setempat untuk segera bersikap sehingga tidak terkesan mandul terhadap desfisit APBK 2009 mencapai 54 miliar. Pasalnya, hingga kini DPRK masih belum memanggil eksekutif guna mempertanyakan masalah dana defisit yang dinilai tidak wajar tersebut. Sekjen Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Aduwina kepada Serambi, Sabtu (5/9) mengatakan, DPRK harus segera bertindak agar persoalan defisit APBK 2009 dapat segera teratasi, sehingga tidak terkesan DPRK yang baru dilantik ini hanya diam sebab masyarakat sudah menantikan DPRK yang baru ini lebih jeli sehingga tidak kalah dengan DPRK yang lama yang setiap persoalan tanggap. Sebab sejauh ini, DPRK seperti kurang respon dan sibuk dengan kegiatan pribadi sehingga amanah rakyat terabaikan.
Sekjen Presma mempertanyakan solusi apa yang diambil guna menutupi defisit APBK, serta bila sudah ada Pemkab harus mempublikasi pada publik sehingga transparan, sebab APBK itu merupakan uang rakyat yang harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi pejabat.
Aduwina menyatakan, mahasiswa menolak bila bupati akan memangkas dan membatalkan proyek yang telah tertuang dalam APBK murni guna menutupi defisit APBK. Sebab langkah ini membuktikan kurang memihak rakyat dan sepakat bila gaji pejabat dipangkas guna disumbangkan untuk menutupi defisit APBK.(riz) Sumber data Media Serambi Indonesia 6 September 2009, 08:44 Nanggroe Administrator |