|
MEULABOH - Bupati Aceh Barat diminta segera mencopot para pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dalam kasus korupsi. Demikian juga para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang tak becus dan malas menghadiri sidang di DPRK juga diminta segera diganti.
Bupati Diminta Copot Pejabat jadi Tersangka
Aceh Barat Tue, Nov 16th 2010, 10:52
MEULABOH - Bupati Aceh Barat diminta segera mencopot para pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dalam kasus korupsi. Demikian juga para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang tak becus dan malas menghadiri sidang di DPRK juga diminta segera diganti.
Hal ini dikatakan Ramli SE, jurubicara Fraksi Bersama DPRK Aceh Barat dalam pemandangan umumnya terhadap rancangan qanun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Plafon Perioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) serta rancangan qanun RAPBK-P 2010 di gedung dewan, Senin (15/11). Sidang paripurna itu dipimpin Ketua DPRK, Ishak Yusuf dan dihadiri Wabup, Fuadri, seluruh anggota DPRK, asisten, dan para kadis jajaran Pemkab setempat.
Fraksi Bersama juga menyorot terhadap dana Rp 18,5 miliar yang dipinjam Pemkab Aceh Barat pada tahun 2009 lalu di Bank BPD Aceh dan meminta dana itu harus diselesaikan dalam tahun 2010 ini, sebab pinjaman itu sangat membebankan daerah dan pinjaman itu juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54/2005.
Sedangkan Fraksi PKS, disampaikan jurubicaranya, Ridwan IB menyorot masih tingginya angka penganguran di Aceh Barat mencapai 6.000 orang, sehingga berdampak pada meningginya angka kemiskinan. Karena itu, PKS mempertanyakan kinerja Pemkab Aceh Barat dan apa saja dilaksanakan dalam menanggulangi pengangguran ini. Dan Fraksi PKS juga menyampaikan mencuatnya dugaan suap tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan oleh PT SIR baru-baru ini sehingga diminta bupati perlu segera mengusut dugaan kasus suap tersebut.
Fraksi Demokrat dibacakan jurubicaranya, Ir Yusaini Yunus menyorot terhadap Irigasi Lhok Guci di Kecamatan Pante Ceureumen yakni bangunan sudah siap, tetapi tanggul pengaman belum dibangun sehingga masyarakat kerap menjadi langganan banjir dan sawah menjadi rusak, serta jalan juga rusak. Dan Fraksi Demokrat juga menyampaikan prihatin terhadap banyak bangunan dibangun melalui dana Otsus 2008 lalu yang terbengkalai dan Pemkab harus mencarikan jalan untuk penuntasannya.
Sementara itu, Fraksi Partai Aceh disampaikan jurubicanya, Nurhayati menyampaikan keprihatinan situasi Aceh Barat yang saat ini menjadi daerah langganan banjir dan kondisi ini disebabkan terbentangnya dua buah sungai besar Krung Woyla dan Krueng Meureubo serta terhampar suak/rawa. Sehingga perlu perioritas pembersihan dan pembukaan drainase baru, serta adanya pelatihan risiko bencana. Sebab ketika bencana terjadi berbagai masalah timbul seperti lahan pertanian terendam serta wabah penyakit. Dan terhadap jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi di DPRK ini akan dijawab pada sidang lanjutan Selasa (16/11).(riz)
http://www.serambinews.com/news/view/42995/bupati-diminta-copot-pejabat-jadi-tersangka
|
Loading Poll...
