Joomla Login LightBox powered by WowJoomla.com

Login

Don't You have account?

Sign Up

Facebook Like Button

Update Berita

Perkebunan Karet Hak Guna Usaha PT.SIR Terindikasi Telah Ditelantarkan, Perlu Segera DiCabut / dihapus Sesuai PP No 11 Thn 2010 Tentang Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar, Perlu Segera Tindakan Dari Kakanwil BPN Provinsi Aceh untuk Ditertipkan oleh PANITIA C sebagai tim indetifikasi tanah terlantar merujuk pada Perkbn no 4 thn 2010 tata cara penertiban tanah terlantar

Murid SD Sumbang Koin untuk Pemkab Aceh Barat

< Sebelumnya		Berikutnya >

Murid SD Sumbang Koin untuk Pemkab Aceh Barat

* Kapolres Klarifikasi Statemen Bupati

Utama 10 Januari 2010, 14:41

MEULABOH - Penggalangan koin (uang logam) oleh warga, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh Barat terus berlangsung. Belakangan, mulai ramai murid sekolah dasar (SD) yang menyumbang kepada pemkab setempat agar mampu membangun rumah untuk sekitar 1.500 kepala keluarga (KK) korban tsunami yang hingga kini belum kebagian rumah bantuan.

Hingga Sabtu (9/1) kemarin, jumlah koin yang terkumpul sudah Rp 4.000.100. “Ini hasil penggalangan selama satu minggu,” ungkap Ketua LSM Sombep Aceh Barat, Chaidir yang didampingi Ketua LSM Asoh Meulaboh, Fitriadi Lanta kepada Serambi, kemarin. Sebagaimana biasanya, penggalangan itu dilakukan di sejumlah titik strategis, termasuk di pasar-pasar di Meulaboh, ibu kota Aceh Barat.

Chaidir menilai, kontribusi dari para penyumbang koin kian bertambah. Beberapa penyumbang teridentifikasi memberikan sumbangan lebih dari dua kali. Bahkan dua hari lalu, murid-murid dari sebuah SD datang khusus mengantarkan uang koin ke posko penggalangan koin. “Murid-murid SD itu mengaku koin itu mereka kumpulkan dengan harapan agar para korban tsunami bisa menikmati rumah bantuan,” ujar Chaidir.

Rekannya, Fitriadi, menambahkan bahwa pengumpulan koin ini merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat Aceh Barat kepada korban tsunami di daerah itu, karena pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemkab Aceh Barat telah mengabaikan hak sebagian korban tsunami untuk mendapatkan rumah bantuan. “Kelak, semua koin yang terkumpul itu akan diserahkan kepada Pemkab Aceh Barat agar mampu menunaikan kewajibannya membangunkan rumah untuk korban tsunami dan tidak hanya mampu mengumbar janji,” tukas Fitriadi.

Klarifikasi statemen
Sementara itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Djoko Widodo MSi menghubungi Serambi untuk mengklarifikasi pernyataan Bupati Aceh Barat Ramli MS sebagaimana dimuat harian ini, Sabtu kemarin. Bupati mengaku bahwa pihak kepolisian sudah menangani kasus seorang makelar rumah bantuan yang diungkap oleh Tim Verifikasi Rumah Ganda. Tim itu bentukan Bupati Ramli MS.

“Kita bahas masalah verifikasi rumah pun baru dua hari lalu, jadi sejauh ini belum ada (tersangka makelar -red) yang diserahkan Bupati kepada kami,” ujar Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Audie Wibisana. Kapolres menilai perlu klarifikasi itu agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah benar ada makelar rumah bantuan yang sudah ditangani polisi dan ujung-ujungnya nanti bisa menimbulkan penafsiran miring. AKBP Djoko Widodo malah meminta Bupati Ramli apabila benar sudah ada makelar rumah bantuan yang ditemukan, harap diteruskan ke polisi sehingga bisa diproses secepatnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

DPRA ikut berjuang
Heboh soal rumah bantuan yang belum didapat oleh ribuan korban tsunami Aceh Barat, ikut memicu keprihatinan anggota DPR Aceh kelahiran Aceh Barat, Abdullah Saleh SH. Politisi PPP yang menyeberang ke Partai Aceh (PA) ini menyatakan akan memperjuangkan sedaya mampunya agar rumah duafa dapat diberikan kepada korban tsunami yang belum juga mendapat rumah bantuan meski Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias sudah bubar pada 16 April tahun lalu.

“Mudah-mudahan, pada pembahasan RAPBA 2010 yang dilaksanakan beberapa hari ke depan masalah ini akan terakomodir, sehingga persoalan korban tsunami yang belum mendapat rumah akan teratasi,” ujar Abdullah Saleh kepada Serambi di Meulaboh, Sabtu (9/1). Sebelumnya, Jumat (8/1) malam, Abdullah Saleh bersama dua anggota DPRA lainnya, Fadli MA dan Sanusi, melakukan pertemuan dengan para korban tsunami di Posko Suak Ribee, Meulaboh. Para korban tersebut bernaung dalam Gabungan Pejuang Rumah Tsunami (GPRT) Aceh Barat.

Abdullah Saleh menyatakan bahwa ia bersama sejumlah anggota DPRA sudah bertemu Bupati Aceh Barat dan elemen lainnya di kantor bupati setempat saat melakukan pansus ke Meulaboh dua hari lalu. Dalam pertemuan itu Pemkab Aceh Barat juga berharap agar DPRA dapat mengakomodir gagasan agar rumah jatah kaum duafa ditampung di dalam APBA untuk kemudian diberikan kepada korban tsunami yang belum mendapatkan rumah.

Sebelumnya, Bupati Ramli malah mengusulkan agar para bupati/walikota se-Aceh mengikhlaskan jatah rumah duafa di daerahnya masing-masing tahun ini yang diplot di dalam APBA, untuk diberikan kepada korban tsunami di Aceh Barat yang hingga kini belum kebagian rumah bantuan. Abdullah Saleh menambahkan bahwa sepulang ke Banda Aceh, ia akan mendesak Gubernur Irwandi Yusuf segera mengeluarkan pergub/ingub mengenai penertiban rumah bantuan ganda yang sekarang banyak ditemukan di sejumlah tempat di Aceh, termasuk di Aceh Barat.

Dengan adanya peraturan atau instruksi gubernur tersebut, kata Abdullah Saleh, maka akan ada dasar hukum yang kuat bagi pelaksana di daerah untuk menertibkan atau menarik rumah dari penerima rumah ganda yang tidak berhak. “Kami akan berjuang sekuat tenaga dan pikiran untuk itu. Kami harapkan para korban tsunami bersabar,” ujar mantan advokat itu. (riz) http://www.serambinews.com/news/view/21465/murid-sd-sumbang-koin-untuk-pemkab-aceh-barat