Joomla Login LightBox powered by WowJoomla.com

Login

Don't You have account?

Sign Up

Facebook Like Button

Update Berita

Perkebunan Karet Hak Guna Usaha PT.SIR Terindikasi Telah Ditelantarkan, Perlu Segera DiCabut / dihapus Sesuai PP No 11 Thn 2010 Tentang Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar, Perlu Segera Tindakan Dari Kakanwil BPN Provinsi Aceh untuk Ditertipkan oleh PANITIA C sebagai tim indetifikasi tanah terlantar merujuk pada Perkbn no 4 thn 2010 tata cara penertiban tanah terlantar

Dewan Beberkan Dugaan Suap Kasus Karet Otsus

< Sebelumnya

MEULABOH - Fraksi bersama DPRK Aceh Barat membeberkan dugaan suap dalam kasus bibit karet bantuan Otsus 2009 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat.
Serambi Dewan Beberkan Dugaan Suap Kasus Karet Otsus
Aceh Barat 9 Februari 2010, 11:02

MEULABOH - Fraksi bersama DPRK Aceh Barat membeberkan dugaan suap dalam kasus bibit karet bantuan Otsus 2009 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat. Fraksi ini punya bukti rekaman bahwa ada oknum di dinas itu membagikan uang sehingga kasus pengadaan bibit karet yang menjadi sorotan selama ini supaya tidak dipersoalkan.

Jurubicara Fraksi Bersama DPRK Aceh Barat Ramli dalam pemandangan umum terhadap rancangan anggaran pendapatan kabupaten (RAPBK) 2010 di gedung dewan, Senin (8/2) mengatakan, sebuah LSM melaporkan bahwa persoalan bibit karet dibiaya otsus 2009 masih banyak menyisakan masalah yakni banyak bibit tidak sesuai spek. Dan yang mengherankan ujar Ramli, pihak tertuduh mengutus orang untuk melobi LSM yang mengungkap kasus ini agar tidak diusut dengan mengiming-imingkan uang, akan tetapi LSM ini tidak mau menerima uang sehingga saat pembincangan itu direkam serta dalam percakapan oknum pelobi menyebutkan bahwa agar kasus ini tidak diungkit lagi dan uang telah diberikan kepada sejumlah pejabat di Aceh Barat.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui jurubicaranya Ridwan IB di antaranya mengungkapkan, berkenaan tingginya angka pengangguran di Aceh Barat mencapai 6.000 orang sehingga diharapkan eksekutif untuk memikir sungguh guna mengurangi angka pengangkuran, serta pro-aktif. “Harapan kami eksekutif perlu untuk merampingkan SKPK yang ada sebab selama ini dinilai gemuk, sementara APBK terbatas,” ujarnya. Fraksi Partai Aceh melalui jurubicaranya, Rizwan MA mempersoalkan masih banyak masalah di tapal batas desa sehingga Pemkab diminta menyelesaikan sehingga ke depan tidak menjadi masalah, terlebih banyakd ditemukan sengketa tapal batas desa selama ini di Aceh Barat.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui jurubicaranya, Ir Yusaini dalam pemandangan umum tentang RAPBK 2010 di antaranya meminta Pemkab dapat meningkat pendapatan asli daerah, serta adanya pembangunan yang lebih terarah.

Dana otsus
Sementara itu, dana otonomi khusus (otsus) untuk Kabupaten Aceh Barat tahun 2010 yang bakal diterima sebesar Rp 111 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan sejumlah sektor dan diharapkan akan menambah pembangunan di wilayah Aceh Barat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Barat Ir Helmi P kepada Serambi, Senin (8/2) mengatakan, dari hasil koordinasi dengan Banda Aceh bahwa tahun 2010 ini Aceh Barat mendapat alokasi Rp 111 miliar. Ia belum bisa memastikan lebih jauh apakah tidak berubah nilai ini atau tidak, sebab masih dalam pembahasan di Banda Aceh. “Harapan kita dana itu tidak berubah lagi dan tetap demikian jumlahnya,” katanya.

Dikatakan, dana otsus akan diperuntukan bagi sejumlah sektor seperti pertanian, perkerbunan, pekerjaan umum, dan sejumlah sektor lain dan dharapkan akan membangun Aceh Barat ke depan lebih baik. Dan Helmi berharap dana ini dapat dimanfaatkan dengan baik di Aceh Barat sehingga tidak ada program yang terbengkalai.(riz)
http://www.serambinews.com/news/view/23718/dewan-beberkan-dugaan-suap-kasus-karet-otsus