Joomla Login LightBox powered by WowJoomla.com

GSF  MEMINTA PEMERINTAH DAERAH DAN KETUA KOMISI D DPRK  

TIDAK TEBANG PILIH MENYOROT PERGURUAN TINGGI

Meulaboh. Sorotan tajam yang dilontarkan pemerintah pada perguruan tinggi STKIP Anak bangsa “dihentikan” itu memang perlu diacungkan jempol karena tegas dalam bersikap untuk mengurangi resiko kerugian mahasiswa yang kuliah diperguruan tinggi tersebut.

Gsf sangat meyesalkan tindakan Pemerintah daerah dan ketua komisi D tebang pilih menilai perguruan tinggi, contoh fakultas yang tidak dipersoalkan pemerintah daerah yaitu: Stikes Medika Seuramoe Barat yang izinya telah mati tanggal 22 Mei 2010 dan belum diperpanjang sampai saat ini, perguruan tinggi jalan singgah mata II, Kampus S2 dijalan Iskandar Muda dan perguruan tinggi simpang Bulog jembatan besi jalan nasional.

Perguruan Tinggi Stikes Medika Seuramoe Barat yang berkalaborasi dengan Akbid Payung NAD Takengon telah banyak meluluskan bidan-bidan dengan status ijazah tertulis izin yang izin penyelenggara telah mati dan kadarluasa. Namum ketika ini dipersoalkan sebanyak 18 mahasiswa (i) diskor dari kampus, tetapi komisi D dan Pemerintah daerah tutup mata karena ada hubungan dekat dengan pihak kampus. Untuk lebih jelas klik data berikut dibawah ini.

http://www.evaluasi.or.id/profile-univ-detail.php?specProf=0&schoolID=013144

GSF meminta pada pemerintah daerah dan komisi D untuk menertipkan perguruan tinggi baik yang illegal maupun perguruan tinggi liar. Bahkan S2 pun ada di Aceh barat perlu ditertipkan segera supaya tidak sesat orang akibat ulah mafia pendidikan serta lulusan dari perguruan tinggi kesehatan tidak salah melakukan dianogsa obat yang dapat menyebabkan pasien meninggal.

GSF meminta juga pada pemerintah daerah untuk adil dalam bertindak sehingga tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban kampus liar yang sejak dulu sangat meresahkan rakyat aceh barat. Apalagi bulan puasa kerja yang baik sangat dituntut apalagi ketua komisi D berasal dari partai PKS.