Joomla Login LightBox powered by WowJoomla.com

Login

Don't You have account?

Sign Up

Facebook Like Button

Update Berita

Perkebunan Karet Hak Guna Usaha PT.SIR Terindikasi Telah Ditelantarkan, Perlu Segera DiCabut / dihapus Sesuai PP No 11 Thn 2010 Tentang Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar, Perlu Segera Tindakan Dari Kakanwil BPN Provinsi Aceh untuk Ditertipkan oleh PANITIA C sebagai tim indetifikasi tanah terlantar merujuk pada Perkbn no 4 thn 2010 tata cara penertiban tanah terlantar

Pemkab Diminta Hentikan Bantu Lembaga Vertikal

< Sebelumnya		Berikutnya >

MEULABOH - Pemkab Aceh Barat diminta mulai tahun 2011 mendatang, menyetop memberikan bantuan ke lembaga-lembaga vertikal. Pasalnya, daerah selama ini sedang mengalami krisis keuangan apalagi Pemkab masih tertunggak utang pinjaman di Bank BPD Aceh Rp 18,5 miliar dan belum lunas dibayar.
Pemkab Diminta Hentikan Bantu Lembaga Vertikal
Aceh Barat Sat, Nov 20th 2010, 11:04
MEULABOH - Pemkab Aceh Barat diminta mulai tahun 2011 mendatang, menyetop memberikan bantuan ke lembaga-lembaga vertikal. Pasalnya, daerah selama ini sedang mengalami krisis keuangan apalagi Pemkab masih tertunggak utang pinjaman di Bank BPD Aceh Rp 18,5 miliar dan belum lunas dibayar.

Hal ini disampaikan Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aceh Barat (Gempar), Chaidir Azhar kepada Serambi Jumat (19/11) sehubungan segera akan dibahas RAPBK 2011. “Bukan tidak boleh kita membantu lembaga vertikal, tetapi keuangan daerah saat ini dalam keadaan menyedihkan,” ujar Chaidir.

Menurutnya, tahun 2011 sangat banyak uang perlu diangggarkan di antaranya perlu membayar utang Rp 18,5 miliar, uang untuk KIP dalam rangka penyelenggaraan Pilkada mencapai Rp 17,5 miliar, dan gaji penambahan CPNS baru yang baru menerima SK baru-baru hampir mencapai 500 orang, sehingga kondisi ini harus menjadi pertimbangan matang penggunaan uang harus benar-benar tepat dan tak boleh asal anggarkan.

Apalagi, ujar Chaidir, sebanyak 30 anggota DPRK Aceh Barat dikhabarkan akan mengalokasikan dana aspirasi Rp 1 miliar satu orang pada tahun 2011, sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan yang tak boleh asal setujui sebab bukan sedikit uang rakyat akan terkuras. “Kita berharap APBK itu benar-benar berpihak rakyat, sedangkan untuk vertikal mereka kan bisa meminta ke pusat dan tak perlu daerah mengalokasi sebab keuangan daerah saat ini dalam kondisi morat-marit,” ujar Chaidir.(riz)
http://www.serambinews.com/news/view/43177/pemkab-diminta-hentikan-bantu-lembaga-vertikal