Joomla Login LightBox powered by WowJoomla.com

Login

Don't You have account?

Sign Up

Facebook Like Button

Update Berita

Perkebunan Karet Hak Guna Usaha PT.SIR Terindikasi Telah Ditelantarkan, Perlu Segera DiCabut / dihapus Sesuai PP No 11 Thn 2010 Tentang Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar, Perlu Segera Tindakan Dari Kakanwil BPN Provinsi Aceh untuk Ditertipkan oleh PANITIA C sebagai tim indetifikasi tanah terlantar merujuk pada Perkbn no 4 thn 2010 tata cara penertiban tanah terlantar

Temuan Bawasda Pengadaan Tanah Pemkab Aceh Barat Bermasalah

< Sebelumnya		Berikutnya >

Temuan Bawasda

Pengadaan Tanah Pemkab Aceh Barat Bermasalah

Aceh Barat 17 December 2009, 09:13

MEULABOH - Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, mengungkap dugaan penggelembungan harga (mark up) tanah milik masyarakat seluas 50 Hektare di kawasan Desa Suak Nie, Kecamatan Johan Pahlawan. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan pemilik tanah yang mengaku mendapatkan pembayaran harga tanah tersebut tak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Serambi, Rabu (16/12) harga tanah beberapa warga Desa Cot Pluh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dibayar tidak sesuai. Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)/Inpsektorat Kabupaten Aceh Barat, Meurah Ali, kepada Serambi, membenarkan hal itu. Pihaknya hingga kini telah memeriksa kasus ini dan telah menemukan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp 500 juta.

Menurut Meurah Ali, total dana yang dipertanggungjawabkan untuk pembelian tanah Pemkab Aceh Barat tersebut mencapai Rp 686.464.600,- dengan luas tanah mencapai 50 hektare. Jumlah uang yang dibayarkan tersebut sangat jauh dari harga yang sebenarnya dan terindikasi telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 500 juta lebih.(edi)