gugatan Alat Kelengkapan Dewan

MEULABOH - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dalam sidang penutup, Kamis (16/2), menolak gugatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap perombakan alat kelengkapan dewan yang lama dan pembentukan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat yang baru.
Sidang RAPBK Aceh Barat belum Jelas

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 1

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 2

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 3

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 4

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 5

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 6

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 7

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 8

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 9

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 10

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan SKPD Satu Pun

GSF. Pembukaan sidang paripurna dprk aceh barat hari kamis tanggal 5 januari 2012 tidak hadir bupati aceh barat dan kepala skpd, anggota dprk aceh barat dari 29 orang hadir 21 orang maka rapat paripurna dilanjutkan, sidang yang dipimpim ketua dprk aceh barat Ishak yusuf hadir Kajari, Ketua MPU, Ketua MAA, Ketua Mahkamah syariah dan wakil bupati aceh barat Fuadri, si.
Wakil Bupati Serahkan Secara Simbolis KUA dan PPAS

GSF. DPRK Undang Bupati Pada Pembukaan Rapat Paripurna Ke I

GSF.Ketua dprk aceh barat ishak yusuf mengirimkan undangan pada bupati aceh barat acara pembukaan rapat paripurna I dprk aceh barat tahun 2012 dalam rangka pembahasan dan penetapan KUA dan PPAS kabupaten aceh barat tahun anggaran 2012, surat undangan yang bernomor 172/03/II/dprk/2012 pada tanggal 2 januari 2012, tempat diruang sidang utama dprk aceh barat pukul 09.00 wib hari kamis tanggal 5 januari 2012.

Bupati Ramli.MS Membalas Surat Belum Dapat Memenuhi Undangan

GSF. Alat Kelengkapan Dewan Aceh Barat Dirombak

MEULABOH - Dua faksi di DPRK Aceh Barat, meliputi Fraksi Partai Aceh (FPA) dan Fraksi Bersama (FB), Rabu (14/12), menggelar sidang paripurna perombakan alat kelengkapan dewan dan membatalkan alat kelengkapan dewan yang lama. Sementara dua fraksi lain meliputi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) menolak menghadiri sidang dan menyatakan perombakan yang dilakukan itu tidak sah.

Fraksi Demokrat katakan tidak Sah

GSF. Fraksi Bersama Bangun Kualisi Dengan Fraksi PA Rebut Jabatan Di DPRK

GSF. Kisruh alat kelengkapan dprk aceh barat diperkirakan akan berakhir hari rabu tanggal 14 Desember 2011 melalui rapat paripurna, setelah terjadi keretakan kualisi partai politik beberapa bulan terakhir memperebutkan jabatan dan mobil dinas sampai terhambatnya pembahasan ABT tahun 2011 hingga hari ini belum ada pembahasan ABT.
Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS Hilang Jabatan, Mobil Dinas Di DPRK.

GSF. Nyak-Nyak Jualan dalam Komplek TPI Meulaboh Terancam Di Gusur Satpol PP

GSF. Nyak-nyak yang jualan di pasar ikan komplek TPI Meulaboh diperintahkan dalam dua hari ini harus kosongkan komplek TPI, jika tidak mengosongkan dalam du hari maka satpol PP yang gusur, mengeluh nyak-nyak tersebut saat dijumpai gsf disaat mengadu ke komisi B DPRK Aceh Barat.
Diberi waktu dua hari kosongkan Komplek TPI